ABED TELENGGEN; Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;- 300 (tiga ratus) lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor : 538/Pid.Sus/2021/PN.Jap atas nama Terdakwa DINGGEN TABUNI;- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an.

Nomor 85/Pdt/2018/PT.JAP, tanggal 8 Januari2018 tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri nomor 50/Pdt.G/2018/PN Son ,tanggal 29 Oktober 2018 dan semua Suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 April2018 nomor 50/Pdt/G/ 2018/ PN Son yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sorong pada tanggal 30 April 2018 dengan Register PerkaraNomor 50/Padt.G/2018/PN.JAP

MENGADILI

• Menerima permintaaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Jap tanggal 6 Agustus 2020 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Charles Yushendri Afaar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Jayapura pada tanggal 26 November 2014Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 66/Pdt/2015/PT JAP.dengan Nomor Register Perkara 307/Pdt.G/2014/ PN.Jap, yang pada pokoknya menyatakansebagai berikut :1Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan PerjanjianPenyelesaian Tanah Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura Wirmaker, Biakyang kesepakatannya dituangkan secara tertulis didalam Surat PerjanjianKontrak II, Nomor : 591.688 b, tertanggal 09 Desember 2003, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, Tergugat

Dalam hal ini di wakili olehKuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30September 2019 dan terdatar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJayapura Klas IA Nomor W30U1/1065/HK 02 04/10/2020 tanggal 2Oktober 2019 Selanjutnya disebut sebagai PenggugatLAWANTergugat, Identitas dan alamat Tergugat Selanjutnya disebut sebagaiTergugat.Pengadilan Negeri tersebut; ;Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJayapura NomorXX/Pdt.G/2020/PN.Jap , tanggal 24 Juni 2020 TentangPenunjukan Majelis

B/2018/PN.Jap diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal14 Maret 2019 , sehingga dengan demikian permintaan banding nya tersebuttelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan bandingtersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan PutusanPengadilan Negeri Jayapura tanggal 14 Maret 2019 Nomor 623/Pid.B/2018 /PN.Jap dan Memori Banding dari penasihat hukum terdakwayang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 15/Pen.Pid.SusTPK/2018/PTJAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 6 Maret 2018; Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 7 Maret 2018 tentang:Penetapan Hari Sidang ; Telanh membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 72/Pid.SusTPK/2014/ PN.Jap

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah menyatakan banding dihadapanPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura, hari Selasa tanggal 11 April 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid,SusTPK/2017/PN.Jap danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/KuasaHukum Terdakwa

pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dengan patut danseksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal20 Juni 2017 dan diterima pada hari selasa tanggal 20 Juni 2017 sebagaimanaAkta Tanda Terima Memori Banding Nomor 21/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Jap,telah pula diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana Risalah pemberitahuandan

Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tidak ditahan:Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 449/Pid.Sus/2016/ PN.Japtanggal 07 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 449/ Pid.Sus / 2016 / PN.Jap tanggal 09Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

SYAM FAISAL dan KURNIA NOVIATI IRIANI (Tergugat).Bahwa selanjutnya perkara perzinahan tersebut disidangkan di PengadilanNegeri Klas Jayapura Klas IA dibawah register perkara Nomor:108/PID.B/2017/PN.JAP dengan terdakwa Inisial dan Tergugat dan telahdiputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan amar putusanbahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahHalaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Jap10.melakukan tindak pidana perzinahan dan dijatuhi

Kejaksaan Negeri Biak telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri tersebut;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Maret 2014 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 04Maret 2015;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 40/ Pid.SusTPK / 2014 /PN.Jap

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIAK tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 40 / Pid.SusTPK / 2014 / PN.Jap

dalam perkara antara :Penggugat , Identitas Penggugat Dalam hal ini di wakili oleh KuasaHukum Penggugat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1April 2020 (terlampir) dan terdatar di Kepaniteraan Pengadilan NegenJayapura Klas IA Nomor W30U1/623/HK 02 04V1/2020 tanggal 23Juni2020 Selanjutnya disebut sebagai PenggugatLAWANTergugat ldentitas Tergugat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Negeri tersebut; ;Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJayapuraNomorxXX/Pdt.G/2020/PN.Jap

JayapuraAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : PetaniTerdakwa Aki Tabuni tidak ditahan dalam perkara ini karena telah ditahan dalamperkara lain ;Terdakwa didalam persidangan didampingi Penasehat Hukumnya bernama DediMaelani, SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan No.221/Pid.B/2020/Pn.Jap tanggal 21 Juli 2020 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 221/Pid.B/2020/PN Japtanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan

,M.Siselaku Pejabat Pembuat Komitmen yang perkaranyatelah diputus terbukti dan telah memiliki kekuaaatan hukum tetap denganNomor Putusan : 62/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap dan Nomor Putusan61/Pid.SusTPK/2015), pada waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengantanggal 9 Desember 2012, atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahunHalaman 2 Putusan Nomor : 21/Pid.SusTPK/2017/PT JAP2012, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

,M.Siselaku Pejabat PembuatKomitmen yang perkaranya telah diputus terbukti dan telah memiliki kekuaaatanhukum tetap dengan Nomor Putusan : 62/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap danHalaman 18 Putusan Nomor : 21/Pid.SusTPK/2017/PT JAPNomor Putusan : 61/Pid.SusTPK/2015))pada waktu antara bulan Juli 2012sampai dengan tanggal 9 Desember 2012, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu di tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah KabupatenSarmi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah

Menetapkan terdakwa YOHANES FREDRICK MAREY,SH.MH.M.Si. untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(Sepuluh Ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah samasamamenyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, hari Selasa tanggal 25 Juli 2017sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 27/Akta.Pid,SusTPK/2017/PN.Jap dan permintaan banding tersebut

Membebankan biaya perkara kepada negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 37/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Jap. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Jayapura yang menerangkan, bahwapada tanggal 19 Desember 2014 Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum padaHal. 11 dari 28 hal. Put.

putusan bebas dapat dimintakan kasasi.Dengan demikian setiap putusan bebas, dapat dimohon kasasi asalkan dalamperimbangan/ keberatan kasasi harus memuat bahwa putusan Pengadilan yangber"amar" bebas. adalah merupakan pembebasan yang tidak murni";Bahwa pembebasan terdakwa JHONY WAY, S.Hut, M.Si dari semuadakwaan Penuntut Umum yang tidak murni sifatnya didasarkan atas kekeliruanpenafsiran yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiJayapura dalam Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2014/ PN.Jap

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan permohonan banding dari Para Terbanding/Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 14 Oktober 2019, Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Jap, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

M E N G A D I L I : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JAP, tanggal 5 September 2016 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca Akta permintaan banding, bahwa terhadap putusan tersebutJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa telahmenyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, masingmasing pada hari Senintanggal 5 September 2016 Nomor : 19/Akta.Pid,SusTPK/2016/PN.JAP ;Membaca surat mempelajari berkas perkara (Inzage), bahwa berdasarkanSurat Panitera

Negeri Klas A Jayapura terhitung sejak tanggal26 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016, sebelum berkasperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutJaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terkait keberatanterhadap putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 56/Pid.SusTPK/2015/PN.JAP

dalam Tingkat Banding olehJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dantelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan banding tersebut secara formi/ dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengancermat berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 56/Pid.SusTPK/2016/PN.JAP

perkara ini dalam TingkatBanding, kecuali pidana yang telah dijatunkan oleh Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura masih terlalu ringan dan adil apabilaTerdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas A Jayapura Nomor : 56/Pid.SusTPK/2015/PN.JAP

(2), dan Ayat (8) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor : 56/Pid.SusTPK/2015/PN.JAP

Berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jap, berikut suratsurat lainnyayang berhubungan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri JayapuraNomor 23/Pdt.G/2020/PN.Jap tanggal 18 Januari 2021, yang amarnya berbunyisebagai berikut:. DALAM PROVISI: Menolak Provisi dari Penggugat;ll. DALAM KONPENSI:A.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 15/Pen.Pid.SusTPK/2018/PTJAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 6 Maret 2018; Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 7 Maret 2018 tentang:Penetapan Hari Sidang ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 72/Pid.SusTPK/2014/ PN.Jap

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah).Halaman 30 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PT JAP.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah menyatakan banding dihadapanPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura, hari Selasa tanggal 11 April 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid,SusTPK/2017/PN.Jap danpermintaan banding tersebut

telah diberitahukan kepada Terdakwa/KuasaHukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dengan patut danseksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal20 Juni 2017 dan diterima pada hari selasa tanggal 20 Juni 2017 sebagaimanaAkta Tanda Terima Memori Banding Nomor 21/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Jap,telah pula diberitahukan

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 17 Desember2019, Nomor: 163 / Pdt.G/2019/PN.Jap;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat dan Pembanding IIsemula Tergugat II untuk seluruhnya;2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor163/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 17 Desember 2019;3. Menghukum Pembanding dan Pembanding Il (dahulu Tergugat danTergugat Il) untuk membayar biaya perkara;Kontra Memori Banding mana telah pula disampaikan kepada KuasaPembanding/semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura sesuaidengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor163/Pdt.G/2019/PN Jap pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020;Hal. 5 dari 28 hal.

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jap yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai sistimatika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

DALAM