Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi dan II masingmasing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi padatanggal 16 Februari 2021 yang pada intinya agar menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terdapat titik singgung

Putusan Nomor 548 K/TUN/2020 Bahwa oleh karena terdapat titik singgung kewenangan absolut antaraPeradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam mengadilikasus a quo, maka terlebih dahulu harus ditentukan kewenangan absolutpengadilan yang berwenang mengadilinya; Bahwa oleh karena Akta Dasar pembentukan PT.

tentang Peradilan Umum sebagaimana telahdirubah terakhir dengan UURI No 49 Tahun 2009 ; UURI Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah dirubah terakhir dengan UURI No. 50 Tahun 2009 ; UURI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ; UURI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah dirubah terakhir dengan UURI No. 51 Tahun 2009Menimbang bahwa dalam kaitan dengan batasan kewenanganmasingmasing lingkungan badan peradilan maka dimungkinkan terjadinyatitik singgung

Secara khusus titik singgung kKewenangan yang terjadi antarabadan peradilan umum dengan badan peradilan tata usaha negara terjadiHalaman 18 dari 23 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1005/Pat.G/2020/PN JKT.SELantara lain berkaitan dengan terbitnya sertifikat tanah, karena di satu pihaksertifikat tanah sebagai suatu beschikking merupakan yuridiksi BadanPeradilan Tata Usaha Negara, sedangkan di sisi lain sengketa kepemilikanhak atas tanah berada dalam yuridiksi Badan Peradilan Umum ;Menimbang bahwa

Putusan Nomor 416 K/TUN/2017dengan kata lain gugatan Penggugat dalam perkara ini lebihmenitikberatkan kepada sengketa kepemilikan, oleh karena itu telah jelastersirat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara iniadalah merupakan gugatan yang menitikberatkan pada titik singgung dalamperistiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan dengan hakhakkeperdataan yang diakui/diklaim adalah merupakan milik Penggugat, yangmana hal ini adalah merupakan Kewenangan Absolut dari PengadilanNegeri

Bahwa dengan adanya pernyataan dalil Termohon Kasasi tersebut diatas jelas menunjukkan bahwasanya permasalahan dalam perkara ini adalahtelah memasuki pokok sengketa atau objectum litis dalam segi hukumpembuktian secara keperdataan dengan kata lain gugatan Termohon Kasasidalam perkara ini lebin menitik beratkan kepada sengketa kepemilikan, olehkarena itu telah jelas tersirat bahwa gugatan yang diajukan oleh TermohonKasasi dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang menitik beratkanpada titik singgung

Putusan Nomor 416 K/TUN/2017telah dibuktikan oleh Pengadilan Perdata sebagai pihak yang mempunyai alashak yang sah dari bidang tanah yang dipersengketakan,Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim JudexFacti sebagaimana fakta persidangan bahwa perkara ini adalah merupakangugatan yang menitikberatkan pada titik singgung dalam peristiwa hukum dariperbuatan hukum yang berkenaan dengan hakhak keperdataan yang

wajibdibuktikan terlebin dahulu dalam kaitan status kepemilikan atas alas hak daribidang tanah yang dipersengketakan, oleh karena itu adalah merupakan patuthukumnya mencari kebenaran materiil guna menentukan siapa yang berhak,siapa pemilik atas tanah sengketa, agar kKemudian akan jelas secara hukumsiapa pihak yang dirugikan kepentingannya;Bahwa penegasan tentang titik singgung kewenangan mengadili Peratundengan peradilan umun,, terlihat pada kaidah hukum didalam Yurisprudensi MARI Nomor 140 K/TUN

Setelah membaca sms dalam HP Pemohon tersebut,Pemohon kaget seketika membuat Pemohon tidak tenang karenatidak di hargai, sehingga secara diamdiam Pemohon menujuketempat yang di singgung dalam sms tersebut, setelah tibaditempat tersebut pada sekitar bulan Maret 2012, Pemohontersentak kaget dan spontanitas timbul emosi, karena Pemohonmenyaksikan pertemuan langsunga antara Termohon dengan prialain tersebut bagaikan suami istri.4.4.

tergugat IV adalah tanpa seijin dansepengetahuan para penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah pekarangandan ruko obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukumyang dilakukan oleh tergugat , dan tergugat II, serta tergugat III dan tergugat IV.Sedangkan tanah pekarangan dan ruko obyek sengketa oleh penggugat belumdibagi wariskan kepada para penggugat dan tergugat II dan turut tergugat ;Menimbang bahwa dari urain dalil gugatan diatas terdapat poin pokokyang berkaitan dengan titik singgung

pemegang hak milik ke tergugat kemudian tergugat IIsecara bersama sama dengan tergugat menjadikan tanah sengketa sebagaiOobjek jaminan pada Bank Nasional Indonesia, sehingga ahli waris lain yangmempunyai hak yang sama terhadap tanah sengketa merasa dirugikan haknyasebagai ahli waris karena masih merupakan milik bersama, maka berdasarkanpertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim perihal tersebut adalah murnimerupakan kewenangan absolute pengadilan Agama Bima yang secara formilterdapat titik singgung

Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum atas hak Penggugat yangada atau timbul sejak tanggal 22 Desember 2008;Halaman19 dari 36 putusan Nomor 128/PDT/2018/PT SMRBahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmengesampingkan dan menolak eksepsi Para Tergugat mengenai tidakadanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yaknididasarkan pertimbangan halaman 62 alinea 2, pada intinyamenyatakan : .... dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan ParaTergugat mempunyai titik singgung

yakni tanah atau lokasi yangditambang oleh Tergugat II, sehingga titik singgung kedua belah pihakadalah sama yakni objek yang sama ......Terhadap pertimbangan tersebut secara tegas Para Pembanding tolakberdasarkan halhal sebagai berikut :Pertimbangan tersebut saling bertentangan dimana dalam pertimbangansebelumnya halaman 61 alinea 4, secara tegas menyatakanMenimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Penggugatmenunjukkan lokasi tambang milik Tergugat II, yang dibantah oleh ParaTergugat baik

ASRIP bukan prinsipal dan bukankuasanya;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objeksengketa dalam perkara ini sesuai hukum haruslah dinyatakan tidak jelasdan kabur, dengan tidak jelas dan kaburnya objek dalam perkara ini makapertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan titik singgung kedua belahpihak adalah sama yakni objek yang sama haruslah ditolak dandikesampingkan, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat mengenai tidakada hubungan hukum haruslah dikabulkan;Bahwa setelah Para

ini Para Pembanding terbukti telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum dengan adanya jual beli yang dilakukan olehPembanding kepada Pembanding II dan dengan adanya menambang ditanah Terbanding sehingga Terbanding tidak dapat menguasai danmelakukan kegiatan diatas tanah yang oleh Pembanding II di jadikanpertambangan.Bahwa di dalam putusan yang menyatakan bahwa antara Pembanding /Tergugat dan Pembanding II / Tergugat II dan Terbanding / Penggugatmemiliki hubungan hukum dengan adanya persamaan titik singgung

Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon agakkurang baik, yang disebabkan karena saat menikah Pemohon tidak dapatmenghadirkan Ibu kandung Pemohon karena Ibu kandung masih merawatbalita, di kampung, namun hal itu sering di Singgung oleh Termohon kepadaPemohon, yang akibatnya terjadi percekcokan dan perselisihan yang terus,kemudian Termohon juga tidak suka kepada kelurga besar Pemohon,5.

lingkungan hidup; dan. putusan yang menciptakan kaidah hukum baru yang kemudianmenjadi sumber hukum.Indikator dari kriteria menjawab permasalahan dinamika sosial,pembangunan dan lingkungan hidup, terdiri dari:a, menjawab permasalahan dinamika masyarakat;b. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan intra dan intergenerasi; danc. memberikan solusi atas konflik antara pembangunan denganlingkungan hidup.Indikator dari kriteria mencerminkan arah perkembangan hukum,terdiri dari:a. mengakui terjadinya titik singgung

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmengesampingkan dan menolak eksepsi Para Tergugat mengenai tidakadanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yaknididasarkan pertimbangan halaman 62 alinea 2, pada intinya menyatakan :naa dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugatmempunyai titik singgung yakni tanah atau lokasi yang ditambang olehTergugat II, sehingga titik singgung kedua belah pihak adalah sama yakniobjek yang sama......Terhadap pertimbangan

LILIK JUNIWATI TANABRATAdengan Para Tergugat karena Penggugat menunggu di lokasi tersebut,ternyata Penggugat tidak ada dan yang menunjuk tanahnya adalah M.ASRIP bukan prinsipal dan bukan kuasanya.Berdasarkan faktafakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objeksengketa dalam perkara ini sesuai hukum haruslah dinyatakan tidak jelasdan kabur, dengan tidak jelas dan kaburnya objek dalam perkara inimaka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan titik singgung keduabelah pihak adalah sama yakni objek

PerbuatanMelawan Hukum dengan adanya jual beli yang dilakukan oleh Pembanding Halaman 29 dari 37 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT SMRkepada Pembanding II dan dengan adanya menambang di tanah Terbandingsehingga Terbanding tidak dapat menguasai dan melakukan kegiatan diatastanah yang oleh Pembanding II di jadikan pertambangan.3.4 Bahwa di dalam putusan yang menyatakan bahwa antara Pembanding /Tergugat dan Pembanding II / Tergugat II dan Terbanding / Penggugat memilikihubungan hukum dengan adanya persamaan titik singgung

karena Pelawanmendasarkan adanya Penetapan Nomor 983/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal30 Juni 2014 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 983/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana diuraikan pada halaman 1baris ke 23 s.d 26 dari atas fondamentum petendi gugatan perlawanan ;Bahwa apabila Pelawan konsisten, dengan alasan yang mendasarkanpada Penetapan Nomor 983/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal 30 Juni 2014dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 983/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal18 Juli 2014 sebagaimana Terlawan singgung

Multicon Surabaya Terminal ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil bantahan dengan alasan yangmendasarkan pada Penetapan Nomor 983/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal 30 Juni 2014dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 983/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal 18 Juli 2014sebagaimana Terlawanl singgung diatas, maka dalam menentukan Para Terlawan,harus didasarkan pada gugatan perkara daftar Nomor 983/Pdt.G/2013/PN.Sby,Tergugatnya adalah PT.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak dengan tegas dan kerasseluruh dalildalil Gugatan Penggugat tertanggal 30 Juni 2020 mulaidari butir 1 sampai dengan butir 15 dan petitumnya mulai dari butir 1sampai dengan butir 8 tersebut, maka setiap permasalahan (kasus)harus melihat pada Titik Singgung Yurisdiksi antara Peradilan Umumdengan PERATUN.

Tahun 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian AntarwaktuAnggota Saniri Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Masa Bakti20142020 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti AntarwaktuAnggota Saniri Negeri Batu Merah Kecematan Sirimau Sisa MasaBakti 20142020, Tanggal 28 Januari 2020, yang diajukan diPengadilan Negeri Ambon agar Pengadilan Negeri Ambonmenyatakan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukumsehingga harus batal demi hukum (Mohon: lihat posita gugatan butir14 dan petitum butir 5) merupakan Titik Singgung

2020Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri NegeriBatumerah Kecamatan Sirimau Masa Bakti 20142020 DanPeresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota SaniriNegeri Batu Merah Kecematan Sirimau Sisa Masa Bakti 20142020,Tanggal 28 Januari 2020 yang digugat oleh Penggugat di PengadilanNegeri Ambon untuk menyatakan tidak sah dan bertentangan denganhukum sehingga harus batal demi hukum (Mohon: lihat positagugatan butir 14 dan petitum butir 5), maka telah terbukti dan nampaktermasuk Titik Singgung

2020Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri NegeriBatumerah Kecamatan Sirimau) Masa Bakti 20142020 DanPeresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota SaniriNegeri Batu Merah Kecematan Sirimau Sisa Masa Bakti 20142020,Tanggal 28 Januari 2020 yang digugat oleh Penggugat di PengadilanNegeri Ambon untuk menyatakan tidak sah dan bertentangan denganhukum sehingga harus batal demi hukum (Mohon: lihat positagugatan butir 14 dan petitum butir 5), maka telah terbukti dan nampaktermasuk Titik Singgung

Bahwa cerita tentang dugaan perselingkuhan Tergugat pernah sedikitPenggugat singgung dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Register NO.2373/ Pdt.G/ 2020/PA.Bks tertanggal 27 Agustus 2020 ( bukti P 3) yang diputus verstek dimana Penggugat dahulu selaku Pihak Pemohon ,Tergugat selaku pihak Termohon ;10.

pada tanggal 6 Oktober2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam hal adanya titik singgung

Yahya Harahap mengatakan:Pada umumnya suatu putusan yang dikategorikan pertimbanganputusan tidak seksama, sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankonprehenshif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja.

Yahya Harahap mengatakan:"Begitu juga putusan MA Nomor 317K/Pdt/1987, pada tingkat kasasiputusan Judex Facti dinyatakan onvoldoende gemotiveerd yangbertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi dianggap tidak memeriksaperkara secara menyeluruh, karena tidak memberi pertimbanganhukum yang cukup...dst.;Halaman 10 dari 20 Hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2017Bahwa berdasarkan pendapat M.

/2014,yang sebenarnya nama Pemohon adalah sesuai dengan Akta Kelahiran danjazah Pemohon yaitu bernama Suriani tanggal lahir 12 Desember 1983 dantanggal pernikahan dalam Akta Nikah 03 Maret 2014 yang benar adalah tanggal11 Maret 2011 sehingga berakibat pengurusan administrasi akta kelahiran anakPemohon dan II;Menimbang bahwa,meskipun Pemohon II dalam perkara aquo tidakmemiliki kepentingan langsung dengan permohonan ini, namun tak dapatdipungkiri bahwa antara pemohon dan Pemohon II memiliki titik singgung

Karena titik singgung satu perkara denganperkara yang lain bahkan lebih dari satu perkara makarelevansinya berkaitan dengan subyek sekaligus obyek yangsaling tidak terpisahkan, sehingga eksepsi ini tidak dapatdibenarkan ;Menimbang, bahwa dengan segala pertimbanganpertimbangan tersebut telah mencakup pula halhal yangberkaitan dengan keberatan keberatan yang dimaksud dalammemori banding, oleh karena itu. maka eksepsi ataupunkeberatan keberatan dalam memori banding para Tergugat/para Pembanding dapat

bahwa ia tidak pernah melempar barangbarang dimaksud, namundalil bantahannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga bantahannyatersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai bantahan yang memenuhi kriteriakebenaran menurut hukum, dan oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikanyamaka apa yang menjadi dalil Penggugat harus dibenarkan;Menimbang bahwa, dalil Tergugat menyangkut Penggugat seringkeluyuran di malam hari hingga pulang larut malam, keadaan tersebut patutdipahami karena memiliki titik singgung

Hakim Tata Usaha Negara tidakberwenang menilai putusan perdata yang sudah berkekuatan hukumtetap;Bahwa adanya titik singgung antara perkara perdata dan sengketa TataUsaha Negara dalam kasus a quo, Hakim Peradilan Tata Usaha Negaraharus mendukung pelaksanaan putusan perdata yang sudah berkekuatanhukum tetap, karena Peradilan Perdata telan memutuska status hakkeperdataan, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara hanya memutusdari aspek administratif pertananhan, agar putusan di dalam prosesperadilan pertanahan

Nomor 193 K/Pdt/2016yang berkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum Tata AdministrasiNegara yang berkaitan dengan tugas serta kewenangan dari Tergugat dan Tergugat II;. Bahwa posita gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 03/HGB/KWBPN/1999tanggal 31 Desember 1999 yang mengakibatkan dibatalkannya SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 7636/Binong seluas 25.990 m?

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugatmenitikberatkan/mempermasalahkan pada titik singgung mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 03/HGB/KWBPN/1999tanggal 31 Desember 1999 tentang Pembatalan Pemberian Hak GunaBangunan Seluas 25.990 m? terletak Di Desa Binong, Kecamatan Curug,Kabupaten DT.

Nomor 193 K/Pdt/2016Berdasarkan halhal tersebut di atas karena posita maupun PetitumPenggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dariperbuatan tata administrasi negara yang merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugat diajukan diPengadilan Negeri Tangerang, maka Tergugat dengan ini mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksadan memutus perkara a quo ini untuk memutus dengan Putusan Seladengan Menyatakan Pengadilan

Bahwa dari maksud dan tujuan pada pengajuan surat gugatan Penggugatadalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi dari isi dalam Positamaupun dalam petitum gugatan Penggugat membahas halhal yangberkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum tata administrasiHalaman 15 dari 39 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2016negara, yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban serta kewenangandari Tergugat dan Tergugat II;.