Pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Halaman 4 dari & hal. Put. Nomor 865 PK/Padt/2019kemudian memohon putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memperkenankanPenggugat atau melarang Penggugat memberikan pelayanan dantindakan medis kepada pasien di RSUP Dr.

/Pdt.P/2018/PN Unrkelahiran dengan tahun kelahiran pada ijazah SD sampai denganKuliah ; Bahwa saksi pernah membaca ijazah milik pemohon dan kutipanakta kelahiran pemohon dan di dalamnya ada perbedaan tahun lahiryakni 4 Juli 1993 pada kutipan akta kelahiran dan 4 Juli 1995 padaijazah ; Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonanuntuk mempermudah administrasi pemohon ; Bahwa saksi mengetahui sekolah daripada Pemohon karenasempat satu sekolah dengan pemohon dan pemohon 2 tahun diatassaksi tingkatnya

Apabila antara pihakpinak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya,telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.

UndangMahkamah Agung disingkat Undang Undang MA, yaitu Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 kemudian dengan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu:Huruf b : Apabila setelah perkara diputus ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakdapat ditemukan;Huruf e : Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan diatasmaka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telahterbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana Pencurian sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan ataumelepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka Terdakwaharuslah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana yang jenisnya,tingkatnya

No 286 PK/Pdt/2013Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan: apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;3) Bahwa salah satu Termohon PK Il atas nama Liong Bawole telahmenjadi pihak yang dikalahkan dalam Putusan Nomor: 112/PDT.G/2003/PN.MDO.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krachtvan gevijsde) dan telah dilaksanakan eksekusi sebagaimana ternyatadalam Berita Acara Penetapan Eksekusi Nomor: 112/Pdt.G/2003/PN.Mdotertanggal 09 Desember 2003;4) Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 207/PDT.G/2003/ PN.MDOTanggal 24 Maret 2004 memiliki pihakpihak yang sama, mengenai soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu samalain yang dalam hal ini dengan

HANDEL MAATSCHAPPY LIEBOEN YAT & Co;6) Bahwa telah nyata secara sah dan meyakinkan Para Termohon Kasasi Ilmelanggar Pasal 67 huruf e UU No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentangPerubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungdisebutkan : apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain, sehingga

didasarkan pada buktibukti yangkemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.e Apabila setelah perkara yang diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.e Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut.e Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkansebabsebabnya;e Apabila antara Pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwaterjadi pertentangan atau ketidakselarasan antara Pasal 9 ayat (1)Peraturan Pemerintah (yang merupakan peraturan perundangundangan yang secara hirarki tingkatnya lebih rendah) denganPasal 4 ayat (1) UU PPh yang merupakan peraturan perundangundangan yang secara hirarki tingkatnya lebih tinggi dariPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.

(ii) Bunyi Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf UU PPh:Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uangasing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dandilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar AkuntansiKeuangan yang berlaku di Indonesia.Selain terdapat fakta dimana teks Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (yang merupakan peraturanpelaksana yang tingkatnya lebih rendah) tidak sama bahkanbertentangan dengan teks Penjelasan Pasal 4 ayat (1) hutuf UUPPh (yang

merupakan peraturan induk yang tingkatnya lebihHalaman 36 dari 80 halaman.

Dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwa terjadipertentangan atau ketidakselarasan Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah (yang merupakan peraturan perundangundangan yangsecara hirarki tingkatnya lebih rendah) dengan Pasal 4 ayat (1) UUPPh yang merupakan peraturan perundangundangan yang secarahirarki tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 94Tahun 2010;Bahwa anak kalimat pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 94Tahun 2010 diadopsi dengan bahasa yang hampir sama dariPenjelasan Pasal

Jakarta sebagaimanadiatur berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undangundang Nomor 2 tahun2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yangsecara tegas mengatur yaitu : "Serikat Pekerja/Serikat Buruh danOrganisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum dapatuntuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakilianggotanya; Maka berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak untukmewakili pekerja/ouruh untuk beracara dihadapan Pengadilan adalahPengurus Serikat buruh pada setiap tingkatnya

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalamsetiap tingkatnya;Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benarmenurut hukum (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriPekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PN Pbrtanggal 14 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Provisi:Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo.Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi: apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangsama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi: apabilaantara Pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanPutusan yang bertentangan satu dengan yang lain;5.

hukum, Terpidana atau ahli waris dapat mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.5 Bahwa, ternyata pertimbangan Hakim Kasasi Mahkamah Agung untukmemidanakan Norita Br Manik alias Nai Alek adalah pertimbangan yang tidakmempunyai landasan hukum yang kuat atau pertimbangan di bawah undangundang dan untuk itu haruslah ditolak dan dibatalkan, karena menurut hukum,hirarki perundang undangan, maka satu satunya hukum acara yang berlakuadalah UndangUndang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang tingkatnya

DKI Jakarta sebagaimana diatur berdasarkanketentuan Pasal 87 Undangundang No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaianperselisihan hubungan industrial yang secara tegas mengatur yaitu :Serikat Pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindaksebagai kuasa hokum dapat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrialuntuk mewakili anggotanyamaka berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak untuk mewakilipekerja/buruh untuk beracara dihadapan Pengadilan adalah PengurusSerikat buruh pada setiap tingkatnya

itu Penggugat juga telan MENGAKUI dirinya tidak tercatat sebagaianggota serikat buruh dari DPC FSB KEKES KSBSI DKI Jakarta sehingga atasdasar pengakuan tersebut Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima dalil dariTergugat melalui Jawabannya tertanggal 26 November 2018 pada poin 2Halaman 2 yang pada pokoknya menyebutkan:Berdasarkan pasal 87 Undangundang Nomor 2 tahun 2004, serikat pekerjayang berhak untuk mewakili pekerja untuk beracara dihadapan pengadilanadalah pengurus serikat pekerja pada setiap tingkatnya

Penggugat yang tertuang padapoin 6 Replik, yang menyebutkan DPC FSB KIKES KSBSI DKI Jakarta dapatmembela hak konstitusional penggugat, mengingat adanya ketentuan hukumyang mengatur lebih khusus mengesampingkan ketentuan umum (lex specialisderograt legi generali) yaitu Undangundang Nomor 21 tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya pada pasal 87 yang menyatakanserikat pekena yang berhak untuk mewakili pekerja untuk beracara dihadapanpengadilan adalah pengurus serikat pekerja pada setiap tingkatnya

Terdapatnya putusan yang saling bertentangan/bertolak belakangmengenai suatu soal/perkara yang sama atas dasar pengadilan yangsama tingkatnya yaitu putusan Mahkamah Agung R.l. No. 367K/TUN/2002 tanggal 24 Pebruari 2006 dan putusan Mahkamah AgungR.I. No. 42 K/PHI/2006 tanggal 10 Oktober 2006;1,Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam atau yang dikenaldengan nama Tirta Antokan adalah merupakan badan hukumkeperdataan bukan badan hukum pemerintahan sebab merupakankekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:Salah satu alasan diajukan Peninjauan Kembali apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama,oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusanyang bertentangan satu sama lain;2.

Nebis inIdem dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pencarikeadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.Selanjutnya Pasal 67 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2005 Tentang Mahkamah Agung, menjelaskan tentang alasanalasandapat diajukannya permohonan peninjauan kembali, antara lainadalah : e. bahwa apabila antara pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Halini jelas Tim Kurator selaku Termohon/Terlawan telah melakukantindakan yang bertentangan dengan :Ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur :"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersamasama bagi semua orangyang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan bendabenda itudibagibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutangmasingmasing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasanalasan yang sah untuk didahulukan" ;Pasal 1136 KUH Perdata :"Semua orang berpiutang yang tingkatnya

Gadai dan hipotik lebih tinggi dari pada hak istimewa,kecuali dalam hal dimana oleh undangundang dengan tegasmenentukan kebalikannya.Pasal 1136:"Semua orang berpiutang yang tingkatnya sama dibayar menurut sifathakhak istimewanya "e UndangUndang No. 42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusia, Pasal 27 :Ayat (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadapkreditur lainnya ;Ayat (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasanpiutangnya

APABILA ANTARA PIHAKPIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATUSOAL YANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILANYANG SAMA ATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKANPUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA;Bahwa yang dimaksud dengan alasan Permohonan Peninjauan Kembalisebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 67 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang MahkamahAgung yang telah dirubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor:5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang

Mengenai soal atau dasar yang sama;4.Oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya;5.Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah berkekuatan hukumtetap;Ad.1.

Oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya;Bahwa putusan perkara perdata Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI dan putusanperkara perdata Nomor: 38/PDT.G/2007/PN.TPI yang saling bertentangan dansudah mempunyai kekuatan hukum tetap samasama diputus olehPengadilan yang sama, yakni Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tingkatpertama, Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada tingkat kedua (banding)dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi. Dengandemikian syarat ini telah terpenuhi;Ad.5.

Nomor 433 K/Pdt/2009diputus pada tanggal 31 Desember 2010, sedangkan putusan MahkamahAgung R.I Nomor 2687 K/Pdt/2013 diputus pada tanggal 11 Maret 2014,sehingga jelas bahwa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 433 K/Pdt/2009 telah diputus lebin dahulu sebelum putusan Mahkamah Agung R.Nomor : 2687 K/Pdt/2013, dimana dalam perkara tersebut antara pihakpihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama,oleh Pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan

Bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi Pemohon Kasasi dalamperkara Nomor 433 K/Pdt/2009, tanggal 31 Desember 2010, maka terdapat 2(dua) putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, antarapihakpihnak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangsama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya (vide: Pasal 67 hurufe UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor

Derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya dari pada akta di bawahtangan;b. Kartu. Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspormerupakan salah satu identitas diri.Pasal 70"Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:a. Akta autentik, yaitu Surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorangpejabat umum, yang menurut peraturan perundangundanganberwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakansebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yangtercantum didalamnya;b.

Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Pajak sesualPasal 69 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 TentangPengadilan Pajak dan penjelasannya menganut prinsippembuktian bebas, namun demikian derajat akte otentik lebihtinggi tingkatnya dari pada akta di bawah tangan.Bahwa dengan demikian, bukti yang seharusnya digunakandalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam memutus perkara a quo sesuai Pasal 78 UndangundangNomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah AktaJual Beli Saham Nomor 6 tanggal

menjadi wali atas 3 (tiga) anak yang dilahirkan dari hasil perkawinanTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon dengan Pemohon/PemohonPeninjauan Kembali/Termohon (halaman 5 Putusan No. 381/Pdt.G/2005/PA.Bgr. tanggal 21 Februari 2006) dan pertimbangan Hukum (halaman 32Putusan Pengadilan Agama Bogor No. 381/Pdt.G/2005/PA.Bgr tanggal 21Februari 2006) sehingga jelas secara sah dan meyakinkan bahwa antarapihakpihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangsama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya