Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48865/PP/M.XV/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP787/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2007 Nomor:00004/307/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011

Bandingditerbitkan pada tanggal 26 September 2012, sehingga pengajuan bandingmemenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan bandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor : 104/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP787/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT

Banding PPN MasaPajak Mei 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2007 yang juga diajukan banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh PemohonBanding, karena Pemohon Banding mengajukan banding atas DPP PPNberdasarkan Peredaran Usaha, sedangkan DPP PPN yang menjadi koreksiTerbanding terdiri dari :DPP PPN ekspor,DPP PPN yang penyerahannya harus dipungut sendiri,DPP PPN yang PPNnya tidak dipungut;bahwa nilai koreksi yang tercantum dalam SKPKBT

yangterutang sebesar Rp140.960.769,00 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat(4) UndangUndang Pengadilan Pajak;dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapatbahwa Surat Permohonan Banding telah memenuhi syarat formal Banding, sehinggadilanjutkan ke tahap pemeriksaan material;Aspek Materialbahwa penghitungan PPN mengikuti penghitungan yang Pemohon Banding lakukandalam penghitungan PPh Badan;bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Banding ini, adalahperhitungan SKPKBT

aquo bukanlah SKPKBT secara jabatan, berdasarkan:Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan;Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan;Putusan Pengadilan Pajak No.40455/PP/M.V1/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012;Putusan Mahkamah Agung RI No.79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008;Putusan Mahkamah Agung RI No.492/B/PK/PJK/2010 tanggal 7 Juni 2011;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 UndangundangPengadilan

sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Pajak Masukanyang tidak dapat diperhitungkan sebesar Rp14.997.830,00;bahwa koreksi yang disengketakan dalam banding ini adalah koreksi positif Pajak Masukan sebesarRp14.997.830,00;bahwa koreksi ini berasal dari transaksi Pemohon Banding dengan CV Sari Indah yang terdaftar diKPP Pratama Pangkalan Bun, yang mendapatkan jawaban klarifikasi pajak keluaran "tidak ada"dengan penjelasan faktur pajak belum dilaporkan dan belum diterbitkan SKPKB/SKPKBT

dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;bahwa Pasal dari KEP754/PJ./2001 tersebut menyatakan bahwa:Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaiantindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;Lampiran I KEP754/PJ./2001 menyebutkan bahwa:Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:2 "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkanoleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT

terdapat pembayaran dari Pemohon Banding kepada CV Sari Indah sebesarRp164.776.135,00, Demikian pula terdapat pencatatan dalam Account Ledger VAT Receivable ataspembayaran VAT sebesar Rp1.000.000,00 (terdiri dari Rp351.276,00, Rp83.241,00, danRp565.483,00) dan sebesar Rp13.997.830,00 (terdiri dari Rp10.006.484,00 dan Rp3.991.384,00);bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, keberadaan CV Sari Indah tidakdiketahui, sehingga Terbanding mengalami kesulitan untuk menerbitkan SKPKB/SKPKBT

atas fakturpajak tersebut kepada PKP lawan transaksi (CV Sari Indah), sehingga ketentuan dalam KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP754/PJ./2001 tidak dipenuhi, sehingga faktur pajak tersebut tidakdapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan;bahwa kesulitan yang dialami oleh Terbanding untuk menerbitkan SKPKB/SKPKBT karenakeberadaan CV Sari Indah yang tidak diketahui, menurut pendapat Majelis adalah masalahnyaTerbanding tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan

Sinar Surya Sakti menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 001/IV/KPP/SBII/17042006 tanggal 17 April 2006 atas diterbitkannya SKPKBT PPN Nomor:0001/307/05/075/06 tertanggal 07 Februari 2006.Kanwil DJP Jakarta Pusat menolak seluruhnya keberatan PT.

PPN Masa Pajak Januari s.dMaret 2005 ke KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.Oleh karena itu alasan penolakan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah BesarDua atas surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan AtasKetetapan Pajak SKPKBT PPN dari PT Sinar Surya Sakti selakuPemohon Peninjauan Kembali adalah tidak tepat dan telah menyalahiamanat keputusan Pengadilan Pajak serta tanpa mempertimbangkansebabsebab terjadinya surat Permohonan Pengurangan atau PembatalanAtas Ketetapan Pajak SKPKBT PPN yang dibuat oleh

Nilai (PPN) yang diajukan PT SinarSurya Sakti telah melakukan pemeriksaan restitusi dan telah menetapkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar atas SKPLB atas Pajak Pertambahan Nilai(SKPKBT PPN) Masa Pajak Januari s.d Maret 20052110PT.

Sinar Surya Sakti menyampaikan Surat Keberatan Nomor: O01/IV/KPP/SBII/17042006 tanggal 17 April 2006 atas diterbitkannya SKPKBT PPN Nomor:0001/307/05/075/06 tertanggal 07 Februari 2006.Kanwil DJP Jakarta Pusat menolak seluruhnya keberatan PT.

Sementara, denganalasan bahwa pihak polisi telah mengambil seluruh dokumendokumen tanpasurat bukti peminjaman yang sah.Tanggal 4 Oktober 2007 pada persidangan selanjutnya, Majelis VI menyatakanbahwa Ketentuan Formal terbitnya SKPKBT untuk PT. Sinar Surya Sakti MasaPajak Januari s.d Maret 2005 Sah adanya. walaupun kami pada awalnya menolakpernyataan itu, atas syah SKPKBT terbit.

Kami selaku Pemohon Banding tidak dapat meyakini keabsahanpenerbitan SKPKBT PPh Badan nomor 00001/306/03/115/13 tanggal4 Juni 2013 secara formal dan materi, sehingga SKPKBT dengannomor tersebut berikut dengan KEP302/WPJ.26/2013 tanggal31 Oktober 2013 adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukumdikarenakan:a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukanTerbanding;b.

Putusan Nomor 1016/B/PK/PJK/2016 dikeluarkan terhadap SKPKB/SKPKBT yangterbit atas dasar putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap sebagaiKeputusan yang tidak dapat diajukanBanding ke Pengadilan Pajak.

Putusan Nomor 1016/B/PK/PJK/2016 SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkanSebagai Tindak Lanjut dari Putusan BadanPeradilan tersebut merupakan Objek yangdapat diajukan Banding sebagaimana diaturdalam Ketentuan PerundangUndangan.

Putusan Nomor 1016/B/PK/PJK/2016 Pajak yang harus diterapkan;bahwa dengan demikian Pasal 2 huruf ejelas tidak dapat diterapkan dalam kasus ini; Pasal 15 ayat (1) UU KUPsebagai amanatmenerbitkan SKPKBT.

Putusan Nomor 1016/B/PK/PJK/2016 bahwa tidak ada ketentuan khusus di dalamUU KUP yangpembedaan proses pemeriksaan pajak untukmengatur mengenaimemastikan penggunaan data lain, dengandemikian maka SKPKB dan SKPKBT yangditerbitkanKembali (Semula Terbanding) ini tidak adabedanya dengan SKPKB dan SKPKBT yangditerbitkanKembali (semula Terbanding).

Dapat Penggugat sampaikan setelahPenggugat berusaha secara cermat melakukan kembali perbaikan kesalahanpemeriksaan dan Penggugat bukan sebagai pengambil Keputusan dan bukanjuga orang yang merekomendasikan pemeriksaan ulang, karena Penggugathanyalah pelaksana yang selalu taat kepada peraturan kedinasan dan perintahatasan, dan tindakan pemeriksaan dan penerbitan SKPKBT telah Penggugatlaksanakan sesuai arahan Bpk Kepala Kanwil DJP Jakarta III sesuai hasil rapatkonsultasi tanggal 4 September 2006 yang

Dan dengan diterbitkannya produk hukum berupa Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tersebut, oleh Wajib Pajakmelakukan pembayaran/penyetoran kembali ke Kas Negara.d. Bahwa Kewajiban dalam Pasal 2 ayat (1) huruf t Peraturan Pemerintah Nomor30 tahun 1980, mentaati ketentuan peraturan perundangundangan tentangperpajakan;Fakta dan penjelasan Penggugat:d.l.

MPE) ini karena tidak ada uang atau barang negarayang keluar untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, dan melalui mekanismepemeriksaan ulang (Kepastian Hukum) dengan menerbitkan produk hukumberupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yangmempunyai kekuatan hukum tetap untuk menagih kembali pajak yangseharusnya terutang dan, atas SKPKBT tersebut Wajib Pajak (PT.

Multi Prima Energi (PT.MPE) dalam rangka Restitusi/Pengembalian Pajak PPN oleh Tim Pemeriksa PajakKPP Pratama Jakarta Pasar Minggu telah dilakukan pemeriksaan pajak ulangdengan mengeluarkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar101112.Tambahan (SKPKBT) yang tujuannya untuk menagih pajaknya kembali, dan olehwajb pajak tersebut telah dibayar dengan mencicil/mengangsur.

Tidak terdapat kerugian negara yang timbul sebagaimana tersebut pada suratkeputusan Tergugat, karena Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KepalaKantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu telah mengeluarkan produk hukumberupa SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) sehinggaNegara secara hukum serta dapat memaksa dapat menagih kembali uang dariWajib Pajak PT. Multi Prima Energi dan oleh Wajib Pajak telah membayarkembali kekurangan bayar pajak tersebut dengan cara mencicil;g.

Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak bisa hanya menggunakan Putusan MA sebagaialasan untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT karenasebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Halaman 42 dari 134 halaman.

Bahwa UU KUP tidak menganut adanya doktrin respondeatsuperior atau Vicarious Liability.Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa menggunakandoktrin tersebut di dalam penerbitan SKPKB/SKPKBT maupunKeputusan Keberatan.

Atas SKPKBT yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mengajukankeberatan atas SKPKBT tersebut denganalasan bahwa selain Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding)mempermasalahkan formal penerbitanSKPKBT, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) jugamempermasalahkan materi koreksi yangmenjadi dasar penerbitan SKPKBT tersebut.Hal ini disebabkan karena PemohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak

/substansi nilai sengketa pajak sehingga SKPKBT dengannomor tersebut berikut dengan KEP1667/WPUJ.06/2013 tanggal 31Oktober 2013 adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukumdikarenakan:a.

Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) telahmenerbitkan SKPKBT a quo tanpa memperhatikan prosedur tatacara verifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;e.

Lebih Bayar PPNTotal kurang bayar PPN Total kurang bayar PPNDikurangi : PPN masukan yang telah dikembalikan melalui SKPDenda administratif, UU KUP Pasal 15 ayat (2)(7,601,894,409)28,642,849,45721 040,955,04821,040,955,04842,081,910,096 Atas penerbitan SKPKBT tersebut Pemohon Kasasi kemudian mengajukanpermohonan keberatan, yang ditolak dengan keputusan keberatan bernomorKep464/WPJ.07/BDG.05/2004 tanggal 21 September 2004.

No. 4/C/PK/PJK/2008.Terbanding telah menerima SPT PPN Pebruar 2001 Pemohon Banding danmenerbitkan SKPLBnya ;Terbanding kemudian menerbitkan SKPKBT atas SKPLB tersebut ;Pemohon Banding mempermasalahkan penerbitan SKPKBT tersebut ;Sengketa tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Pajak, yang telahmenyetujui seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding.Setelah membatalkan SKPKBT tersebut, Terbanding menerbitkan pembetulanSKPLB sehubungan dengan SPT PPN Masa Pebruari 2001 tersebut.Atas pembetulan SKPLB

Bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) oleh Termohon Peninjauankembali tersebut, PemohonPeninjauankembali kemudian mengajukan permohonan keberatan, namunditolak oleh Termohon Peninjauankembali surat Nomor. Kep464/WPVJ.07/BD.05/2004 tanggal 21 September 2004.. Bahwa atas penolakan Termohon Peninjauankembali Nomor.

Kep464/WPJ.07/BD.05/2004 tanggal 21 September2004 serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Nomor. 00009/307/01/056/03 tanggal 14 Agustus 2003 yang diterbitkanoleh Termohon Peninjauankembali ;. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2005 Termohon Peninjauankembalikemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor.

Kep00153/WPJ.07/KP.0403/2005 mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak Nomor.06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yaitu membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Nomor.00009/309/01.056/03 tertanggal 14 Agustus 2008 ;. Bahwa akan tetapi kemudian Termohon Peninjauankembali dengandibatalkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)tersebut diatas kemudian melakukan tindakan pembetulan atas SuratHal. 30 dari 35 hal. Put.

suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT101681.15/2009/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa atas SKPKBT

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP748/WPJ.09/2016 tanggal 2/7 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009Nomor 00001/306/09/441/14 tanggal 12 November 2014 atasnama PT Skill Nusa Infotama, NPWP 01.935.850.6441.000,beralamat di Jalan Gajah Nomor 21, Lengkong, Kota Bandungadalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor00001/306/09/441/14 tanggal 12 November 2014 atas nama PTSkill Nusa Infotama, NPWP 01.935.850.6441.000, beralamat diJalan Gajah Nomor 21, Lengkong, Kota Bandung adalah telahHalaman 3 dari 7 halaman.

serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP748/WPJ.09/2016tanggal 27 Januari 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT

) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009Nomor 00001/306/09/441/14 tanggal 12 November 2014, sertamembatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP748/WPJ.09/2016 tanggal27 Januari 2016, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor00001/306/09/441/14 tanggal 12 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.935.850.6441.000; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48881/PP/M.XV/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP803/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor:00004/307/08/543/11 tanggal 06 Juli

berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tentang perubahan ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Bandingmengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP803/WPu.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 (diterima langsung oleh PemohonBanding pada tanggal 26 September 2012) yang menolak permohonan keberatanatas SKPKBT

Bandingditerbitkan pada tanggal 26 September 2012, sehingga pengajuan bandingmemenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan bandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 120/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP803/WPuJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT

a quo bukanlah SKPKBT secara jabatan, berdasarkan:Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan;Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan;Putusan Pengadilan Pajak No.40455/PP/M.V1/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012;Putusan Mahkamah Agung RI No.79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008;Putusan Mahkamah Agung RI No.492/B/PK/PJK/2010 tanggal 7 Juni 2011;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 UndangUndangNomor 14

Pasal 80 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaituBanding Pemohon Banding tidak dapat diterima;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperaturan perundangundangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan sengketa ini;: Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP803/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT

yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58198/PP/M.XIV.A/13/2014, tanggal 5 Desember 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan permohonan banding dari Pemohon Banding terhadapSurat Keputusan Terbanding Nomor KEP307/WPJ.26/2013 tanggal 31Oktober 2013 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas SKPKBT

Putusan Nomor 955/B/PK/Pjk/2019tertanggal 4 Juni 2013, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwaPemohon Banding tidak setuju dengan koreksikoreksi tersebut berikutdengan dasar penerbitan SKPKBT di atas dan oleh karena itu maka SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP307/WPJ.26/2013 tanggal 31 Oktober2013 harus dibatalkan;Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untukdapat meninjau kembali koreksikoreksi yang masih dipertahankan tersebutdan membatalkan KEP307/WPJ.26/2013 tanggal 31 Oktober

Putusan Nomor 955/B/PK/Pjk/2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2005 Nomor :00001/304/05/115/13 tanggal 4 Juni 2013 atas nama Pemohon Banding,NPWP : 01.200.619.3115.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil

Olehkarenanya penerbitan SKPKB/SKPKBT a quo olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakanperbuatan yang tidak terukur baik secara prosedural maupun secarasubstansial yang pada gilirannya merupakan melawan hukum (onrechmatieg overheidsdaad), karena Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk kedua kalinya,Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 955/B/PK/Pjk/2019setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Olehsebab itu Keputusan Terbanding Nomor : KEP307/WPJ.26/2013tanggal 31 Oktober 2013, mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal26 Tahun Pajak 2005 Nomor : 00001/304/05/115/13 tanggal 4 Juni2013 harus dibatalkan karena tidak berdasar dan bertentangandengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan;Mengingat pula bahwa tujuan hukum perpajakan sebagaimanadisebutkan di atas, adalah menegakan fungsi budgetair

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48863/PP/M.XV/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP785/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Maret 2007 Nomor : 00002/307/07/543/11

tanggal 6 Juli2011;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2007 Nomor :00002/307/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011 diterbitkan oleh Kantor PelayananPajak Pratama Bantul berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor:LAP143/WPJ.23/KP.0505/RIKSIS/2011 tanggal 4 Juli 2011;: bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2007 Nomor:00002/307/07/543/11 tanggal 6

Banding diterbitkan pada tanggal 26 September 2012, sehinggapengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga)bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor : 102/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP785/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT

PajakMaret 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2007 yang juga diajukan banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding, karenaPemohon Banding mengajukan banding atas DPP PPN berdasarkan Peredaran Usaha,sedangkan DPP PPN yang menjadi koreksi Terbanding terdiri dari :e DPP PPN ekspor,e DPP PPN yang penyerahannya harus dipungut sendiri,e DPP PPN yang PPNnya tidak dipungut.c. bahwa nilai koreksi yang tercantum dalam SKPKBT

Putusan Pengadilan Pajak No.36080/PP/M.XI1/10/2012.. bahwa beban pembuktian dalam sengketa banding ini adalah pada pihak Terbanding, karenaSKPKBT aquo bukanlah SKPKBT secara jabatan, berdasarkan:a. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan,b. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan,c. Putusan Pengadilan Pajak No.40455/PP/M. VI/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012,d.

posita perkara sebagai berikut :Aspek Formal :Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP128/WPJ.19/BD.05/2010ditetapbkan tanggal 24 Maret 2010, sehingga surat banding yang PemohonBanding ajukan memenuhi jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Aspek Material :Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah ditetapkannyaSurat Keputusan Terbanding Nomor : KEP128/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 24Maret 2010, yang tetao mempertahankan SKPKBT

Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKPDan/Atau JKP tanggal 18 Agustus 2009sebesar Rp. 2.622.158.954,00 (Dua milyar enam ratus dua puluh dua juta seratuslima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) beserta Sanksiadministrasi atas kenaikan Pasal 15 ayat (4) KUP sebesar Rp.2.622.158.954,00(Dua milyar enam ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribusembilan ratus lima puluh empat rupiah).Bahwa SKPKBT tersebut diterbitkan oleh Kepala KPP BUMN berdasarkan

yang dapat diperhitungkan Rp. 32.605.542.539,00SKPLB Bp.(25.280,909.165,00)Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 7.324.633.374Jumlah perhitungan PPN Kurang bayar Rp. 2.767.558.908,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 2.767.558.908,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 2.767.558.908.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 5.535.117.816,00Bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding, perhitungan SKPKBT

Untuk itu bersama surat ini Pemohon Banding lampirkan SuratKeputusan Terbanding Nomor : KEP128/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 24 Maret2010 dan salinan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP Dan/Atau JKP tanggal 18 Agustus 2009;Bahwa untuk memenuhi syarat formal banding, Pemohon Banding sudahmembayar seluruh pajak terutang yang tercantum dalam SKPKBT PPN melaluimekanisme pemindahbukuan atau sudah melebihi 50% pajak terutang dalamSKPKBT, selain itu demi kelancaran proses banding, Pemohon

KEP128/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan salinan SKPKBT Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP tanggal 18 Agustus 2009adalah sebagai berikut :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNPenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah Seluruh PenyerahanPenghitungan PPN Kurang Bayar :PPN yang harus dipungut/dibayar sendiriDikurangi :PPN Masukan yang

yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tidaklah sesuai dengan amar putusanMahkamah Agung, karena tidak ada amar Putusan Mahkamah Agungyang memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT sebagaimanayang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)uraikan di atas;Bahwa SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas mengandungnilaisengketa yang masih harus

Sudah jelas bahwa di dalamSKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) mengandung nilai sengketa pajak yangmasih Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Halaman 44 dari 128 halaman.

Sehingga TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa menggunakandoktrin tersebut di dalam penerbitan SKPKB/SKPKBT maupunKeputusan Keberatan.

Atas SKPKBT yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohonTerbanding), PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding)mengajukan keberatan atas SKPKBTtersebut dengan alasan bahwa selainPemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mempermasalahkanformal penerbitan SKPKBT, PemohonPeninjauan Kembali (semula PemohonjugaBanding) mempermasalahkanmateri koreksi yang menjadi dasarpenerbitan SKPKBT tersebut.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenerbitkan SKPKBT a quo tanpa memperhatikan prosedur tatacara verifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;e.

Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang KUP tidakmewajibkan pembuktian kekhilafan dan memang tidak ada bukti kekhilafan;Keputusan Tergugat Nomor : KEP462/WPUJ.12/2011 tanggal 23 Mei 2011Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPKBT PPNMasa Pajak Januari 2007;Mengingat: Nomor 2.

Bahwa terhadap Termohon' Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah diterbitkan SKPKBT Nomor : 00002/307/07/651/10tanggal 27 September 2010 dengan jumlah PPN Kurang Bayarsebesar Rp5.923.1950,00 dan sanksi administrasi Pasal 15 ayat (2)100% atau sebesar Rp5.923.1950,00 sehingga jumlah Yang MasihHarus Dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)adalah Rp11.846.390,00.b.

Penerbitan SKPKBT tidak sah, karena koreksi Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak di dasarkan pada adanyanovum/bukti baru.b. Penerbitan SKPKBT tidak benar, karena Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak teliti bahwa produk tembakautermasuk barang hasil pertanian yang bersifat strategis sehinggadibebaskan dari pengenaan PPN.c.

Penerbitan SKPKBT tidak benar, karena koreksi PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) tidak sesuai dengan StandarPemeriksaan yang mengharuskan temuan koreksi berdasarkan buktikompeten yang cukup dan sesuai dengan ketentuan peraturanperpajakan, dan tidak hanya berdasarkan keyakinan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat).d.

Bahwayang menjadi sengketa gugatan adalah terkait ada tidaknya unsurkekhilafan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yangmendasari penerbitan SKPKBT dan jangka waktu penerbitan KEP462/WPJ.12/2011, namun menurut Majelis sengketa gugatan adalahterkait Kesalahan dasar hukum dalam bagian mengingat.b.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48880/PP/M.X V/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Terbanding NiKEP802/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat KetetapanKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 20Nomor: 00003/307/08/543/11 tanggal 06 Juli 2011

KeTerbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 26 September 2012, spengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 119/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, menyatak:setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP802/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 Septemltentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT

SKPPKPd Jumlah Pajak yang dapatam diperiitungkan (b.6c. tye Jumlah Perhitungan PPNKurang Bayar (ad) SKPKB (pokok kurang 0bayar)SKPKBT (pokok kurang = 0bayar)c.l SKPLB 329.693.431c.2 SKPPKP 0c.3 Jumlah (c.1 + .2 + c.3)d. Jumlah Pajak yang dapatdiperhitungkan (b.6+c.5)e. Jumlah perhitungan PPNKurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yangsudah:329.693.43153.449, 548 Dikompensasikan ke Masa Payak berikutnya Dikompensasikan ke Masa 0Pajak .....

(karenapembetutanyJumlah (a+b) 0PPN yang kurang dibayar 0(2.e+3.c)sanksi Admunistrasi: 0Kenaikan Pasal 15 ayat (2) 0 MengingatUndangUndang Nomor 14 Tahun 202 tentang Pengadilan Paiakan ketentuan peraturan perundang undangan serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitanHengan sengketa ini; Memutuskan Menyaiakan Banding Pemohon Bandihg terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP802/WPJ.23/2, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBD.06/2012 tanggal 26 September 20Tambahan (SKPKBT

Putusan Nomor 179/B/PK/PJK/2016Tahun Pajak 2004;Bahwa koreksi atas peredaran usaha tersebut didasarkan pada hasil equalisasiantara peredaran usaha menurut SPT PPh Badan Tahun Pajak 2004 denganDPP PPN Masa pajak Januari sampai dengan Desember 2004;Bahwa sebelum ekualisasi tersebut dilakukan, Tergugat telah melakukankoreksi atas DPP PPN dengan dikeluarkannya SKPKBT PPN nomor00001/307/04/09/06 tanggal 28 Maret 2006;Bahwa atas diterbitkannya SKPKBT PPN tersebut Penggugat telah berusahauntuk menyelesaikannya

Dengan demikian, sesuai dengan Putusan Banding tersebutmaka SKPKBT PPN tersebut sudah gugur;Bahwa dengan prinsip ekualisasii SKPKBT PPN tersebut menyebabkanterbitnya SKPKB Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh) Nomor0019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006;Bahwa atas diterbitkannya SKPKB PPh tersebut, Penggugat mengajukankeberatan, yang keberatan ini telah ditolak;Bahwa atas Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat tetap mengajukanBanding ke Pengadilan Pajak, sekalipun tidak mampu membayar 50% pajakterutang

Putusan Nomor 179/B/PK/PJK/2016kembali dan diperhitungkan dalam penerbitan SKPKBT PPN Nomor00001/307/04/09/06 tanggal 28 Maret 2006 dan oleh karenanya penerbitanSKPKBT dimaksud tidak didasarkan atas novum sebagaimana diatur dalam UUPPN.

PPN Nomor 00001/307/04/09/06 tanggal28 Maret 2006 (vide Bukti PK18) dan atas dasar SKPKBT PPNtersebut Tergugat melakukan ekualisasi terhadap SPT PPh Badan;Halaman 23 dari 43 halaman.

Keberatan, Banding dan PK Atas SKPKBT PPN;Bahwa atas diterbitkannya SKPKBT PPN tersebut Penggugat telahberusaha untuk menyelesaikannya dengan mengikuti ketentuanyang berlaku mulai dari pengajuan keberatan sampai denganbanding. Dalam proses keberatan, permohonan Penggugat ditolakdengan alasan tidak jelas, dan dalam banding, dengan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.17237/PP/M.I/16/2009 tanggal 23Februari 2009 (vide Bukti PK19), seluruh permohonan yangdiajukan oleh Penggugat telah dikabulkan.

Apabila sampai bataswaktu. yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidakmempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib = menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan.bahwa dalam angka 1.4.1.3.2. dinyatakan apabila jawaban klarifikasimenyatakan: "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebutbelum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKPPenjual tersebut

Jangka waktu I (satu) bulan tersebut sudah termasuk denganjJangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan SKPKB/SKPKBT kepadaPKP. Penjual.

Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai denganpenjelasan;bahwa menurut Majelis berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila sampaibatas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidakmempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya, maka SKPKB/SKPKBT wajib diterbitkan oleh Terbanding dalam jangka waktu palinglambat satu bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan klarifikasi, haltersebut dimaksudkan agar Pemohon Banding dapat mengkreditkan FakturPajak Masukannya.bahwa terhadap

dalamjangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKPsegera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yangberlaku, di samping itu Terbanding juga tidak menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan kepadaPKP Penjual walaupun PKP Penjual tidak melaksanakan kewajibannya,sebagaimana dimaksud KEP754/PJ./2001 tersebut di atas.bahwa oleh karena itu menurut Majelis, akibat yang timbul dari belumditerbitkannya SKPKB/SKPKBT

apabila KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkanSKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKPPenjual;Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelistidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yangdinyatakan tidak ada dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkanSKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidakdapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas sematamata didasarkan karena Termohon

SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKPPenjual;Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan,Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukanyang dinyatakan tidak ada dalam jawaban konfirmasi, telahditerbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yangtidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atassematamata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah melakukan

SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKPPenjual;Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan danputusan,Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukanyang dinyatakan tidak ada dalam jawaban konfirmasi, telahditerbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yangtidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atassematamata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah melakukan

SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKPPenjual;Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan,Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukanyang dinyatakan tidak ada dalam jawaban konfirmasi, telahditerbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis tidakmempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yangsematamata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran

SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKPPenjual;Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelistidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yangdinyatakan tidak ada dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkanSKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis tidakmempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang sematamata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah melakukan pembayaran

Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidakmempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;bahwa dalam angka 1.4.1.3.2.nya dinyatakan bahwa Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjualdan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual

Jangka waktu I (satu)bulan tersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual.Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasan;bahwa menurut Majelis berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila sampai batas waktu yangditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkan kewajibanperpajakannya, maka SKPKB/SKPKBT wajib diterbitkan oleh Terbanding kepada PKP penjualdalam jangka waktu paling lambat satu

Penjual agar dalam jangka waktu palinglambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajibanperpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Terbanding juga menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan kepada PKPPenjual karena PKP Penjual tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud KEP754/PJ./2001 tersebut di atas;bahwa oleh karena itu menurut Majelis, akibat yang timbul dari belum diterbitkannya SKPKB/SKPKBT

Namun demikian DJP telahmenolak permohonan keberatan kami tersebut tanpa didasari dengan hukumyang jelas melalui Surat Keputusan DJP bernomor Kep1318/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 4 Agustus 2006 ;Secara ringkas, persengketaan yang ada adalah sebagai berikut :DJP telah menerima SPT PPN Pebruari 2001 IMK dan menerbitkan SKPLBnya ;DJP kemudian menerbitkan SKPKBT atas SKPLB tersebut ;IMK mempermasalahkan penerbitan SKPKBT tersebut ;Hal. 6 dari 33 hal. Put.

No. 5 C/PK/PJK/2008.Menambah pajak yang harus dibayar ;Tidak dapat diterima ;Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung ;Membatalkan ;Didalam permasalahan IMK, Putusan Pengadilan Pajak telahmenyetujui selurunnya permohonan banding IMK atas PPN MasaJanuari Agustus 2001 dan membatalkan Keputusan KeberatanDJP serta SKPKBT. Permohonan banding kami, dibuat atas dasarbahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Masa Pebruari 2001yang pertama adalah benar.

Kep464/WPUJ.07/BD.05/2004 tanggal 21 September 2004 sertaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Nomor.00009/307/01/056/03 tanggal 14 Agustus 2003 yang diterbitkan olehTermohon Peninjauankembali ;. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2005 Termohon Peninjauankembalikemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor.

Kep00153/WPJ.07/KP.0403/2005 mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak Nomor.06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yaitu membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Nomor.00009/309/01.056/03 tertanggal 14 Agustus 2008 ;.

Bahwa akan tetapi kemudian Termohon Peninjauankembali dengandibatalkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)tersebut diatas kemudian melakukan tindakan pembetulan atas SuratKetetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak bulan Januarisampai dengan bulan Agustus 2001 secara perbulan, yaitu untuk masapajak bulan Pebruari 2001 diterbitkan Surat Keputusan Nomor.