Ditemukan 6288 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
343 — 214
Perjanjian kredit dilakukan secara notarill danmendapat persetujuan RUPS/ Komisaris;2. Wajib mendapat Personal Guarante dari Komisaris;Halaman 41 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPGA. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJBantara Penjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasioleh Cabang Surabaya;5. Menyerahkan asli Sertifikat atas kepemilikan jaminanatau minimal telah memperoleh cover note dari notaris.6. Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.7.
Perjanjian kredit dilakukan secara notarill danmendapat persetujuan RUPS/ Komisaris;2. Wajid mendapat Personal Guarante dariKomisaris;4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimalIJB antara Penjual dan Pembeli yang telah dilakukanverifikasi oleh Cabang Surabaya;5. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikanjaminan atau minimal telah memperoleh cover note darinotaris.6. Jaminan berupa SHM wajib diikat haktanggungan.7.
100 — 9
dikatakan sebagai tindak pidanaperbankan bukan tindak pidana korupsi.Bahwa asset perusahaan BUMN adalah kekayaan perusahaan dan tidak termasukkekayaan negara.Bahwa tentang auditor, pihak luar semacam BPK tidak dapat melakukan auditterhadap pengurusan dan keuangan perusahaan, karena dalam hubungan internal, iatunduk pada hukum privat, jika ada dugaan telah terjadi Perbuatan MelanggarHukum ketika mengurus PT, maka harus ada audit dari akuntan public (bahan untukkomisaris) yang akan disampaikan pada RUPS
309 — 33
JikaBank tersebut berbentuk hukum PT atau PT (Persero), maka prinsip kehatihatian terutama wajib dilaksanakan oleh Organ PT atau Perseroan tersebut,seperti : RUPS atau Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan termasukpara pegawai Bank;Penerapan prinsip kehatihatian oleh pegawai untuk menghindari penyimpanganpraktik perbankan yang tidak sehat maksudnya adalah bahwa pegawai bankdalam menjalankan tugasnya wajib menempuh caracara yang tidak merugikanbank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : ALISA NUR AISYAH, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : MIA NATALINA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : PENUNTUTAN KAMNEG
Terbanding/Penuntut Umum IV : NULI NALI MURTI, S.H., M.H.
386 — 113
15. 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
16. 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
17. 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
557 — 178
Terdakwa selaku Direktur Utama PT DGIyang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi ini bertugas memimpinperusahaan dan mempunyai kewenangan sebagai berikut : Menentukan arah perkembangan perusahaan Menentukan perkembangan perusahaan Menentukan strategi pengembangan perusahaan Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yangdisetujui Pemegang Saham dalam RUPS,Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku Direktur Utama dibantuoleh beberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODOselaku
Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIperusahaan dan mempunyai kewenangan sebagai berikut : Menentukan arah perkembangan perusahaan Menentukan perkembangan perusahaan Menentukan strategi pengembangan perusahaan Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yangdisetujui Pemegang Saham dalam RUPS,Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku Direktur Utama dibantu olehbeberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODO selaku WakilDirektur Utama merangkap Direktur Marketing dan LAURENTIUS
312 — 26
dikatakan sebagai tindak pidana perbankanbukan tindak pidana korupsi; Bahwa asset perusahaan BUMN adalah kekayaan perusahaan dan tidak termasukkekayaan negara; Bahwa tentang auditor, pihak luar semacam BPK tidak dapat melakukan auditterhadap pengurusan dan keuangan perusahaan, karena dalam hubungan internal, iatunduk pada hukum privat, jika ada dugaan telah terjadi Perbuatan MelanggarHukum ketika mengurus PT, maka harus ada audit dari akuntan public (bahan untukkomisaris) yang akan disampaikan pada RUPS
Terbanding/Penuntut Umum : Hendra Eka Saputra
762 — 97
-----
tanggal 21 Januari 2015 tentang Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN XI.
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
563 — 466
kewenangan dalamrangka penyehatahan Perbankan, dalam rangka mengelola ataumendayagunakan asset dalam Restrukturilasasi merupakan assetfisik maupun non fisik, diberikan kewenangan yang ada di Pasal 37(a ) UU No. 10 tahun 1998, kemudian ada tambahan dari Pasal 37di UU no.7 tahun 1992 dengan adanya perubahan UU no, 7 tahun1992 dengan UU no 10 tahun 1998 kemudian ada tambahan diPasal 37 a sangat luas kewenangannya, kalau dihadapkandihapkan kepada kewenangan organ organ Perbankan dalambentuk kewenangan RUPS
416 — 241
Javana Artha Buana akanmengerjakan proyek Pasar tradisional di Citeureup denganharga borongan sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dan saksi akan diberi bonus, tetapi setelah ituberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saksidiangkat menjadi keamanan PT. Javana Artha Buana untukbertugas mengadakan kordinasi dengan Polres dan Polseksetempat;bahwa saksi diangkat sebagai keamanan di PT. Javana ArthaBuana itu) perusahaan sudah ada karena PI.
141 — 107
yang diatasnamakan sdr Suyanto saja;Bahwa lokasi kontrakan tersebut di desa Hegarmukti;Bahwa Saksi tahu dari orangorang di kantor, dan semua orang dikantor tahu kontrakan tersebut milik mr WHsuminghu tetapidiatasnamakan sdr Suyanto;Bahwa Saksi bekerja di perusahaan roti milik mr Hsu Minghu sudah 12tahun;Bahwa lebih dulu Perempuan berhadapan dengan hukum masukbekerja baru kemudian Saksi masuk;Bahwa Saksi hanya tanda tangan saja di akta, tetapi sebenarnya Saksisebagai SPG;Bahwa Saksi tidak mengerti RUPS
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
RIONALD ANGGARA SOERDJANTO
304 — 63
- 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
- 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
- 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DUDUNG PURWADI
1026 — 1280
Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yangdisetujui Pemegang Saham dalam RUPS,Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku Direktur Utama dibantuoleh beberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODOselaku Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Marketing danLAURENTIUS TEGUH KHASANTO TAN selaku Direktur Keuangan.Sekitar awal tahun 2009, terdakwa mewakili PT DGI menghadiri pertemuandengan perwakilan beberapa perusahaan BUMN yang bergerak
Terdakwa selaku Direktur Utama PT DGIyang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi ini bertugas memimpinperusahaan dan mempunyai kewenangan sebagai berikut : Menentukan arah perkembangan perusahaan Menentukan perkembangan perusahaan Menentukan strategi pengembangan perusahaan Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yangdisetujui Pemegang Saham dalam RUPS,Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku Direktur Utama dibantu olehbeberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODO
461 — 278
Rajawali WiramudaLestari tentang Penjualan dan penyaluran/pendistriobusian gas buminomor. 515/443.115/2011 dan nomor.027/RWLAIII/2011 tanggal 25Maret 2011.1 (satu) bundel fotokopi Print scan Berita acara RUPS luar biasa PTBangkalan Petrogas yang dibuat oleh notaris Hamdoen Hamsyousa, SH,MH. no.31 Tanggal 23 April 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Dirjen110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI tanggal 14 Juni 2011 nomor: AHUAH.01.1018247.1
(satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RepublikIndonesia Nomor: AHU20245.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 21 April2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara PemerintahKabupaten Bangkalan dengan PT.Prima Sarana Persada tentangpenyaluran dan pendistribusian gas bumi nomor: 540/163.1/433.115/2010nomor : 2001/PSPPKS/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.
BangkalanHulu Energi Nomor : 141 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh notarisMuhammad, SH, MKn.1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU58065.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hulu Energi.1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU57663.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hilir Energi.1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS
1.MIA NATALINA, S.H.
2.PENUNTUTAN KAMNEG
3.ALISA NUR AISYAH, S.H.
4.NULI NALI MURTI, S.H., M.H.
Terdakwa:
TEDJO SUPRAJOGI LIMAN
290 — 35
- 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.
125 — 36
ANEKA TAMBANG (Persero), Tokpada tanggal 26 Juni 2008 berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).e Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai DirekturUmum dan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. ANEKATAMBANG (Persero), Tbk adalah :7. Mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan di bidang umum dan CorporateSocial Responsibility (CSR).
AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH., MH
Terdakwa:
RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI
138 — 64
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
- 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
481 — 144
adadivisi tersendiri yang mengurus;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati Bekasi dalam rangka upacara 17Agustus 2018;Bahwa saksi pernah menjenguk saat Bupati Bekasi melahirkan;Bahwa saksi tidak pernah membicarakan masalah proyek Meikarta denganBupati Bekasi;Bahwa pada bulan April tahun 2016 saksi diminta untuk menjadi Dirut di PTLIPPO CIKARANG;Bahwa kompetensi saksi sebenarnya bukan di property;Bahwa masa kerja saksi di PT LIPPO CIKARANG selama 18 bulan;Bahwa setelah diberhentikan melalui mekanisme RUPS
PT.MSU mempunyai tim manajemensendiri yang sebagian besar itu tim ekspat, jadi semua keputusan diambil olehmereka;Bahwa terkait hubungan PT.MSU dengan PT Lippo Cikarang bahwa semuakeputusan diambil oleh PT MSU dibantu oleh Tim manajamen yang sebagianbesar ekspartriat, tapi perannya Lippo Cikarang ini hanya untuk memverifikasibahwa apa yang dilakukan oleh PT.MSU ini sudah diverifikasi secara baik,karena PT.Lippo Cikarang sendiri sebagai perusahaan terbuka maka harusdapat dipertanggungjawabkan kepada RUPS
184 — 49
Simpang Jaya Duatentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang JayaAbadi beserta lampiran (datadata/Identitas/Kartu Keluarga H.Didi Supriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001//VBKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cairdan Bokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
NURMALINA HADJAR,S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN,BAcc
185 — 177
jabatan yang dilakukan oleh saudara M.JimmyGoh Mahshum sebagai Direktur Perusahaan GMP yang terjadi dalam rentanwaktu Tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dan adanya audit internal dariMalaysia pada tahun 2016 lalu kemudian ada surat pernyataan yangmenyatakan bahwa saudara Jimmy telah melakukan atau membuat SPK Fiktifdan yang hanya bisa diidentifikasi ada 89 SPK sedangkan sisanya 14 SPKfiktif yang tidak dilaksanakan dan dengan adanya kejadian tersebut akhirnyapada tanggal 15 April 2016 berdasarkan RUPS
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
177 — 127
Tahap penyelamatan/penyelesaian kredit bermasalah;Halaman 57 dari 216 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN MnkAgar usaha penyelamatan/penyelesaian kredit bermasalan yang telahdilakukan oleh Kanca/Kanwil/Kanpus dapat memberikan informasi yangtertib sebagai bahan laporan pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS,maka setiap usaha penyelamatan/penyelesaian kredit bermasalah harusdicatat dalam Register Restrukturisasi;Pemeliharakerjaan register dan pelaporan penyelamatan/penyelesaiankredit bermasalah menjadi