M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Bambang Indra Perwira BIN Supandji , yang telah meninggal dunia pada 03 Mei 2020 adalah :

2.1 Niken Julianti alias Niken Yulianti binti Bambang Subianto (istri / janda);

2.2 Nugraha Pratama Indra Sambara bin Bambang Indra Perwira

Supandji tidakdapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena misalnya saksidengan sengaja melupakan adanya Peraturan Menteri Agraria No. 13tahun 1961 yang telah membataikan hak erfpacht yang tidak pernahdiperbaharui ;Menimbang :mengenai keberatankeberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasiIbahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat diterima, karenaisinya pada hakekatnya hanya merupakan pembelaan diri dalam kedudukannya sebagai Pemerintah terhadap segala dalil yang dikemukakan olehpenggugatasli

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Djuarli bin Supandji) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon(Kusnati binti Munasir) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.Diwakili oleh HENDARMAN SUPANDJI, Jabatan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia. Berkedudukan di JalanSisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. MONSEL HUTAGAOL, S.H., M.H (Direktur Perkara Pertanahan).2. TRIYONO, S.H (Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah III).3. DESTAVIANI, S.H., M.Kn (Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah4.

Hal ini sangat membuat PELAWAN kaget karenaPELAWAN tidak pernah mengalihkan Objek Tanah dan Bangunankepada Siapapun;24.Bahwa atas informasi tersebut, Karena PELAWAN tidak pernahmenandatangani Akta Jual Beli tersebut, kemudian PELAWANmenempuh upaya pelaporan polisi sebagaimana tercantum dalamTanda Bukti Lapor Nomor: 461/INV/2020/PMJ/RESTRO JAKBARtanggal 16 April 2020 dengan nama pelapor Supandji Tanuwidjayasedangkan untuk terlapor adalah TERLAWAN II dengan dugaanperkara Pemalsuan Dokumen yang bertempat

terhadap Objek Tanah Bangunansebagaimana dimaksud dalam AJB tersebut;Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 567/Pdt.BTH/2020/PN Jkt Brt46.Bahwa lebih jauh tidak pernah ada kesepakatan baik lisanmaupun tulisan mengenai peralihan terhadap Objek Tanah danBangunan milik PELAWAN tersebut kepada TERLAWAN II;47.Bahwa atas dugaan tersebut, kemudian PELAWAN menempuhupaya pelaporan polisi sebagaimana tercantum dalam TandaBukti Lapor Nomor: 461/IV/2020/PMJ/RESTRO JAKBAR tanggal16 April 2020 dengan nama pelapor Supandji

., dengan jabatansebagai Jaksa Agung; Surat Kuasa Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SK 047/A/J.A/05/2007 tanggal 25 Mei 2007 (yang selanjutnya disebut "SK 25 Mei 2007")memperlihatkan hubungan hukum Hendarman Supandji, jabatan Jaksa AgungRepublik Indonesia memberikan kuasa kepada 12 (dua belas) JaksaPengacara negara atas dasar Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusitanggal 2 Februari 2007;SK 2 Februari 2007 bukan surat kuasa kepada Kejaksaan Republik Indonesiasebagai lembaga pemerintahan

Bahwa Abdul RachmanSaleh, S.H., M.H. sebagai Pejabat Negara yang memegang jabatan JaksaAgung sudah tidak memiliki kapasitas sebagai pejabat negara yang memegangjabatan Jaksa Agung jauh sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan a quo,oleh karenanya secara hukum SK 2 Februari 2007 sudah batal demi hukum incasu hubungan hukum pemberian kuasa sudah berakhir demi hukum semenjakAbdul Rachman Saleh, S.H., M.H. tidak lagi memegang jabatan Jaksa Agung;Bahwa SK 25 Mei 2007 diberikan oleh Hendarman Supandji, jabatanJaksa

Undangundang Kejaksaan ditegaskan harusada kuasa khusus sebagai syarat untuk Kejaksaan sebagai lembagapemerintahan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untukdan atas nama negara atau pemerintah, namun dalam perkara a quo Tergugat dan Tergugat II hanya melihat SK 25 Mei 2007 tanpa sama sekali ada suratkuasa khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan sebagailembaga pemerintahan, oleh karenanya SK 25 Mei 2007 adalah cacat hukum;Bahwa SK 25 Mei 2007 diberikan oleh Hendarman Supandji

, jabatanJaksa Agung Republik Indonesia kepada 12 (dua belas) orang Jaksa PengacaraNegara untuk mengajukan gugatan a quo, namun dalam perkara a quo Tergugat dan Tergugat II hanya melihat SK 25 Mei 2007 tanpa sama sekali ada suratkuasa khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan sebagailembaga pemerintahan atau surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung sebagaipejabat negara, oleh karenanya Hendarman Supandji sama sekati tidak memilikihak mengajukan gugatan a quo.

Gloria Imam Supandji,periode Tahun 2009 s/d Tahun 2014, Perbuatan TERLAWAN tersebutadalah Perbuatan yang telah merugikan PELAWAN.38.

Gloria Imam Supandji, periode Tahun 2009 s/dTahun 2014, Perbuatan TERLAWAN tersebut adalah Perbuatan yangtelah merugikan PELAWAN;Bahwa sesuai Pasal 1365 KUH PERDATA, yang menyatakan :Pasal 1365 KUHPerdataTiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebutBahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERLAWAN lI,sehingga membuat anggota IWAPI menjadi bingung dan resah danPejabatPejabat

Gloria Imam Supandji, periodeTahun 2009 s/d Tahun 2014, Perbuatan TERLAWAN tersebut adalahPerbuatan yang telah merugikan TERLAWAN II dan TERLAWAN III;Bahwa sesuai Pasal 1365 KUH PERDATA, yang menyatakan :Pasal 1365 KUHPerdata Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebutBahwa benar atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanTERLAWAN I, sehingga membuat anggota IWAPI menjadi bingung

., dengan jabatansebagai Jaksa Agung; Surat Kuasa Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SK047/A/J.A/05/2007 tanggal 25 Mei 2007 (yang selanjutnya disebut "SK 25 Mei2007") memperlihatkan hubungan hukum Hendarman Supandji, jabatan JaksaAgung Republik Indonesia memberikan kuasa kepada 12 (dua belas) JaksaPengacara negara atas dasar Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusitanggal 2 Pebruari 2007.SK 2 Pebruari 2007 bukan surat kuasa kepada Kejaksaan Republik Indonesiasebagai lembaga pemerintahan

Jaksa Agung. bahwa Abdul Rachman Saleh,S.H., M.H. sebagai pejabat negara yang memegang jabatan Jaksa Agungsudah tidak memiliki kKapasitas sebagai pejabat negara yang memegang jabatanJaksa Agung jauh sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan a quo, olehkarenanya secara hukum SK 2 Pebruari 2007 sudah batal demi hukum in casuhubungan hukum pemberian kuasa sudah berakhir demi hukum semenjakAbdul Rachman Saleh, S.H., M.H. tidak lagi memegang jabatan Jaksa Agung;Bahwa SK 25 Mei 2007 diberikan oleh Hendarman Supandji

Undangundang kejaksaan ditegaskan harus adakuasa khusus sebagai syarat untuk kejaksaan sebagai lembaga pemerintahandapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas namanegara atau pemerintah, namun dalam perkara a quo Tergugat dan Tergugat IIhanya melihat SK 25 Mei 2007 tanpa sama sekali ada surat kuasa khusus yangdiberikan oleh pemerintah kepada kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan,oleh karenanya SK 25 Mei 2007 adalah cacat hukum.Bahwa SK 25 Mei 2007 diberikan oleh Hendarman Supandji

, jabatanJaksa Agung Republik Indonesia kepada 12 (dua belas) orang Jaksa PengacaraNegara untuk mengajukan gugatan a quo, namun dalam perkara a quoTergugat dan Tergugat II hanya melihat SK 25 Mei 2007 tanpa sama sekaliada surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada kejaksaansebagai lembaga pemerintahan atau surat kuasa khusus kepada Jaksa Agungsebagai pejabat negara, oleh karenanya Hendarman Supandji sama sekati tidakmemiliki hak mengajukan gugatan a quo.

Sehingga sangat diperlukanpemeriksaan perkara di tingkat banding;Bahwa halhal yang luput dari pemeriksaan Judex Facti tingkat pertama adalah :a Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara yang dibuat olehJudex Facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti P3.yang terdiri atas : Akte Eigendom Verponding No. 2372/1949. lengkap denganputusan Majelis Hakim Jakarta/Batavia Pengadilan (tt) Raden Supandji NotoSoebagio.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, yang diwakili olen Kepala Badan PertanahanNasional RI, Hendarman Supandji, berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Andjar Setiana, S.H., dankawankawan, Para PNS Badan Pertanahan Nasional RI,beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Desember 2012;2.

JAKSA AGUNG RI,berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No.1, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, diwakili oleh JAKSA AGUNG RIHENDARMAN SUPANDJI, dalam hal ini memberi kuasakepada : YOSEPH SUARDI SABDA, SH. LL.M; MARIA ULFA, SH; A.S. DJUWITA, SH; LASWAN, SH; SRU ASTUTI, SH;Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan SultanHasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Pemohon Kasasi , dahulu Tergugat I/Pembanding;KEJAKSAAN NEGERI JAKARTASELATAN Cq.

karena itu dalil PENGGUGAT positaangka 13 adalah suatu dalil yang tidak benar dan mengadaada ;Halaman 31 dari 76 Putusan Perdata Nomor : 73/Padt.G/2017/PN Armo.Bahwa berkaitan pula dengan dalil PENGGUGAT posita angka 15dengan mengatakan PENGGUGAT menanda tangani blanko Akta JualBeli ;Bahwa berkaitan dengan dalil tersebut dalam hal ini perlu TERGUGAT IIluruskan / jelaskan yaitu istilah blanko Akta Jual Beli, yitu sejak KepalaBadan Pertanahan Nasional Rpublik Indonesia dijabat oleh bapakHendarman Supandji

dibuat / ataupun dijelaskan, maka sesuai tugas pokok selakuPPAT tentunya harus membacakannya yang dihadiri oleh PENGGUGAT danTERGUGAT (Penjual dan Pembeli);Bahwa berkaitan pula dengan dalil PENGGUGAT posita angka 15 denganmengatakan PENGGUGAT menanda tangani blanko Akta Jual Beli ;Bahwaberkaitan dengan dalil tersebut dalam hal ini perlu TERGUGAT Il luruskan /jelaskan yaitu istilanh blanko Akta Jual Beli, yaitu sejak Kepala Badan PertanahanNasional Rpublik Indonesia dijabat olen bapak Hendarman Supandji

SYACHRIL SUPANDJI, Drs. R.M. GOZALI,YAYAK RUKIYANA, S.E., RENTHA NATALLIA PARDEDE, S.H., =MICHAEL ARIO, S.H.,11. RIESKI NANDA PRATAMA, S.H.

., Para Pegawai, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 17 Mei 2013 ;BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA(BPN RI), beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.2, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh Hendarman Supandji,selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. dan selanjutnyamemberi kuasa kepada Wahyu Arthamaji Stia Widodo, SH.

Lihat berita vivanews.co.id: Upaya mantan Menteri Hukumdan HAM Yusril Ihza Mahendra menggugat jabatan Hendarman Supandji sebagaiJaksa Agung di Mahkamah Konstitusi berhasil. Mahkamah memutuskan mulaiRabu, 22 September, jabatan Hendarman sebagai Jaksa Agung tidak sah;"Seluruh tindakan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung sampai 14.30 WIB.Putusan yang dibuat setelah itu tidak sah,"" kata Ketua Mahkamah Konstitusi MahfudMD, Rabu 22 September 2010. "Kami ketok putusan tetap.

,MSi, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan YRS A Nomor 2, Rt. 011/009, Bintaro,Jakarta Selatan, pekerjaan Wakil Ketua (diberhentikan) LembagaPerlindungan Saksi dan Korban;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di IstanaNegara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Hendarman Supandji, SH.

Hendarman Supandji Mantan Jasa Agung kasus AliranAchmadiyahb. SBY mantan Presiden RI kasus Simulator SIM Djoko Susilo.c. Machmud M D~ mantan Ketua Nahkamah Konstitusi kasusperselisihannya dengan Staf Presiden SBY Bapak Sudisilalahi. .Ketiga petinggi tersebut dalam pernyataannya tidak beranimelanggar satupun UU tetapi Direksi PT BEI berani melanggar 10pelanggaran UU.Vi. LAIN LAIN.Penerapan PP 45 ini telah dipermasalahkan oleh 3 institusi dengan suratrekomendasi sebagai berikut ;a.

PUTUSANNomor 311 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hendarman Supandji,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), diwakili olehKepala Badan Pertanahan Nasional, Hendarman Supandji,berkedudukan di Jalan Sisingamaraja Nomor 1 KebayoranBaru, Jakarta Selatan memberi kuasa kepada DirekturPerkara Pertanahan, Andjar Setiana,S.H., dan kawankawanberdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 April 2013;2. SEKRETARIAT NEGARA RI, Cq.

Putusan Nomor 2336 K/Pdt/2014Hendarman Supandji, Kepala Badan Pertanahan NasionalRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andjar Setiana,S.H., dan kawankawan, Para Pegawai Badan Pertanahanan Nasional RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 31 Juli 2012:Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il, Turut Tergugat I, Ill,IV/Para Pembanding;danKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ' SERANG,berkedudukan di Jalan Raya Letnan Jidun Nomor 5,Serang, Provinsi Banten;PEMERINTAH NEGARA RI cq.