PUT.51733/PP/M.XIB/16/2014

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51733/PP/M.XIB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Koreksipositif terhadap Dasar Pengenaan Pajak;: bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak bandingPemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas DPP PPN Barangdan Jasa;: bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 0,00Jumlah yang masih harus/lebih dibayar Rp 119.955.392,00Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013, berdasarkanmusyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim sebagaiberikut:Caecilia Sri Widiarti Made SudanaArif Subektiyang dibantu oleh Esti Cahya Intenisebagai Hakim Ketua,sebagai Hakim Anggota,sebagai Hakim Anggota,sebagai Panitera Pengganii.Putusan Nomor Put51733/PP/M.XIB/16/2014 diucapkan oleh Hakim Ketua dalamsidang

AIR MURING, tempat kedudukan Jalan Desa Air MuringRT.011 RW.005, Air Muring, Putri Hijau, Bengkulu Utara;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 55972/PP/M.XIB/25/2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap,

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.55972/PP/M.XIB/25/2014 tanggal 8 Oktober 2014tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang

Dengandemikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.55972/PP/M.XIB/25/2014 tanggal 26 Februari 2014 tersebutharus dibatalkan;Il.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55972/PP/M.XIB/25/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP779/WPJ.28/2012tanggal 14 Agustus 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat(2) Final Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00007/240/09/328/11 tanggal 1Juni 2011, atas nama : PT.

STEELINDO WAHANA PERKASA, beralamat di KompleksRuko Puri Mutiara Blok C Nomor 3, 5, 6, & 7, Sunter Griya, SunterAgung, Jakarta Utara 14350,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.54219/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 18 Juni 2014

Desember 2011 dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah SetelahKeterangan Keberatan(Rupiah)Jumlah seluruh penyerahan 86.732.606.935PK yang harus dipungut/dibayarkan sendiri (a) 234.307.196Kredit pajak yang dapat diperhitungkan (b) (1.502.248.541)PM yang harus dibayar karena penghitungan kembali(c) 1.736.555.737Jumlah perhitungan PPN KB (LB) (d=abc) 0Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (e) 0PPN Kurang (Lebih) Dibayar (f=de) 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54219/PP/M.XIB

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 50.366.392,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak, Put.54219/PP/M.XIB/16/2014,Tanggal 18 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada Tanggal 6 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU2796/PJ./2014, Tanggal 17 Oktober 2014, diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

Bahwa dengan demikian, alasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.54219/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 18 Juni 2014,serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana

dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54219/PP/M.XIB

Lambang Setyo Putro selakuDirektur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60468/PP/M.XIB/16/2015, Tanggal 25 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahuluHalaman

sendiri 11.910.656.395Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 1177/B/PK/PJK/2016Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 7.730.654.540Penyerahan yg PPNnya dibebaskan 0Total penyerahan ~ 19.641.310.935PPN Keluaran ~ 4.191.065.640PPN Masukan 1.201.016.839PPN Kurang/(Lebih) Bayar (9.951.199)Dibayar dengan NPWP sendiri en)PPN YMH dibayar/(Lebih) dibayar (9.951.199)Kenaikan Pasal 13(3) KUP nn.)Jumlah YMH dibayar/(Lebih) dibayar (9.951.199)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60468/PP/M.XIB

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 69.252.921,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60468/PP/M.XIB/16/2015, Tanggal 25 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 15 April 2015, kKemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU2388/PJ./2015, Tanggal O02 Juli 2015, diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis

pemungut sebesar Rp1.884.750.000,00, Mejelis memutuskanuntuk menolak banding Pemohon Banding dan koreksi Terbandingatas penyerahan kepada bukan pemungut terkait penyerahan ke PTMusim Mas tetap dipertahankan;b) ekualisasi omset pada sengketa PPh Badan Rp30.338.014.799.00Bahwa sengketa ini terkait dengan koreksi peredaran usaha padasengketa PPh Badan Tahun Pajak 2008 sehingga merujuk padapembahasan sengketa peredaran usaha PPh Badan yang telahdiputuskan oleh Majelis dalam Putusan Nomor Put,60465/PP/M.XiB

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.60468/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 25 Maret2015 serta berdasarkan faktafakta yang nyatanyata terungkap padapersidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim PengadilanPajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas

E.4.3 Nomor 2, Kuningan Timur,Jakarta 12950), dalam hal ini diwakili oleh Mohamed Adlan binAhmad Tajudin, selaku Direktur PT Axis Telekom Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69569/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 30 Maret

NPWP sendiri R Jumlah Rp 84.545.114.376Pajak Pertambahan Nilai Kurang/(Lebih) Bayar Rp (4.438.615.798)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 72.987.161.223PPN Kurang (Lebih) Dibayar Rp 68.548.545.425Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 68.548.545.425PPN yang masih harus dibayar Rp 137.097.090.850Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put69569/PP/M.XIB

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.69569/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

maupun station wagonsebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UndangUndang PPN,sehingga PPN Masukannya dapat dikreditkan;bahwa atas hal tersebut di atas, Pajak Masukan sejumlahRp107.281.299,00 merupakan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan, sehingga koreksi Terbanding dibatalkan;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69569/PP/M.XIB

Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69569/PP/M.XIB/16/2016tanggal 30 Maret 2016 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.69569/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP863/WPJ.07/2014 tanggal25 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang

STEELINDO WAHANA PERKASA, beralamat di KompleksRuko Puri Mutiara Blok C Nomor 3, 5, 6, & 7, Sunter Griya,Sunter Agung, Jakarta Utara 14350;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54234/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 18 Juli 2014 yang

Putusan Nomor 1157/B/PK/PJK/2016Put.54234/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 18 Juli 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2095/WPJ.07/2012 tanggal 24Oktober 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00119/407/11/057/12 tanggal 19 Juni 2012, yang terdaftar dalamberkas

PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp (744.287.704,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54234/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 18 Juli 2014, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 06 Agustus 2014, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2785/PJ./2014, tanggal 17 Oktober 2014,diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di

Dengandemikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54234/PP/M.XIB/16/2014tanggal 26 Pebruari 2014 tersebut harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.54234/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPHalaman 30 dari 33 halaman.

PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA, beralamat di KawasanIndustri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih, Bekasi;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51072/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 05 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum

berikut: ; Jumlah (Rp)Uraian MenurutWPDasar Pengenaan Pajak 9.106.847.031Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 910.684.703 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.009.542.537Jumlah Kurang/(Lebih) Bayar Pajak (2.098.857.834)Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (2.098.857.834)Jumlah yang telah dikembalikan sesuai SKPLB (1.625.374.458)Jumlah yang Masih Harus Diterima (473.483.376) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51072/PP/M.XIB

9.106.847.031dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak Rp 215.218.908dipungut Jumlah Rp 95.223.116.563Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 910.684.703Pajak Masukan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp (1.739.774.265) Kompensasi dari bulan lalu Rp (1.269.768.272) Jumlah Pajak Masukan yang dapat Rp (3.009.542.537)diperhitungkanPPN kurang/lebih bayar Rp (2.098.857.834) Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~~ tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51072/PP/M.XIB

/B/PK/PJK/2015ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Tentang sengketa atas Koreksi Pajak Masukan SSP PPN Jasa Luar Negerisebesar Rp473.483.376,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan PajakTentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51072/PP/M.XIB

Dengan demikian, pembayaran atas PPN untuk biaya yangtidak ada eksistensinya menjadi tidak dapat dikreditkan karenatidak terkait dengan kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) adalah tidak tepat karena tidak sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.51072/PP/M.XIB

STEELINDO WAHANA PERKASA, tempat kedudukan diKompleks Ruko Puri Mutiara Blok C Nomor 3, 5, 6, & 7, SunterGriya, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.59624/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 18 Februari

tanggal 26Januari 2012 dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Keterangan Jumlah aiaJumlah seluruh penyerahan 69.804.303.876PK yang harus dipungut/dibayarkan sendiri (a) 345.097.0066Kredit pajak yang dapat diperhitungkan (b) 378.540.473PM yang harus dibayar karena penghitungan kembali (c) 0Jumlah perhitungan PPN KB (LB) (d=abc) (33.443.407)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (e) 0PPN Kurang (Lebih) Dibayar (f=de) (33.443.407) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59624/PP/M.XIB

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59624/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 18 Februari 2015, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 09 Maret 2015, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU1846/PJ./2015, tanggal 27 Mei 2015, diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 01 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanPeninjauan Kembali Nomor PKAI.1910

Dengan demikian, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.59624/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 18 Februari2015 tersebut harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.59624/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP619/WPUJ.07/2013, tanggal 5 April 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan

PUT.50315/PP/M.XIB/99/2014

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50315/PP/M.XIB/99/2014Jenis Pajak : GugatanTahun Pajak : 2008Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Nomor S23/WPUJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013;Menurut Tergugat : bahwa Tergugat dalam Surat Penjelasan Tertulis Nomor S4275/PJ.07/2013 tanggal25 Juni 2013 yang merupakan pendapat Tergugat atas sengketa pada gugatan yangdiajukan oleh Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S33/WPJ.20/KP.0706/2013tanggal

Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama : XXX;Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2013berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan MajelisHakim sebagai berikut:Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim Ketua, Made Sudana sebagai Hakim Anggota,Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.Putusan Nomor Put.50315/PP/M.XIB

PUT.50314/PP/M.XIB/99/2014

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50314/PP/M.XIB/99/2014Jenis Pajak : GugatanTahun Pajak : 2008Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Nomor S24/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013;Menurut Tergugat : bahwa Tergugat dalam Surat Penjelasan Tertulis Nomor S4275/PJ.07/2013 tanggal25 Juni 2013 yang merupakan pendapat Tergugat atas sengketa pada gugatan yangdiajukan oleh Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S33/WPJ.20/KP.0706/2013tanggal

Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama : XXX;Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2013berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan MajelisHakim sebagai berikut:Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim Ketua, Made Sudana sebagai Hakim Anggota,Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganiti.Putusan Nomor : Put.50314/PP/M.XIB

PUT.50308/PP/M.XIB/99/2014

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50308/PP/M.XIB/99/2014Jenis Pajak : GugatanTahun Pajak : 2008Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor : S27/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14Februari 2013;Menurut Terbanding : bahwa Tergugat dalam Surat Penjelasan Tertulis Nomor : S4275/PJ.07/2013tanggal 25 Juni 2013 yang merupakan pendapat Tergugat atas sengketa padagugatan yang diajukan oleh Penggugat atas Surat Tergugat Nomor:S33/WPJ.20

Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama : XXX;Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2013berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan MajelisHakim sebagai berikut:Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim Ketua, Made Sudana sebagai Hakim Anggota,Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.Putusan Nomor : Put.50308/PP/M.XIB

tanggal 4 Juli2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, tempat kedudukan di Teluk Waru, RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51742/PP/M.XIB

dalam Pasal 6 ayatarus uang (3) huruf a PER159/PJ/200616.333.500 Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapatPemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak September 2008 yangseharusnya adalah sebagai berikut: UraianMenurut Pemohon Banding Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan8.420.252.241 Dikompensasikan ke masa berikutnya8.420.252.2441 PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Adm Pasal 13 (3) UU KUP 0Jumlah YMH dibayar 0Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51742/PP/M.XIB

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51742/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2014 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU1745/PJ./2014 tanggal 4 Juli 2014 diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 16 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanPeninjauan Kembali Nomor PKA2302/5.2/PAN/

PUT.50305/PP/M.XIB/99/2014

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50305/PP/M.XIB/99/2014Jenis Pajak :Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatGugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor : S33/WPuJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari2013;Februari 2013;: bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14: bahwa Penggugat dalam Kronologi Gugatan Sengketa Pajak menurut Penggugatyang diserahkan dalam persidangan, mengemukakan

Pembatalan Surat Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal, atas nama XXX.Demikian diputus di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013,berdasarkan musyawarah Majelis Xl Pengadilan Pajak, dengan susunan MajelisHakim sebagai berikut :Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim Ketua, Made Sudana sebagai Hakim Anggota,Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganiti.Putusan Nomor Put.50305/PP/M.XIB

PHILINDO SPORTING, tempat kedudukan di Hailai Building, JalanLodan Timur Ancol, Jakarta Utara 14430, dalam hal ini diwakili oleh Drs.Agus Rahman, selaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51732/PP/M.XIB/13/2014,

Maret 2009 adalah nihil dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp0,00PPh Pasal 26 terutang Rp0,00Kredit Pajak Rp0,00Pajak Kurang Dibayar Rp0,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp0,00Jumlah Yang Masih Harus Dibayar nihilMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51732/PP/M.XIB/13/2014, tanggal 02 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur

Maret 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,002 PPh Pasal 26 terutang Rp 0,003 Kredit Pajak Rp 0,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51732/PP/M.XIB/13/2014, tanggal 02 April 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2014, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan

E.4.3 Nomor 2, Kuningan Timur, Jakarta 12950), diwakili olehMohamed Adlan bin Ahmad Tajudin selaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorHalaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 2000/B/PK/PJK/2017Put.69572/PP/M.XIB/16/2016

telah disetor/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkan 143.822.372.175Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan 143.822.372.175PPN yang Kurang/Lebih Dibayar (126.232.546.510)PPN Lebih bayar yang dikompensasi ke bulan berikutnya 126.689.845.419PPN yang Kurang Dibayar 457.298.909Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP O Kenaikan Pasal 13 ayat (8) UU KUP 457.298.909Jumlah PPN yang masih harus/lebih dibayar 914.597.818 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put69572/PP/M.XIB

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.69572/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

2000/B/PK/PJK/2017sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UndangUndang PPN,sehingga PPN Masukannya dapat dikreditkan;Bahwa atas hal tersebut di atas, Pajak Masukan sejumlahRp145.584.612,00 merupakan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan, sehingga koreksi Terbanding dibatalkan;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69572/PP/M.XIB

Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69572/PP/M.XIB/16/2016tanggal 30 Maret 2016 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.69572/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP870/WPUJ.07/2014 tanggal 25April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang

E.4.38 Nomor 2, Kuningan Timur,Jakarta 12950), dalam hal ini diwakili oleh Mohamed Adlan binAhmad Tajudin, selaku Direktur PT Axis Telekom Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69568/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 30 Maret

Jumlah Rp 69. 166.098.577Pajak Pertambahan Nilai Kurang/(Lebih) Bayar Rp 14.688.223.902Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 57.158.156.999PPN Kurang (Lebih) Dibayar Rp 71.846.380.901Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 7.050.347.472 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 57.158.156.999PPN yang masih harus dibayar Rp 136.054.885.372Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put69568/PP/M.XIB

Putusan Nomor 1996/B/PK/PJK/2017Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:+ Koreksi positif Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesarRp96.687.235,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak.Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.69568/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016tersebut

maupun station wagonsebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UndangUndang PPN,sehingga PPN Masukannya dapat dikreditkan;bahwa atas hal tersebut di atas, Pajak Masukan sejumlahRp96.687.235,00 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan,sehingga koreksi Terbanding dibatalkan;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69568/PP/M.XIB

Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69568/PP/M.XIB/16/2016tanggal 30 Maret 2016 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.69568/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang menyatakan:Menyatakan menambah banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP866/WPJ.07/2014 tanggal 25 April2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak

Dahlan Nomor 200, Bandar Lampung;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut68251/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang telah berkekuatanHalaman 1 dari 72 halaman.

Putusan Nomor 1854/B/PK/PJK/201 7Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put68251/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP466/WPJ.28/2014 tanggal 16April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2010 Nomor 00003

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68251/PP/M.XIB/16/2016tanggal 3 Februari 2016 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon PeninjauanKembali, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68251/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 3 Februari 2016, atas namaPT Lampung Interpertiwi (Termohon Peninjauan Kembali), telahdiberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajakkepada Pemohon Peninjauan Kembali melalui surat SekretariatPengadilan Pajak nomor P.151/PAN.Wk/2016 tanggal 16 Februari2016 dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan dokumen tandaHalaman 14 dari 72 halaman.

Putusan Nomor 1854/B/PK/PJK/201 7yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyatanyataterungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku,khususnya Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) UU PPN juncto PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 sehingga melanggarketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.68251/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 3 Februari 2016 tersebut harusdibatalkan.V.

Put.51453/PP/M.XIB/16/2014

dikompensasikan ke = 2.156.333.289masa pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIBPengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim KetuaI Made Sudana sebagai Hakim AnggotaArif Subekti sebagai Hakim Anggotayang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.Putusan Nomor Put.51453/PP/M.XIB

Thamrin, Kavling 22, Nomor 51,Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350;Termohon Peninjauan Kembali Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58509/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 39.000.000 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58509/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP291/WPJ.19/2012 tanggal 26Maret 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakDesember

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 191.092.494,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58509/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 15 Desember 2014, diberitahukan kepada Terbanding padatanggal 08 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1141/PJ./2015, tanggal 16 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2016yang Tidak Dapat Dipertahankan seluruhnya Oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58509/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.Put.58509/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014 harusdibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.Put.58509/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014 yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP291/WPJ.19/2012 tanggal26 Maret 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai

Putusan Nomor 1993/B/PK/PJK/2017Put69564/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 30 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor057/XLA/Fin/Tax/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP869/WPJ.07/2014 tanggal 25 April 2014

dapat diperhitungkanJumlah PPN yang dapat diperhitungkanPPN yang Kurang/Lebih DibayarPPN Lebih bayar yang dikompensasi ke bulan berikutnyaPPN yang Kurang DibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (8) UndangUndang KUPJumlah PPN yang masih harus/lebih dibayar 114.720.526.998 11.472.052.727 21.818.578.093 21.818.578.093 (10.346.525.366)10.770.584.757 424.059.3910424.059.3911 848.118.782 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put69564/PP/M.XIB

NPWP sendiri Rp =Jumlah 21.818.578.093Pajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) Bayar Rp 49.489.487.345Kelebihan Pajak yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 10.770.584.757PPN Kurang (Lebih) dibayar Rp 60.260.072.102Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 23.754.953.925 Bunga Pasal 13 (3) KUP Rp 10.770.584.757PPN Yang Masih Harus Dibayar Rp 94.785.610.784Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put69564/PP/M.XIB

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.69564/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69564/PP/M.XIB/16/2016tanggal 30 Maret 2016 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.69564/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP869/WPJ.07/2014 tanggal25 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang