., M.H. dalammakalahnya Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid, Azas PerbuatanMelawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)yang pada pokoknya adalah Pengertian menyalahgunakan wewenang dalamhukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertianyang eksplisitas sifatnya;Halaman 161 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK/2015/PN Pdg;Menimbang bahwa tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalamhukum pidana, maka dipergunakan pendekatan ektensif

,CFrA. ( Ahli PenghitunganKerugian Keuangan Negara / Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat )menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli lahir di Wanasaba Lombok Timur, Umur 31 tahun / tanggal 21September 1987, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Strata 2IImu Administrasi / Kebijakan Publik dari Universitas Gadjan Mada,Kebangsaan Indonesia, Alamat Reremi KPR Manokwari Provinsi PapuaBarat;Halaman 156 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN MnkBahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki

dan rohani, serta bersediamemberikan keterangan tambahan sesuai dengan apa yang Saksi ketahuipada Pemeriksaan;Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli; Lulus Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) No.1 Wanasaba Tahun 2000; Lulus Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsnawiyah Pondok PesantrenTarbiyatul Islam Nahdlatul Wathan Wanasaba Tahun 2003; Lulus Sekolah Menengah Atas(SMA) No. 1 Selong Tahun 2006;Lulus S.1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas MuhammadiyahYogyakarta Tahun 2011;Lulus S.2 Ilmu Administrasi/Kebijakan

Publik Universitas Gadjah MadaTahun 2014;Bahwa Riwayat pelatihan yang pernah Saksi ikuti adalah; No Nama Diklat/Serifikat Tahun Penyelenggara1.

,M.H. dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid,Azas Perobuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif TindakPidana Korupsi di Indonesia) yang pada pokoknya adalahPengertian menyalahgunakan wewenang dalam hukum pidana,khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertianyang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanya eksplisitaspengertian tersebut dalam hukum pidana, maka dipergunakanpendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan olehH.A.

Pejabat perseroan juga bertanggungjawab berdasarkanDoktrin RCO jika ia berada dalam posisi yang berkewajiban untukmencegah tindak pidana, dan berdasarkan doktrin ini tidak perlu lagidibuktikan adanya mens rea dalam tindak pidana yang berlangsung.Dengan demikian, pengenaan pertanggungjawaban pidana pribadi padakaryawan (pejabat perseroan) untuk kesalahan perseroan harus terbataspada situasi :> ada alasan kebijakan publik yang menarik untuk melakukannya(misalnya, dalam hal potensi bahaya publik yang

dengan AUPBmaka sangat dimungkinkan untuk dimintakan pembatalan; BahwaAUPB adalah norma hukum yang dapat diuji dalam peradilan tatausaha negara maka jika asas pelayanan publik terganggu lalu orang ataubadan hukum perdata merasa bahwa orang yang melayani tidakmemberikan pelayanan secara baik maka tentu saja bisa dinilai sebagaiasas pelayanan publik yang kurang baik sehingga setiap pejabat pemerintahberkewajiban untuk memberikan akses yang seluasluasnya kepada publiksebagai bagian dari transparansi kebijakan

publik untuk memberikanpelayanan kepada publik namun jika asas pelayanan publik terganggu dankemudian asas pelayanan yang baik juga terganggu maka itu menjadiproblem dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi jika pencabutan jintidak merugikan kepentingan umum maka dianggap sah tetapi jika salahsatu asas AUPB dilanggar maka bisa saja menjadi batu ujian untukbagaimana menguji aspek prosedur, aspek kewenangan dan aspeksubstansi karena bisa saja salah satu dari ketiga aspek tersebutmengandung cacat

., Mhum. sehubungan denganpenerbitan Sertifikat HGB Nomor 378, Tanggal 8 Maret 2007 atas namaHandoko Soelayman adalah merupakan suatu kebijakan publik perbuatanadministrative (Administrative Penal Law), yang pernah diseminarkan dalamRapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilanempat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2007 yangdilaksanakan di Makassar Tanggal 26 September 2007, merumuskanmengenai penerapan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

menjadi berbeda dalam hal penetapan karena dia memiliki sifat tertentuyang disebut leader ship atau pimpinan dimana dituntut kualitaskulaitas baikseperti keteladanan seorang pemimpin sehinga diperlukan standar yangnetral dan jauh lebih tinggi sehingga dia bisa memberikan teladan bagi orangorang yang dipimpinnya atau masyarakat secara umum dan hal itu tentuberlaku sangat khusus dan banyak juga terkait halhal yang tercakup yangmembedakan seorang pemimpin itu misalnya karena dia melaksanakansuatu kebijakan

publik dan ketika kepecayaan kepada seseorang peminpinatau pejabat publik yang dikeluarkannya itu akan juga merupakan suatuukuran standart etik yang sebenarnya dipahami secara bersama tetapi bagiseorang pejabat publik itu menjadikan sesuatu yang sangat mendasar dandiukur, sangat intens;Bahwa diperkenankan seorang pejabat publik dalam suatu Lembaga negaradan bersifat kolektif kolegial maka harus memperhitungkan juga dicari factorfaktornya lainnya dalam hal itu apakah satu, dia memang mendapat mandateuntuk

Kejaksaan agung melalui surat Nomor: B1950/F.2/Fd.1/06/2015 tanggal 10Juni 2015 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Negara;Bahwa Riwayat Pendidikan ahli :e S1 Akuntansi Ul, lulus tahun 2003;e S2 Magister Perencanaan Kebijakan Publik Ul, lulus tahun 2010;Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli :e Pemeriksa KAP HTM (deloitteJakarta), tahun 2003 s.d 2005;e Auditor Ahli Pertama BPK RI, tahun 2005 s.d 2011;e Pemeriksa Pertama, tahun 2011 s.d 2013;e Pemeriksa Muda, tahun 2013 s.d sekarangBahwa Pelatihan yang pernah

langsung berpeluang mendorongmajunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di matamasyarakat daerah sekaligus menguatkan derajat legitimasinya; (v)pilkada langsung dapat memperluas akses masyarakat lokal untukmempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkutkepentingan mereka; dan (vi) Pilkada secara langsung juga diharapkanbisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggikepada rakyat; (vii) masyarakat berkesempatan untuk terlibatmempengaruhi pembuatan kebijakan

publik yang dilakukan kepala daerahsebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepaladaerah jika menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapatmemaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi rakyat.Halaman 58 dari 206 halaman.

perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :NamaTempat LahirUmur/ tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanAgamaTempat TinggalPekerjaanPendidikan: LILY SUPRIADI SUKARDI KADIR, S.Sos, MM: Bandung: 50 tahun/ 23 Juli 1964: LakiLaki: Indonesia: Islam: Dusun IV, Desa Tunggula, Kecamatan Limboto Barat,KabupatenGorontalo ;: PNS Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango,sekarang sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahandan Kebijakan

Publik pada pemerintah Kabupaten BoneBolango, Mantan Kepala Badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan Daerrah (BKPPD) KabupatenBone Bolango ;: Strata dua (S2) Ilmu Magister Managemen;Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya PANGEMANAN RUMONDOR, SH danNEHEMIA REPPI,SH beralamat di Kelurahan Uluindano, Lingkungan 2 Nomor 12Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 15 Juni 2015 yang telah didaftarkan di kepeniteraan Pengadilan NegeriGorontalo pada tanggal 07 Juli

,CFrA. ( Ahli PenghitunganKerugian Keuangan Negara / Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat )menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli lahir di Wanasaba Lombok Timur, Umur 31 tahun / tanggal 21September 1987, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Strata 2IImu Administrasi / Kebijakan Publik dari Universitas Gadjan Mada,Kebangsaan Indonesia, Alamat Reremi KPR Manokwari Provinsi PapuaBarat; Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupunpekerjaan dengan Terdakwa GRANDY

dengan apa yang Saksi ketahuipada Pemeriksaan; Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli; Lulus Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) No.1 Wanasaba Tahun 2000; Lulus Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsnawiyah Pondok PesantrenTarbiyatul Islam Nahdlatul Wathan Wanasaba Tahun 2003; Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) No. 1 Selong Tahun 2006;Lulus $S.1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas MuhammadiyahYogyakarta Tahun 2011;Halaman 211 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN MnkLulus S.2 Ilmu Administrasi/Kebijakan

Publik Universitas Gadjah MadaTahun 2014;Bahwa Riwayat pelatihan yang pernah Saksi ikuti adalah; No Nama Diklat/Serifikat Tahun Penyelenggara 1.

lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diaturdi dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.

perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:Halaman 112 dari 171 Putusan Nomor: 59/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgUUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diaturdi dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.

lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden;danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diaturdi dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo

Pelaksana kebijakan publik;b. Pelayan publik; danc. Perekat dan pemersatu bangsa.Pasal 12Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawaspenyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasionalmelalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,halaman 193 dari 220 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnkbebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dannepotisme. Pasal 23Pegawai ASN wajib :a.

superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.II/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:oanprwon =UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum;Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diatur di dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.

Peraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diaturdi dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Bahwa terhadap

Narasumber dalam Workshop Transparansi dan Informasi Kebijakan Publik diKabupaten Gunung Kidul (8 Desember 2007).Halaman 309 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.7. Narasumber dalam Seminar Pola Organisasi Kelembagaan Daerah MenurutPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001 tentang Pola Organisasi PerangkatDaerah di Kabupaten Kuloprogo (3 Desember 2007).8.

Narasumber mengenai "Advokasi kebijakan publik" dalam Karya LatihanBantuan Hukum (Kalabahu) LBH Yogyakarta yang diselenggarakan di RuangKonferensi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 5 Juni 2014.61. Narasumber dalam Focus Group Discussion tentang Peraturan MenteriPertanian NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Izin UsahaPerkebunan dan Pelanggaran Hakhak Masyarakat Adat yang diselenggarakanoleh TUK Indonesia, PILNET dan ELSAM di Hotel Oria, Jalan KH.

lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diatur di dalamoa nop =Halaman 115 dari 171 Putusan Nomor: 66/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.

Peraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diatur di dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Bahwa terhadap