Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Register : 03-03-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 4/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 29 Juni 2016 — DULPIAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI
149 — 81
  • yang berhubungan denganNorma pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang mana kewenangan absolut Peradilan Agama antara lain berwenangmengadili sengketa hibah yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agamaIslam ;Menimbang, bahwa lebih lanjut secara teoretis dan konsepsional ada beberapatolok ukur yang dapat digunakan sebagai pisau analisa yuridisnya dalam konteks tolokukur pembahasan titik singgung
    prosedur dan substansi yang menjadi titik tolak dalam pengujianhukumnya dan pembatalannya;3.17 Menimbang, bahwa sebagaimana pula dalam ketentuan Buku II TentangPedoman Teknis dan Administrasi Peradilan yang menerangkan bahwa Hakim PengadilanTata Usaha Negara melakukan pengujian keabsahan (rechmatigheids toetsing) untukmenilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat bersifat melanggar hukumatau tidak dalam konteks dasar Pengujian dan Pembatalan, demikian pula dalam kontekspembahasan titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-04-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 PK/Pdt/2010
Tanggal 24 April 2012 — TO ATIONG Alias ABENG vs. IWAN CHK alias CHE YAM
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena hal itulah maka Pengurus Koperasi Baradmil datang ke Dumaidan diselesaikan di Hotel Wisata (akan Tergugat singgung pula padaangka 7 dibawah) ;Maka berdasarkan dalil jawaban Tergugat seperti tersebut diatas,sudah selayaknya terhadap Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-03-2014 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 4 Maret 2014 — PT. EKA CHEMICALS INDONESIA VS JULIANTY NJO
150 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Judex Factiterbukti kurang pertimbangan karena keliru dalam menerapkan hukum pembuktian,sebagaimana dalil ini sesuai dengan Putusan MA No : 317K/Pdt/1987 tanggal 19 April1990 menyebutkan pada tingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan onvoldoendegomotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.
Pengadilan PA Pangkalan Balai Perdata Agama
Register : 19-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Pkb
Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
151 — 47
  • Benar ada pertengkaran sangat besar kami,sudah saya singgung dalam kronologi pengusiran. Tapi itusebetulnya sudah selesai, dan merupakan satu2nya pertengkaranyang kami selesaikan dengan dialog/pembahasan sambil bertatapanyang disertai suara/kalimat super mesra. Maka aneh untuk mendadakdibuka kembali oleh istri saya, kecuali karena memang kebeletmeladeni masuknya laki2 lain si aziz itu;8. DIDAMAIKAN DAN DINASEHATI KELUARGA Bohong besari.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2015
Tanggal 25 April 2016 — DEDI MULYADI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR ACEH, DKK
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau BadanHukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan person atauBadan hukum lainnya;Maka menurut Tergugat III
Pengadilan PN BALIGE Pidana Umum Penipuan
Putus : 03-12-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 240/PID.B/2013/PN.BLG
Tanggal 3 Desember 2013 — MAROLE SIAGIAN
60 — 33
  • UnsurDengan mak ntukorang lain seakanakan Surat itu asli dan tidak dipalsukan;Menimbang, bahwa dalam kasus sekarang ini, sesuai denganfakta yang terungkap di persidangan seperti telah di singgung ataudi pertimbangkan di atas bahwa surat Pelepasan Hak/ Ganti RugiTanah tertanggal 22072011 yang dibuat oleh terdakwa telahdigunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi BobbySimanjuntak bahwa terdakwa seakanakan benar membeli tanahdari saksi Osner Simanjuntak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — MERCYANI TELAUMBANUA Als INA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
230 — 50
  • dengar dari Bapak Elikana Hia bahwa ia adamendapat informasi dari Fajar Waruwu alias Ama Fani bahwa adapenambahan Kuota masih ada sisipan CPNS tahun 2013 sehingga Fajarwaruwu menjanjikan kepada Bapak Elikana Hia dapat mengurusmemasukan sisipan pada CPNS 2013 tersebut ;Bahwa pada sekitar bulan tanggal 8 Februari 2014 Fajar Waruwu aliasAma Fani pernah datang kerumah Elikana Hia alias Ama Wewein di JalanPelita damai No 6 Gunungsitoli saksi mendengar pembicaraan antaraFajar Waruwu dengan Elikana Hia di singgung
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 05-09-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Kdr.
Tanggal 5 September 2012 — SUWARNI, AGUS WAHYONO, TURMUDI, MARLINGAH
Melawan MARKINI, SUKAMDI, BUDI SANTOSO, PRAMUJI RIJANTO alias TOTOK, MUJIATI, H. MOCHAMAD SYUKUR ALAMIN, ABDUL ROCHMAN, AGUNG, JITO, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri
31 — 11
  • gonogini, selanjutnyamenjadi harta warisan), yakni tidak saja terjadi perubahan pada adanya penghapusanHak Opsi atas perkara waris, tetapi juga asas dan dasardasar penentuan mengadiliperkaranya seperti asas personalitas keislaman ;Bahwa dengan demikian, dengan diberlakukannya Undangundang No. 3 tahun 2006atau tidak menutup kemungkinan akan muncul problematika hukum dan titik singgungantara dua Pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri disatu sisi dan PengadilanAgama disisi lainnya ;Bahwa titik singgung
    gonogini,selanjutnya menjadi harta warisan), yakni tidak saja terjadi perubahan pada adanyapenghapusan Hak Opsi atas perkara waris, tetapi juga asas dan dasardasar penentuanmengadili perkaranya seperti asas personalitas keislaman ;Bahwa dengan demikian, dengan diberlakukannya Undangundang No. 3 tahun 2006atau tidak menutup kemungkinan akan muncul problematika hukum dan titiksinggung antara dua Pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri disatu sisi danPengadilan Agama disisi lainnya ;Bahwa titik singgung
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama
Register : 13-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA MANNA Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 22
  • Seperti yang saya singgung di point 3tergugat dalam menyelesaikan masalah langsung sesuai keinginantergugat. Tergugat tanpa bilang apaapa langsung meninggalkan rumahyang kami tempati, pulang kerumahnya yang mana menurut tergugat itubenar padahal menurut hukum adat dan hukum agama lari atau pergi darirumah sedangkan suami tidak tahu permasalahannya suatu hal yang tidakdi benarkan. Untuk masalah anak saya yang menumpang sementaramelahirkan beberpa waktu setelah melahirkan tergugat tidak sanggup;.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-10-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 71/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 5 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
Terbanding/Penggugat : PT AGRAWISESA WIDYATAMA dalam hal ini diwakili oleh T ISKANDAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
80 — 31
  • Tergugat III sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebutsehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untuk memenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bungaBank Pemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalah merupakantuntutan tanpa dasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penipuan
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 42/PID.B/2013/PN.SLMN
Tanggal 11 April 2013 — Pidana: - PROGO SARI
59 — 4
  • Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa Progo Sari dari segala Tuntutanhukum. ; 22 2 2 22+ 22222 eon nnn noe nnn nnn nn = =Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan PutusanSela pada tanggal 19 Februari 2013 yaitu :1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa PROGO SARI tidak dapatditerima ; === === 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 21-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/MIL/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — AGUS SAMBUDIYONO
77 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Makafakta hukum yang seharus ada guna membuktikan tindak pidana yangdidakwakan adalah :a) Fakta tentang Subjek Hukum.Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas mengingatTerdakwa didakwa melakukan tindak pidana Setiap orang dengansengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki,menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan bukan tanaman, makafakta yuridis yang harus terpenuhi adalah siapa yang menjadi subjekhukum atau siapa (orang) yang didakwa melakukan tindak pidana.Walaupun dalam
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 603/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Well Harvest Winning Alumina Refinery
Terbanding/Tergugat : PT Beringinmas Jaya Abadi
161 — 79
  • Niet Onvantkelijk Verklaard);Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi ini TERGUGAT kembali mengulassecara singkat dasar alasan TERGUGAT menganggap Gugatan a quocacat secara formil karena bertentangan dengan prinsip kepentinganberacara (process doelmatigheid), diantaranya :FAKTA HUKUM : Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT memahami akar persoalanyang sesungguhnya terjadi, dimana bila dipahami dengan seksamabuktibukti yang terdapat pada fakta peristiwa yang terjadisebagaimana yang sedikit banyak telah TERGUGAT singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-08-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 2 Agustus 2017 — ALEX ADAM NANGOY, VS PT. MSA INDONESIA
84 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga tidak berdasar Judex Factimenyatakan gugatan tidak dapat diterima, hanya sematamata adatitik singgung mengenai Direktur. Sedangkan, Pemohon Kasasi telahmenempuh prosedur UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004;Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.SusPHI/2017f. Bahwa fakta yang diajukan Pemohon Kasasi dalam prosespersidangan a quo adalah fakta yang bernilai pembuktian. Faktatersebut konkret dan relevan yakni jelas dan nyata disengketakanyakni perselisihan hak uang pensiun.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 1 Februari 2016 — H. AHMAD SYAIFUDDIN, S.Ag MELAWAN: 1. BUPATI SERANG 2. HJ. ICE RISMAWATI BINTI H. RAKHMAWIJAYA
77 — 24
  • Sehubungan dengan penjelasan di atas dikaitkan dengan titik singgung yangterdapat antara Yuridiksi Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dan PeradilanTata Usaha Negara, maka Penggugat sebelum mengajukan gugatan harus ditelititerlebih dahulu. Apakah perkara itu termasuk Yuridiksi Absolut PN (PengadilanUmum) atau tidak.
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 1 Juni 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
8 — 1
  • serumah ada 8 jiwa dan hanya ada satu perempuan)Perkara nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po, Halaman 13 sampaihalaman 47lebih layak jika anak ikut Penggugat tinggal bersama Penggugat dirumah ibu kandung Penggugat di Desa Kupuk;Sebagaimana dalil gugatan Penggugatterdahulu, selama sekitar 2tahun Penggugat ikut serta tinggal bersama keluarga Tergugattidak pernah melihat mereka melaksanakan shalat 5 waktu dankewajiban lainnya sebagaimana seorang muslim, dan hal initernyata dalam jawaban Tergugat tidak pernah di singgung
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 08-06-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G/2015/PTUN.Dps.
Tanggal 11 Januari 2016 — PENGGUGAT; - I KETUT ADNYANA TERGUGAT; - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG TERGUGAT II INTERVENSI: - EDHI SUDARNO SUGIJANTO
169 — 68
  • Hakim telahmemenuhi ketentuan sebagai surat keputusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka9 Undangundang No.51 Tahun 2009 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah mempunyai sisi ganda sepertisekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan TataUsaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hakkepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikatsering terjadi persoalan titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 —
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Agustus 2008, padaHalaman 343 menyatakan sebagai berikut:Pada umumnya, suatu) putusan yang dikategori onvoldoendegamotiveerd, sering bertitik pada singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan' tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 28-10-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 39/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 18 Januari 2017 — - 1. Kie Kim Nio dkk (Penggugat) melawan - 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten (Tergugat I) - 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (Tergugat II) - 3. Joko Susanto dkk (Tergugat II Intervensi)
778 — 498
  • Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat yang menitik beratkandalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untukmerupakan domain kewenangan Pengadilan Umum/PengadilanPerdata, oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yangdiajukan oleh Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undangundang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itugugatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 247/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 30 April 2015 — 1. TITIN, 2. ISMAIL, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
77 — 64
  • Dengansisi ganda tersebut, sengketa Tata Usaha Negara dengan Sertifikat Tanahsebagai objek sengketa terdapat titik singgung kewenangan yangbersumber dari 2 (dua) aspek hukum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha Negara ini,bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan,maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang No. 51Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo ;2.