Ditemukan 592 data
Terbanding/Tergugat I : Dirut PT. KAI Cq. Kepala Daerah Operasi Dua Bandung
Terbanding/Tergugat II : Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Menteri BUMN
Terbanding/Tergugat V : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat VI : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VIII : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Penggugat II : Gunarto
Turut Terbanding/Penggugat III : Adin
Turut Terbanding/Penggugat IV : Mochamad Rizal
Turut Terbanding/Penggugat V : Terry Dwiwantoro Cq. Hj. Nursigan
Turut Terbanding/Penggugat VI : Rd. Mohammad Mucharram
Turut Terbanding/Penggugat VII : Sjafril
Turut Terbanding/Penggugat VIII : Lucy Iswati Cq. F. Sunardhi Budianto
Turut Terbanding/Penggugat IX : Emmy Karmini
Turut Terbanding/Penggugat X
76 — 39
PT.BDGPerusahaan Umum (Perumka) yang ada pada saat pembubarannya beralihkepada Perusahaan Perseroan (Pesero) berarti segala hak dan kewajiban,kekayaan, serta Pegawai Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) beralihkepada PT.Kereta Api Indonesia (Persero);Menimbang, bahwa PJKA adalah merupakan bahagian dari DepartemenPerhubungan sebagai pemegang Sertifikat Hak Pakai No.2 Tahun 1977 ataslahan sengketa, kemudian PJKA menjadi Perumka dan berdasarkan PP No.19Tahun 1998, Perusahaan Umum Kereta Api Indonesia (PT.KAI
DWI ARIYANI
Tergugat:
1.Perusahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways Indonesia
2.PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
623 — 793
97 Pasal 5 dan 9 dandijelaskan dalam Pasal 10 nya; Bahwa misalnya seperti Pihak angkutan udara membuat peraturan yangapabila Penyandang Disabilitas tidak bisa mengefakuasi diri sendiri dalamkeadaan darurat dan tidak bisa membayar pendamping sendiri, makaPeraturan yang dibuat harus tidak pertentangan dengan UU yang berlaku diIndonesia; Bahwa dalam CRPD asessibilitas tidak spesifik tetapi diartikanassesibilitas bisa menyediakan layanan terhadap/bagi penumpang; Bahwa Seumpama ada peraturan angkutan PT.KAI
85 — 0
Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batasnya adalah :- Sebelah Utara : Desa Sukamanah/dahulu tanah milik Ratmah- Sebelah Timur : Tanah PT.KAI/dahulu tanah milik Sadiran- Sebelah Selatan : Tanah PT. KAI/dahulu Jalan Kereta Api- Sebelah Barat : Tanah PENGGUGAT/dahulu tanah milik SamianDengan demikian batas-batas keseluruhan pada saat sekarang adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah Jl. Desa Sukamanah Sebelah Timur : Tanah PT.
248 — 161
Kereta Api Indonesia (PT.KAI)Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA)dikeluarkan oleh BWSCatatan: semua biayabiaya tersebut sudah termasuk di dalam biayapenawaran penyedia jasaPembuatan dokumen UKL dan UPL; selesai dilaksanakan.
153 — 75
Kereta Api Indonesia (PT.KAI)c. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) dikeluarkanoleh BWSHalaman 233 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPK/2018/PN MdnCatatan: semua biayabiaya tersebut sudah termasuk di dalam biayapenawaran penyedia jasad. Pembuatan dokumen UKL dan UPL; selesai dilaksanakan.
Kereta Api Indonesia (PT.KAI)c. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan(SIPPA) dikeluarkan oleh BWSCatatan: semua biayabiaya tersebut sudah termasuk didalam biaya penawaran penyedia jasad. Pembuatan dokumen UKL dan UPL; selesai dilaksanakan.18.Bahwa Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) Nomor :01/II/PROMITSLJU/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat oleh NotarisIrene Ratnaningsih Handoko di Bandung sebagai nomor 93, PT.
202 — 121
Kereta Api Indonesia (PT.KAI)C. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan(SIPPA) dikeluarkan oleh BWSCatatan: semua biayabiaya tersebut sudah termasuk di dalam biayaVv Vv V WVpenawaran penyedia jasad. Pembuatan dokumen UKL dan UPL; selesai dilaksanakan.
Kereta Api Indonesia (PT.KAI)c. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA)dikeluarkan oleh BWSCatatan: semua biayabiaya tersebut sudah termasuk di dalam biayapenawaran penyedia jasad. Pembuatan dokumen UKL dan UPL; selesai dilaksanakan.
169 — 67
Toto Hutagalung selaku kerabat saksiyang menawarkan untuk mengurus peningkatan status hotel tersebut ;Bahwa saksi sebenarnya merasa keberatan untuk menangani perkara Bansos karenasebelumnya saksi baru saja selesai menangani perkara korupsi PT.KAI dan saksimenolak karena alasan capek bukan karena alasan lain ;Bahwa saksi Setyabudi Tejocahyono pernah menemui saksi ketika acara nyanyinyanyi di Hotel Bumi Asih Jaya, dan saat itu tidak membicarakan permasalahanpenanganan perkara Bansos, karena saat itu
1.Rizki Nuzly Ainun SH.,MH
2.Meylda Pegasari SH
3.Brigita Feby Florentina, S.H.
4.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H.
Terdakwa:
Martodi, HS., SH., MM. Bin H. Hamdan Syarif (Alm)
107 — 124
., tanpa tanggal dengan total pengeluaran : Rp. 1.834.000,-
- Asli 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya SPPD A.n.Andri Alamsyah,S.Sos Ke Lampung Pengikut : Martono,SH, Elly Asmariny,Agus Firmansyah,A.Md.LLASDP Magsud DL Koordinasi Masalah JPL Jungai dan Cambai Perlintasan Sebidang Ke PT.KAI Bandar Lampung Tgl 12 s/d 13 Agustus 2021 No.094/ Dishub/2021, tanpa Nomor Tanda Pemb., tanpa tanggal dengan total pengeluaran : Rp. 6.036.000,-
- Asli 1 (satu)
AGUS PRASETYA RAHARJA
Terdakwa:
BERNARD HASIBUAN
167 — 0
KA Properti Manajemen (Persero) Nomor : KEP/DIR/007.OT.SDM/KAPM/IV/2018 tentang Penempatan Pegawai Yang Diperbantukan dari PT.KAI (PERSERO) atas nama PARJONO Jabatan VICE PRESIDENT Jalan dan Jembatan pada tanggal 20 April 2018.
2 (dua) lembar print out dilegalisir Keputusan Direksi PT.
Terbanding/Terdakwa : BERNARD HASIBUAN
238 — 248
KA Properti Manajemen (Persero) Nomor : KEP/DIR/007.OT.SDM/KAPM/IV/2018 tentang Penempatan Pegawai Yang Diperbantukan dari PT.KAI (PERSERO) atas nama PARJONO Jabatan VICE PRESIDENT Jalan dan Jembatan pada tanggal 20 April 2018.
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Asril
6.Diky Wahyu Ariyanto
7.Agus Prasetya Raharja
8.Mochamad Irmansyah
Terdakwa:
ACHMAD AFFANDY.
310 — 0
KA Properti Manajemen (Persero) Nomor : KEP/DIR/007.OT.SDM/KAPM/IV/2018 tentang Penempatan Pegawai Yang Diperbantukan dari PT.KAI (PERSERO) atas nama PARJONO Jabatan VICE PRESIDENT Jalan dan Jembatan pada tanggal 20 April 2018.
145. 2 (dua) lembar print out dilegalisir Keputusan Direksi PT.
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUMARJAYA
370 — 307
KA Properti Manajemen (Persero) Nomor : KEP/DIR/007.OT.SDM/KAPM/IV/2018 tentang Penempatan Pegawai Yang Diperbantukan dari PT.KAI (PERSERO) atas nama PARJONO Jabatan VICE PRESIDENT Jalan dan Jembatan pada tanggal 20 April 2018.
145. 2 (dua) lembar print out dilegalisir Keputusan Direksi PT.