Ditemukan 721 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bening bnding bading bedeng buding biding beling beting
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Putus : 06-04-2010 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 43/PDT.G/2009/PN.TPI
Tanggal 6 April 2010 — - MAYA (Penggugat) - KOMALASARI (Tergugat I) - BAMBANG SURYAATMADJA HAFDHI (Tergugat II) - DARIYAM (Tergugat III)
89 — 13
  • Pengikatan Jual Beli yang sejak semula sudahtidak Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi IIIsetujui.Bahwa merupakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi diamana perjanjian lahir tanpaadanya pernyataan kehendak yang bebas karena semuanya ditentukan oleh TergugatRekonpensi dan suami ex officio, perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.Bahwa perjanjian yang sebenarnya hutang piutang tidak diperkenankan untuk diubahmenjadi perjanjian pengikatan jual beli (milik beding
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 523/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT.BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG JAKARTA KEMAYORAN >< HASANAH DKK
453 — 188
  • Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanyajanji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitorwanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop) sebagaimana diaturdalam Pasal 11 (2) e UUHT. Pelaksanaan penjualan obyek haktanggungan atas kekuasaan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusiparat. Tindakan atau pelaksanaan parate eksekusi dilakukan apabiladebitor wanprestasi.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 07-09-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 12
  • Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan olehTERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996juncto janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding vaneigenmachtige verkoop) dan sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No. 40/PMK.07/2006 yang dirubah No.93/PMK.06/2010 dan No. 106/PMK.06/2013 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dimana ditentukan bahwa:a.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 08-07-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 7 April 2021 — Penggugat:
SUGANDHI MAKMUR
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
32 — 3
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang akan melakukanpelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiTergugat II adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untukmenjual objek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop)harus berdasarkan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor :4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14,Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunyaUndangundang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan,Sehingga
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-08-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 511/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 1 Nopember 2017 — H.HABIBAH CS >< PARA AHLI WARIS (Alm) CARLO HEIN TABALUJAN CS
124 — 59
  • Pemberian kuasa yang tak dapat dicabut dan yang tidakbatal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia telahmerupakan suatu bestendig en gebruikelijk beding sehingga tidakbertentangan dengan ps! 1339 dan 1347 dan seterusnya BW;Berdasarkan ketentuan Pasalpasal : 1320, 1321, 1322, 1327, 1828, 1329,1330, 1338, 1266, 1267, 1454, 1868, 1870, 1871 KUHPerdata, Pasal 285Halaman 26 dari 44 Hal. Put. No.511/PDT/2017/PT.DKIHIR/(RIB) dan Putusan Mahkamah Agung R.I. (Yurisprudensi) serta pendapatProf.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Tanah
Register : 07-11-2017 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pdt.G/2014/PN Byl
Tanggal 18 Nopember 2014 — -SUDONO PRAPTO HARSONO -SUMANTO -FRENDYANTO -NUR WAKHIDAH ALFIANI, SH
110 — 19
  • Namun Yurisprudensi mengakui keberadaannya sebagaisuatu syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan atau menurutkebiasaan selamanya diperjanjikan (bestendig gebruikelijk beding) ataudisebut juga perpetual and usual or customary condition; Dalam praktekperadilan di Indonesia surat kuasa mutlak dianggap tidak bertentangandengan pasal 1339 KUHPerdata dan pasal 1347 KUHPerdata;wonnennne Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Mutlak diberi judul KuasaMutlak yang memuat klausul: Pemberi kuasa tidak
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 06-02-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 15 / PDT.G / 2012 / PN.Slmn
Tanggal 12 Juli 2012 — 1. I NYOMAN TRI SANTOSA , SIP 2. NYONYA , INANA MUSAILIMAH VS 1. IKHSAN 2. ENDANG SUMARNININGSIH, SH..,M.Kn 3. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK c/q. BANK BRI Cabang Sleman 4. MENTERI AGRARIA/ Kepala Badan Pertanahan Nasional c/q Kepala Kantor Pertanahan Sleman 4. MENTERI AGRARIA/ Kepala Badan Pertanahan Nasional c/q Kepala Kantor Pertanahan Sleman
72 — 39
  • Hal ini sudah sesuai dengan ketentuanPasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juncto Janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmatiche verkoop) yang adadalam Akta Pemberian Hak Tanggungan jo Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan ; BahwaDalam rangka melaksanakan haknya, Tergugat III telah mengajukanpermohonan kepada Turut Tergugat II untuk melaksanakan lelang objek HakTanggungan.
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 18-04-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0611/Pdt.G/2019/PA.Tmk
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 25
  • Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, karena objek tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor 327/2016 yang dibuat oleh Yani Suryaningsih ,S.H.PPAT di Kota Tasikmalaya, dan telah diterbitkan Sertipikat HakTanggungan(SHT) Nomor 00079/2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaTasikmalaya pada tanggal 05 Januari 2017 dan di dalam APHT tersebutterdapat janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN
Putus : 19-04-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 19 April 2016 —
70 — 54
  • Pasal 6 UUHT tidaklahberbeda dengan prosedur pelaksanaan eksekusi menurut ketentuanHalaman 13 dari 44 Putusan Nomor 5 /Pdt.SusBPSK/2016/PN TjbPasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya mengatur janji untukmenjual benda jaminan atas kekuasaan (beding van eigen machtige verkoop) dan janji penjualan lelang harus dilakukan menurut carasebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata, sehingga ketentuanPasal 6 UUHT menegaskan pelaksanaan executie melalui pelelanganumum.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 11-04-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 138/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 3 Desember 2018 — Penggugat:
ZEN HENRI ANGGORO
Tergugat:
1.BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG RIZKI
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
54 — 98
  • Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemeganghak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual ataskekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitorwanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop) sebagaimana diaturdalam Pasal 11 (2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 29-03-2012 — Upload : 18-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 PK/Pdt/2011
Tanggal 29 Maret 2012 — LIEM BOEN THONG alias BERNARDUS DONG DARMAJUWANA, SH vs. LIEM BOEN SIANG, dkk
71 — 1408 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemberian kuasa yang tak dapat dicabut dan yang tidakbatal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia telahmerupakan suatu bestendig en gebruikelijk beding sehingga tidakbertentangan dengan ps 1339 dan 1347 dan seterusnya BW.ketentuan Pasalpasal: 1320, 1321, 1322, 1327, 1328, 1329, 1330,1338, 1266, 1267, 1454, 1868, 1870, 1871 KUHPerdata, Pasal 285 HIR(RIB)Prof.a.dan Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PN BALIGE Perdata Wanprestasi
Putus : 21-01-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN BALIGE Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 21 Januari 2020 — LASTIUR MANURUNG LAWAN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Balige, dk
144 — 97
  • Dan yang Tergugat akan dan/atau telahmelakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggunganmelalui Tergugat Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karenauntuk menjual objek Hak Tanggungan (Beding VanEigenmatigeverkoop)harus berdasarkan Pasal 26 Undangundang HakTanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yangada mulai berlakunya Undangundang ini, berlaku terhadap Eksekusi HakTanggungan, Sehingga selama belum
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata
Register : 20-06-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 35/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb
Tanggal 27 Nopember 2017 — - TERGUGAT : SUHARLIN - PENGGUGAT : 1. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI – PNM ULAMM, AEK KANOPAN,
111 — 22
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Terlawan yang telah melakukanpelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiTerlawan Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untukmenjual objek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop) harusberdasarkan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturanmengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undangundang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehinggaselama
Pengadilan PN Banjar Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN Banjar Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjr
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
1.Mulyadi Suryana
2.Elin Herlina
Tergugat:
1.BRI Kota Banjar
2.KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Tasikmalaya
3.BPN (Badan Pertanahan Negara) Kota Banjar
4.Khoirul Anwar, SH.,M.Kn.
92 — 33
  • Halini Sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juncto janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri (beding vaneigenmatiche verkoop) yang ada dalam AktaPemberian Hak Tanggungan;Dalam proses pelaksanaan eksekusi lelang terhadapagunan kredit Para Penggugat, seluruh syarat danketentuan sebagaimana Peraturan Menteri KeuanganNo. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang (PMK No. 27/2016) telah dipenuhi olehTergugat I.Terhadap agunan kredit Para Penggugat telahdilakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 06-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2445 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG KUDUS, DK VS TITIES SRIYANI,, DK
151 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • juncto Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu;Prosedur eksekusi parate yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) aUUHT juncto Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggunganapabila debitor wanprestasi (beding
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 24-05-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 27/Pdt.Plw/2016/PN.Bjb.
Tanggal 16 Januari 2017 — Lilies Farahmalina melawan Aryani dkk
70 — 53
  • Pasal 6 UUHT tersebutmensyaratkan adanya janji bahwa pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek haktanggungan apabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop)sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT. Begitu debitorwanprestasi, maka kreditor pemegang hak tanggungan diberi hak olehUUHT untuk langsung mohon lelang kepada kantor lelang negara(sekarang permohonan diajukan kepada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL).
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 01-12-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 132/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp
Tanggal 1 Desember 2016 — Nama : Muhammad Ali Syukur NIK : 74097287 Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 15 November 1974 Jenis Kelamin : Laki-Laki Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jl. Taduan Gg Buntu No.01 Karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, dalam hal ini selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU 319/DIR/LTG/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (“Bank BTPN”) yang dalam perkara Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara No.238/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tertanggal 12 Agustus 2016 selaku Pelaku Usaha, dalam hal ini diwakili oleh: Sentot Ahmadi,S.H dkk., semuanya adalah karyawan pada PT Bank BTPN, Tbk beralamat di Jalan Irian N.87, Pekan Tanjung Morawa, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, Sesuai dengan Surat Kuasa No.319/DIR/LTG/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Registrasi : 319/Hkm.01.10/IV/2016, tertanggal 02 September 2016, sebagai Pelaku Usaha dan untuk selanjutnya disebut ------------ PEMOHON KEBERATAN; Melawan SITIK MARIANI (AHLI WARIS/ISTRI ALMARHUM SARLI), Wiraswasta, Perempuan, beralamat di Dusun X, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dahulu dalam perkara Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara No. 238/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 12 Agustus 2016 selaku Pengadu/Konsumen. Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut disebut sebagai Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) ;
203 — 52
  • Pasal 6 UUHT tidaklahberbeda dengan prosedur pelaksanaan eksekusi menurut ketentuanPasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya mengatur janjiuntuk menjualbenda jaminanatas kekuasaan (beding van eigenmachtige verkoop) dan janji penjualan lelang harus dilakukan menurutcara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata, sehinggaketentuan Pasal 6 UUHT menegaskan pelaksanaan executie melaluipelelangan umum.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Putus : 17-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 74/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 17 Juli 2017 — BENNY,Jl. Kompleks Pondok Mentari Indah Permai blok B-3 No. 17 RT. 94 Kel/Desa Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prop. Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATNO SAMIADOEN, jabatan sebagai Direktur YLPKK, IBNU SUPRAPTO. SH jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum YLPKK, TOLINNA, jabatan sebagai Sekretaris YLPKK Balikpapan dan DAUD RICARD MANUEL, jabatan sebagai Divisi Pengaduan YLPKK Ballikpapan yang merupakan pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen Kalimantan (YLPKK) berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Rt 06 Ruko No.5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; melawan -1. PT. BANK MEGA Tbk,berkedudukan di Jakarta melalui kantor cabang di Balikpapan yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 33-34 Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHON ERIC PONTOH, SH, TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH, TUNGGUL TAMBUNAN, SH, SUCIATI EKA PERTIWI, SH, STEVEN ALBERT, SH, FERRY EDWARD M. GULTOM, SH, ERZA BESARI PUTRA, SH, IWAN KURNIAWAN, SH, HERMAWAN, SH ZULFARIDAH,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; Dkk
49 — 17
  • Pasal 6 UUHTtersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang hak tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual atas kKekuasaan sendiri obyek haktanggungan apabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachtigverkoop) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT. Begitu debitorwanprestasi, maka kreditor pemegang hak tanggungan diberi hak olehUUHT untuk langsung mohon lelang kepada kantor lelang negara(sekarang permohonan diajukan kepada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 16-02-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 92/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Desember 2012 — SUTRISNO, MELAWAN 1. UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER BCA Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA TBK 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG 3. SANTOSO GOENTORO 4. WAHONO
113 — 91
  • Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanyajanji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitorwanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop) sebagaimana diatur dalamPasal 11 (2) e UUHT. Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 442/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — HENDRA SARAGIH VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA, DKK
72 — 21
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang telah melakukanpelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiTergugat Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untukmenjual objek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop) harusberdasarkan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturanmengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undangundang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehinggaselama