• ASR, Tahun Pajak 2008 diketahui :Gambaran Kegiatan Usaha :Wajib Pajak ( Pemohon Banding ) merupakan perusahaanpelayaran yang memiliki SIUPAL ( tertulis : Surat Izin PelayaranLaut, seharusnya : Surat jin Usaha Perusahaan Angkutan Laut )yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.Wajib Pajak ( Pemohon Banding ) memiliki kapal tongkang, kapaltug boat dan kapal crane.Bidang jasa pelayaran yang disediakan oleh Pemohon Bandingadalah jasa persewaan kapal, jasa pengangkutan barang dan jasabongkar muat

  Berdasarkan sertifikat tersebutdapat diketahui bahwa sertifikat untuk Crane Bargemerupakan sertifikat untuk kapal.bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai perjanjian denganpihak pengguna jasa ( klien ) dan penggunaan kapal PemohonBanding tidak dibatasi hanya oleh (satu) pengguna jasatetapi tergantung kepada kapasitas kapal yang tersedia.bahwa dengan demikian Majelis berpendapat :bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Bandingselama tahun 2008 adalah di bidang jasa pelayaran yangmempunyai ijin SIUPAL

• Tetapi dengan penjelasan di atas bukti pendukungnya dapatdibuktikan bahwasanya SIUPAL yang menjadi pokok masalah adalah validdan resmi dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai peruntukannya. Hal iniPemohon Banding sangat mengerti dan paham atas undangundang danperaturan perpajakan di Indonesia dan Pemohon Banding telah melakukankewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa demikianlah permohonan banding Pemohon Banding.

• VMP, SIUPALnya tidak valid.Tetapi dengan penjelasan diatas bukti pendukungnya dapat dibuktikanbahwasanya SIUPAL yang menjadi pokok masalah adalah valid dan resmidikeluarkan oleh instansi terkait sesuai peruntukannya.

• VMP, SIUPALnya tidak valid.Tetapi dengan penjelasan diatas bukti pendukungnya dapat dibuktikanbahwasanya SIUPAL yang menjadi pokok masalah adalah valid dan resmidikeluarkan oleh instansi terkait sesuai peruntukannya;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Nopember 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116835.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

• Oleh karena Penggugat bukan perusahaan angkutanlaut nasional jadi Penggugat tidak mempunyai Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) sebagaimana dipersyaratkan dalamPasal 40 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan AngkutanLaut jo.

  Penggugat disebutkan tidak mempunyai Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan menunjuk Tergugat sebagai AgenUmum.

  Tri Sakti Lautan Mas) di Batam sebagai agen umum karenaPenggugat Rekonvensi memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) No. B XXXIV.379/AT.54 sebagai syarat menjadi agen umum. LaluPenggugat Rekonvensi II menunjuk Ibnu Hajar (Tergugat IV) sebagai KepalaCabang PT. Tri Sakti Lautan Mas melalui Keputusan Direktur PT.

  Bahawa dengan demikian, alasan PENGGUGAT tidak mempunyaiSurat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) sebagaimanadipersyaratkan dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndnesia No. 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerhubungan No. 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan danPengusahaan Angkutan Laut Jo.

  Wajengan Menhub dalam acara penganugerahan Halaman 120 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm penilaian managemen keselamatan penyelenggara jasaangkutan tahun 2019. diberi materai secukupnya; BuktiT. 1, We & I30Foto Coppy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) No.

• VMP, SIUPALnya tidak valid.Tetapi dengan penjelasan diatas bukti pendukungnya dapat dibuktikanbahwasanya SIUPAL yang menjadi pokok masalah adalah valid dan resmidikeluarkan oleh instansi terkait sesuai peruntukannya.

• sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagai berikut:1.Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajakatas sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan a quohalaman 43 sampai dengan 44 yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Bandingselama tahun 2008 adalah di bidang jasa pelayaran yang mempunyaiijin SIUPAL

  Perusahaan yangmemiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding iniadalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Yang PPNnya Harus dipungut sendiri sebesar Rp14.737.956.246,00;Bahwa berdasarkan datadata dan faktafakta yang diterima dan/ataudiperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses sidang banding,diketahui halhal sebagai berikut:4.1.4.2.4.3.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah merupakan perusahaan pelayaran yangmemiliki SIUPAL

  Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)selama tahun 2008 adalah di bidang jasa pelayaranyang mempunyai ijin SIUPAL ( Surat Ijin UsahaPerusahaan Angkutan Laut ) Nomor : BXXV536/AL58tanggal 1 Desember 2005 yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan dan ditanda tangani oleh DirekturJenderal Perhubungan Laut dan kegiatan usaha jasapelayaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)

• Bahwa Pengugat hanya sebagai pemilik kapal dan bukan sebagaiperusahaan pelayaran nasional pemegang SIUPAL (Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut), yang dapat mengoperasikan kapal adalahperusahaan pelayaran nasional pemilik SIUPAL, sehingga mestinyayang melakukan gugatan adalah perusahaan pelayaran nasionalpemegang SIUPAL bukan pemilik kapal;4.

  Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menyatakan bahwa adanyakepentingan Penggugat yang dirugikan sehubungan dengan Kapal LBMas Mulia 200 yang berbendera Indonesia yang sudah Penggugatperjuangkan dari berbendera Malaysia menjadi berbendera Indonesiatidak dapat dioperasikan;Bahwa untuk mengoperasikan kapal harus perusahaan pelayarannasional pemilik SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut)dan pemilik kapal tidak secara otomatis dapat mengoperasikankapalnya;8.

• Pertamina tanggal 7 Juli 2014;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. Adnyana Nomor : BXXV-98/AL.58 tanggal 25 Januari 2002;1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili PT. Adnyana tanggal 23 September 2015;1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Adnyana Nomor : BPTSP : 3789/24.3PT.1/31.74/-1;1 (satu) unit MT. Merlion Dua GT 740 Berbendera St.

  Pertamina tanggal 7 Juli 2014;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) PT. Adnyana Nomor : BXXV98/AL.58 tanggal 25 Januari 2002;1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili PT. Adnyana tanggal23 September 2015;1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Adnyana Nomor :BPTSP : 3789/24.3PT.1/31.74/1;1 (satu) unit MT. Merlion Dua GT 740 Berbendera St.

  Pertamina tanggal 7 Juli 2014; 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) PT. Adnyana Nomor : BXXV98/AL.58 tanggal 25 Januari 2002; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili PT. Adnyana tanggal 23September 2015;Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor: 1398/Pid.SUS/2016/PN.Plg1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Adnyana Nomor :BPTSP : 3789/24.3PT.1/31.74/1; 1 (satu) unit MT. Merlion Dua GT 740 Berbendera St.

  Pertamina tanggal 7 Juli 2014; 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) PT. Adnyana Nomor : BXXV98/AL.58 tanggal 25 Januari 2002;Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor: 1398/Pid.SUS/2016/PN.Plg1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili PT. Adnyana tanggal23 September 2015;1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT.

• sendiri 13.013.700,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.025.122.166,00PPN kurang (lebih) bayar (5.012.108.466,00)Kompensasi lebin bayar pada masa berikutnya 5.012.108.466,00PPN kurang (lebih) bayar 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Bahwa Terbanding dalam koreksi PPN terhutang dengan dasar bahwalawan transaksi Pemohon Banding, yaitu PT VMP, SIUPALnya tidak valid.Tetapi dengan penjelasan di atas bukti pendukungnya dapat dibuktikanbahwasanya SIUPAL

• Pengenaan Pajak (DPP)Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 116.392.200,0012.102.098.381,0012.218.490.581,0011.639.220,004.502.322.188,00(4.490.682.968,00)4.490.682.968,00 PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 0,00 Bahwa Terbanding dalam koreksi PPN terhutang dengan dasar bahwalawan transaksi Pemohon Banding, yaitu PT VMP, SIUPALnya tidak valid.Tetapi dengan penjelasan di atas bukti pendukungnya dapat dibuktikanbahwasanya SIUPAL

• sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagai berikut:1.Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajakatas sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan a quohalaman 41 sampai dengan 43 yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Bandingselama tahun 2008 adalah di bidang jasa pelayaran yang mempunyaiizin SIUPAL

  Perusahaan yangmemiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding iniadalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.720.832.105,00;Bahwa berdasarkan datadata dan faktafakta yang diterima dan/ataudiperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses sidang banding,diketahui halhal sebagai berikut:4.1.4.2.4.3.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah merupakan perusahaan pelayaran yangmemiliki SIUPAL

  Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)selama tahun 2008 adalah di bidang jasa pelayaranyang mempunyai izin SIUPAL ( Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut ) Nomor : BXXV536/AL58tanggal 1 Desember 2005 yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan dan ditanda tangani oleh DirekturJenderal Perhubungan Laut dan kegiatan usaha jasapelayaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)

• Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Siupal) No. B XXXIV-173/AT.54

  hh. Surat Gross Akta Pendaftaran Kapal No. 6639

  • Dokumen ABK

  a. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. Wahyudi Bahawan

  b. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Managemen a.n. M. Ramly Suranata

  c. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Managemen a.nJufri Mokoalung

  d.

  PK.205/2378/SLPM/DK14Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal pada Track tidak tetap dantidak teratur angkutan dalam negeri No.AL.103/2000/69474/66542/20Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Siupal) No. B XXXIV173/AT.54Surat Gross Akta Pendaftaran Kapal No. 6639Dokumen ABKo~ @ a 0= "Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Il a.n. Wahyudi BahawanSertifikat Ahli Nautika Tingkat III Managemen a.n. M.

  PK.205/2378/SLPM/DK14Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal pada Track tidak tetap dantidak teratur angkutan dalam negeri No.AL.103/2000/69474/66542/20Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Siupal) No. B XXXIV173/AT.54Surat Gross Akta Pendaftaran Kapal No. 6639Dokumen ABKa.b.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Il a.n. Wahyudi BahawanSertifikat Ahli Nautika Tingkat III Managemen a.n. M.

  Surat ljin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Siupal) No. B XXXIV173/AT.54hh. Surat Gross Akta Pendaftaran Kapal No. 6639 Dokumen ABKSertifikat Ahli Nautika Tingkat Il a.n. Wahyudi BahawanoSertifikat Ahli Nautika Tingkat III Managemen a.n. M. RamlySuranataSertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Managemen a.nJufri MokoalungSertifikat Ahli Nautika Tingkat IV a.n. Alowysius SerySertifikat Ahli Tehnika Tingkat Ill Managemen a.n. Agus Santoso9 29Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Managemen a.n.

• sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagai berikut:1.Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajakatas sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan a quohalaman 42 sampai dengan 44 yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Bandingselama tahun 2008 adalah di bidang jasa pelayaran yang mempunyaiijin SIUPAL

  Perusahaan yangmemiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding iniadalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Yang PPNnya Harus dipungut sendiri sebesar Rp4.946.647.570,00;Bahwa berdasarkan datadata dan faktafakta yang diterima dan/ataudiperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses sidang banding,diketahui halhal sebagai berikut:4.1.4.2.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah merupakan perusahaan pelayaran yangmemiliki SIUPAL

  Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)selama tahun 2008 adalah di bidang jasa pelayaranyang mempunyai izin SIUPAL ( Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut ) Nomor : BXXV536/AL58tanggal 1 Desember 2005 yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan dan ditandatangani oleh Direktur JenderalPerhubungan Laut dan kegiatan usaha jasa pelayaranyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) meliputi

• Surat Izin Usaha Perusahan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-478/AL58 tanggal 28 Desember 2016;c. Surat Pengoperasian Kapal Tremper Di Dalam Negeri Nomor: AL. 103/608/16/ 82/14 tanggal 11 September 2004;d. Surat Laut Nomor: PK.205/1280/SL-PM/DK-13 tanggal 30 April 2013; e. Surat Ukur Internasional Nomor: 1107/Ba tanggal 4 November 2014; f. Sertifikat Sementara Manajemen Keselamatan Nomor: PK.5/06/KPL-BTM-14; -g.

  KRATON Ex OCEANI;a Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 11/SYBU/403/12/2014 tanggal 10 Desember2014;b Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV478/AL58tanggal 28 Desember 2016;c Surat Pengoperasian Kapal Tremper Di Dalam Negeri Nomor: AL. 103/608/16/82/14tanggal 11 September 2004;d Surat Laut Nomor: PK.205/1280/SLPM/DK13 tanggal 30 April 2013;e Surat Ukur Internasional Nomor: JO7/Ba tanggal 4 Nopember 2014;f Sertifikat Sementara Manajemen Keselamatan Nomor: PK.5/06/KPLBTM14

  KRATON Ex OCEAN 1:a Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 11/SYBU/403/12/2014 tanggal 10 Desember2014;b Surat Izin Usaha Perusahan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV478/AL58 tanggal 28Desember 2016;c Surat Pengoperasian Kapal Tremper Di Dalam Negeri Nomor: AL. 103/608/16/ 82/14tanggal 11 September 2004;d Surat Laut Nomor: PK.205/1280/SLPM/DK13 tanggal 30 April 2013;e Surat Ukur Internasional Nomor: 1107/Ba tanggal 4 November 2014;f Sertifikat Sementara Manajemen Keselamatan Nomor: PK.5/06/KPLBTM

• Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) tanggal 12 Juli2013;n. Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal;o. Surat Keterangan Pengawakan Minuman No. PK. 304/ 214/ KSOP.KJG2016 tanggal 13 Januari 2016;p. Certificate Fire Extinguisher No. 914/ FE/ DIP/ IX15 tanggal 29September 2015;q. Re Inspection Certificate Life Raft tanggal 29 September 2016;r. CV. Djabil Indonesia Perkasa No. 1254/ ILR/ DIP/ IX15 tanggal 29September 2016;s.

• Lintas Benua HarapanIndonesia (LBHI) telah mendapatkan izin dari Direktorat JenderalPerhubungan Laut sebagaimana Surat Izin Usaha Perusahaan AngkutanLaut (SIUPAL) Nomor : BXXXIV.398/AT.54, tertanggal 5 Agustus 2009yang ditandatangani oleh Sdr. Sunaryo, SH. selaku Direktur JenderalPerhubungan Laut dan Sdri. Dra. Zulvia Marini Hanim selaku DirekturUtama PT.

  Bukti P 2: Fotocopy Surat lzin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL)Nomor : BXXXIV.398/AT.54, tertanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatanganioleh Sdr. Sunaryo, SH. selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Sdri.10Dra. Zulvia Marini Hanim (Termohon) selaku Direktur Utama PT. Lintas BenuaHarapan Indonesia (PT. LBHI).Bukti P 3 : Fotocopy Bukti Print Out Rekening Tabungan Bank Mandiridengan Nomor Rekening : 124 00 0502434 5 atas nama PT.

• Daya Kaltim Bahagia(Foto copy legalisir);Satu lembar Surat Izin usaha angkutan laut (SIUPAL) PT. DayaKaltim Bahagia (Foto copy legalisir).Satu rangkapaktapendirianperusahaan PT. Karunialintas SamudraNo. 19 tangal 06 Maret 2006 (Foto Copy);Satu. rangkapakta no 75 tanggal 31 Oktober 2011terkaitperjanjianjualbelikapal ( Foto copy);Satu. rangkapakta no 76 tanggal 31 #Oktiber 2011terkaitperjanjianjualbelikapal (Foto copy);Satu. rangkaprekeningkoran Bank Mandiri no rekening149.00.6111666.3 an PT.

  Daya Kaltim Bahagia(Fotocopy legalisir)Satu lembar Surat Izin usaha angkutan laut (SIUPAL) PT. DayaKaltim Bahagia (Fotocopy legaliserSatu rangkapaktapendirianperusahaan PT. Karunialintas SamudraNo. 19 tangal 06 Maret 2006 (Foto Copy)Satu. rangkapakta no 75 tanggal 31 Oktober 2011terkaitperjanjianjualbelikapal (Foto copy))Satu. rangkapakta no 76 tanggal 31 #Oktiber 2011terkaitperjanjianjualbelikapal (Foto copy)Satu. rangkaprekeningkoran Bank Mandiri no rekening149.00.6111666.3 an PT.

• >Sertifikat FE NO.325/XI/2022/FE/PMS/SRG;

• Sertifikat HRU NO.025/XI/2022/HRU/PMS/SRG;
• Safe Manning/Susunan Perwira NO.AL.527/16/18/KSOP.SRG-2023;
• Sertifikat Klasifikasi Lambung NO.055841;
• Sertifikat Klasifikasi Mesin NO.036561;
• Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal NO.AL.601/451/18/DK/2023;
• Sertifikat Nasional Anti Teritip NO.AL.601/430/15/DK/2023;
• Surat Izin Trayek NO.AL.103/2000/277029/258624/23;
• SIUPAL

  NO.AK.001/137/SP-SIUPAL/VII/2019;

• Buku Kesehatan;
• Cargo Manifast;
• Buku Sijil;
• Crew List;
• Gresse Akta;
• Buku Pelaut;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.

• berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor: 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Kapal Penumpang yang berlayardi perairan Indonesia wajib dilengkapi Sertifikat Kapal Penumpang; Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undangundang Nomor 17 tahun 2008tentang Pelayaran, untuk melakukan kegiatan operasional angkutan diperairan wajib memiliki izin usaha, yang diperoleh dengan cara mengajukanpermohonan untuk memperoleh perizinan ke kantor Pusat DIRLALA(Direktorat Lalu Lintas Laut) untuk mendapatkan SIUPAL

  PemerintahNomor: 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Kapal Penumpang yang berlayardi perairan Indonesia wajib dilengkapi Sertifikat Kapal Penumpang; Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undangundang Nomor 17 tahun 2008tentang Pelayaran, untuk melakukan kegiatan operasional angkutan diHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tjbperairan wajib memiliki izin usaha, yang diperoleh dengan cara mengajukanpermohonan untuk memperoleh perizinan ke kantor Pusat DIRLALA(Direktorat Lalu Lintas Laut) untuk mendapatkan SIUPAL