Sinulingga, AK. ............ ccc cecee cece ence ceeeees sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. ........ cece cece eeseeeeeeeneeeee sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Ir.

PajakPertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan,Y : adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan,PM : adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2).Dengan demikian penghitungan Pajak Masukan atas penjualan TBS menjadisebagai berikut :Penjualan TBS Rp 45.428 .328,00x Rp 624.302.443,000 = Rp 1.522.613,00Total Penjualan Rp 18.626.548.583,00bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal Juli2013 salah satu Majelis Hakim yaitu Hakim Wishnoe

atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menurut HakimAnggota Wishnoe

Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) terlambat dalam melakukan pemungutan danpenyetoran, namun keterlambatan tersebut tidak mengakibatkan pajakmasukan menjadi tidak dapat dikreditkan, sebagaimana diatur dalam Pasal4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000 tanggal26 Desember 2000 yang menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak yangtelah menyetorkan PPN, melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan MasaPPN pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.Bahwa sedangkan Hakim Anggota Wishnoe

Saleh Thaib, Ak., M.Scmempunyai pertimbangan dan alasan hukum yang berbeda.Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc menyatakan :Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tersebutanggota Majelis berpendapat bahwa PPN atas Pemanfaatan Jasa dari LuarDaerah Pabean yang terutang di Masa Oktober dan November 2008dengan total Rp.5.114.895.135,00 yang dikreditkan pada Masa Maret 2009tersebut pengkreditannya terlambat;Bahwa

Putusan Nomor 1127/B/PK/PJK/201510.sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000pada Pasal 9 ayat (9) menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapatdikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada MasaPajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya palinglambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutansepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukanpemeriksaan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim anggota Wishnoe

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakansetuju dengan pendapat Majelis Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib,Ak., M.Sc yang menyatakan bahwa PPN atas Pemanfaatan Jasa dariLuar Daerah Pabean yang terutang di Masa Oktober dan November2008 dengan total Rp.5.114.895.135,00 yang dikreditkan pada MasaMaret 2009 tersebut pengkreditannya terlambat;b.

.::::0 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M.,............2.::c0ceeeeeeeeees sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hariSelasa tanggal 21 Januari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, PaniteraPengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri olen PemohonBanding.

terdiri dari unit atau kegiatan yang men;barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiamengahsilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajakyang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas peyerahannya tidak terutang Pajak PertNilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

Taksebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tatharus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (integratmempunyai pabrik CPO maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) y:mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimWishnoe

terdiri dari unit atau kegiatan yang men;barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiamengahsilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajakyang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas peyerahannya tidak terutang Pajak PertNilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

Taksebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tatharus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (integratmempunyai pabrik CPO maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) y:mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimWishnoe

menghasilkanbarang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yangmengahsilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yangdibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas peyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanMenimbangNilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 harus berlaku sama terhadap semuaWajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagiusaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai denganprinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut diatas, Hakim Wishnoe

Aman A Sinulingga, Ak..................... sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M., sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua padahari Selasa tanggal 11 Maret 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri olehPemohon Banding.

,M.B.AAman A Sinulingga,m Anggota,Wishnoe Saleh Thaib,m Anggota,peocow 5 &on ch ost monoas ap . caw xapeowoedqnccras=am sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggalTae Pr apesete poOaAaAkrP ONT TD PNY NTome37 D>m Anggota,aA csageownwshodgmnomohmaadaStu ce Mocs se tpoO eM OH ese Ue Hogsmohon Banding.Pe

PajakPertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan,Y : adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan,PM: adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2).Dengan demikian penghitungan Pajak Masukan atas penjualan TBS menjadisebagai berikut :Penjualan TBS Rp 11.396.880,00x 114.247.546,00 = Rp 28.613,00Total Penjualan Rp 45.506.224.217,00bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juli2013, salah satu Majelis Hakim yaitu Hakim Wishnoe

atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menurut HakimAnggota Wishnoe

.:0 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M..,..............2::0ceeeeeeeeees sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hariSelasa tanggal 21 Januari 2014 dengan dihadiri olen para Hakim Anggota, PaniteraPengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri olen PemohonBanding.

PajakPertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan,Y : adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan,PM: adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2).Dengan demikian penghitungan Pajak Masukan atas penjualan TBS menjadisebagai berikut :Penjualan TBS Rp 2.047.236.400,00x 493.780.920,00 = Rp 19.568.888,00Total Penjualan Rp 51.657.829.293,00bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juli2013, salah satu Majelis Hakim yaitu Hakim Wishnoe

atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menurut HakimAnggota Wishnoe

terdiri dari unit atau kegiatan yang men,barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiamengahsilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajakyang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas peyerahannya tidak terutang Pajak PertNilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

Taksebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tatharus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (integratmempunyai pabrik CPO maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) y:mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimWishnoe

.:::266 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M.,......ecseeeeeeeeenee tenets sebagai Panitera Pengganiti,

.:0 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M..,..............2::0ceeeeeeeeees sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hariSelasa tanggal 21 Januari 2014 dengan dihadiri olen para Hakim Anggota, PaniteraPengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri olen PemohonBanding.

Aman A Sinulingga, Ak...................... sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Tr, Hendaryati, We Megs ss cna ss wesmuna ans os aac sanen sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasatanggal 19 November 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, PaniteraPengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh PemohonBanding.

Aman A Sinulingga, Ak...................... sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M.,............ cece eee eee eens sebagai PaniteraPengganti,

sebagaimana diuraikandi atas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas PajakMasukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar tidaksesuai dengan ketentuan;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas,Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukanperkebunan sebesar Rp913.954.842,00 tidak dapat dipertahankandan karenanya mengabulkan banding Pemohon Banding;Bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Kamis tanggal11 Juni 2015, salah satu Hakim Anggota yaitu Hakim Wishnoe

bisnis yang terpadu (integrated) dengan hanyamelakukan penyerahan/penjualan CPO (BKP) maka Pajak Masukansehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan, sehinggapendapat Pemohon Banding tersebut telah mengabaikan prinsipperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (Equal) yangdianut dalam Pasal 16B UU PPN;Bahwa berdasarkan prinsip perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak (Equa/) yang dianut dalam Pasal 16 B UU PPN, HakimHalaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 922/B/PK/PJK/2017Anggota Wishnoe

dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan Tandan Buah Segar (TBS)sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis)yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 922/B/PK/PJK/2017Bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe

telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007 harus berlaku sama terhadapsemua Wajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (integrated)yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi usaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Hakim Wishnoe

Hakim Pengadilan Pajak yaitu Hakim WishnoeSaleh Thaib, Ak., M.Sc, yang menyampaikan pendapat yangberbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Pengadilan PajakNomor PUT65576/PP/M.VIB/16/2015 (yang diajukanPermohonan Peninjauan Kembali ini) pada halaman 32 sampaidengan 34, yang pada intinya menyatakan pendapat sebagaiberikut:Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai dan untuk menjaga prinsip netralitas, makaHakim Anggota Wishnoe

Pemohon Banding telah melakukan pembaya:faktur pajak masukan No: 010.000.0700000017 tanggal 2 Juni 2007 sebesar Rp 1.258.006.514,00bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat faktur pajak masukan nom010.000.0700000017 tanggal 2 Juni 2007 sebesar Rp 1.258.006.514,00 bukanlah merupakan fakticacat dan telah sesuai dengan kontrak yang ada, dengan demikian Majelis berkesimpula1dikreditkan; bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2013, salah satu anggotaHakim yaitu Wishnoe

penyerahan BaranPajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standarnya telah diterbitkarPengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar harus menerbitkan pembatalan .pasal 12 ayat (1) ketentuan yang sama disebutkan bahwa penerbitan Faktur Pajak Standar Pesebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahvFaktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut diterbitkan; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas anggota Majelis Hakim yaitu Wishnoe

010.00007.00000014 sebesar Rp.60.498.900,00 dan Pajak MNomor: 010.00007.00000013 sebesar Rp.258.595.965,00 atau total sebesar Rp 319.094.865,00;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat faktur pajak masukan nom010.000.0700000017 tanggal 2 Juni 2007 sebesar Rp 1.258.006.514,00 bukanlah merupakarpajak cacat dan telah sesuai dengan kontrak yang ada, dengan demikian Majelis berkesimpuladikreditkan;bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2013, salah satu anggotaHakim yaitu Wishnoe

penyerahan BaranPajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standarnya telah diterbitkarPengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar harus menerbitkan pembatalan .pasal 12 ayat (1) ketentuan yang sama disebutkan bahwa penerbitan Faktur Pajak Standar Pesebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahuFaktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut diterbitkan;bahwa berdasarkan hal tersebut diatas anggota Majelis Hakim yaitu Wishnoe