Suami Pemohon meninggal di rumah Sakit Otorita Batamkarena sakit pada tahun 2014.Setahu Sdr. Ada berapa anak pemohon dengan almarhum suaminya ?Pemohon dengan Almarhum suaminya mempunyai 2 (dua) oranganak: pertama MICHAEL HASUDUNGAN HUTAGALUNG, jeniskelamin lakilaki, dan kedua FEBRIYANTI RUSPINAHUTAGALUNG, jenis kelamin perempuan ;Apakah Pemohon pernah menikah lagi setelah suaminya meninggal?

B.6/7/24/1966tanggal 5 Djuli 1966 tentang perubahan Authority Pluit menjadi OtoritaPembangunan Pluit (TK/PRK 3) ;2d1011121314Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta No.Dc.10/1/1/1971 tanggal 1 Pebruari 1971 tentang Penyempurnaan Struktur OrganisasiDan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Pluit Daerah Chusus Ibukota Djakarta (TK/Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 369 tahun 1979tanggal 1 Juni 1979, tentang Perubahan Otorita Pluit menjadi Proyek PengembanganLingkungan

didasarkan atassuatu rencana tataguna tanah dalam rangka pengembanganPulau Batam menjadi Daerah Industri ;(2) Halhal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah didalam wilayah Daerah Industri Pulau Batam dalam rangkaketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjutoleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku di bidang agraria, denganketentuan sebagai berikut Seluruh areal tanah yang terletak diPulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepadaKetua Otorita

Lingkungan Kerja Daerah Industri PulauBatam dan Penetapannya sebagai Wilayahn Usaha Kawasan Berikat(BONDED ZONE), Menetapkan dalam Diktum Pertama Wilayah LingkunganKerja Daerah Industri Pulau) Batam sebagaimana dimaksud dalamKeputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, ditambah dengan PulauRempang dan Pulau Galang dan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Pasal 4 ayat (1) Hak Pengelolaan atas tanah yangmenjadi kewenangan Otorita

dalam Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batamyang telah diberikan Hak Pengelolaan kepada Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Pemerintah melaluiKeputusan Kementerian Kehutanan telah menetapkan beberapa lokasi sebagaiKasawan Hutan, termasuk wilayah Pulau Galang ;Ketentuanketentuan yang mengatur penetapan Kawasan Hutan dalamWilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam atau BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamkepada Otorita

Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan dan PenggunaanTanah di Daerah Industri Pulau Batam, telah memutuskan antara lain :Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batamtermasuk areal tanah digugusan Pulaupulau Janda Berhias, Tanjung Sauh &Ngenang dan Pulau Kasem, kepada Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, serta mengatur syaratsyarat dan ketentuanketentuannyalebih lanjut ;3.

perundangundangan ;(2) Hakhak yang ada di atas Hak Pengelolaan atas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai masaberlakunya berakhir ;(3) Untuk perpanjangan/ pembaharuan hak setelanh haksebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, akan diberikansesuai dengan Peraturan Perundangundangan ;Ketentuanketentuan yang mengatur penetapan Kawasan Hutan dalamWilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam atau BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamkepada Otorita

Otorita Desa Sawit Hulu Kec. SawitSeberang Kab. Langkat7. Agama : Islam8. Pekerjaan : PetaniPara Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018sampai dengan tanggal 29 April 2018;3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mel2018 ;4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengantanggal 25 Mei 2018;5.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Cq Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Cq Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

ARKADI, S.Sos sekitar bulan Januari 2004,bertempat di Jalan Otorita Jatiluhur, Kelurahan Pejuan, Kecamatan MedanSatria Bekasi atau setidaktidaknya pada waktu sekitar dalam bulan Januari2004, setidaktidaknya pada tempattempat yang masih dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Bekasi, membuat surat palsu atau memalsukan surat yangdapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai

bangunan dan 65 % dalam bentuk uang;Bahwa dalam hal ini Penggugat telah melaksanakan dan menjalankan isiperjanjian tersebut dengan cara melakukan pengurusan untukmendapatkan kepastian hukum lokasi tanah Tergugat, dan melakukanlobilobi (pertemuan dan perundingan) dengan masyarakat setempatyang telah berusaha di dalam lokasi tanah yaitu membuka warungwarung kecil di dalam areal lokasi wisata Pantai MelurBatam danmelakukan juga pertemuan dan perundingan dengan pihak pemerintahKota Batam serta pihak Otorita

Kerugian Dalam Bentuk Materi :e Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat Penggugat mempunyai tanggungjawab/ kewajiban untuk melakukan pengurusan dalam hal dapat atau tidaknyadilakukan peralinan hak atas 10 (Sepuluh) bidang tanah milik Tergugat kepadaPenggugat, dan bertanggungjawab pula untuk mendapatkan izinpembangunan untuk dijadikan kawasan wisata dari instansi pemerintah terkaitkhususnya pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam di atas lokasi tanahTergugat.

(Fotocopi yang telah diberimaterai cukup dan dicap pos dan telah dilegalisir oleh Panitera PengadilanNegeri Tanjungpinang), Kode Bukti Surat : P.46.47.SURAT PEMBERITAHUAN dan PERMOHONANNomor : 07/P/IK&R/I/2013Tertanggal 29 januari 2013 ditujukan kepada Gubernur Provinsi KepulauanRiau, WalikotaKota Batam, Kepala Otorita Batam, Kepala Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Kota Batam, CamatKecamatan Galang Kota Batam, KetuaIkatan Notaris Indonesia (INI)Batam, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI)Tanjungpinang

Otorita Batam, diurus oleh keluargaPenggugat, malah Tergugat menanyakan kabar Penggugat dengankecurigaan pada bulan Oktober 2018. Dengan demikian, Pengugat punmengakui sering menolak berhubungan suami istri dengan beberapaalasan;f. Tergugat tidak ada niat untuk berubah dari berjudi sehingga ekonomikeluarga tidak menentu (berhutang), dan biaya pengganti berobat anakrawat inap di RSUD Terempa dari perusahaan belum di bayarkan.5.

KASYIM SYUKUR dengancara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan sesuai denganaslinya dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September2012.1 (satu) lembar foto kopi surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Otorita Batam, tanggal 26 April 2005,yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKURdengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan sesuaiHal. 20 dari 29 hal. Put.

KASYIM SYUKUR dengancara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan sesuai denganaslinya dan membubuhkan tanda tangannya, tertanggal 19 September2012.1 (satu) lembar foto kopi surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Otorita Batam, tanggal 26 April 2005,yang telah dilegalisir oleh Sdr JASIRULLAH M. KASYIM SYUKURdengan cara membubuhkan tulisan tangannya dengan tulisan sesuaiHal. 24 dari 29 hal. Put.

Dengan demikian maka perbuatanPara Tergugat telan melanggar ketentuan Pasal 58 UU Jalan jo.ketentuan Pasal 9, Pasal 31, Pasal 141, dan Pasal 14 serta Pasalpasallainnya dari UU Pengadaan Tanah yang terlalu banyak apabiladiperlinatkan semuanya di dalam Gugatan ini ;10.Bahwa sudah menjadi kebiasaan di Kota Batam semenjak darimunculnya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OtoritaBatam) memberikan ganti rugi atau sagu hati kepada warga yang terkenadampak penggusuran atau pengalokasian atau

Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, huruf c. tentangperbuatan para Tergugat adalah melawan hukum, pada dalil point10menyatakan bahwa menjadi kebiasaan di Kota Batam semenjakmunculnya otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam (OtoritaBatam) memberikan ganti rugi atau sagu hatu kepada warga yangterkena dampak penggusuran atau pengalokasian atau penggunaantanah oleh Pemerintah dan Badanbadan pemerintah dan oleh sebab itusekiranyapun misalnya benar Proyek peningkatan/pembangunan jalanmengenai

padadaerah milik jalan, daerah tangkapan air, dan atau bantaran/diatassaluran/sungali, kecuali untuk kepentingan dinas, dan fasilitas umumdan diancam pidana kurungan selamalamamnya 3 (tiga) bulan ataudenda sebanyakbanyaknya Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) Perda tersebut ;Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, huruf c. tentangperbuatan para Tergugat adalah melawan hukum, pada dalil point10menyatakan bahwa menjadi kebiasaan di Kota Batam semenjakmunculnya otorita

pengembangan daerah industri Pulau Batam(Otorita Batam) memberikan ganti rugi atau sagu hatu kepada wargayang terkena dampak penggusuran atau pengalokasian ataupenggunaan tanah oleh Pemerintah dan Badanbadan pemerintah danoleh sebab itu. sekiranyapun misalnya benar Proyekpeningkatan/pembangunan jalan mengenai timpat tinggal Penggugatdan warga kampung anggrek yang diwakilinya misalnya juga telahdilakukan melalui prosedur dimaksud dalam Pasal 14 UU PengadaanTanah, maka perbuatan Para Tergugat yang

AndiPakki;4 Bahwa bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan PenggugatPenggugat atastanah objek Perkara adalah, bahwa pada tanggal 28 November 1974, orang tuaPenggugatPenggugat/H.Andi Pakki, diundang oleh Badan Otorita Panakkukang Plandalam rangka membicarakan dan menerima ganti rugi pembebasan sebagian tanah milikHaji Andi Pakki seluas 1.736 m?

Andi Pakki, diundang oleh Badan Otorita Panakkukang Plandalam rangka membicarakan dan menerima ganti rugi pembebasan sebagian tanahmilik Haji Andi Pakki seluas 1.736 m. yang akan dijadikan Jalan Panakkukang Plan(Pendidikan Raya) yang saat ini menjadi pemisah Tanah milik UNM dan tanah kosongmilik Penggugat seluas 4.370 M (empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dantanah milik Penggugat yang di kuasai oleh Tergugat I seluas 3;35 Ha ( Tiga Koma TigaPuluh Lima Hektar);5 Bahwa tanah milik Penggugat

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2007 , Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau, dengan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/I/2007;Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersamadirumah pemohon yang beralamat di Komp Otorita JI Riau No.4RT002/RW 019 Kel. Tanjung Buntung Kec.Bengkong Kota Batam;.

Wiwit Elviani Amar binti Azmoni Dahlan, tempat tanggal lahir, MuaroBungo, 08 Desember 1991, umur 27 tahun, pendidikan S1, agamaIslam, pekerjaan karyawati, tempat tinggal di Bengkong Otorita,RT.002 RW.009, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong,Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon danPemohon bernama Pemohon Saputra, karena saksi adalah adikkandung Termohon; Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri

Faktur tagihan uang wajib padjak tahunan Otorita 30 tahun;7.3. Faktur Tagihan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan asli;7.4. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Asli;7.5. Surat Perjanjian BP Kawasan Asli;7.6.

PBR(BP.Batam) dan segala dokumen pendukung kelengkapan jual beli tersebutseperti faktur tagihan uang wajib tahunan otorita (UWTO) lunas 30 tahun berupaasli, gambar penetapan lokasi (PL) berupa asli, Surat perjanjian BP kawasanberupa asli, harus sudah disiapkan oleh Para Pembandingsemula Tergugat I, IIdan III selaku penjual sebelum tanggal 18 Nopember 2013 ;Menimbang, bahwa pembeli tanah dalam hal ini Para TerbandingsemulaPara Penggugat oleh Akta Pengikatan Jual Beli tersebut di haruskan melakukanpembayaran

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki tanah dengan batasbatassebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya padahalaman 2 (dua) point 6; Bahwa benar Tergugat memiliki tanah yang terietak di Dusun IV, DesaKuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara denganbatasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatas dengan tanah Otorita : 11 Metere Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.

tanah milik Gibanpada waktu yang sama dan lokasi tanah bersebelahan atau satuhamparan, jual beli Giban dengan 2 (dua) orang yaitu Fadli (adli) danSutrisno dipermasalahkan oleh pengugat tapi mengapa jual beli Gibandengan Boiman dipermasalahkan oleh Penggugat; Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas adalah benar Tergugat ada memiliki tanah yang terletak Dusun IV, Desa Kuala Tanjung,Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara dengan batasbatas sebagaiberikut:e Sebelah Utara berbatas dengan tanah Otorita

Tempat tinggal : Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kecamatan SawitSeberang Kabupaten Langkat7. Agama : Islam8. Pekerjaan : PetaniTerdakwa Setiawanta Sembiring Alias Olok ditahan dalam Rumah Tahananoleh:1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7September 2017;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23Oktober 2017;4.

PT Pengelolaan Asset di Jakarta serta Kantor Otorita JasaKeuangan yang ada diBandung dan Jakarta untuk meminta surat keterangansalinan roya dan keterangan bahwa Sertifikat Hak Milik No 26/DesaBojongkeding sudah bukan lagi jaminan di Bank Suma akan tetapi tidakdiberikanBahwa ketidakselarasan gugatan Penggugat butir 4 dan butir 6 tidakmenyampaikan bukti bahwa Penggugat sudah membuat laporan kehilangansurat roya dan seritifikat hak Hipotik No 17/90 ke Polres Setempat.Halaman 6 dari 17 Putusan Sela nomor

ini tidak mendasardan tidak mempunyai alasan hukum yang benar, seharusnya Penggugatsebelum melakukan dan membuat gugatan mempelajari terlebih dahulutentang hukum pertanahan dan kewenangan dalam hal legalisasinya, agarjelas siapa yang berwenang dalam hal pendaftaran tanah dan siapa pulayang berwenang untuk mengalinkan hak alokasi diatas tanah hakpengelolaan karena tanah/lahan yang menjadi perkara a quo adalah beradadiatas tanah Hak Pengelolaan Lahan atas nama Badan PengusahaanKawasan Batam dahulu Otorita

Kepala Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Bitung, alamat di JalanSoekarno Nomor 4 Kelurahan Pateten Kecamatan Maesa Kota Bitung;Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT IIPENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta suratsurat lain yang berkaitan;Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;Telah meneliti buktibukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. 62/

GUGATAN1.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang No. 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 Penggugat mendapat suratdari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang isinya meminta supayaPenggugat membayar tagihan faktur Uang Wajib Tahunan Otorita

(UWTO) tanah kavling KSB tersebut dengan Nomor fakturF/001460/LAHAN/KSB/1 1/2017;Bahwa setelah 2 (dua) minggu Penggugat membayar tagihan fakturUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tanah kavling KSB tersebut,Penggugat mendatangi kantor Pertanahan Kota Batam untuk memintaSertipikat HGB milik Penggugat tetapi diinformasikan oleh staf kantorpertanahan kota Batam bahwasanya Sertipikat HGB Penggugat belumselesai;Bahwa setiap 2 (dua) minggu sekali penggugat mendatangi kantorPertanahan Kota Batam namun selalu

EKSEPSI KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT (LEGAL STANDING);Bahwa pada halaman 6 poin no 2 dalam gugatan bahwa pada tanggal16 November 2017 Penggugat mendapat surat dari BadanPengusahaan Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam (BP Batam) yang isinya meminta supaya Penggugat membayartagihan faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tanah kavling KSBtersebut dengan Nomor faktur F/001460/LAHAN/KSB/11/2017 dariuraian gugatan tersebut Penggugat hanya memiliki faktur UWTO,belum memiliki kelengkapan administrasi

kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunanPulau Batam, termasuk didalamnya kewenangan untuk merencanakan danmengatur peruntukan dan penggunaan tanah didaerah Industri Pulau Batamuntuk keperluan bangunanbangunan, usahausaha dan fasilitasfasilitaslainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan di PulauBatam (vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973) ;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan :a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk :1.merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebu t;2.menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3.menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria ;4.menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan ;Lebih lanjut