., Kepala BagianHukum Setdakab Toba Samosir;2. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H, KassubagBantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba SamosirHalaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 154/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM3. SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si, KassubagPerundangundangan Hukum Setdakab TobaSamosir ;4. HAMRES BUTARBUTAR, S.H, Kassubag Penyuluhandan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab TobaSAMOSIN j nnn ene n ene nn ene nese cence nen e nen n cee5.

., JabatanKabag Hukum Setdakab Toba Samosir ;2. JHONNY.....2. JHONNY SINAGA, SH.,MH Jabatan KasubbagBantuan Hukum Setdakab Toba Samosir :3. PM.

Munzar,A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.900.000.000, (Sembilan ratus jutarupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T.Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.58.000.000, (lima puluh delapan jutarupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.

T.Munzar Setdakab Rp.6.066.000.000. Rp.2.000.000.000.52. Setdakab Rp.2.000.000.000. Rp.1.500.000.000.53. Setdakab Rp.58.000.000. Rp.58.000.000.54. Pemb.Kendaraa Setdakab Rp.839.950.000. Rp.839.950.000.n Dinas55. Setdakab Rp.339.500.000. Rp.339.500.000.56. Setdakab Rp.950.000.000. Rp.950.000.000.57. Setdakab Rp.300.000.000. Rp.300.000.000.58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.000. Rp.1.263.814.000.59. JIn.Seunubok Setdakab Rp.988.000.000. Rp.988.000.000.Pidie60. Biaya rutin Setdakab Rp.408.500.000.

T.Munzar Setdakab Rp.142.076.139. Rp.142.076.139.2. T.Munzar Setdakab Rp.1.713.644.692. Rp.1.713.644.692.3. /T.Munzar Setdakab Rp.299.606.878. Rp.299.606.878.4. T.Munzar Setdakab Rp.8.294.821. Rp.8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp.329.990.362. Rp.329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp.10.411.844. Rp.10.411.844.7. Usman, SE. Diklat Rp.21.452.500. Rp.21.452.500.Jumlah Rp.2.525.477.236.

T.Munzar Setdakab Rp.6.066.000.000. Rp.2.000.000.000.52. Setdakab Rp.2.000.000.000. Rp.1.500.000.000. *53. Setdakab Rp.58.000.000. Rp.58.000.000. *54. Pemb.Kendaraan Setdakab Rp.839.950.000. Rp.839.950.000.Dinas55. Setdakab Rp.339.500.000. Rp.339.500.000. *56. Setdakab Rp.950.000.000. Rp.950.000.000. *57. Setdakab Rp.300.000.000. Rp.300.000.000. *58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.000. Rp.1.263.814.000.59. JIn.Seunubok Setdakab Rp.988.000.000. Rp.988.000.000.Pidie60.

Hum, pekerjaan Pegawai NegeriSipil/Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh2. MARDHIAH, SH., pekerjaan Pegawai NegeriSipil/Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukumdan HAM Setdakab Aceh Singkil; 3. DEDI SYAHPUTRA, SH., Pekerjaan Pegawai NegeriSipil/Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan HukumBagian Hukum dan Setdakab Aceh Singkil; 4.

RAHMAYANTI, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/StafBagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorBuapati Aceh Singkil, Jalan. Bahari No. 54 Desa Pulo SarokBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/HK/ 2017tertanggal 19 Oktober 2017 ; Selanjutnya sebagai: Tergugat/Pembanding ;Hal 1 dari 8 Hal. Put.

Kemudian saksi Yantini Syafriani selaku Bendahara Pengeluaran Setdakab Langkat menuliskan cektunai sebesar Rp. Rp.1.527.110.575.

(satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratustujuh puluh lima rupiah) untuk ditandatangani oleh Pengguna Angagaran (PA), sebelum cek ditandatangani olehBendahara Pengeluaran Setdakab Langkat menunjukkan rekapitulasi anggaran yang akan dibayarkan.7 Setelah Pengguna Anggaran (PA) menandatangani cek tersebut selanjutnya juga menandatanganicek tersebut yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran Setdakab Langkat serahkan kepada Terdakwa Junaidi selakuBendahara Pengeluaran Pembantu

(satu milyar lima ratus duapuluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).107 Kemudian saksi Yantini Syafriani selaku Bendahara Pengeluaran Setdakab Langkat menuliskan cektunai sebesar Rp. Rp.1.527.110.575.

SYAHRIZAL, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :@ == +5 = 5 5 nn no nn nn nn nnn nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nn neo === Bahwa pada tahun 2008 saksi bekerja di Pemkab Langkat dengan jabatan Kasubbag Anggaran ;@ ++ 5 == 3 on nn nnn en nn nnn nn nn nn nnn nen nn nn nnn nnn nnn nee ooo === === Bahwa tupoksi saksi selaku Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan Setdakab Langkat, yaitu :1. Membantu Bendahara Pengeluaran Setdakab Langkat ;2.

(empat ratus sembilan puluh sembilan jutasembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggunggjawabkan oleh pelaksanateknis kegiatan di Bagian Keuangan Setdakab Langkat yang telah dipergunakan bukan peruntukannyamerupakan tanggungjawab sepenuhnya bagi Terdakwa selaku Bendahara Penggeluaran Pembantu dansaksi Drs. H. Taufik selaku Kabag Keuangan Setdakab Langkat ;Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 499.955.000.

., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan PNS / Jabatan Kepala BagianHukum Setdakab Toba Samosir ; 2. CHANDRA B. TAMBUNAN, SH., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan PNS / Jabatan KasubbagPenyuluhan dan Bantuan Hukum Setdakab TobaSAMOSIM 5 =n nnn n nnn nnn nnn nnn nnn3. PANAHATAN HUTAJULU, SH., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat Pemerintah Kab.

Na ma: MUHRIYANTO, SHJabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setdakab. Magetan:;3. Nama: ARIEF RACHMAN, SH>Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;Ketiganya adalah Aparatur Sipil Negara pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Magetan, berkedudukan di Jl.Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 183.1/221/403.409.14/2014, tanggal 19 AgustusBOA, GON ~~~~~nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nin nnn mn nine4. H.

Pengkajian PerUuanDesa pada Bagian Hukum SetdaKab. Jombang; 5. Nama : AINE YUDHA PRASTIWI, SH; Jabatan : Staf pada Bagian Hukum SetdaKab. Jombangq; Kesemuanya berkedudukan di Jalan KH. WahidHasyim Nomor 137 Jombang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 183/103/415.10.10/2015tertanggal 3 Maret 2015.

HERMAN YOUS(Anggota).10.Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat yaitu An. TJUET YANTI POLEM,SH. (Anggota).11.Camat Meureubo An. Drs. HASMI ZUANDI, Msc. (Anggota).12. Geuchik Ranto Panyang Timur An. ALMASRI PK.

SALEH selaku Bendahara Setdakab Aceh BaratsebesarRp3.878.249.930,00;(tiga milyar delapan ratus tujuh puluhdelapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tigapuluh rupiah).

Pengadaan TanahPemda pada Bagian PemerintahanUmum Setdakab Aceh Barat TA. 2014 27. 22/12/2014 10692/SP2 Pembayaran Langsung Honorarium 34.650.000D/LS/2014 Panitia dan Sekretariat PanitiaPenyelesaian Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan KawasanUniversitas Teuku Umar dari Keg.Pengadaan Tanah Pemda pada BagianPemerintahan Umum Setdakab AcehBarat TA. 2014 JUMLAH Rp3.878.249.930> Bahwa perbuatanTerdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm.

HERMAN YOUS(Anggota).10.Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat yaitu An. TJUET YANTIPOLEM, SH. (Anggota).11.Camat Meureubo An. Drs. HASMI ZUANDI, Msc. (Anggota).12.Geuchik Ranto Panyang Timur An. ALMASRI PK.

Penggugat:
Agus Nurdin
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue
2.Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan
Turut Tergugat:
Direktur CV. Meugah Raya Perkasa

TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H (Kasubbag BantuanHukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir);3. DARMAWAN' SIPAYUNG, S.H (Kasubbag Perundangundangan Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir;4. HAMRES BUTARBUTAR, S.H (Kasubbag Penyuluhan danDokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir;5. ALEX DARWIS HERWANTO, S.H (Staf Bagian HukumSetdakab Toba Samosir);6. MARIPA DOLI TAMBA, S.H (Staf Bagian Hukum SetdakabToba Samosir);7.

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, Jabatan :Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Samostir ;2. TETTY MASRINA PANJAITAN, SH.,Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum BagianHukum Setdakab Toba Samosir :3. SARTO TAMBUNAN, SH., M. Si., Jabatan :Kasubbag PerundangUndangan Bagian HukumSetdakab Toba Samoslir ; 4. HAMRES BUTARBUTAR, SH., JabatanKasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi HukumBagian Hukum Setdakab Toba Samosir ; 5.

., Jabatan :Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir ; Halaman 2 Putusan No.151/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM6. MARIPA DOLI TAMBA, SH., Jabatan : StafBagian Hukum Setdakab Toba Samosir ; 7.

., PekerjaanAdvokat pada Pemerintah Kabupaten TobaSAMOSIr ;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat pada Kantor Setdakab Toba SamosirJalan Sutomo No. 1 Pagar Batu, Balige, KabupatenToba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 180/2/SKK/2019 tanggal 14 Februari 2019 ; Selanjutnya disebut sebagaibecca eeceeeseeceeeeeeaeeeseesaees TERGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; Telah membaca: 222222 o enna nnn nnn nnn nen nnn ne nnn1.

Bireuen Dari Tahun 2001 s/d 2013 Oleh Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2014.

Bireuen Nomor : 028/II/1326/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Mohon penyediaan Areal/Lokasi Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan yang telah di legalisir.

Selanjutnya Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Bireuen mengajukanSurat Permintaan Data Ukur Tanah Pembangunan SMP 2 Pandrah Nomor:Pum.100/56 tanggal 4 Februari 2013 ke Kantor Pertanahan Bireuen.

DARMANSYAH selaku Kabag PemerintahanUmum Setdakab Bireuen untuk dilakukan pengukuran pembuatansertifikat hak pakai ke Kantor Pertanahan Kab.

Darmansyah selaku Kepala Bagian Pemerintan Umum SetdaKab Bireuen untuk disimpan;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;15.Saksi Drs.

Bahwa setelah saksi cek tanah SMPN 2 Pandrahdi Bagian PemerintahanUmum Setdakab Kab. Bireuen belum ada sertifikat; Bahwa tanah seluas 13.324 M2 atas nama pemegang hak pakaiPemerintah Kab.

Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaanlalu menerbitkan surat tugas pengukuran terhadap 2 (dua) orang staf selakupetugas ukur;Bahwa Kabag Umum Setdakab Bireuen menghubungi kepala desa danpemilik tanah, bila Kabag Umum Setdakab Bireuen, kepala desa, dan pemiliktanah telah memiliki kesiapan untuk dilaksanakan pengukuran, barulah stafyang ditunjuk Kabag Umum Setdakab Bireuen bersama dengan petugasukur dari BPN Bireuen pergi ke lokasi tanah, selanjutnya atas penunjukanbatasbatas tanah yang ditunjukkan oleh

Bahwa penggugat telah membayar pajakkendaraan dinas milik Pemda Minahasa Selatanpada tanggal 30 Oktober 2009 dengan NomorPolisi DB 5510 E dan DB 5338 E pada BagianUmum dan Perlengkapan Setdakab MinahasaSelatan yang berjumlah Rp. 600.000, (EnamRatus Ribu Rupiah)e.

Bahwa pada tanggal 3 November 2009 Penggugatditugaskan lagi untuk melakukan pembayaranpajak kendaraan dinas bermotor bernomor polisiPasal 2Pasal 3Pasal 4Pasal 5Pasal 63DB 5557 E, DB 5558 E, DB 5559 E, DB 5560 E, DB5563 E, DB 5564 E, pada Bagian Umum danPerlengkapan Setdakab Minsel yang sejumlah Rp.2.700.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)f.

Bahwa kemudian pada tanggal 6 November 2009Penggugat melakukan pembayaran / pengurusanpajak kendaraan bermotor milik PemerintahKabupaten Minahasa Selatan dengan Nomor PolisiDB 1100 ZE, DB 50 E, DB 51 E, DB 52 E, DB 53 E,DB 57 E, yang terdapat pada Bagian Umum danPerlengkapan Setdakab Minsel, total keseluruhanRp. 4.600.000, (Empat Juta Enam Ratus RibuRupiah)Bahwa total keseluruhan uang pribadi yang dikeluarkan oleh penggugat adalah sebesar Rp.17.417.500, (Tujuh Belas Juta Empat Ratus TujuhBelas Ribu

Murdani selaku AsistenPemerintahan Setdakab Bireuen, saksi Bob Mizwar selaku KuasaPengguna Anggaran, saksi Baihagi, R, SSTP selaku PPTK, terdakwaJAFARUDDIN selaku Pemilik Tanah, saksi Helmi dan saksi Zahril selakustaf pada Sub Bagian Pertanahan Bagian Pemerintahan Kab.

Selanjutnya Peta Situasi Nomor : 50/APBK/2013 tanggal14 Februari 2013 yang berdasarkan surat permintaan Surat Permintaandata ukur Nomor : Pum.100/56 tanggal 04 Februari 2013 dari BagianUmum Setdakab Bireuen akan dilakukan pembayaran ganti rugi untuktanah yang berada di Desa Bantayan Kec. Pandrah Kab.

JUMADIANI BENTARA A.Ptnh Bin IDRIS BENTARA sehingga menimbulkan kerugian Negarapada Pemerintah Kabupaten Bireuen, seharusnya yang patutdimintakan pertanggungjawan secara hukum BagianPemerintahan Umum Setdakab Bireuen yang telah memprosespencairan dana ganti rugi tanah SMP 2 Pandrah, dengan demikianuraian Sdr.

Setdakab AcehTenggara dengan Nomor Rekening :805.056.6.Penarikan/pengambilandana tertanggal 19 Agustus 2010 sebesarRp. 32.100.000,(tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, TerdakwaMALIKHAMDANI, SE.

Pengelolaan Jasa RutinBupati dan Rutin Setdakab tahun 2010 sebesar Rp.957.530.000, (sembilan ratus lima puluh tujuh juta limaratus tiga puluh ribu rupiah) disetorkan ke rekeningtujuannya An. Setdakab Aceh Tenggara dengan NomorRekening :805.056.6;Sebesar Rp. 32.100.000, (tiga puluh dua juta seratus riburupiah)disetorkan ke rekening Nomor070.01.02.6000019pada PT.

Pengelolaan Jasa RutinBupati dan Rutin Setdakab tahun 2010 sebesar Rp.957.530.000, (sembilan ratus lima puluh tujuh juta limaratus tiga puluh ribu rupiah) disetorkan ke rekeningtujuannya An. Setdakab Aceh Tenggara dengan NomorRekening :805.056.6;Sebesar Rp. 32.100.000, (tiga puluh dua juta seratus riburupiah)disetorkan ke rekening Nomor : 070.01.02.6000019pada PT.

., (jabatanKepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan),Vendry Agung Satriya, S.H., M.H. (Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setdakab Lampung Selatan),Sulistiono, S.H., (jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi Hukum Bagian HukumSetdakab Lampung Selatan), Edi Widarto, S.H.

,(Kepala Sub Bagian Perundangundangan BagianHukum Setdakab Lampung Selatan) berdasarkanHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Klasurat kuasa khusus Nomor 181.1/600/IV.24/2020tanggal 2 Maret 2020, sebagai Turut Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca:a. Surat Gugatan tertanggal 20 Februari 2020, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 20 Februari 2020 denganRegister Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kla;b.

Redwin, SH, Alida Alce Siahaan, SH, Yunan Tanjung,SH dan Surepto Sarfan, SH, Staf pada Bagian Hukum Setdakab DBhi iKuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan > aNo. 180/458 tertanggal 20 September 2010, Selanjutnya disebut sebagal TURUT. TURUTTERGUGATII / TURUT TERBANDING ; 8. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiacq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Pemerintah Kabupaten DeliSerdang cq. Camat Kecamatan Tanjung Morawa, cq.

Yunan Tanjung, SH dan Surepto Sarfan, SH, Stafpada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa HukumPemerintah Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.141/2592 tertanggal 20 September 2010, Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGATIV f TURUT TERBANDING ; 9. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiacq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Pemerintah Kabupaten DeliSerdng cq. Camat Kecamatan Tanjung Morawa, cq.

Redwin, SH, Alida Alce Siahaan, SH, YunanTanjung, SH dan Surepto Sarfan, SH, Staf pada Bagian Hukum Setdakab DeliSerdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2010, Selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGATV/ TURUT TERBANDING ; 10.Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara cq.

Toba Samosir, semula TERGUGAT V, sekarang disebutsebagai TERBANDING V ; Dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya ManoraTaraja, SH, Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir,Chandra B.

Tambunan, SH, Kasubbag Penyuluhan Hukum danBantuan Hukum Setdakab Toba Samosir, Panahatan Hutajulu,SH, Advokat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sesuai SuratPerjanjian Nomor : 180/1/Hk/2012 dan Nomor : 05/PNH/I/2012tanggal 11 Januari 2012, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 02 November 2012 dan 06 November 2012, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige padatanggal 06 November 2012 dan 08 November 2012, dibawahregister No.124/SK/2012/PN.Blg, No.125/SK/2012/PN.Blg,No.126

Penggugat:
NOVI MARYAM LEMPAO
Tergugat:
1.KEPALA BAGIAN UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDAKAB POSO
2.IR. AGUSTINA NDAHAWALI, M,SI
3.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO
4.BUPATI POSO