Ditemukan 6110 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-02-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte Tanggal 28 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terdakwa:
SILVANO DIAZ HANGEWA, S.SOS, MH
82 — 25
ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terdakwa:
SILVANO DIAZ HANGEWA, S.SOS, MH
82 — 25
tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Fotocopy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02-KEP tahun 2015 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Maluku Utara tahun 2015;
- Fotocopy Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02-KEP tahun 2015 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan kepalah daerah dan wakil kepalah daerah Maluku Utara tahun 2015 tanggal 13 April 2015 No.7 A.n Moksin Boga, SH, MH;
- Fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:10.5/KEP-SET/TAHUN 2015 tetang pengankatan kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 A.n Silvano D.
Saleh;
- Fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:10.12.a/KEP-SET/2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kab.
Register : 24-11-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 19-01-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT.MNK Tanggal 19 Januari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : MUHAMMAD MUBIN, S.H.
Terbanding/Terdakwa : OCEN WAIROY, S.E., M.M. bin MOKSEN WAIROY
148 — 63
Terbanding/Terdakwa : OCEN WAIROY, S.E., M.M. bin MOKSEN WAIROY
148 — 63
Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/9203/SET/KPU/ VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 460/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
7. 1 (satu) bundel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor
: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/ 9203/SET/KPU/VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor: 900/ 2156/BUP/2019 dan Nomor: 460/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana
Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Januari 2021 Nomor 028 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi perselisihan hasil pemilihan umum ke Sorong sebesar Rp80.160.000,00 beserta bukti terlampir;
332. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 029 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian PHP di Jakarta sebesar Rp50.218.579,00 beserta bukti terlampir;
333.
Register : 22-02-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte Tanggal 28 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terdakwa:
GUSTIAR MARUDIN
83 — 35
ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terdakwa:
GUSTIAR MARUDIN
83 — 35
oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Fotocopy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02-KEP tahun 2015 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Maluku Utara tahun 2015;
- Fotocopy Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02-KEP tahun 2015 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan kepalah daerah dan wakil kepalah daerah Maluku Utara tahun 2015 tanggal 13 April 2015 No.7 A.n Moksin Boga, SH, MH;
- Fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:10.5/KEP-SET/TAHUN 2015 tetang pengankatan kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 A.n Silvano D.
Saleh;
- Fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:10.12.a/KEP-SET/2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kab.
Register : 22-05-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN MANOKWARI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ARTHUR FRITZ GERALD, S.H., M.H.
2.MUHAMMAD MUBIN, S.H.
Terdakwa:
OCEN WAIROY, S.E., M.M. bin MOKSEN WAIROY
90 — 0
1.ARTHUR FRITZ GERALD, S.H., M.H.
2.MUHAMMAD MUBIN, S.H.
Terdakwa:
OCEN WAIROY, S.E., M.M. bin MOKSEN WAIROY
90 — 0
Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/9203/SET/KPU/VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor 900/2156/BUP/2019/ dan Nomor 460/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
7. 1 (satu) bundel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor:
900/2156/BUP/2019/ dan Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/9203/SET/KPU/VI/ 2020 tentang Perubahan NPHD Nomor 900/2156/BUP/2019/ dan Nomor 460/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang pelaksanaan Dana
Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Januari 2021 Nomor 028 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi perselisihan hasil pemilihan umum ke sorong sebesar Rp80.160.000,00 beserta bukti terlampir;
332. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 029 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian PHP di Jakarta sebesar Rp50.218.579,00 beserta bukti terlampir;
333.
Register : 22-05-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ARTHUR FRITZ GERALD, S.H., M.H.
2.MUHAMMAD MUBIN, S.H.
Terdakwa:
YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E. anak dari PIETER MANGAMPA
137 — 78
1.ARTHUR FRITZ GERALD, S.H., M.H.
2.MUHAMMAD MUBIN, S.H.
Terdakwa:
YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E. anak dari PIETER MANGAMPA
137 — 78
Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/9203/SET/KPU/VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor 900/2156/BUP/2019/ dan Nomor 460/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
DIKEMBALIKAN KEPADA BPKAD KABUPATEN FAKFAK MELALUI SAKSI ERNA MATURBONGS SELAKU KABID PERBENDAHARAAN BPKAD KABUPATEN FAKFAK
;
7. 1 (satu) bundel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/2156/BUP/2019/ dan Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/9203/SET
Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Januari 2021 Nomor 028 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi perselisihan hasil pemilihan umum ke sorong sebesar Rp80.160.000,00 beserta bukti terlampir;
332. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 029 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian PHP di Jakarta sebesar Rp50.218.579,00 beserta bukti terlampir;
333.
Register : 05-10-2022 — Putus : 03-02-2023 — Upload : 05-02-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl Tanggal 3 Februari 2023 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
REPSUN DEVIT R, S.H Bin REPUADI .Alm
212 — 28
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
REPSUN DEVIT R, S.H Bin REPUADI .Alm
212 — 28
221) 1 (satu) rangkap SK Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota tanggal 19 Agustus 2019
222) 1 (satu) bundel TUP 8 Bawaslu Kabupaten Kaur Tahun 2018
223) 1 (satu) bundel SK Kasek dan Panwascam Kabupaten K
224) 1 (satu) bundel TUP 1 Bawaslu Kabupaten Kaur Tahun 20
225) 1 (satu) rangkap
Register : 24-11-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 19-01-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT.MNK Tanggal 19 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : MUHAMMAD MUBIN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E. anak dari PIETER MANGAMPA Diwakili Oleh : Patrix Barumbun, S.H
154 — 101
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E. anak dari PIETER MANGAMPA Diwakili Oleh : Patrix Barumbun, S.H
154 — 101
Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/9203/SET/KPU/ VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 460/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Fakfak melalui Saski Erna Maturbongs selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Fakfak
7. 1 (satu) bundel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/ 9203/SET
Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Januari 2021 Nomor 028 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi perselisihan hasil pemilihan umum ke Sorong sebesar Rp80.160.000,00 beserta bukti terlampir;
332. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 029 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian PHP di Jakarta sebesar Rp50.218.579,00 beserta bukti terlampir;
333.
Putus : 17-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbj Tanggal 17 Juni 2021 — Baharuddin bin Makuasseng;
163 — 100
163 — 100
diberi tanda bukti TD-17;22. fotokopi Daftar Pemilih Sementara/ Tetap TPS II Pontianak, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Daerah Tingkat II Manggarai Barat, Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang diberi tanda bukti TD-18a;23. fotokopi Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, TPS 001, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diberi tanda bukti TD-18b;24. fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diberi tanda bukti TD-18c;25. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5315065012760006, tanggal 24-07-2008 atas nama Habiba, yang diberi tanda bukti TD-19a;26. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP : 944/24.16/01/2005, tanggal 01-01-2005 atas nama Abidin, yang diberi tanda bukti TD-19b;27. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5315064107870060, tanggal 28-03-2013 atas nama
Register : 02-07-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto Tanggal 20 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
SOFYAN HASAN, S.TP., M.M.
199 — 100
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
SOFYAN HASAN, S.TP., M.M.
199 — 100
2002, sebagai staf di Dinas Pertanian KabupatenBoalemo;v Pada tahun 2003, sebagai staf di Dinas Perikanan KabupatenBoalemo;v Pada tahun 20042006, sebagai staf di Badan PengawasanDaerah Kabupaten Boalemo;v Pada tahun 20062007, sebagai Kepala Sub Bagian ProduksiDaerah pada Bagian Ekonomi di Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo;v Pada tahun 20072008, sebagai Kepala Sub Bagian Umum danKepegawaian di Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo;v Pada tahun 2008, sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaanpada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boalemo;v Pada tahun 20092010, sebagai Kepala Bagian Umum danHumas di Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo;v Pada tahun 20102012, sebagai Kepala Kantor LingkunganHidup Kabupaten Boalemo;v Pada tahun 2012, sebagai Kepala Bidang Perkebunan di DinasPertanian Kabupaten Boalemo;v Pada tahun 2013, sebagai Sekretaris Penyuluh di BadanPenyuluh Pertanian Kabupaten Boalemo staf di Dinas Pertanian KabupatenBoalemo;v Pada tahun 20132017, sebagai Kepala Dinas LingkunganHidup dan Kehutanan Kabupaten
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
189 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Februari2008 dengan masa jabatan dari Tahun 2008 2013 dalamkapasitasnya sebagai Pegawai Negeri dikualifikasi sebagai"Barang Siapa", hal ini sejalan dengan definisi Pegawai NegeriSipil (Abtenaar) yang sifatnya diperluas, sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Kr/1962tanggal 01 Desember 1962 ;Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 92 KUHPmemberikan batasan mengenai barang siapa dalam arti PNS, yaitu: "Termasuk ke dalam Pegawai Negeri adalah orang yang terpilihdi dalam pemilihan
umum yang diadakan berdasarkan peraturanumum, demikian juga semua orang yang menjadi badanperwakilan yang diadakan oleh dan atas nama pemerintah,selanjutnya juga semua anggota dst..."
Putus : 22-11-2017 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg Tanggal 22 Nopember 2017 — YUNI ASTUTI Alias YUNI SUDJONO
246 — 152
246 — 152
.;1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor :171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa Jabatan Tahun20092014 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 ditandatangani oleh RATUATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat RisalahRapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang SelatanHalaman 38 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.184.185.186.187.188.189.190.191.Dalam
Kota Tangerang Selatan TahunAnggaran 2012. ;3 (tiga) jilid fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaHalaman 399 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.183.184.185.186.187.188.Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota TangerangSelatan Tahun Anggaran 2012. ;1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor :171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan MasaJabatan Tahun 20092014 Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2009ditandatangani oleh RATU ATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010yang di dalamnya terdapat Risalah Rapat Paripurna Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka PersetujuanBersama DPRD dan Walikota Tangerang Selatan Terhadapditetapkannya Raperda Menjadi Perda Perubahan AnggaranPendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.. ;1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen Risalah RapatParipurna DPRD Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka PemandanganUmum FraksiFraksi Terhadap
Register : 15-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2016 Tanggal 14 April 2016 — PT. TIARA MANTANG (diwakili oleh AHMAD MIPON) VS HADISLANI DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM., II. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;
175 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihaan umum;Penjelasan Pasal 2 UU PERATUN, berbunyi sebagai berikut:Pasal 2;Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan TataUsaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadilidari Peradilan Tata Usaha Negara.
Register : 06-09-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst 141 — 65
RepublikIndonesia Nomor : 50/DPR RI/I/20142015 Tentang Perubahan SusunanKeanggotaan Komisi Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 20142019 Tahun Sidang20142015 tanggal 25 November 2014 dengan lampiran Susunan dan NamaNama Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MasaKeanggotaan Tahun 20142019 Tahun Sidang 20142015 59.1 (satu) lembar copy dilegalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2014 atasnama PUTU SUDIARTANA 60.1 (satu) bundel dokumen cap basah Rekapitulasi Hak Keuangan (GajiKehormatan & Tunjangan Diluar Gaji) PUTU SUDIARTANA (NA. 442)Periode 20142019 61.1 (satu) bundel copy dilegalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1094/SEKJEN/S.A/2014tentang Penetapan Staf administrasi Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor A442 Fraksi Partai demokrat Dewan PerwakilanRakyat republik Indonesia tanggal 28 November
Putus : 26-07-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ade Irawan, M.Si bin Yoyo, telah ditetapkansebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahimasa bakti 20092014, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 171/Kep.1099Pem.Um/2009, tanggal 18 Agustus 2009, TentangPeresmian Keanggotaan DPRD Kota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 20092014, dan sebagai Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi masa bakti 20092014,berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1321Pem.Um/2009, tanggal
Register : 13-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.TPK/2021/PT BDG Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : TRIMULYONO HENDRADI
Terbanding/Terdakwa : ADE BARKAH SURAHMAN.
391 — 48
Terbanding/Terdakwa : ADE BARKAH SURAHMAN.
391 — 48
2. 1 (satu) lembar Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 488/KPU.
22. 1 (satu) bundle dokumen Kumpulan Data Partai Golongan Karya Anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Indramayu: 3 (tiga).
23. 1 (satu) buah map berwarna kuning merk Biola, yang berisikan:
a. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Rekapitulasi Harga Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstrasi/ PemeliharaanPeriodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-gorong.
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
105 — 50
105 — 50
sebagai pengawasan programprogram PemerintahDaerah Kabupaten Lombok Barat ;Tidak boleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat menerimadana bantuan sosial ;Saksi mengajukan proposal dan menerima dana bantuan sosialtersebut karena dititip oleh masyarakat ;Masyarakat yang menitipkan proposal kepada saksi tidak ada yangmemberikan surat kuasa ;Yang memberitahu saksi akan menerima pencairan atas proposalyang ajukan tersebut adalah Juandi Setiawan ;Saksi mengajukan proposal proposal tersebut sebelum dansesudah pemilihan
umum Legislatif ;Saksi berasal dari daerah pemilihan yaitu Kecamatan Gerung,Kecamatan Lembar, dan Kecamatan Sekotong ;lya benar, proposal yang saksi ajukan tersebut telah lengkappersyaratannya sehingga bisa dicairkan ;Tidak boleh, karena yang seharusnya memberikan dana pencairanadalah seorang Bendahara ;Saksi HALI SUSABRI, S.Pd., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :lya benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan padapenyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
106 — 1634
106 — 1634
sebagai pengawasan programprogramPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ;Tidak boleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat menerimadana bantuan sosial ;Saksi mengajukan proposal dan menerima dana bantuan sosialtersebut karena dititip oleh masyarakat ;Masyarakat yang menitipkan proposal kepada saksi tidak adayang memberikan surat kuasa ;Yang memberitahu saksi akan menerima pencairan atasproposal yang ajukan tersebut adalah Juandi Setiawan ;Saksi mengajukan proposal proposal tersebut sebelum dansesudah pemilihan
umum Legislatif ;Saksi berasal dari daerah pemilihan yaitu Kecamatan Gerung,Kecamatan Lembar, dan Kecamatan Sekotong ;lya benar, proposal yang saksi ajukan tersebut telah lengkappersyaratannya sehingga bisa dicairkan ;Tidak boleh, karena yang seharusnya memberikan danapencairan adalah seorang Bendahara ;Saksi HALI SUSABRI, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB~ danketerangan saksi
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
719 — 636
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
719 — 636
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusatmaupun di daerah mengenai hasil pemilinan umum; Bahwa ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan tidak berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaratertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: a. dalamwaktu perang, kKeadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luarbiasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundangundanganHalaman
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
501 — 274
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
501 — 274
96. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025Pem.Um/2009 tentang Peresmian keangotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk masa jabatan tahun 20092014.
97. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL Tanggal 22 Juni 2018 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2507 — 12436
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2507 — 12436
Secara otomatis Thogut disebutsebagai kafir.Bahwa orang yang tidak mengikuti kemusyrikan dan berkomitmendengan Tauhid adalah orang muslim; demikian sebaliknya orang yangmengikuti kKemusyrikan dan tidak berkomitmen dengan Tauhid adalahorang kafir.Bahwa orangorang muslim wajib berhijrah kalau di zholimi karenaTauhidnya, misalnya dipaksa ikut pemilihan umum dan lainlainnya,namun kalau tidak di zholimi maka tidak perlu hijrah.