Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi Kab.Nganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten2. 1 (Satu) Set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiscal tahun anggaran2009 Nomor : 0156.0.ST/00306.2/XV/2009 tanggal 9 Juli 2009 ; 3. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/150/K/411.101.03/2008 tanggal 13 Nopember 2008 tentang Penetapan StandartSatuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 ;

4. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/128/K/411.101.013/2009tanggal 29 Juli 2009 Tentang Penunjukkan Pejabat Yang Memberi WewenangSebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran10.11.Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya AirKabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten NganjukDana Stimulus Fiskal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)Tahun 2009 ;1

Fiskal tahun 2009 terhadap 13 Lokasidengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000.000, (Lima belas Milyar Rupiah)dan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Airdalam bentuk Catatan Penelaahaan Rencana Kerja Daerah tahun 2009 sebanyakRp. 15.000.000.000, untuk 13 kegiatan sebagaimana dalam DIPA anggarantahun 2009 Dana Alokasi Stimulus Fiskal tahun 2009 tertuang dalam catatanpenelaahan rencana kerja anggaran kementerian Negara/lembaga dalam rangkadana stimulus daerah tahun 2009

Daerah tahun 2009, persetujuan tersebut berdasarkanSurat usulan yang ditandatangani Bupati Nganjuk yang ditujukan kepadaMenteri ......Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 050/346/411.2009 tanggal 20 April 2009perihal Usulan Kegiatan Dana Alokasi Stimulus Fiskal tahun 2009 ;Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan terhadap 13 lokasi dengan alokasi danasebesar Rp.15.000.000.000.

Nganjuk Tahun 2009 ; 12. 1 (Satu) bendel dokumen auditor utama keuangan Negara IV 21 Juli 2010sampai dengan 14082010, didapat temuan pemeriksaan kinerja (terperinci)atas program stimulus belanja infrastruktur dibidang Pekerjaan umum tahun2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaaan UmumPengairan Daerah Kab.

bundel Laporan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan dalam rangka pekerjaan pembangunan pasar tradisional Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009 ;

Bali padakhususnya, sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian rakyat Balibaik dari kalangan Pengusaha berskala besar hingga Usaha Kecil termasukjuga usaha Para Pembantah yang satusatunya sumber penghasilan dansumber pengembalian kredit kepada Terbantah, dengan adanya situasiNasional ini, Pemerintah/Negara telah mengeluarkan kebijakan untukmengurangi beban rakyat yang begitu serius dirasakan masyarakat,dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus

patut disambut dan didukung sertaseyogianya diikuti oleh semua lembaga perbankan termasuk olehTerbantah sendiri, guna dapat menciptakan keberlangsunganperekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali padakhususnya;Bahwa dengan adanya argument/alasan hukum yang kami uraikan tersebutdiatas, maka tidak tepat jika Terbantah melakukan Eksekusi Lelang atasobyek sengketa, karena belum menerapkan kebijakan pemerintahsebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus

Menghukum Terbantah untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahsebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengaturRelaksasi bagi Pinjaman dibawah 10 Milyar atas pembiayaan ParaPembantah adalah sah menurut hukum;7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Eksekusi Lelang perkara No.1/Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia yang diajukan/dimohonkan Terbantah adalahbatal demi hukum;8.

Berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan para Tergugat telahterbukti melanggar kebijakan Pemerintah POJK Nomor 11/POJK.03/2020tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengatur Relaksasi bagiPeminjam dibawah 10 milyar;Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT DPS> Alasan keberatan kedua:1. Pengalihnan hak tagih/cessie kepada perorangan tidak dibenarkan olehUndang Undang Perbankan;2.

37 PutusanNomor 365/Pdt.G/2020/PN.Dps. tertanggal 22 Maret 2021, pertimbangan hukumdimaksud dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi, dengan demikian dalil parapembanding tersebut diatas tidak cukup alasan untuk dikabulkan dan patut untukdikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap keberatan para pembanding pada keberatanKesatu angka 3 yang pada pokoknya menyatakan berdasar fakta hukum yangterungkap dipersidangan para Tergugat telah terbukti melanggar kebijakanPemerintah POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016rupiah) yang bersumber dari APBN dan dituangkan dalam DIPA StimulusFiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor 0745.0.ST/09002.4//2009;Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan PasarTradisional Percontohan Pabaengbaeng Kota Makassar tersebut, PanitiaLelang Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Dana Stimulus Fiskal 2009Pada Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi PasarPabaengbaeng Kota Makassar, yang ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Perindustrian

Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016rupiah) yang bersumber dari APBN dan dituangkan dalam DIPA StimulusFiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor 0745.0.ST/09002.4//2009;Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan PasarTradisional Percontohan Pabaengbaeng Kota Makassar tersebut, PanitiaLelang Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Dana Stimulus Fiskal 2009Pada Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi PasarPabaengbaeng Kota Makassar yang ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Perindustrian

Perencanaan Pekerjaan Pembangunan danPengembangan Sarana Distribusi Pasar PaBaengBaeng Kota Makasarperiode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama ;4) Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan danPengembangan Sarana Distribusi Pasar PaBaengBaeng Kota Makassarperiode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama;5) Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi PasarPaBaengBaeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua

Nomor 242 PK/Pid.Sus/20162)3)4)9)6)t)8)9)Menetapkan barang bukti berupa :Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 900/853/Kep/XI/09 tanggal 11November 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kembali KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SuratPerintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran ProgramPembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009 ;Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri Nomor 624/Perindag & PM/SK

/IX/2009tanggal 14 September 2009 ;Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan danPengembangan Sarana Distribusi Pasar PaBaengBaeng Kota Makasarperiode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama ;Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan danPengembangan Sarana Distribusi Pasar PaBaengBaeng Kota Makassarperiode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama;Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi PasarPaBaengBaeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal

membenarkanbahwa Tergugat memiliki tanggungan kredit dengan Nomor: 245. 1701467tanggal 30 Desember 2017, dan membenarkan tidak bisa melakukanpembanyaran angsuran ke27 sampai dengan angsuran ke48, namun haltersebut karena Tergugat tidak mampu membayar angsuran, disebabkanterkena dampak dari pandemic Covid 19. dan Tergugat sudah pernahmengajukan permohonan rekstrukturisasi seperti yang ditetapkan olehPemerintah, namun sampai saat ini tidak diberikan oleh Penggugat, danPenggugat tidak pernah memmberikan stimulus

Selain itu, OJK sementara waktumelarang penarikan kendaraan oleh debt collector, ketentuan tersebut diiringikewajiban debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah, dan mengalamitambahan permasalahan karena wabah virus corona untuk menunjukkan itikadbaik dan menghubungi kantor leasing terdekat untuk dicarikan jalan keluar;Mneimbang, bahwa dalam kebijakan bagi Lembaga Non Bank yangmendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampakpenyebaran COVID19 termasuk debitur UMKN, dengan

No. 110 PK/PID.SUS/2015perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa berdasarkan surat Dinas Pekerjaan Umum Pengairan DaerahKabupaten Nganjuk yang ditandatangani Bupati Nganjuk yang ditujukankepada Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 050/346/411.2009 tanggal 20April 2009 perihal Usulan Kegiatan Dana Alokasi Stimulus Fiskal tahun 2009terhadap 13 lokasi dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah) dan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan

UmumDitjen Sumber Daya Air dalam bentuk Catatan Penelaahan Rencana KerjaDaerah tahun 2009 sebanyak Rp15.000.000.000,00 untuk 13 kegiatansebagaimana dalam DIPA anggaran tahun 2009 Dana Alokasi StimulusFiskal tahun 2009 tertuang dalam catatan penelaahan rencana kerjaanggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka dana stimulus daerahtahun 2009 tanggal 07 Mei 2009 kode rekening 04.04.03 4854 0210 521219poin A nomor 6 yaitu rehabilitasi saluran sekunder Ketandan (d.i.

No. 110 PK/PID.SUS/20151 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan KonstruksiKabupaten Nganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan DaerahKabupaten Nganjuk;1 (satu) set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiskal tahunanggaran 2009 Nomor : 0156.0.ST/00306.2/XV/2009 tanggal 09 Juli2009;1 (satu) bendel Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/150/K/411.101.03/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan StandartSatuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009;3 (tiga)

Menetapkan barang bukti berupa :1.1 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan KonstruksiKabupaten Nganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan DaerahKabupaten Nganjuk;1 (satu) set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiskal tahunanggaran 2009 Nomor : 0156.0.ST/00306.2/XV/2009 tanggal 09 Juli2009;1 (satu) bendel Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/150/K/411.101.03/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan StandartSatuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009

Menetapkan barangbarang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan KonstruksiKabupaten Nganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan DaerahKabupaten Nganjuk;2. 1 (satu) set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiskal tahunanggaran 2009 Nomor : 0156.0.ST/00306.2/XV/2009 tanggal 09 Juli2009;3. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/150/K/411.101.03/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan StandartSatuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun

Aplikasi Kredit 00062201213000005 tanggal 6 Maret 2014 tersebut telah disepakati secaraangsuran selama 240 (dua ratus empat puluh bulan) dan berakhir padatanggal 6 Maret 2034;Bahwa TERGUGAT menyangkal apabila TERGUGAT dinyatakan tidakdapat dihubungi;Bahwa TERGUGAT menyangkal telah beritikat tidak baik, karenatergugat telah melakukan pemberitahuan penundaan jatuh tempo kreditsesuai instruksi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK HeruKristiyana mengatakan pemberian stimulus ini tertuang dalam PeraturanOJK

No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasionalsebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronavirusDisease....................Dengan terbitnya POJK ini maka pemberianstimulus untuk industry perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020sampai dengan 31 Maret 2021.

tersebut di atas makaTergugat haruslah dihukum untuk membayar hutang kredit secara seketikadan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.270.786.531,00 (dua ratustujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tigapuluh satu rupiah);Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakanPenggugat tidak memberikan konpensasi penundaan pembayaran angsuranselama 1 (satu) tahun sebagaimana Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Sda.tentang Stimulus

:Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat, stimulus tersebutbaru diberlakukan sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret2021, sedangkan dalam perkara aquo Tergugat sudah tidak pernahmembayar kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 0006220140213000005 tanggal 6 Maret 2014, sejak 11 Februari 2016 sehinggadikategorikan sebagai Kredit macet, olen karenanya alasan Tergugat dalamjawabannya tidak berdasar hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatasnyatalah

(Selaku Kepala Bandar Udara Juwata Tarakan);2 (dua) lembar fotocopy legalisir Petunjuk Oprasional (POK) DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Stimulus Fiskal TA. 2009Bandara Juwata Tarakan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraTahun Anggaran 2009 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25 Juni2009;7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0769.0.ST/02205.2//2009, tanggal 23 Maret 2009;20 (dua puluh) lembar fotocopy legalisir

dalam Rangka Stimulus 2009, tanggal Jum/at,06 Maret 2009 Jam 10.00 WIB yang bertempat di Ruang Rapat BiroPerencanaan Gd.

TambahanBelanja Infrastruktur Dalam Rangka Stimulus Fiskal Tahun Anggaran2009 Departemen Perhubungan;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Departemen PerhubunganDirjen Perhubungan Udara Nomor: AU/2105 /Ren.076/III/09, tanggal12 Maret 2009 perihal Tanggapan terhadap Usulan Program/Kegiatan yang didanai dengan Anggaran Stimulus Fiskal BidangInfrastruktur Tahun 2009, Beserta 6 (enam) lembar fotocopy legalisirRincian Kegiatan Bagian Anggaran Stimulus Fiskal Tahun Anggaran2009 Ditjen Perhubungan Udara

2009 perihal Undangan Rapat Stimulus 2009, besertalampiran :a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir tanggal 2 April2009, Jam 08.30 Selesai di Ruangan R.

Sesditjen Phb Udara,Acara Penelaahan Usulan Program Stimulus Fiskal TA. 2009;b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat PenelaahanStimulus Fiskal dengan Derektorat Udara;Hal. 157 dari 179 hal.

atas alasan gugatan mengandung cacatpluriumlitis consortium.Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menolak eksepsiTergugat dan Turut Tergugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah Jelas Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melaksanakan KebijakanPemerintah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa KeuanganPOJKNomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telan melakukanPerbuatan melawan hukum, dimana Tergugat tergesagesa melimpahkanpermasalahan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Penggugat dan Tergugat keKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) TurutTergugat,dengan mengabaikan, situasi dan kondisi Pandemi COVID19 yangterjadi, namun tetap menganggap Kondisi Ekonomi dalam keadaan normalsehingga tetap melakukan penagihanpenagihan yang bersifat Intimidatif,tanpamempertimbangkan Peraturan OJK tentang Stimulus

Perekonomian NasionalNomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID19, dan Penggugat telahmendalilkan, kalau Penggugat merupakan debitur yang masuk dalam kategoridebitur yang memiliki hak untuk mendapatkan stimulus perekonomian nasionalsebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid19;Hal 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021//PN TrkMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan T1,T2,T3 membuktikanadanya hubungan hukum antara Penggugat

Oktober danNovember 2019, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2020 Tergugat telahmengajukan permohonan lelang hak tanggungan kepada Turut Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 Peraturan OJK (POJK)Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran COVID19 dan bukti P6 Peraturan OJK (POJK) Nomor48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Stimulus

Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 900 / 853 / Kep / XI / 09 tanggal 11 november 2009 tentang penunjukan dan pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009;2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri No. 624 / Perindag & PM / SK / IX / 2009 tanggal 14 september 2009;3.

Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar PaBaeng-Baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL / UPL) Revitalisasi Pasar PaBaeng-Baeng Nomor : 649 / Perindag & PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009;7.

Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 900 / 853 / Kep / XI / 09tanggal 11 november 2009 tentang penunjukan dan pengangkatanKembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan BendaharaPengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus FiskalAPBN Tahun 2009;.

Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi PasarPa BaengBaeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas milyar dua ratusdelapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);.Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya PemantulanLingkungan (UKL / UPL) Revitalisasi Pasar PaBaengBaeng Nomor :649 / Perindag & PM/ IX / 2009 tanggal 29 September 2009;.

Laporan Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi pasarPa'baengBaeng kota Makassar dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009dengan anggaran Rp. 12.287.392.000, (dua belas milyar dua ratusdelapan puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);. Dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan Upaya PemantulanLingkungan (UK/UPL) revitalisasi pasar pe'baengbaeng No.649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009;.

Dalam masaPandemi Covid19 saat ini Turut Tergugat mengeluarkan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai KebijakanCountercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019,mengatur mengenai restrukturisasi kredit perbankan.

Maka berdasarkanhal tersebutlah Turut Tergugat ikut pula ditarik dalam gugatan ini agardapat menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Para Tergugat secaramenyeluruh dan tuntas;Bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik IndonesiaNomor 11/Pojk.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus PerekonomianHalaman 5 dari 31 halaman Putusan No. 75 /PDT/2021/PT DPSNasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019, yang diterbitkan Turut Tergugat mengaturmengenai restrukturisasi

penyebarancoronavirus disease 2019 (COVID19) termasuk debiturusaha mikro, kecil, dan menengah; danb. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebarancoronavirus disease 2019 (COVID19) termasuk debiturusaha mikro, kecil, dan menengah.In Casu:Bahwa Penggugat sebagai debitur menengah yang terdampaklangsung Pandemi Covid19 sehingga masuk dalam aspekperlindungan debitur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor11/Pojk.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus

PerekonomianNasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019; Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik IndonesiaNomor 11/Pojk.03/2020 Tahun 2020 mengatur :Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhanekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebarancoronavirus disease 2019 (COVID19) termasuk debitur usahaHalaman 6 dari 31 halaman Putusan No. 75 /PDT/2021/PT DPSmikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31Maret 2021.In Casu:

Bahwa penerapan kebijakan stimulus sebagaimana diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor11/Pojk.03/2020 Tahun 2020, telah diperpenjang sebagaimanadiinformasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 2022.Pertimbangan waktu ini bertujuan agar keseimbangan antarakepentingan bank dan debitur atau sektor il terjaga dengan baik.Sehingga Penggugat memiliki waktu = untuk menyelesaikankredit/pinjamannya kepada Tergugat dengan mengajukan relaksasikredit sebagaimana ketentuan dalam

HUSNI DJAU, SE., MM (Selaku Kepala Bandar Udara JuwataTarakan).42. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Petunjuk Oprasional (POK)Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Stimulus Fiskal TA.2009 Bandara Juwata Tarakan Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Tahun Anggaran 2009 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25Juni 2009.43. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor0769.0.ST/02205.2//2009, tanggal 23 Maret 2009.Hal. 46 dari 183

Edaran Nomor :SE.883/MK.02/2009, Tentang Perubahan Atas Surat EdaranNomor 812/MK.02/2009 Tentang Tambahan BelanjaInfrastruktur, Subsidi, Dan Penjaminan Untuk Kredit UsahaRakyat Dalam Rangka Stimulus Fiskal 2009, yang ditetapkan diJakarta, tanggal 4 Maret 2009 oleh SRI MULYANI INDRAWATI(Selaku Menteri Keuangan RI), berikut 2 (dua) LembarFotocopy Legalisir Lampiran SE.883/MK.02/2009 tanggal 4Maret 2009 perihal Tambahan PAGU Belanja KementrianNegara/Lembaga Dalam Rangka Stimulus Fiskal APBN 2009dengan

Perhubungan),berikut 6 (Enam) Lembar Fotocopy Legalisir Contoh Format RincianKegiatan Bagian Anggaran Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009Departemen Perhubungan Mohon Disempurnakan.233. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala BiroPerencanaan Sekretariat Jenderal Departemen PerhubunganHal. 158 dari 183 hal.

(satu) Lembar Fotocopy Legalisir Risalan Rapat PenelaahanStimulus Fiskal Dengan Direktorat Teknis;b. 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Lampiran Berita AcaraPenelaahan Program Stimulus Tahun 2009 Tanggal 10 Maret 2009;c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara PenelaahanProgram Stimulus Tahun 2009, tanggal 10 Maret 2009;d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir pada hari Selasatanggal 10 Maret 2009 Jam 10.30 selesai di R.R Bagren denganAcara Rapat Penelaahan Usulan Program Stimulus

Sesditjen Phb Udara,Acara Penelaahan Uslan Program Stimulus Fiskal TA. 2009;b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Risalah Rapat PenelaahanStimulus Fiskal dengan Derektorat Udara;c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara PenelaahanProgram Stimulus Tahun 2009;d. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Rencana Kerja danAnggaran Kementerian/Lembaga TA. 2009 RingkasanAnggaran Belanja Perjenis Belanja.240. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat DepartemenPerhubungan Dirjen Perhubungan Udara Nomor

Adhika Pratama yang bertanggungjawabsebagai kontraktor Pelaksana dalam pekerjaan jalanMauponggo Puuwada Kabupaten Nagekeo tahun = anggaran2009 bersama sama dengan Marianus ElphianusJawa, ST(Tersangka dalam berkas terpisah) Pegawai Negeri Sipil( PNS) pada DinasPU.......PU Kabupaten Nagekeo dengan jabatan Kepala SeksiPerencanaan Bidang Bina Marga yang pada tahun 2009berdasarkan SK Bupati Nagekeo Nomor: 602.2/A.PMBNGK/165/07/2009 tanggal O09 Juli 2009 menjabat sebagaiPejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Stimulus

Adhika Pratama yang bertanggungjawabsebagai kontraktor Pelaksana dalam pekerjaan jalanMauponggo Puuwada Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2009bersamasama dengan Marianus Elphianus Jawa, ST(Tersangka dalam berkas terpisah) Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Dinas PU Kabupaten Nagekeo dengan jabatanKepala Seksi Perencanaan ' BidangBina.....Bina Marga yang pada tahun 2009 berdasarkan SK BupatiNagekeo Nomor: 602.2/A.PMBNGK/165/07/2009 tanggal 09Juli 2009 menjabat sebagai Pejabat Pembuat KomitmenKegiatan Stimulus

Bahwa mengabaikan proses restruktur yang tidak diupayakan olehPenggugat telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan KehatihatianDalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bank Umum yangmenyatakan bahwa Restukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yangdilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antaralain melalui :a.

Tergugat sedang mengalami kesulitankeuangan sebagai dampak sistemik dari kebijakan ekonomi makro yangsecara berjenjang memberikan dampak salah satunya kepada Tergugat namun kendati keadaan kemampuan financial Tergugat menurun,Penggugat tidak melakukan upaya restrukturisasi kredit kepada Tergugat sehingga pengajuan gugatan ini belum dinyatakan patut untuk diajukankarena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan KehatihatianDalam Rangka Stimulus

Penggugat tidak melakukan upaya restrukturisasi kredit kepada Tergugat sehingga pengajuan gugatan ini belum dinyatakan patut untuk diajukankarena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehatihatian DalamRangka Stimulus Perekonomian Nasional Bank Umum ;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dalildalil gugatansederhana Penggugat dan dalildalil bantahan Para Tergugat Sederhana makapokok permasalahan para pihak dalam gugatan sederhana

Terkait dengan iniadalah terbitnya Paraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional yangmengatur Relaksasi bagi Pinjaman dibawah 10 Milyar;4. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat jika surat teguran(somasi) yang dilayangkan oleh Terlawan kepada Pelawan dipersamakandengan pernyataan cidera janji (wanprestasi). Kerena seharusnyawanprestasi ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan;Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 134/Pdt.G/2021/PTA.

tanggunganyang telah didaftarkan oleh Terlawan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaDenpasar dengan nomor 1/Eks.HT.Sy/PA.Dps. dengan alasan eksekusi atasobyek perjanjian tidak dapat dilaksanakan serta merta tetapi harus terlebihdahulu didasari putusan wanprestasi dari pengadilan dan eksekusi tidakmengindahkan kebijakan Pemerintah untuk meringankan beban rakyatdalam situasi bencana nasional pandemi Covid 19 dalam hal iniimplementasi Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus

lelangeksekusi melalui perantaraan Turut Tergugat I, sebagaimana dimaksuddalam Surat Pra Lelang tertanggal 16 Desember 2021 yang dikirimkankepada Penggugat ;Bahwaterkait Pandemi wabah virus corona yang melanda Indonesia,Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) selaku lembaga pengawasan bank telahmengeluarkan peraturan tentang restrukturisasi kredit bagi yang berdampakwabah virus corona baik langsung maupun tidak langsung, yakni melaluiPeraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK ) Nomor : 11/POJK.03/2020tentang stimulus

diatas, sesuai Peraturan BankIndonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset BankUmum pinjaman Penggugat pada Surat Pra Lelang tertanggal 16 Desember2021 yang dikirimkan kepada Penggugat belum termasuk kategori macetoleh karena belum melebihi 180 hari ;Bahwa dengan demikian upaya eksekusi lelang Tergugat untuk pelunasanpinjaman Penggugat melalui Turut Tergugat adalah perbuatan melawanhukum oleh karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakniPOJK Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang stimulus

Pra Lelang dengan deadline 23 Desember2020. yang bersangkutan ( Penggugat ) tidak ada itikad untukpembayaran.Bahwa Tergugat sampaikan kronologis tersebut diatas dengansebenarbenarnya, dengan permohonan Yang Mulia Majelis Hakimpemeriksa tidak confused, sehingga mengetahul permasalahan yangsebenarnya.5.Bahwa gugatan Penggugat posita angka 6 sampai dengan 8, Tergugatsecara tegas dan keras menolaknya, dan Tergugat tanggapi sebegalberikut :PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020TENTANG STIMULUS

PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAIKEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARANCORONAVIRUS DISEASE 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID19)Pasal 21.(1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimuluspertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampakpenyebaran coronavirus disease 2019 (COVID19) termasukdebitur usaha mikro, kecil, dan menengah.PENJELASANPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIANNASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAKHalaman 10 dari

dalil dalil gugatan aquo, Majelis Hakimdalam perkara ini, berpendapat bahwa permasalahan utama dalam perkara ini,adalah, tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugatsehubungan dengan adanya perjanjian Pinjaman Kredit yang dibuat danditandatangani oleh dan diantara Penggugat dengan Tergugat, yang menurutPenggugat telah dilakukan dengan cara tidak mengindahkan atau melakukanperbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan( POJK ) Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang stimulus

Bhakti Ikhsani Perdana Bulan Oktober 2009 ; 4. 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Nganjuk No; 188/128/K/411.101.013/2009tanggal 29 Juli 2009 Tentang Penunjukkan Pejabat Yang Memberi Wewenang5.Sebagai............10.11.12.Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara PengeluaranKegiatan Pembangunan/Peningkatan/ Rehabbilitasi Prasarana Sumber DayaAw Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah KabupatenNganjuk Dana Stimulus

Nganjuk Tahun 2009 ; 1 (Satu) bendel dokumen auditior utama keuangan Negara IV 21 Juli 2010sampai dengan 14082010,didapat temuan pemeriksaaan kinerja (terperinci)atas program stimulus belanja infratruktur dibidang Pekerjaan umum tahun2009 pada Dinas pekerjaan umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaaan UmumPengairan Daerah Kab.

dalam rangka Dana Stimulus Daerah tahun 2009 sebanyak15.000.000.000, untuk 13 kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA anggarantahun 2009 ; Bahwa atas DIPA anggaran tahun 2009 tersebut Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Nganjuk pada 27 Mei 2009 membentuk Panitia Pengadaan Barang danJasa terhadap 13 Proyek Saluran Irigasi Sekunder diwilayah kabupaten Nganjuk,yang antara lain :1.

BUDIYONO, SH., MM.Sekertaris : EKO WAHYUDI, ST.Anggota : NYOTO MUJIONO, ST.MARDJONOOLVI PAMADYA UK, ST.HERU SUPRAPTO.HARDJITO, ST.Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum Pengairan KabupatenNganjuk yang ditandatangani Bupati Nganjuk yang ditujukan kepada MenteriPekerjaan Umum, nomor : 050/346/411.2009 tanggal 20 April 2009 perihalUsulan Kegiatan Dana Alokasi Stimulus Fiskal tahun 2009 terhadap 13Lokasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000.000,(Lima belas MilyarRupiah) dan persetujuan dari

Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen SumberDaya Air dalam bentuk Catatan Penelaahan Rencana Kerja AnggaranKementerian Negara/Lembaga dalam rangka Dana Stimulus Daerah tahun2009 sebanyak 15.000.000.000, untuk 13 kegiatan sebagaimana tertuangdalam DIPA anggaran tahun 2009 ; Bahwa atas DIPA anggaran tahun 2009 tersebut Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Nganjuk pada 27 Mei 2009 membentuk Panitia Pengadaan Barangdan Jasa terhadap 13 Proyek Saluran Irigasi Sekunder di wilayah KabupatenNganjuk, yang antara lain

Bahwa penolakan permintaan mediasi dari Tergugat kepadapihak Penggugat PT BPR Karticentra Artha untuk menyanggupidalam membayar Bungan sebesar Rp. 18.000.000,00 terhitunghinggal tanggal 26 Juni 2020 untuk melakukan restrukturisasikredit hingga Desember 2020 ditolak oleh pihak Penggugat PTBPR Karticentra artha, dimana Penggugat mengabaikan danmelanggar peraturan Otoritas Jasa Keungan No.10/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian Nasionalsebagai kebijakan conteryclical dampak penyebarancoronavirus

disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID19)..

POJK No, 11/POJK.03/2020 tentang STIMULUSPerekonomian Nasional sebagai kebijakan conterryclicalDampak penyebaran Coronavirus Disese 2019 (POJKSTIMULUS DAMPAK COVID19)Keterangan singkatSebagai bukti bahwa tindakan PT BPR Karticentra Arthasebagai Kreditur dalam perjanjian kredit dengan TergugatFabien Firmansyah telah melanggar POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomianNasional sebagai kebijakan Conteryclical dampakperekonomian Coronavirus Disease 2019 (POJKSTIMULUS DAMPAK COVID19).2.

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam KegiatanPenghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa BankSyariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor10/16/PBI/2008 yang dapat diberlakukan juga bagi Lembaga KeuanganSyariah Nonbank, bahwa Restrukturisasi dapat dilakukan bagi Konsumenyang memenuhi kriteria yaitu : a. penurunan kemampuan, b. mampumemenuhi kewajiban, c. ada analisis dan buktibukti yang memadai;Menimbang, bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

/Pdt.G/2021/PTA.PigMenimbang, bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019berlaku bagi Lembaga Keuangan Bank, sedangkan bagi Lembaga KeuanganNonbank (Terbanding) berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Nonbank;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding