Trenggalek bahanbahannya tidak pernahdilakukan uji laboratorium ke Balai Pemeriksaan Obat danMakanan (POM) sehingga tidak memenuhi stadar yangdiijinkan ;Pada waktu) Terdakwa bersama TAIF MUADIB bin KARWAN danteman teman Terdakwa yang lain yang masih DPO sedangbekerja memproduksi jamu saksi ARI MURYADI pernah datangdan mengingatkan jangan sering keluar dan memutar tapekeras keras atas peringatan saksi ARI MURYADI kemudianTerdakwa bersama temannya mengikuti dan melaksanakanperingatan tersebut ;Pada

Bahwa Termohon telah menggugat pemohon untuk membayar uangiddah sebesar RP. 4.500,000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 90hari jumlah ini tidak sesuai dengan stadar biaya makan di kabupatenMalang adapun biaya standard untuk sekali makan (satandard pegawail) dikabupaten Malang adalah sebesar Rp. 10,000 kalau dikalikan 10.000 X 3 X90 hari jumlahnya adalah hanya RP. 2.700.000.

Bahwa Termohon telah menggugat pemohon untuk membayar uangiddah sebesar RP. 4.500,000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 90hari jumlah ini tidak sesuai dengan stadar biaya makan di kabupatenMalang adapun biaya standard untuk sekali makan (Satandard pegawai) dikabupaten Malang adalah sebesar Rp. 10,000 kalau dikalikan 10.000 X 3 X90 hari jumlahnya adalah hanya RP. 2.700.000.

Huruf (1) ProsentaseNilai Likuidasi, yang antara lain menyatakan bahwa Prosentasenilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%, Debitur Prima100%), KI (debitur standar 125%, debitur prima 100%);4) Buku Il Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur OperasiAngka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 2 yangmenyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelahsyarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairankredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspekyuridis yang

Huruf (1) Prosentase Nilai Likuidasi, yang antara lainmenyatakan bahwa Prosentase nilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%,Debitur Prima 100%), KI (debitur standar 125%, debitur prima 100%), Buku IlBagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentangPersetujuan Pencairan Kredit, halaman 2 yang menyatakan bahwa Pencairankredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dansyarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspekyuridis yang

Huruf (1) Prosentase Nilai Likuidasi, yang antara lainmenyatakan bahwa Prosentase nilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%,Debitur Prima 100%), KI (debitur standar 125%, debitur prima 100%), Buku IlBagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentangPersetujuan Pencairan Kredit, halaman 2 yang menyatakan bahwa Pencairankredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetu juan dansyarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspekyuridis yang

Huruf (1) ProsentaseNilai Likuidasi, yang antara lain menyatakan bahwa Prosentasenilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%, Debitur Prima100%), KI (debitur standar 125%, debitur prima 100%);Buku Il Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur OperasiAngka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 2 yangmenyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelahsyarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairankredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspekyuridis yang berkaitan

Selanjutya kami menguji lagikwalitas keterangan saksi Verbalisan atas nama BRIGPOLVICTOR SOSELISA di bawah sumpah didepan persidangan padapokokya meneragkan terkait SOP(Stadar Oprasional Prosedur)yang dijalankan namun yang diterapkan tidak sesuai dengan apayang diharapkan karena awal pemeriksaan Terdakwa tidaklangsung didampiggi oleh Penasihat Hukum sehingga ada indikasipelangaran terhadap hak Terdakwa sebagaimana dituangkandalam UdangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangUndang Hukum Acara

Pengadilan NegeriBanjarbaru tanggal 16 Januari 2019 Nomor : Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Bjb tidakmemenuhi rasa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, khususnya bagi PihakPembanding dahulunya Penggugat ,Dengan berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka akibatnya jelasMajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannya telah salah dalammenerapkan hukum karena salah dalam mengambil kesimpulan dan keputusan,salah mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingansebagaimana stadar

tersebut tidak dapat serta merta dinyatakanterbukti menyalahgunakan Narkotika karena :1) Tidak memenuhi standar minimum pembuktian Pasal171 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter dan Pasal 183 KUHAP.2) Dapat dimungkinkan urine Terdakwa adalah positiffalse karena pemohon Terdakwa mengkonsumsiobat/makanan tertentu yang mengandung Narkotika.Dari uraian tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwaberpendapat pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militerterhadap perkara Terdakwa tidak memenuhi stadar

Putusan Nomor: 13/G/2014/PT UN.PLSRIHAPAN MEGA PERSADA dalam memperoleh SHGB sangat memenuhibarometer atau stadar prosedur atau bisa juga disebut keadilan Prosedurdalam hal ini memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dalam hukumAdministrasi negara mengenal, apabila syarat formil dan syarat materilterpenuhi maka beschiking yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Paludalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palu adalah sah.

Ketua kelompok NI MADE LAKIR;1 (satu) bendel Copy Stadar Oprasional Prosedur (SOP) PolaPerguliran Dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) ProgramPengembangan kecamatan (PPK) Kecamatan Pupuan;1 (satu) bendel Copy Standar Oprasional Prosedur Unit PengelolaKegiatan (UPK) kKecamatan Pupuan;1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK Kecamatan Pupuan bulanMaret 2008 Maret 2009;1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK Kecamatan Pupuan bulan April2009 Oktober 2009;1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK Kecamatan

Ketua kelompok NI MADE LAKIR1 (satu) bendel Copy Stadar Oprasional Prosedur (SOP) PolaPerguliran Dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) ProgramPengembangan kecamatan (PPK) Kecamatan Pupuan.1 (satu) bendel Copy Standar Oprasional Prosedur Unit PengelolaKegiatan (UPK) kecamatan Pupuan.1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK Kecamatan Pupuan bulanMaret 2008 Maret 2009.1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK Kecamatan Pupuan bulan April2009 Oktober 2009.1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK Kecamatan

Bahwa Para Penggugat menyatakan Turut Tergugat VIII telah melakukanperbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan surat kehilanganbertentangan dengan kenyataan yang semestinya adalah tuduhan yangtidak mendasar, Turut Tergugat VIII melakukan hal tersebut adalah karenakewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undangundangdan melaksanakan tugas sesuai dengan Prosedur Hukum yang benar dansudah sesuai dengan Stadar Operasional Prosedur;Berdasarkan uraian dan dailildalil hukum tersebut diatas

tersebut tidak dapat serta merta dinyatakanterbukti menyalahgunakan Narkotika karena :1) Tidak memenuhi standar minimum pembuktian Pasal171 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter dan Pasal 183 KUHAP.2) Dapat dimungkinkan urine Terdakwa adalah positiffalse karena pemohon Terdakwa mengkonsumsiobat/makanan tertentu yang mengandung Narkotika.Dari uraian tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwaberpendapat pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militerterhadap perkara Terdakwa tidak memenuhi stadar

Fotokopi Nilai Penggantian wajar per bidang tanah dan tegakan dengannama pemilik Sachori Putra 2, selanjutnya diberi tanda TIII.9;10.Fotokopi Stadar Penilaian Indonesia 204 (SPI 204) Penilaian TerhadapPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,selanjutnya diberi tanda TIII.10;Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN AgmMenimbang, bahwa terhadap bukti surat TIII.1 sampai dengan TIII.10tersebut telah bermaterai cukup dan untuk bukti surat TIII.2 sampai denganTIIL

Bahwa justru sebaliknya kesimpulan Judex Factie tidakdidukung oleh fakta hukum yang terungkap, bahkan kesimpulan tersebut terkesan dipaksakan guna memenuhi stadar minimal pembuktian;Jika kita melihat dan lebin mencermati akan fakta persidangan yangdiperoleh dari 17 orang saksi korban di bawah sumpah maka akandiperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa tidak melakukanpengejaran maupun penyerangan.

tahun 2006 tersebut ;Menimbang, bahwa kekuranghatihatian Terlawan I juga terbukti dengan dalilTerlawan I yang menyatakan tidak mengetahui perkembangan kondisi / keadaan barangbarangyang dijaminkan terhadapnya hingga akhirnya baik kredit maupun jaminan yang diajukanTerlawan HI bermasalah dan harus disomasi (sebagaimana bukti T.I39 s/d buktibTI44);Sehingga alasan ketidaktahuan Terlawan I sangatlah tidak beralasan mengingat Terlawan Iadalah lembaga keuangan perbankan ternama yang seharusnya memiliki stadar

Dalam pemahamannyaapabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidang tanah tergambar, maka skala menjadi stadar acuan untuk menentukanluas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengan data yang ada, ada kekeliran penulisan angka ukur apabila kita menyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah,sesuai skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luas tersebut yaitu 6.105 M2.3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3.

Mukdiman, Apt.menerangkan bahwa jika ada dua perusahaan Air Minum DalamKemasan (AMDK) baik nama perusahaan maupun alamat perusahaanberbeda, diperbolehkan menggunakan merk yang sama jika keduaperusahaan memiliki persetujuan perjanjian (maklon) tetapi harusmemiliki sertifikat Stadar Nasional Indonesia (SNI) danmenggunakan ijin edar atau resgistrasi MD masingmasingperusahaan itu sendiri dari Badan Pengawasan Obat dan makanan(BPOM) Republik Indonesia;Bahwa dari keterangan saksi Siti Wahyuningsih selaku

Dwi Jatmiko sebagai Koordinator Pos Retribusi JJLS dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul;12.1 (satu) bendel SOP (Stadar Operasi Prosedur) Pemungutan Retribusi;13. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;14. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;Dikembalikan

(satu) bendel SOP (Stadar Operasi Prosedur) PemungutanRetribusi;13. 1 (Satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;14. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanKabupaten Gunungkidul, melalui Saksi Saryanto, S.T.8.Membebankan biaya perkara kepada

Dwi Jatmiko sebagaiKoordinator Pos Retribusi JJLS dari Dinas Kebudayaan danKepariwisataan Kabupaten Gunungkidul;12.1 (satu) bendel SOP (Stadar Operasi Prosedur) PemungutanRetribusi;13. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;Hal.157 dari 159 Hal.Putusan NO.10/Pid.SusT PK/2017/PN.Y yk.14. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6Tahun 2012 tentang Retribusi

BrataMandiri yang terdakwa produksi tersebut tidak memiliki stadar mutu atauSNI.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarangbarang bukti berupa:1 (satu) unit truk Mitsubishi light Truk Fuso warna orange Kombinasi NomorPolisi BE 9655 UF Nomor Rangka:MHMFM517ACK005633 NomorMesin:6D16GY0234 An. CHANDRA WIWAYA.1 (satu) lembar STNK No.0478286/LP/2011 Nomor Registrasi : BE 9655UFNama Pemilik CHANDRA WWAYA Alamat JI.

BrataMandiri yang saksi produksi tersebut tidak memiliki stadar mutu atauSNL;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannnyadan tidak keberatan:8. Saksi SUHADI : Bahwa saksi bekerja sebagai jual beli pupuk dan pestisida dengan namausaha UD. SUHADI yang bergerak dibidang jual beli sembako, pupukdan pestisida. Bahwa benar saksi kenal dengan saksi DARSONO dikarenakan saksiDARSONO sebagai sales dari produk pupuk jenis anorganik NKCL plusmerk KANADA.

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diajukan dalamDUPLIK Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi Il tertanggal 25Januari 2010 ;Bahwa sesuai dengan pola/rumusan yang digunakan oleh pihak TimAuditor BPKP Denpasar dalam menghitung besaran atau nilai pekerjaanterhadap 14 (empat belas) item pekerjaan tersebut di atas, makaperhitungan untuk 6 (enam) item pekerjaan lainnya tentu juga harusmengikuti pola/rumusan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlakuyaitu :NILAl PEKERJAAN = HARGA SATUAN (stadar

No. 1300 K/PID.SUS/2010Bahwa akan tetapi berbeda dengan Majelis Hakim pada Pengadilan NegeriMataram maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang secaralangsung mengambil inisiatif melakukan/menciptakan rumus perhitunganyang mengakibatkan persoalan ini menjadi kabur (poin ke2 alasankasasi) ;Bahwa oleh karena peraturan yang mengatur tentang penghitungan NILAIPEKERJAAN = HARGA SATUAN (stadar pemerintah) X VOLUMEPEKERJAAN (hasil pengukuran di lapangan) telah diatur secara implisitdalam Surat Keputusan

Ketua kelompok NI MADE LAKIR;1 (satu) bendel Copy Stadar Oprasional Prosedur (SOP) Pola.sPerguliran Dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) ProgramPengembangan kecamatan (PPK) Kecamatan Pupuan;s. 1 (Satu) bendel Copy Standar Oprasional Prosedur Unit PengelolaKegiatan (UPK) kecamatan Pupuan;t. 1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK Kecamatan Pupuan bulanMaret 2008 Maret 2009;u. 1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK Kecamatan Pupuan bulan April2009 Oktober 2009;v. 1 (satu) buah buku kas harian SPP

Ketua kelompok NI MADE LAKIR1 (satu) bendel Copy Stadar Oprasional Prosedur (SOP) Polaom!

Ketua kelompok NI MADE LAKIR1 (satu) bendel Copy Stadar Oprasional Prosedur (SOP) PolaPerguliran Dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) ProgramPengembangan kecamatan (PPK) Kecamatan Pupuan.s. 1 (Satu) bendel Copy Standar Oprasional Prosedur Unit PengelolaKegiatan (UPK) kecamatan Pupuan.t. 1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK Kecamatan Pupuan bulanMaret 2008 Maret 2009.u. 1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK Kecamatan Pupuan bulan April2009 Oktober 2009.v. 1 (satu) buah buku kas harian SPP UPK