Ditemukan 628 data
PT. Bangun Bumi Indah
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
207 — 101
SIPB;f. Izin Penugasan;g. /Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. JUJP; danI.
PT. Latanindo Mining
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
520 — 201
SIPB;f. Izin Penugasan;g. /Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. JUJP; dani.
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
197 — 181
IPR;SIPB;Izin Penugasan;aTh. 1zin Pengangkutan dan Penjualan;.
PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
163 — 117
Izin.(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurf c terdirni atas:IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Penjanjian;IPR;SIPB;Izin Penugasan;7229 5 Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; danJUP untuk penjualan.r (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuanketentuantersebut di atas, maka
1.WIDI SULISTYO,S.H.,M.H.
2.Alan Adityanta, S.H.
3.Kisti Artiasha, SH.
Terdakwa:
HELY SAPUTRA Als LILI Als KUDEL Bin EDY NGALIMIN
97 — 10
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa HELY SAPUTRA ALS LILI ALS KUDEL BIN EDY NGALIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menampung, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan
PT.SUMBER MINERAL ABADI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
314 — 182
tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral Dan Batubara, berbuny/i:(1)Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2)Perisinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui pemberian:(3)as:(4)a.b.C,= ~ 09209 5 Nomor induk berusaha;Sertifikasi standar; dan/atauIZin.Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurf c terdiri atIUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Peranjian;IPR;SIPB
147 — 211
melakukan TindakPidana, beberapa perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutperbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi di ingat secara pastipada bulan Februari tahun 2020 anak korban (berumur 7 (tujuh) tahun,(berdasarkan Kartu Keluarga No.1408061105130064, tanggal 19 Mei 2016yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Siak RAKHMANSYAH, SH dan Surat Keterangan Kelahirandengan nomor SIPB
1.Yan Syafrudin, S.H.,M.H.
2.MILONO RAHARJO, S.H.,M.H.
3.RUDOFL T.P SIMANJUNTAK, SH
4.SUPRIADI,SH.MH
5.EKA HERMAWAN, SH, MH
6.AAN, S.H.,M.H.
7.ROBIN P HUTAGALUNG, SH
Terdakwa:
LUJI MINARJO Als. LUJI Als. ROJI Bin SUMARJO
90 — 52
ROJI Bin SUMARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUJI MINARJO Als. LUJI Als.
1.Alan Adityanta, S.H.
2.WIDI SULISTYO,S.H.,M.H.
3.Kisti Artiasha, SH.
4.TETTY SITOHANG, S.H
Terdakwa:
AMSAR Bin RAHMAN
109 — 8
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa AMSAR BIN RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menampung, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105
PT. NUSA SARANA MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
241 — 101
Izin.(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurf c terdiri atas:IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Peranjian;IPR;SIPB;~ 29209 5 Izin Penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;2Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PLh. JUJP; danI.
109 — 18
Horas Insani Abadi Pematangsiantartentang Pengangkatan Herdy Hasiholan Pandiangan sebagailenagaPerawat Kesehatan di Rumah Sakit Horas Insani;Bukti T 9 adalah Surat lzin Praktik (SIP) Bidan Nomor440.04.3/SIPB/408/I/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 atas nama ASRIATISIMBOLON (ISTERI DARI HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN) yangHalaman 32 dari 59 halaman10.11.12.13.14.15.16.17.18.dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun tentangZin Membuka dan menjalankan Praktik Bidan dan Pelayanan Kesehatanbagi
FARIDA HARIANI, SH., MH.
Terdakwa:
FAMLI ALS RAMLI
191 — 32
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa FAMLI als RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FA
- MLI als RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
PT. BANGGAI KENCANA PERMAI
Termohon:
1.Gubernur Sulteng
2.Gubernur Sulteng
251 — 299
/zin.(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurf c terdiri atas:IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Peranjian;IPR;SIPB;Izin Penugasan;~ 0929 5 Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; dani.
1.WERRI, S.H
2.VIVI NILA SARI, SH.,MH.
3.UNTUNG SYAH PUTRA, SH.
Terdakwa:
1.JAJANS Alias JAJANS
2.ARIP HIDAYATULOH Panggilan ARIF
3.MULYADI Alias YADI
4.ODING Alias OO
5.IWAN MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias IWAN
6.SENAN Alias KOSMOS
7.RIAN HIDAYAT Alias RIAN
8.TENDI IRSADUL HOER Alias JABIR
288 — 33
Izin tersebut terdiri atas Izin UsahaPetambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjtan operasi kontrak/perjanjian, IzinPertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izinpenugasan, izin pengangkutan dan penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan(IUJP), dan Izin Usaha Petambangan (IUP) untuk penjualan.
RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA
Terdakwa:
JATNI Alias ADI Alias KOKO Anak dari KuU SAK HIAN
90 — 0
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Jat Ni Alias Adi Alias Koko Anak Dari Ku Sak Hian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian dan Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
Terbanding/Penuntut Umum : RAMADAN, SH
203 — 372
Batubara dan perizinan usaha sektor kehutanansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) UndangUndang Kehutanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UndangUndangPertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangandilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusatyang terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK); IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian; Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Surat IzinPenambangan Batuan (SIPB
1.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
2.NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ABU BAKAR ALJUFRI, S.E
275 — 84
SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IUJP; dani.
178 — 82
Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 (lima)rangkap dengan melampirkan Surat Izin Perencana Bangunan(SIPB);g. Pas foto ukuran 3 xX 4 cm sebanyak 2 lembar ;(2) Kantor Pelayanan Perizinan melakukan penelitian berkas atau persyaratanpemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)..... dst ;13.Bahwa berdasarkan buktibukti yang kami miliki, maka penerbitan Objeksengketa a quo melanggar ketentuan tersebut dengan alasan sebagaiOL aa.
Prathomo Suryo Sumaryono, SH.MH
Terdakwa:
Machdar Hasan Assegaf Als Habib Machdar Bin Hasan Alm
97 — 0
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa MACHDAR HASAN ASSEGAF Als HABIB MACHDAR Bin (Alm) HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR Atau SIPB Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
PT. Pandu Citra Mulia diwakili oleh HALIEM HOENTORO
Tergugat:
MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
1265 — 1130
SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IUJP; dan!. IUP untuk Penjualan.(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberianPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadaPemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.8. Bahwa berdasarkan UU 3/2020 Pasal Angka 123, diatur bahwa:Pasal Halaman 22 dari 76 halaman.