Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pembanding/Penggugat : NUR AKMAL Diwakili Oleh : ANWAR, SH
Terbanding/Tergugat : Bupati Aceh Tamiang

Inpres Nomor: 2 Bukit Tempurung, Kuala Simpang, AcehTamiang, 24475; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATIPEMBANDING; 2202neeeeneoeeMELAWANBUPATI ACEH TAMIANG, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 69,Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten AcehTamiang, Provinsi Aceh;Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2019,telah memberikan kuasa kepada:Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor: 39/B/2020/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/Kim1. Rahmadani, SH.

., pekerjaan/jabatan: Kepala BagianHukum Setdakab Aceh Tamiang;2. Dahlia Ahliana, S.H., pekerjaan/jabatan: Kasubbag BantuanHukum dan Kerjasama, Pemerintahan Kabupaten AcehTamiang;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ir. H.Juanda Nomor. 69, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru,Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh; Untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,Telah membaca:1.

Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 715 Tahun2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian dengantidak hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau; b. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan PenjabatDatuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau; 4.

Pemohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
Termohon:
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

Tamiang, Jalan Ir.H.

Bukti PK7 : Fotokopi dari fotokopi Surat dariPanitera Komisi Informasi Aceh kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan PPID KantorPertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor : 236.a/KIAPS/X/2018, tanggal 5 Oktober 2018, perihal PenyampaianAkta Registrasi;8.

BuktiPK8 : Fotokopi dari fotokopi Surat dariPanitera Komisi Informasi Aceh kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Aceh Tamiang selaku atasan PPIDKantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan PPIDKantor Pertanahan kabupaten Aceh Tamiang, Nomor :O20/KIAPS/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, perihalPanggilan Sidang;9.

Bukti PK 10 : Fotokopi sesualdengan aslinya Surat dari Panitera Komisi Informasi Acehkepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten AcehTamiang selaku atasan PPID Kantor PertanahanKabupaten Aceh Tamiang dan PPID Kantor PertanahanKabupaten Aceh Tamiang, Nomor : 159/KIAPS/VII/2019,tanggal 15 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang;11.

Sinar Kaloy Perkasa Indo kepada Pejabat PPIDKantor Pertanahan Aceh Tamiang;5. BuktiT5 : Fotokopi dari fotokopi Tanda TerimaSurat Permohonan Data dan Informasi No. 062/SK/LBHBNA/VI/2018, untuk membuktikan bahwa SuratPermohonan sudah diterima oleh Pejabat PPID KantorPertanahan Aceh Tamiang;6.

NORMAYUNITA : Umur / Tempat tanggal lahir : 33 Tahun/Majandau 10 Juli 1984, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Saka Tamiang RT 002/- Kelurahan/ Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENETAPANNomor 37/Pdt.P/2017/PN KlkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas Il, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :NORMAYUNITA : Umur /Tempat tanggal lahir : 33 Tahun/Majandau 10Juli 1984, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama :Kristen Protestan, Alamat : Saka Tamiang RT 002/Kelurahan/ Desa Saka Tamiang Kecamatan KapuasBarat, selanjutnya

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG cq. DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

., Kepala Bagian Hukum SetdakabAceh Tamiang, alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru danAFWADI, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan Adm. PPNS,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpangpada tanggal 22 Juli 2013 di bawah register Nomor: W.1.014/36/HK.10/VII/2013, PN. Ksp, bertindak untuk dan atas nama,PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMENDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAHPROVINSI ACEH cq.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATENACEH TAMIANG, berkedudukan di komplek perkantoranKabupaten Aceh Tamiang Kavling H.3, menurut surat gugatanHal. 1 dari 5 hal. Put.

mengenai mekanisme pembayaran utangPIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 dalam kesepakatan ini akan dilakukan melalui mekanismepenyusunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten AcehTamiang tahun anggaran 2014;Pasal 5Bahwa tata cara pembayaran utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATUsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kesepakatan ini dilakukan dengancara PIHAK KEDUA mengajukan usulan Anggaran ke Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Aceh Tamiang

BUPATI ACEH TAMIANG., II. PT. TRIPA SEMEN ACEH;

H.Juanda Nomor 69, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang,dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Rahmadani, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;2. Harapan Tua, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukumdan Kerjasama;3. Rahmad Syafrial, S.H., jabatan Advokat/KonsultanHukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5247, tanggal02 Agustus 2017;PT.

Bahwa areal dan lokasi pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Acehdi Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten AcehTamiang, terkait dengan Penataan Ruang Wilayah Strategis Nasional,Wilayah Provinsi Aceh dan Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu:5.1.

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: QanunKabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentangRencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 20122032Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor 498 K/TUN/2017juncto Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten AcehTamiang Tahun 20122025;6.

Bahwa Kecamatan Aceh Tamiang dengan lbukota Kecamatanadalah Pulau Tiga, luas wilayah 194,63 Km?

Bahwa karena diktum kelima SK ESDM tersebut makadidalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013bahwa terhadap Objek Gugatan TUN berada dan terletakdidalam wilayah Hutan Lindung (Pasal 23 ayat (1) hurufb. Qanun Aceh Tamiang tersebut: Kawasan HutanLindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf aseluas 46.620,11 Ha meliputii, Kampung Kaloy,Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 16.162,59 Ha;c.

Pemohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
Termohon:
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

Djuanda Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru, Aceh Tamiang;Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKu11.15.MP.02/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 telah memberikan Kuasakepada AHMAD ILHAMI, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenAceh Tamiang, yang memilih alamat di Kantor Pertanahan KabupatenAceh Tamiang, Jalan Ir. H.

Djuanda Komplek Perkantoran PemerintahKabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru, Aceh Tamiang;Dan juga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKu11.15.MP.02.01/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 telah memberikanKuasa kepada AGUSTYARSYAH, S.SIT., S.H., M.P.,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Aceh, yang beralamat di Jalan T.

Bukti P10: Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Tamiang kepada Kepala Divisi BantuanHukum Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Nomor396/11.15200.3/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihalKeberatan Tidak Ditanggapinya Informasi;: Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Aceh kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 569/811/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 perihal Mohon Datadan Informasi;: Fotokopi sesuai

asli Surat dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Tamiang kepada Kepala Divisi BantuanHukum Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Nomor424/11.15200.3/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 perihalKeberatan Tidak Ditanggapinya Informasi;: Fotokopi sesuai asli Surat dari Panitera Komisi InformasiAceh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten AcehTamiang selaku atasan PPID Kantor Pertanahan KabupatenAceh Tamiang dan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten AcehTamiang Nomor 237.a/KIAPS/X/2019 Tanggal 5 Oktober2018

Tamiang dan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten AcehTamiang Nomor 151/KIAPS/VI/2019 Tanggal 18 Juni 2019perihal Pemeriksaan Setempat;: Fotokopi sesuai asli Surat dari Panitera Komisi InformasiAceh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten AcehTamiang selaku atasan PPID Kantor Pertanahan KabupatenAceh Tamiang dan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten AcehHalaman 14 dari 29 HalamanPutusan Nomor 16/G/KI/2020/PTUN.BNATamiang Nomor 238/KIAPS/X/2019 Tanggal 14 Oktober2019 perihal Panggilan Sidang;11.Bukti P11

BUPATI ACEH TAMIANG, II. PT. TRIPA SEMEN ACEH

Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh olehPT.

Bahwa Kebijakan Bupati Aceh Tamiang menerbitkan Keputusan BupatiAceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 Tentang Izin LingkunganRencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/HariKlinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten AcehTamiang Provinsi Aceh Oleh PT.

Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 226, tertanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 17/2010, tanggal 10 Juni 2010, dengan luas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Taliman yang terletak di Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang

, Provinsi Aceh;

Penggugat:
AKIM ALI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
Intervensi:
TALIMAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENACEH TAMIANG,~ berkedudukan di Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Djuanda/BukitBundar, Desa Bundar Karang Baru, Kecamatan Kota KualaSimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/Sku11.15.MP.02.01/V1/2020 tanggal 18 Juni 2020 memberi kuasa kepadaAGUSTYARSYAH, S.

Pejabat Tata Usaha Negara, in casu Kepala KantorPertanahnan Kabupaten Aceh Tamiang dengan tuntutan pokokmenyatakan batal atau tidak sah objektum litis;2.

Letak Objek Jalan Iskandar MudaKota Kuala Simpang Aceh Tamiang dari BadanHalaman 33 dari 76 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.BNAPengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah KabupatenAceh Tamiang ;5.

* Letak Objek Jalan Iskandar MudaKota Kuala Simpang Aceh Tamiang dari BadanPengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah KabupatenAceh Tamiang;Ts Bukti P 7 : Fotokopisesuai dengan aslinya Surat yang ditujukan Kepada H.Hasan Basri, S.H., M.H selaku pemegang kuasa dariSdr.

Bukti T5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor :23502.1.21.152010 tentang Pemberian Hak Milik atasnama Taliman atas tanah di Kelurahan Kota KualaSimpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, KabupatenAceh Tamiang. Telah dinagazelen, dan bermateraicukup;6.

Pembanding/Tergugat : KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG Diwakili Oleh : KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG
Terbanding/Penggugat : PT HANANAN PRAKARSA

Bupati Aceh Tamiang, Cq.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Cq.KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDANG BINAMARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEHTAMIANG, yang beralamat di Komp. Perkantoran Pemkab.Aceh Tamiang Kav. H3 Karang Baru Kabupaten AcehTamiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon, SH.,M. Ilham, SH., Ika Lius Nardo, SH., masing masing adalahJaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri AcehTamiang yang beralamat di jl. Ir. H.

Juanda Kecamatan KarangBaru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan surat kuasaSubstitusi Nomor: SKS36/N.1.22/ Gp.2/09/2017 tertanggal 11September 2017; Rahmadani SH., MH., Harapan Tua SH.,Rahmad Syafrial SH., Chairul Azmi SH., masing masingKepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Bantuan HukumPada Pemeritahan Kabupaten Aceh Tamiang dan Advokat/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada PemerintahanKabupaten Aceh Tamiang yang beralamat di Jin.

Bahwa akibatkondisi cuaca dan curah hujan di wilayah Tamiang huluKab.

Bupati Aceh Tamiang, Cq.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Cq.

Bandar Khalifan Alur Tani dan Alur Tani IlKecamatan Tamiang Hulu dikerjakan oleh PT.

Tengku Ibrahim
Tergugat:
Predsiden republik indonesia. cq. gubernur aceh. cq. bupati aceh tamiang

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang,yang beralamat kantor di Jalan Ir. H.

Bahwa faktanya tanah pertapakan SD Negeri Nomor 3 Kualasimpangseluas + 1.525 M2 yang terletak di Kampung Bukit Tempurung KecamatanKota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang telah terdaftar dalam datakepemilikan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan telah terdaftardalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Aceh Tamiang;5.

Abdul Latief selakuBupati Aceh Tamiang pada saat itu berdasarkan Berita Acara SerahTerima Nomor: 030/8893;6.

Bahwa kemudian Panitia Penghapusan Barang Milik DaerahKabupaten Aceh Tamiang melakukan peninjauan lapangan terhadapBangunan Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang akandimusnahkan/dihapuskan.

Fotokopi Surat Telaahan Staf, tanggal 4 Maret 2019, dari SekretarisDaerah Kabupaten Aceh Tamiang, kepada Bupati Aceh Tamiang, PerihalPermohonan Persetujuan Pemusnahan/Penghapusan Bangunan SDNegeri 3 Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, surat tersebutdiberi tanda T13;14. Fotokopi Surat Pit.

Tergugat:
1.Edi Limin
2.Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang
3.Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Aceh Tamiang
4.Kepala Unit I Resum Kepolisian Resor Aceh Tamiang
5.Rifki Muslim, S.H.
6.Gilion Manurung, S.H.
Turut Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Aceh

Bandar Khalifah Alur Tani I dan Alur Tani II Kecamatan Tamiang Hulu yang dituangkan dalam kontrak Nomor: 600.620/3062 tanggal 07 November 2016 antara Penggugat dan Tergugat adalah bukan karena wanprestasi Perusahaan Penggugat (Penyedia Jasa), melainkan karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

5.

PT HANANAN PRAKARSA melawan KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDAG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pembanding/Tergugat : KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG Diwakili Oleh : KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG
Terbanding/Penggugat : PT MAYANG DEZ INDONESIA

Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Aceh Tamiang, Cq. KUASA PENGGUNAANGGARAN PADA BIDANG BINA MARGA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG,yang beralamat di Komp. Perkantoran Pemkab. AcehTamiang Kav. H3 Karang Baru Kabupaten AcehTamiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSimon, SH., M. Ilham, SH., Ika Lius Nardo, SH.,masing masing adalah Jaksa Pengacara Negarapada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yangberalamat di jl. Ir. H.

Juanda Kecamatan KarangBaru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan suratkuasa Substitus! Nomor: SKS36/N.1.22/Gp.2/09/2017 tertanggal 11 September 2017;Rahmadani SH., MH., Harapan Tua SH., RahmadSyafrial SH., Chairul Azmi SH., masing masingKepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian BantuanHukum Pada Pemeritahan Kabupaten Aceh Tamiangdan Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukumpada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yangberalamat di Jin.

Bupati Aceh Tamiang,Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Cg.

KUASAPENGGUNA ANGGARAN PADA BIDANG BINA MARGA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG;Pada surat gugatan penggugat tersebut tidak menjelaskan secara spesifikmengenai siapa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada BidangBina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, hal tersebutdikarenakan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran adalah jabatan fungsionalyang setiap saat dapat berganti sehingga gugatan ini secara nyata kaburmengenai pihak Tergugat;Atas dasar itu telah tepat Majelis Hakim yang

Bupati Aceh Tamiang, Cq. Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Cq.

Tengku Ibrahim
Tergugat:
Predsiden republik indonesia. cq. gubernur aceh. cq. bupati aceh tamiang

PT MAYANG DEZ INDONESIA melawan KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDAG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

Tengku Ibrahim
Terbanding/Tergugat : Predsiden republik indonesia. cq. gubernur aceh. cq. bupati aceh tamiang

Juanda, Kantor Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, KomplekPerkantoran Pemerintah Daerah Aceh Tamiang, Karang Baru,Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh,Dalam hal ini memberi kuasa kepada, yaitu DAHLIA AHLIANA, S.H.,M.H., sebagai Plt. Kepala Bagian Hukum Pemerintah DaerahKabupaten Aceh Tamiang, yang beralamat kantor di Jalan Ir.

yang terletak di Kampung Bukit Tempurung Kecamatan KotaKualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang telah terdaftar dalam datakepemilikan aset Pemerintanh Kabupaten Aceh Tamiang dan telah terdaftardalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Aceh Tamiang;5.

Bahwa hasil penelitian dan fakta/kondisi terhadap Barang Milik DaerahPemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang tertuang dalam laporantertanggal 21 Februari 2019 mendapatkan kesimpulan bahwa Bangunan SDNegeri Nomor 3 Kota Kualasimpang adalah benar milik PemerintahKabupaten Aceh Tamiang;6.

Bahwa aset yang telah diserahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timurkepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu berupa tanah danBangunan SD Negeri Nomor 3 Kota Kualasimpang telah terdaftar dalam datakepemilikan aset Pemerintan Kabupaten Aceh Tamiang dan telah terdaftardalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Aceh Tamiang;.

yang terletak di Kampung Bukit TempurungKecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang telahterdaftar dalam data kepemilikan aset Pemerintah Kabupaten AcehTamiang dan telah terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.4.

Penggugat:
SRI AGUS ASTUTI
Tergugat:
SRI WAHYUNI, S.Pd
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang

BUPATI KABUPATEN ACEHTAMIANG

Penggugat:
SIDDIQ FRAMANA USMANY, M.Pd BIN USMAN
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN ACEH TAMIANG