YOOSHIN INDONESIA, diwakilioleh 1) Sajai, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKetua PUK SPKEP Yooshin Indonesia, alamat Kp.Kejaban RT 04 / RW 01 Desa Kepandean Kec. Ciruas,Kabupaten Serang; 2) Sulaeman, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Sekretaris PUK SPKEP YooshinIndonesia, alamat Tegal Kembang RIT/RW 009/003 DesaPipitan, Kel.

Mengingat pada masa hidupnya Almarhum Sajum adalahsebagai anggota serikat pekerja sehingga Penggugat mengadukan permasalahannyakepada PUK SPKEP SPSI PT. Duta Dynasty. Bahwa atas masalah ini telah dilakukanupaya penyelesaian secara bipartit dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tetapmengabaikan kewajibannya sehingga PUK SPKEP SPSI PT. Duta Dynastymenyampaikan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Disnakertrans) Kota Bekasi Up. Bagian Pengawasan;6.

Bahwa atas dasar Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Disnaker Kota Bekasi No.701/2632W ASKER/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009, Penggugat melalui kuasanyamengajukan permohonan penetapan hak ahli waris kepada Yang Temormat Ketua PHIpada Pengadilan Negeri Bandung (Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung) melalui surat No. 113/ B/PC SPKEP SPSI/Bks/XII/2009 tertanggal 29Desember 2009 (Bukti 6). Dan melalui surat No.

Bahwa untuk memenuhi syarat formal pengajuan gugatan menurut UU No. 2 Tahun2004, maka Penggugat melalui surat No. 075/B/PC SPKEP SPSI/Bks/III/2010 tanggal25 Maret 2010, mengajukan permohonan Mediasi kepada Kepala Disnakertrans KotaBekasi (Bukti 8);9. Bahwa melalui surat No. 005/595HDS/IV/2010, tanggal 01 April 2010 MediatorDisnakertrans Kota Bekasi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalamsidang mediasi pada tanggal 7 April 2010;10.

KEP14/SPKEP POLYPET POLYPRIMA/VV2012 tanggal 1Juni 2012 memberikan kuasa kepada : 1. KAMALAMRULLAH, 2. MIMIN AMINAH, 3. SUKMA WHUAYA, 4.FERI INDRAWAN, 5. SUMANTA WIRIA, 6. ELANURLAILA, 7. AMALIAH.

Bahwa Surat Dinas Tenaga Kerja Nomor: 560/1136/Hubin tertanggal surat24 Mei 2012 perihal Jawaban Pengaduan Perselisihan PHkKdisampaikan Mediator Bapak Zharwan dan Kepala Bagian HubunganIndustrial (Hubin) Bapak Suparman kepada PUK SPKEP PolypetPolyprima pada hari Senin 28 Mei 2012 di kantor Dinas Tenaga KerjaKota Cilegon.

Bahwa di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Penggugat (PUK)SPKEP Polypet Polyprima) dengan pihak PT. Polyprima Karyareksa/PT.Indorama Petrochemical: "a.

PolyprimaKaryareksa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 19/G/2012/PTUNSRG2.3.4.5.6.Bukti P2Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Surat SPKEP PUK Polypet Karyapersada PolyprimaKaryareksa yang ditujukan kepada Kepala Dinas TenagaKerja Kota Cilegon Up.

Polypet Karyapersada dan PT.Polyprima Karyareksa (fotokopi sesuai dengan asli);Surat SPKEP PUK Polypet Karyapersada PolyprimaKaryareksa yang ditujukan kepada Kepala Dinas TenagaKerja Kota Cilegon Up.

Bahwa Para Penggugat sebagai anggota PUK SPKEP SPSI PT.

Bahwa oleh karena Tergugat membayar upah kurang dari upah minimum yangberlaku maka Para Penggugat melalui PUK SPKEP SPSI PT.

Bahwa, TERGUGAT meragukan keanggotaan Para Penggugat sebagai AnggotaPUK SPKEP SPSI PT.Via Motif, karena dari sejak berdiri PerusahaanTERGUGAT sampai sekarang ini , TERGUGAT "belum dan tidak pernah"laporan maupun melihat bukti keanggotaan Para Penggugat yang menunjukkanbahwa Para Penggugat seluruhnya sebagai anggota PUK SPKEP SPSI PT.ViaMotif, dan atau PD SPKEP CEMWU SPSI Propinsi Jawa Barat, untuk itu tergugatmemohon agar MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk memintabuktibukti ASLI keanggotaan

SPSI PT Via Motif dan penerimakuasa adalah dari PD SPKEP SPSI Provinsi Jawa Barat, sehingga tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 10 Undang undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh ; Bahwa, terdapat 2 (dua) keanggotaan dari Para Penggugat, yaitu anggotaPUK SPKEP SPSIPT Via Motif dan anggota SPSI PD SPKEP Jawa Barat ; Bahwa, anggota SPSI tersebut tidak ada pemberitahuan dan pencatatan dikantor Disnakertrans Kota Tasikmalaya ; Bahwa, ketidakjelasan para penerima kuasa

SPSIProvinsi Jawa Barat, foto copy Surat Keputusan Pengesahan/PengukuhanKomposisi Personalia PD SPKEP Provinsi Jawa Barat dan foto copy AD/ARTSPKEP SPSI, dimana foto copy tersebut adalah sesuai dengan aslinya, makaMajelis Hakim berpendapat PD SPKEP Provinsi Jawa Barat telah memenuhi syaratkelengkapan sebagai kuasa hokum ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mendalilkan ParaPenggugat mempunyai dua keanggotaan yaitu PUK SPKEP SPSI PT Via Motif dananggota SPSI PD SPKEP Jawa Barat, Majelis

AirLiquide Bekasi melayangkan surat kepada Tergugat dengan suratNomor :032/SPKEP BKS/ALINDO/VI/2016 yang pada pokoknya memintaTergugat untuk memasukan Transport for COP/Tunjangan COP sebagaiTunjangan tetap, akan tetapi surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;Bahwa upaya Penggugat untuk dapat menyelesaiakan permasalahan yangterjadi secara bipartit terus dilakukan, hal ini sebagaimana surat yangdikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan surat Nomor :037/SPKEP BKS/ALINDO/IX/2016, Hal :

HRD/335/YKR/X1I/2015, Hal : Tanggapanatas surat No. 021/SPKEP BKS/ALINDO/XI/2015 tertanggal 31 Desember2016 dimana pada pokoknya Tergugat menyanggupi untuk pertemuan bipartitdilakukan pada tanggal 15 Januari 2016 dan terhadap surat tanggapan dariTergugat tersebut, Penggugat menyetujuinya sebagaimana surat Nomor :022/SPKEP BKS/ALINDO//2016 tertanggal 9 Januar 2016...Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengeluarkan surat tertanggal 31Desember 2016.

Air LiquideIndonesia (Bukti P/TR7) ;Fotocopy dari copy Surat Nomor : 021/SPKEP BKS/ALINDO/XII/2015tertanggal 19 Desember 2015 (Bukti P/TR8) ;Fotocopy dari copy Surat Nomor : 022/SPKEP BKS/ALINDO/I/2016tertanggal 09 Januari 2016 (Bukti P/TR9) ;Fotocopy dari asli Buku Tabungan a/n Supriyatno (Bukti P/TR10) ;Fotocopy dari copy Surat Nomor : 026/SPKEP BKS/ALINDO/I/2016 Hal :Protes pertemuan Bipartit terhadap uang pesangon pensiun Sdr.Supriyatno tertanggal 29 Januari 2016 (Bukti P/TR11) ;Fotocopy dari

copy Surat Nomor : 027/DPP/SPKEP/III/2016 Hal : MohonPenjelasan Tertulis tentang Tunjangan Tetap untuk dijadikan acuanpelaksanaan tertanggal 17 Februari 2016 (Bukti P/TR12) ;Fotocopy dari copy Surat Nomor : B.288/PHIJSKUPAH/V/2016 perihal :Penjelasan tentang Tunjangan Tetap (Bukti P/TR13) ;Fotocopy dari copy Surat Nomor : 032/SPKEP BKS/ALINDO/VI/2016 Hal :Penetapan Tunjangan COP sebagai tunjangan tetap tertanggal 03 Juni2016 (Bukti P/TR14) ;Fotocopy dari copy Surat Nomor : 037/SPKEP BKS/ALINDO/IX

Foto copy dari asli Surat No. 037/SPKEP BKS/ALINDO/IX/2016 tertanggal5 September 2016 perihal Penyelesaian Uang Pesangon Pensiun Sar.Supriyatno beserta lampirannya (Bukti T13);15. Foto copy dari asli Tanda terima surat No. HRD/129/YY/X/2017 tertanggal17 Oktober 2017 perihal Permohonan Klarifikasi atas Surat NoB.288/PHIJSKUPAH/V/2016 (Bukti T14);16. Foto copy dari print out email Tergugat berupa undangan rapat denganDirektur Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI kepada PUK SPKEP PT.

Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2013 jam 14.00 Wita telah datang pihak DPC SPKEP (Bpk.Basti SL) beserta petugas dari Disnakertrans Kutai Timur(Bpk.Ramli) meminta kepada karyawan, termasuk kepada Para Tergugat agarmogok kerja dapat dihentikan.

Bayan ResourcesTbk dengan SPKEP PT. Bayan Resources.

BayanResources Tbk dengan SPKEP PT. Bayan Resources. Tbkmenyerahkan kepada pegawai mediator hubungan industrialDisnakertrans untuk melakukan mediasi sanksi tindakan disiplin yangakan dilakukan oleh pihak manajemen kepada pihak karyawan yangmelakukan aksi mogok mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 29Juni 2013.

Bahwa pasca kejadian aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerjamelalui SPKEP PT. Bayan Resources. Tbk, Penggugat mulai melakukanberbagai bentuk intimidasi yang kemudian berujung pada perselisihanketenagakerjaan yang saat ini sedang berlangsung;5. Bahwa Para Tergugat adalah Pengurus Serikat Pekerja SPKEP yangsecara kebetulan menjadi Juru Bicara para karyawan.

BayanResources Tbk dengan SPKEP PT. Bayan Resources. Tbkmenyerahkan kepada pegawai mediator hubungan industrialDisnakertrans untuk melakukan mediasi sanksi tindakan disiplin yangakan dilakukan oleh pihak manajemen kepada pihak karyawan yangmelakukan aksi mogok mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 29Juni 20132.

Oktober 2012dari Departemen tempat Tergugat bekerja ke Departemen Hubungan Industrial, dilaporkanbahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni:"Melakukan, memfasilitasi, menghasut dan atau menyuruh Pekerja lain untukmelakukan pemogokan atau unjuk rasa Pekerja yang tidak sah di lingkunganPerusahaan."10 Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 4 Oktober2012 tersebut dilakukan dengan cara, Tergugat yang kedudukannya sebagaiKomisaris PUK SPKEP

SPSI PT Freeport Indonesia menginstruksikan/memerintahkan seluruh Komisaris PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia baik yangada di area Tambang Bawah tanah (underground) maupun di area Grasberg untukmenghentikan Operasional Produksi Perusahaan dengan cara mogok kerja sebagaibentuk solidaritas dan dukungan terhadap ke4 (empat) orang karyawan yang belumdipekerjakan;11 Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012, Tergugat juga memerintahkan kepadaKomisaris PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia untuk menyampaikan

kepadakaryawan yang bekerja di area tambang bawah tanah (Underground) maupun di areagrasberg untuk menghentikan operasional Produksi Perusahaan dengan cara mogok kerjayang dimulai dari pukul 20.00 WIT;12 Bahwa aksi mogok kerja tersebut dilakukan pada tanggal 4 Oktober sampaidengan tanggal 5 Oktober 2012 dimana Tergugat berinisiatif melakukan mogok kerjatersebut tanpa berkoordinasi dengan Pimpinan dan/atau Pengurus PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesia;13 Bahwa akibat tindakan Tergugat dengan menghentikan

Tanggal, Bulan & Jenis Pelanggaran Tindakan DisiplinTahun TerjadinyaPelanggaran1. 21 Juli 2007 Absensi/mangkir Surat Peringatankerja Tertulis (Warning) I2. 3 Oktober 2008 Tidak Naik ketempat Peringatan LisanKerja (disobedience) (Verbal Warning)3. 18 Februari 2009 Absensi/mangkir Surat Peringatankerja Tertulis (Warning) I4. 14 Maret 2009 Absensi/mangkir Surat Peringatankerja Tertulis (Warning) IT 17 Bahwa Penggugat perlu menyampaikan Pasal 39 ayat (5) Poin e Anggaran DasarPUK SPKEP SPSI PT Freeport

Pada rapat tersebut telah dipilih danditetapkan Pengurus PUK SPKEP Saptaindra Sejati dan Penggugat Rekonpensiterpilih sebagai Ketuanya;Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Penggugat Rekonpensi bersamapengurus lainnya mencatatkan PUK SP KEP Saptaindra Sejati dan AD / ARTFSP KEP ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Tabalong,pencatatan di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Tabalong denganNomor 568/02/PctOp/HIPK tanggal 4 Januari 2012;Bahwa pasca terpilih sebagai Ketua PUK SP KEP

Saptaindra Sejati, PenggugatRekonpensi mulai melakukan sejumlah upaya untuk mengefektifkan peran danfungst PUK SPKEP SIS, diantaranya adalah dengan Pendampingan Advokasianggota yang terkena PHK oleh Tergugat Rekonpensi pada sekitar tahun 2012sampai 2014;Bahwa sejak itu, Penggugat Rekonvensi mulai mendapatkan tekanan / intimidasibertubitubi, diantaranya berupa surat larangan bergabung di koperasi karyawanuntuk anggota PUK SPKEP SIS, dilanjutkan perlakuan PHK dan mengisolirhubungan di lingkungan kerja

Tergugat Rekonpensi menilai surat anjuran dari Mediator HubunganIndustrial Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tabalong Mengambang.Oleh karenanya pada tanggal 17 Desember 2013 Tergugat Rekonpensimemberikan jawaban atas anjuran tersebut yang intinya tidak dapat menerima;Bahwa tidak dapat dipungkiri, serangkaian tindakan dari Tergugat Rekonpensiterhadap Penggugat Rekonpensi patut diduga adanya upaya penghalanganterhadap kegiatan Penggugat Rekonpensi dan sejumlah karyawan lainnya dalamwadah PUK SPKEP

SIS untuk berorganisasi seperti tertuang dalam Undangundang Nomor 21 tahun 2000 tetang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua PUK SPKEP SIS yang tengahmenjalankan fungsi dan kegiatan organisasi, maka PHK terhadap TergugatRekonpensi harus ditolak karena Penggugat Rekonpensi secara sadar telahmelanggar ketentuan pasal 28 huruf a UndangUndang Nomor 21 tahun 2000tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu:Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruh untukmembentuk

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, PUK SPKEP SPSI PTFI berserta serikatserikatlainnya di lingkungan PT.

Bahwa hingga saat ini, PUK SPKEP SPSI PTFI berserta serikatserikat lainnya dilingkungan PT.

Bukti P9: Frint Out Pimpinan Unit Kerja Serikat pekerja Kimia, EnergiDan pertambangan Serikat Pekerja Selurun IndonesiaPT.FREEPORT INDONESIA (PUK SPKEP SPSI PTF),Nomor: ORG.106/PUK SPKEP SPSI PTFI/VII/2017, tanggal21 Juli 2017 ;: Frint Out Pimpinan Unit Kerja Serikat pekerja Kimia, EnergiDan pertambangan Serikat Pekerja Selurun IndonesiaPT.FREEPORT INDONESIA (PUK SPKEP SPSI PTF),Nomor: ORG.112/PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017,tanggal 2 Agustus 2017;: Frint Out Pimpinan Unit Kerja Serikat pekerja Kimia

, EnergiDan pertambangan Serikat Pekerja Selurun IndonesiaPT.FREEPORT INDONESIA (PUK SPKEP SPSI PTF),Nomor: ORG.113/PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017,tanggal 2 Agustus 2017;: Frint Out Pimpinan Unit Kerja Serikat pekerja Kimia, EnergiDan pertambangan Serikat Pekerja Selurun IndonesiaPT.FREEPORT INDONESIA (PUK SPKEP SPSI PTF),Nomor: ORG.115/PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017,tanggal 2 Agustus 2017;: Frint Out Laporan Penanganan pengaduan Masyarakat a.n.Sdr.

SPSIPTFl), Nomor: ORG.106/PUK SPKEP SPSI PTFI/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat, PerihalKewajiban Perusahaan untuk membayar BPJS Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P3 berupa Print Out suratPimpinan Unit Kerja Serikat pekerja Kimia, Energi Dan pertambangan SerikatPekerja Seluruh Indonesia PT.FREEPORT INDONESIA (PUK SPKEP SPSIPTFl), Nomor: ORG.112/PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017, tanggal 2 Agustus2017 kepada Ketua Komisi

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 Tergugat melakukan Relokasi kekawasan Manis V Tangerang kepada sebagian pekerja tanoa membicarakanterlebih dahulu dengan Serikat Pekerja (SPKEP) yang merupakan pihakyang mewakili pekerja/ouruh di dalam memperjuangkan hak dankepentingan pekerja/ouruh yang menjadi anggotanya hal ini selaras denganHal. 3 dari 8 hal. Put. No. 898 K/PDT.SUS/2009Ketentuan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat BuruhPasal 4 jo Pasal 26 dan 27 ;4.

Bahwa setelah mendapatkan Protes dari Serikat Pekerja (SPKEP) padatanggal 26 Pebruari 2009 terjadi perundingan antara Tergugat danPenggugat yang diwakili SPKEP terkait dengan masalah Relokasi tetapitidak menghasilkan kesepakatan di mana antara Penggugat dan Tergugatmempunyai pendirian masingmasing sebagai berikut:Penggugat : Pada prinsipnya tidak menolak dengan relokasi tersebutsepanjang dibuatnya sebuah Perjanjian terkait dengan hakhak Penggugatyang timbul akibat relokasi secara keseluruhan, hal

SennatraPendawatama (Tergugat) dan berapa yang menjadi anggota SPKEP sertaberapa Pekerja yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat;Hal. 6 dari 8 hal. Put.

FREEPORTINDONESIABahwa pada tanggal 20 April 2017, PUK SPKEP SPSI berkirim suratterhadap perusahaan untuk memberitahukan rencana mogok kerjayang akan dilaksanakan pada 1 Mei 2017 sampai 22 Mei 2017dikarenakan diabaikannya permintaan perundingan mengenai kebijakanmerumahkan karyawan (furlough) yang merugikan pekerja;Bahwa TERGUGAT III mengklaim kegiatan/aksi mogok kerja yangakan dilakukan oleh para pekerja adalah tidak sah karena dianggaptidak pernah terjadi perundingan diantara perusahaan dengan

Namun, klaim itu ditolak serikat pekerjaPUK SPKEP SPSIkarena pemogokan terjadi justru karena permintaan perundinganmengenaikebijakan merumahkan karyawan (furlough) yang dimintaserikat pekerja ditolak oleh TERGUGAT III;Bahwa pada tanggal 4, 10 dan 18 Mei 2017, dan denganmengabaikan hak mogok para pekerja, TERGUGAT III melakukanpemanggilan para pekerja yang mogok untuk kembali masuk kerja danmengancam akan menyatakan mangkir atau mengundurkan diri secarasukarela jika tidak mengindahkan panggilan;Bahwa

pada tanggal 22 Mei 2017, PUK SPKEP SPSI PTFI bersertaserikatserikat lainnya di lingkungan PT.

DKI11.12.13.14.15.perpanjangan mogok kerja kedua yang akan berlangsung dari tanggal31 Mei hingga 30 Juni 2017 yang selanjutnya diperpanjang kembalimelalui Surat Perpanjangan Mogok Kerja ke3 yang dikeluarkan olehPUK SPKEP SPSI PTFI pada 22 Juni 2017 yang akan dilaksanakanpada 1 Juli sampai 30 Juli 2017 karena belum ada kesepakatan yangterjadi antara PUK SPKEP SPSI PTFI dengan TERGUGAT III.Bahwa hingga saat ini, PUK SPKEP SPSI PTFI berserta serikatserikatlainnya di lingkungan PT.

ORG.113/ PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II perihal PermohonanPengaktifan Kembali Layanan BPJS Kesehatan;Berikutnyatertanggal 2Agustus 2017, SPSI PTFI berkirim surat dengan No.

ini; Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan dipersidangan baik yang diajukan olehPenggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat; TENTANG DUDUKNYA PERKARA ~ Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2013yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 1 Oktober2013, dengan Register Nomor : 106/G/2013/PHI.SBY telah mengajukan gugatan terhadapTergugat, yang isinya adalah sebagai berikut;1 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013, PUK SPKEP

KING HALIM JEWELRYmengajukan permohonan Bipartit sehubungan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor72 Tahun 2012 untuk merundingkan kenaikan upah pekerja yang sudah bekerja di atas satu2 Bahwa oleh karena permintaan bipartit pada tanggal 18 Januari 2013 tidak ada tanggapandari Tergugat, maka PUK SPKEP SPSI PT.

King Halim Jewelry Pasal 8 dan Pasal 26 : Bahwa terhadap anjuran Disnakertranstersebut, PUK SPKEP SPSI PT.

KING HALIM JEWELRY ~ menyatakanmenolak ;6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permenakertrans RI No. tahun 1999bahwa Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun dilakukanatas kesepakatan tertulis antara serikat pekerja dengan pengusaha maka PUK SPKEP SPSI PT.KING HALIM JEWELRY mengajukan permohonan bipartit, oleh karena Tergugat dalammemutuskan kenaikan upah diputus sendiri tanpa mengindahkan permintaan bipartit dari PUKSPKEP SPSI PT.

KING HALIM JEWLRY tidak pernah mengajukan permohonan bipartite sehubungandengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2002 untuk merundingkan kenaikanupah yang sudah di atas satuBahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 2 karena PUK SPKEP SPSI PT.KING HALIM JEWELRY juga sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan bupartitBahwa sebenarnya Tergugat telah mensosialisasikan kenaikan upah untuk tahun 2013pada tanggal 30 Januari 2013 yang dihadiri semua supervisor dan juga perwakilan

sahkarena tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenagakerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor KEP232/MEN/2003 Tahun 2003, serta melanggarPeraturan Perusahaan Pasal 28.3.D;81011121314Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013, Para Tergugat masih melakukan mogok kerjasehingga Penggugat menerbitkan kembali surat himbauan yang ketiga agar ParaTergugat masuk kerja;Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2013 jam 14.00 Wita telah datang pihak DPC SPKEP

,dengan SPKEP PT.Bayan Resources,Tbk., menyerahkan kepada pegawaimediator hubungan industrial Disnakertrans untuk melakukan mediasi sanksitindakan disiplin yang akan dilakukan oleh pihak manajemen kepada pihakkaryawan yang melakukan aksi mogok mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal29 Juni 2013;Agar kedua belah pihak melaksanakan hasil keputusan anjuran dariDisnakertrans Kutai Timur;Karyawan akan melakukan aktifitas bekerja besok pada hari minggu tanggal 30Juni 2013 sesuai dengan shift kerja masingmasing

PT.Bayan Resources,Tbk., Penggugat mulai melakukanberbagai bentuk intimidasi yang kemudian berujung pada perselisihanketenagakerjaan yang saat ini sedang berlangsung;5 Bahwa Para Tergugat adalah Pengurus Serikat Pekerja SPKEP yangsecara kebetulan menjadi Juru Bicara Para karyawan.

Dengan demikian,berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh, seharusnya Para Tergugat tidak dijadikansebagai target Pemutusan Hubungan Kerja dalam kapasitasnya sebagaiperwakilan anggota SPKEP.

,dengan SPKEP PT.Bayan Resources,Tbk., menyerahkan kepada pegawaimediator hubungan industrial Disnakertrans untuk melakukan mediasi "sanksitindakan disiplin" yang akan dilakukan oleh pihak manajemen kepada pihakkaryawan yang melakukan aksi mogok mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal29 Juni 2013;Agar kedua belah pihak melaksanakan hasil keputusan anjuran dariDisnakertrans Kutai Timur;Karyawan akan melakukan aktifitas bekerja besok pada hari Minggu tanggal 30Juni 2013 sesuai dengan shift kerja masingmasing

., dankawankawan, Para Advokat pada kantor LembagaBantuan Hukum SPKEP SPSI dan Pengurus Pimpinan UnitKerja SPKEP SPSI PT Mesco Sarana Nusantara,Halaman 9 dari 31 hal. Put.

Bahwa Susunan Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat (PUK SP KEP SPSI PT.

Pimpinan Unit Kerja (PUK).Dan juga, Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat (PUKSP KEP SPSI PT.

Mesco Sarana Nusantara), diangkat oleh PengurusPimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia DKI Jakarta, sesuai Surat KeputusanPD SPKEP SPSI DKI Jakarta) Nomor: Kep.013/PD SPKEPSPSI/DKI/II/2014 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Pengurus AntarWaktu Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT.

;Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, bertindakmengatasnamakan dan/atau mewakili 180 (Seratus delapan puluh) orangselaku Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP SPSI) danPimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat (PT.

MineUnderground dengan upah pokoksetiap bulannya sebesar Rp8.148.500,00 (delapan juta seratus empat puluhdelapan ribu lima ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;Bahwa antara Penggugat dan para pekerja/karyawan termasuk Tergugatyang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi danPertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia(PUK SPKEP SPSI PTFI) telah menyepakati dan menandatanganiPerjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVII Tahun 20112013 ("PKB

di lingkungan Perusahaan;Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dilakukandengan cara: Tergugat dan beberapa rekan kerjanya termasuk saudaraSimon Fairyo (yang bersangkutan telah diputus PHK oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sesuaiamar Putusan Nomor: 20/G/2013/PHI.Jpr yang diucapkan pada tanggal 8November 2013) telah memotori,menghasut, membujuk, melakukan atauikut serta dengan menginstruksikan/memerintahkan agar seluruh KomisarisPUK SPKEP

JurescoSihasale mengenai tuntutan untuk mempekerjakan kembali 4(empat) orang pekerja yang bermasalah, dimana berdasarkanketerangan para saksi di bawah sumpah baik saksi dari PemohonKasasi/Penggugat maupun saksi dari Termohon Kasasi/Tergugattelah menerangkan, bahwa Termohon Kasasi/Tergugat selakuKomisaris PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia hadir pada saatpertemuan dengan Sdr. Ernanto dan Sdr. Juresco Sihasale, dansetelah tidak adanya penyelesaian masalah pada pertemuan denganSdr.

Putusan Nomor 2 K/Pdt.SusPHI/2016mempertimbangkan tentang penyangkalan Termohon Kasasi/Tergugat atas gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimanaketerangan saksi Termohon Kasasi/Tergugat;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura telah keliru) dalampertimbangannya karena faktanya telah terjadi mogok kerja padatanggal 45 Oktober 2012 atas tindakan pekerja/buruh yangdirencanakan dan dilaksanakan secara bersamasama yangdipelopori oleh Komisaris PUK SPKEP SPSI PT.

SwinglyPuraro) dengan Surat Nornor: 1304008/BHI/PUK/SPKEP SPSI/PTFI/IV/2013 tanggal 20 April 2013 Perihal Jawaban Anjuran, dapatmenerima Anjuran Mediator;Bahwa mengingat Pemohon Kasasi/Penggugat dan TermohonKasasi/Tergugat telah memberikan jawaban atas Anjuran Mediator DinasTenaga Kerja Kabupaten Mimika untuk kembali kerja dan PemohonKasasi/Penggugat telah melakukan pemanggilan kembali kerja kepadaHal. 29 dari 38 hal.

dalan Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, PedomanHubungan Industrial dan/atau kebijakan Perusahaan yang berlaku dariwaktu ke waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 PerjanjianKerja;Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai Instrument Technician IIdengan Grade C4 dengan upah pokok setiap bulannya sebesarRp6.980.300,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratusrupiah) sebelum dipotong pajak;Bahwa antara Penggugat dan para Pekerja dari Penggugat yang diwakilioleh PUK SPKEP

Penggugat danPekerja, termasuk Tergugat sebagai landasan hukum untukmenyelesaiakan permasalahan yang berhubungan dengan PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (8) PKB 20112013 mengatur:Perusahaan dan pekerja wajidb menaati dan mematuhi peraturan dantata tertib kerja yang tercantum dalam buku PKB dan PHI";Bahwa mengingat Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja sertaberlakunya Perjanjian Kerja Bersama dan Pedoman Hubungan Industrialyang telah disepakati oleh PTFI dan PUK SPKEP

mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara a quo;Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakatiantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang telah disepakatioleh PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesiaseluruh Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/exspecialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

., M.Si, NASAN INDRA WIJAYA, EDI LADADO,MULYONO, BAMBANG SUGIANTO, PRAMANA RUSIDI dan KAMSIR, SeluruhnyaWarga Negara Indonesia, masingmasing Pengurus, Advokat dan Penasihat Hukumpada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, SerikatPekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP SPSI) Kabupaten Kota Bekasi danPimpinan Unit Kerja (PUK SPKEP SPSI) PT. Maspion Kencana, dalam hal inimemilih domisili hukum pada kantor Pimpinan Cabang SPKEP SPSI Kabupaten Kota Bekasi, beralamat di JIn. A.

A Basuki Rahmat dkk sebanyak 263 (dua ratusenam puluh tiga) orang, adalah anggota PUK SPKEP SPSI PT. MaspionKencana dan pekerja PT. Maspion Kencana (Tergugat), dengan jabatan,Halaman 12 dari 14 Putusan No. 212/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg.Golongan, masa kerja dan upah sehari yang diterima setiap bulannya sebagaiberikut (Bukti P 3 sampai dengan P 265): : cena UPAHNO NAMA JABATAN > TGLMASUK >=Ti a hh sehari sebulanA.

Bahwa terhadap pelanggaran PKB tersebut, PUK SPKEP SPSI PT.

MaspionKencana melalui surat Nomor : 017/SPKEP SPSI/MK/VI/2016, Tgl. 20 Juni 2016(Bukti P272) melaporkan kepada Kadisnaker Kabupaten Bekasi dantembusannya disampaikan kepada PC SPKEP SPSI KabKota Bekasi, dankarenanya PC SPKEP SPSI KabKota Bekasi melalui surat No. 137/U/PC SPKEPSPSI Bks/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016, menyampaikan keprihatinan danmenghimbau agar PT Maspion Kencana melaksanakan PKB dengan membayarTHR, Gratifikasi dan Natura sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PKB PT.

Maspion Kencana periode20112013, juga ditegaskan dan diperintahkan oleh Majelis Hakim PHI pada PNBandung yang memeriksa dan mengadili perkara No: 97/Pdt.SusPHI/2016/PN.BDG, dalam putusan yang dibacakan dalam persidangan terbukauntuk umum pada tanggal 19 Oktober 2016, dalam pertimbangan hukumnya,pada halaman 52 yang menegaskan : bahwa terhadap bukti T23 dan bukti T24yaitu berupa surat PUK SPKEP SPSI PT.

A3 No. 28 RT.007/RW.005 Batam Centre, KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh: HENDRACIPTA ILYAS, S.T, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKetua Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi danHalaman 3, Putusan Nomor 141/B/2021/PTTUNMDNFormul02/Proksi01/KIMPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD SPKEP SPSI) Kepulauan Riau (Karyawan Swasta), yangberalamat di Perumahan Cendana tahapV, Blok E9 No. 06,Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau

;Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.009/PP SPKEP/SPSI/IV/2017, tentang Pengesahan/Pengukuhan PimpinanDaerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan RiauPeriode tahun 2017 sampai dengan 2021 tertanggal 3 April2017, dan berwenang berdasarkan Pasal 42 Ayat (2) Poin2.1 huruf k, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 0O6/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017 tentang Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI tertanggal 18 Mei2017; Sebagai PENGGUGAT

Untuk itu, perusahaan dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia menyepakati bahwa sanksi atas pelanggaran kerja tersebutadalah pemutusan hubungan kerja, sehingga adalah tidak benar apabilaJudex Facti PHI Jayapura dalam pertimbangan hukumnya justrumempertimbangkan bahwa pelanggaran kerja sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 18 ayat (8) adalah pelanggaran kerja biasa,sedangkan resiko dan akibat pelanggaran kerja tersebut adalah fataldan dapat berakibat kematian.

Putusan Nomor 1 K/Pdt.SusPHI/20 16industrial yang telah dibuat dan disepakati bersama antara PemohonKasasi/Penggugat dengan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesiadan berlaku sebagai undang undang (/ex specialis derogat lexgeneralis) tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang berakibat padaterciptanya hubungan kerja yang tidak harmonis yang sangatberdampak pada produksi, kelangsungan dan masa depan perusahaan,dan hal mana sangat merugikan para pekerja maupun perusahaan;Bahwa mendasarkan kepada Bukti

Putusan Nomor 1 K/Pdt.SusPHI/20 16pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIIITahun 20132015 yang telah disepakati dan ditandatangani olehPenggugat/Pemohon Kasasi dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia yang berlaku khusus sebagai undang undang bagiTermohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat adalahtidak benar (vide Yurisprudensi MARI Nomor 271 K/Pdt.

Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan;Juga memuat peraturanperaturan dan tata tertio yang belum diaturoleh perundangundangan yakni pada pelanggaran dengan kategoriserius telah diatur dan disepakati bersama oleh pihak pekerjamelalui PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia dan Perusahaandimana terdapat sanksi pemutusan hubungan kerja (PHk);Bahwa merujuk pada pada putusan Judex Facti PHI Jayapura,Termohon Kasasi/Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaranyang sanksinya adalah pemutusan hubungan

Tentang Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang HukumPerdataBahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, mengatur tentang:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya;Bahwa merujuk pada Perjanjian Kerja Bersama PT FreeportIndonesia Edisi XVIII Tahun 20132015 dan Pedoman HubunganIndustrial PT Freeport Indonesia Edisi VIII Tahun 20132015, yangdibuat oleh para pekerja yang diwakili oleh PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia dan Pengusaha fakta notoir telah

Surya Darmadi);Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memberikan jawaban mengenaikesediaan berunding yang dimohonkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh serikatpekerja yaitu melalui Surat Nomor 16/A/PUK SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16,tanggal 3 Agustus 2016 dan Surat Nomor 17/A/PUKSPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16, tanggal 4 Agustus 2016, serta Surat Nomor19/A/PUK SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16, tanggal 5 Agustus 2016, makaserikat pekerja berpendapat bahwa perundingan dianggap gagal;Bahwa dengan pertimbangan permasalahan mutasi

Mulyadi,Jabatan Wakil Sekretaris Ill, PUK SPKEP SPSI PT Darmex Oil & Fats,sebagaimana disahkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan PimpinanCabang SPKEP SPSI KabupatenKota Bekasi Nomor Kep.007/BPCSPKEP/SPSI/BKS/III/2016, tanggal 31 Maret 2016;Bahwa tindakan Para Tergugat secara sepihak dan seketika memutasipekerja termasuk di dalamnya pengurus serikat pekerja, mengabaikanpermohonan perundingan bipartit, merupakan tindakan yang melanggar danbertentangan dengan prinsipprinsip hubungan industrial Pancasila

Nomor 1413 kK/Pdt.SusPHI/2017Indonesia (PC SPKEP SPSIl) Kabupaten Kota Bekasi terbukti tidakmempunyai hak untuk menerima kuasa atau mewakili Para Penggugatkarena tidak berhak untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrialsebagaimana AD/RT SPKEP SPSI Tahun 20122017;Bahwa dikarenakan kuasa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hakuntuk menerima kuasa atau mewakili Para Penggugat (persona standi injudicio)", maka secara tidak langsung Surat Kuasa Khusus tertanggal 4Agustus 2016 tidak memiliki syarat

Bahwa karena keputusan managemen adalah bersifat urgensi dan harusdilaksanakan, maka terkait Surat Serikat Pekerja Nomor16/A/PUK/SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 3 Agustus 2016, SuratNomor 17/A/PUK/SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 4 Agustus 2016,Surat Nomor 18/A/PUK/SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 5 Agustus2016, adalah tidak sah dan batal demi hukum. Maka atas hal tersebutPenggugat Rekonvensi tidak menanggapinya;8. Bahwa pada Pengumuman tertanggal 4 Agustus 2016 pada angka:3.

/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 3 Agustus 2016, SuratNomor 17/A/PUK/SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 4 Agustus 2016,Surat Nomor 18/A/PUK/SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 5 Agustus2016, adalah tidak sah dan batal demi hukum.