Ditemukan 50 data
Terbanding/Penggugat V : Rumalam Alias Erom Binti Alam
Terbanding/Penggugat III : Siti Anyi Alias Onyih Binti Acep
Terbanding/Penggugat I : Ocim Bin Acep
Terbanding/Penggugat IV : Encum Bin Acep
Terbanding/Penggugat II : Olim Bin Acep
Terbanding/Intervensi I : Rekson Sitorus, SH.
Turut Terbanding/Tergugat V : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Bekasi Cq. Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Pajak Cq. Kepala Kantor Pajak Wilayah VII Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat II : P.T. Bangun Tjipta Pratama
76 — 30
Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian.Tergugat dalam melakukan perjanjian ruilslag telah memenuhi syaratsyarat diatas sebab tidak ada satu syarat pun yang dilanggar olehTergugat I.Halaman 43 dari 71 halaman Putusan perdata Nomor 234/Pdt/2017/PT.BDG.Bahwa sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal9 Juli 1973 Nomor 8IK/Sip/1971 dalam perkara : Tanao alias DuannaNuddin lawan Mustafa yang menyatakan karena setelah diadakanpemeriksaan setempat oleh pengadilan negeri
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
( vide buktiT.LIV.I), sehingga gugatan Penggugat Terbanding telah kelebihan luastanah yaitu 1000 M2, Error In Objecto;Bahwa sudah seharusnyalah menurut kami Judex Facti pada PengadilanTinggi Manado untuk menolak gugatan dari Penggugat Terbandingsekarang Termohon Kasasi atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima karena jelas telah berseberangan dengan: Putusan Mahkamah Agung: tanggal 971973 Nomor 81 K/Sip/1971;Dalam Perkara: Tanao alias Duanna Nuadin lawan Mustafa;dengan Susunan Majelis:
Terbanding/Penggugat : P.T. Trimitra Bangun Properti, dalam hal ini diwakili Wenky Widjaya selaku Direktur Utama P.T. Trimitra Bangun Properti
Terbanding/Turut Tergugat I : Jenong Bin Gayan Utut
Terbanding/Turut Tergugat II : Rohiman Bin Gayan Utut
Terbanding/Turut Tergugat III : Boni Bin Laing Ahli waris alm. Laing Bin Petung,
Terbanding/Turut Tergugat IV : Satra Bin Laing Ahli waris alm. Laing Bin Petung
Terbanding/Turut Tergugat V : Sarma Bin Laing
Terbanding/Turut Tergugat VI : Yandi Bin Laing Ahli waris alm. Laing Bin Petung,
Terbanding/Turut Tergugat VII : Ombak Bin Petung
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Paca Bin Petung
Terbanding/Turut Tergugat IX : Riba Bin Pandi, ahli waris Pandi bin Petung
Terbanding/Turut Tergugat X : Ranyih
Terbanding/Turut Tergugat XI : Ranta Bin Petung
Terbanding/Turut Tergugat XII : Pesak Binti P
102 — 44
Batasbatas dimaksud olehPenggugat masih kabur dan tak dapat dipertanggungjawabkan sebabtidak ada pengakuan eksplisit dari pihak pemilik tanah yangbersempadan langsung bidang tanahnya dengan tanah yang diakuiPenggugat mengenai tanah Penggugat dimaksud.Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 dalam perkara : Tanao alias DuannaNuddin lawan Mustafa yang menyatakan karena setelah diadakanpemeriksaan setempat oleh pengadilan negeri atas perintah
Terbanding/Tergugat I : Gubernur Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara
Terbanding/Tergugat III : Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Terbanding/Tergugat IV : Camat Kecamatan Sepaku
Terbanding/Tergugat V : Kepala Desa Tengin Baru
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Desa Sukomulyo
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Desa Argo Mulyo
140 — 103
Batasbatasdimaksud oleh Penggugat masin kabur dan tak dapatdipertanggungjawabkan sebab tidak menyebutkan subjek hak milik tanahSiapa batas tanahnya (pemilik) dan tidak ada dukungan pengakuaneksplisit dari pihak pemilik tanah yang bersempadan langsung bidangtanahnya dengan tanah yang diakui Penggugat dimaksud;Halaman 36 dari 96 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT SMRTergugat Ill mengemukakan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agungtanggal 9 Juli 1973 Nomor 81K/Sip/1971 dalam perkara: Tanao aliasDuanna
A. Pangeran Hario Adiningrat
Tergugat:
1.Gubernur Kalimantan Timur
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara
3.Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
4.Camat Kecamatan Sepaku
5.Kepala Desa Tengin Baru
6.Kepala Desa Sukomulyo
7.Kepala Desa Argo Mulyo
284 — 894
Batasbatasdimaksud oleh Penggugat masihn kabur dan tak dapatdipertanggungjawabkan sebab TIDAK MENYEBUTKAN SUBJEK HAKMILIK TANAH SIAPA BATAS TANAHNYA (PEMILIK) dan tidak adaHalaman 35 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2020/PN Pnjdukungan pengakuan eksplisit dari pihak pemilik tanah yangbersempadan langsung bidang tanahnya dengan tanah yang diakuiPenggugat dimaksud.Tergugat Ill mengemukakan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agungtanggal 9 Juli 1973 Nomor 81K/Sip/1971 dalam perkara : Tanao
100 — 69
Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel)Bahwa penggugat dalam gugatannya mengakui telah mendapatkanpenyangkalan dalam hal penentuan batasbatas/luasan serta kepastiankepemilikan atas objek gugatan, sehingga menyebabkan gugatan aquomenjadi kabur karena tidak diperoleh kepastian atas objek sengketa. hal inisesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 Nomor81K/Sip /1971 dalam perkara Tanao alias Duanna Nuddin lawan Mustafayang menyatakan karena setelah diadakan pemeriksaan setempat olehpengadilan
99 — 28
Terhadap hal ini maka yurisprudensiMahkamah Agung yaitu dalam putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971tanggal 9 Juli 1973 dalam perkara antara Tanao alias Duanna Nuddin lawanMustafa menyatakan : karena setelah diadakan pemeriksaan setempat olehPengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasalHal. 67 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN AtbHal. 67 dari 69 Hal.
74 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
( vide buktiT.LIV.I), sehingga gugatan Penggugat Terbanding telah kelebihan luastanah yaitu 1000 M2, Error In Objecto;Bahwa sudah seharusnyalah menurut kami Judex Facti pada PengadilanTinggi Manado untuk menolak gugatan dari Penggugat Terbandingsekarang Termohon Kasasi atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima karena jelas telah berseberangan dengan: Putusan Mahkamah Agung: tanggal 971973 Nomor 81 K/Sip/1971;Dalam Perkara: Tanao alias Duanna Nuadin lawan Mustafa;dengan Susunan Majelis:
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
139 — 272
secaraglobal keseluruhan (digabung) yang diuraikan Penggugat dalam positagugatannya tersebut, walaupun Penggugat menunjuk pada tanah yangdikuasai oleh Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI;Halaman 259 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNOleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslahdinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81K/Sip/1971 tanggal 971973 Dalam Perkara : Tanao
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
209 — 58
obyek sengketa secara globalkeseluruhan (digabung) yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatannyaHalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap213.tersebut, walaupun Penggugat menunjuk pada tanah yang dikuasai oleh TergugatIX, Tergugat X dan Tergugat XI;Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslahdinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81K/Sip/1971 tanggal 971973 Dalam Perkara : Tanao