Ditemukan 721 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bening bnding bading bedeng buding biding beling beting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-05-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1675 K/Pdt/2012
Tanggal 16 Mei 2013 — YANTO DEVIRA, SH. Sp-1,dk vs NY. HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA,
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Beding (janji) kuasa tidak ditarik kembali diperjanjikan dengan tegas;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — EDDY TRIO TJAN, dk melawan PT. ALFA GOLDLAND REALITY
81 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai pemberian kuasa, diIndonesia telah merupakan suatu bestending en gebruikelijk beding sehinggatidak bertentangan dengan UndangUndang yaitu Pasal 1339 dan Pasal 1347dan seterusnya Kitab UndangUndang Hukum Perdata Surat Kuasa Mutlaksebagai jaminan kepastian hukum;.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 452/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 21 Nopember 2018 — SUSMI HARIYANTI lawan ENY RAHAYU dkk
104 — 62
  • Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang undang no. 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur tentang laranganmilik beding yaitu adanya klausul yang memuat janji memberikewenangan kepada Kreditur / Pemegang Hak Tanggungan(dalam hal ini Tergugat II) untuk memiliki Ooyek Hak Tanggungansecara serta merta apabila debitur cidera janji, dan jika hal ituHal. 39 Putusan.Nomor 452/Pdt/2018/PT SMGdilanggar maka Perjanjian atau Kausul itu sejak semula Batal DemiHukum (nullity from the begining).
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 20-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 688/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
NURUL HUDA O P SYAHPUTRA
Tergugat:
1.PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPR SYARIAH) AL - WASHLIYAH
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
42 — 13
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang akan dan/atautelan melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi HakTanggungan melalui Tergugat Il adalah merupakan cacat hukum sertatidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan (Beding VanEigenmatigeverkoop) harus berdasarkan Pasal 26 UndangundangHak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteekyang ada mulai berlakunya Undangundang ini, berlaku terhadapEksekusi Hak Tanggungan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-02-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 93/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : Iwan Hartono Diwakili Oleh : DJAMHUR SH
Terbanding/Tergugat II : Direktur PT. TCP INTERNUSA dahulu bernama PT. Town dan City Properties
Terbanding/Tergugat III : David Darmawan Sudja
Terbanding/Tergugat I : Ferdinand Josef Wongkaren
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Rukmasanti Hardjasatya, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah RI Cq.Kejagung cq.Kejati DKI Jkt Cq.Kejari Jakbar
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI Cq.Menteri ATR Kep.BPNRI Cq.KepKanwil BPN Prov.DKI Jkt Cq.KepKtr Pertanahan Adm.Jaksel
Terbanding/Turut Tergugat IV : Pemerintah RI Cq.Menkeu RI Cq.Kep.KPKNL Jakarta IV
109 — 79
  • tangani akta cessie aquo karenaselaku ppihak debitur ( berhutang ) diharuskan mengetahul adanyaperalihan hak tagih in casu sebagai syarat mutlak berlakunya aktacessie aquo dan penandatangan aquo tidak bisa ditaksirkan telahterjadi pelepasan hak atas tanah dengan Sertifikat HGB No.1759;o Bahwa ketentuan Psl 12 UU Tanggungan menyebutkan janji yangmemberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untukmemiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji batal demihukum, dimana atas milik beding
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 07-07-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 11/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 7 Januari 2022 — Penggugat:
1.KASTARI
2.SULAIKHA
3.MUHAMMAD NASIR
Tergugat:
1.SUHARTO
2.HANA ASTUTI
3.Kepala Kantor Cabang BANK RAKYAT INDONESIA Kota Bumi
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG/KPKNL METRO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WAY KANAN
2.Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung
84 — 37
  • Tetapikreditur juga ada pembatasan yang diatur berdasarkan Pasal 1178KUH Perdata ayat (1) .manakala debitur wanprestasi (verval belding),Beding demikian dilarang Pasal 1178 KUH Perdata (1) agarkedudukannya yang lemah, karena membutuhkan kredit terpaksamenerima janji dengan persyaratan yang berat yang sangatmerugikan baginya. Melarang atau untuk mencegah turunnya harga /nilai dari benda hak tanggungan kurang dari nilai yang sesungguhnyaberakibat merugikan debitur. (Prof.
    Beding demikian dilarangPasal 1178 KUH Perdata (1) agar kedudukannya yang lemah karenamembutuhkan kredit terpaksa menerima janji dengan persyaratanyang berat yang sangat merugikan baginya. Juga larangan untukmencegah turunnya harga/ nilai dari benda hak tanggungan kurangdari nilai yang sesungguhnya dst. (Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan,SH. Hukum Perdata; Hak Jaminan Atas Tanah, halaman 27 29,Penerbit ; Liberty. Yokyakarta, 1974).32.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 396/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 23 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : PT Cosmeticindo Slimming Utama Diwakili Oleh : PT Cosmeticindo Slimming Utama
Pembanding/Penggugat II : PT Cantiksindo Utama Diwakili Oleh : PT Cosmeticindo Slimming Utama
Pembanding/Penggugat III : PT Hairindo Pratama Diwakili Oleh : PT Cosmeticindo Slimming Utama
Terbanding/Tergugat : Cosmetic Care Asia Limited
696 — 613
  • Praktik penyusunan kontrak komersial pada umumnyamencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1266 BW (Faktorheteronom), sehingga hal ini dianggap sebagai 'syarat yang biasadiperanjikan (betstandig geberuikelijk beding) dan merupakan faktorotonom yang disepakati para pihak.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 13-10-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN GRESIK Nomor 63/Pdt.G/2017/PN GSK
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
H. MOHAMAD BACHRUDDIN
Tergugat:
ACHMAD SUTIK
32 — 8
  • Parapihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuallidalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (beding ten behoeve vanderden) Pasal 1317 KUHPerdata".Bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensitidak terdapat hubungan hukum baik dalam membuat kesepakatankesepakatan langsung maupun yang tertuang dalam kwitansi tanda jadipembelian tanah SHM No. 109 tertanggal sembayat 22 Agustus 2017, makasudah selayaknya dan sepantasnya apabila Gugatan PenggugatKonvensi
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 27-04-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 31/Pdt.Bth/2017/PN Sim
Tanggal 2 Nopember 2017 — Benny Cipta Purba L a w a n: PT.Permodalan Nasional Madani ( Persero) Cabang Pematang Siantar; Pemerintah Ri cq Menteri Keuangan Ri cq Direktorat Jendral Kekayaan Negaea cq Kanwil Djkn Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Pematsng Siantar; 3. Rudolff Sianaga, Alamat di Huta II Kel/Desa Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
85 — 10
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Terlawan yang telah melakukanpelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiTerlawan Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karenauntuk menjual objek Hak Tanggungan (Beding VanEigenmatigeverkoop) harus berdasarkan Pasal 26 UndangundangHak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteekyang ada mulai berlakunya Undangundang ini, berlaku terhadapEksekusi Hak Tanggungan, Sehingga
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 10-06-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr
Tanggal 10 Juni 2013 — CHANDRA SOEGIANTO dkk
melawan
. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KEDIRi
293 — 154
  • (beding van eigenmatiche verkoop) yang ada dalam Akta Pemberian HakTanggungan;Bahwa Perlu ditegaskan di dalam persidangan ini bahwa Para Penggugat dengantegas telah mengakui memiliki fasilitas Kredit di Tergugat I;Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas pernyataan Para Penggugat yangmenyatakan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat IVtidak memenuhi standar aturan dan cenderung menabrak nilainilai etika prosespelelangan dimana Para Penggugat TIDAK DAPAT menjelaskan aturan mana
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-05-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 17 Desember 2015 — Adi Gunarsa, SE dkk sebagai penggugat melawan PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk dkk sebagai Tergugat
67 — 8
  • Hal ini sudah sesuai dengan ketentuanPasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan juncto janji untuk menjual ataskekuasaan sendiri (beding van eigenmaticheverkoop) yang ada dalam Akta Pemberian HakTanggungan yang telah ditandatangani oleh ParaPenggugat / Pemilik Jaminan;Tergugat menolak dengan tegas posita angka 5dan 6 yang menyatakan bahwa Para Penggugattidak pernah menandatangani SKMHT, karenatidak mungkin APHT terbit kalo tidak ada SKMHTdari pemilik tanah kepada penerima kuasa.Sedangkan pada
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata
Register : 20-06-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Tjb
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat:
SUHARLIN
Tergugat:
1.PT. Permodalan Nasional Madani PNM ULAMM AEK KANOPAN
2.PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANWIL DJKN SUMUT Cq KPKNL
3.RIZKI MUAMMAR KHADAFI
119 — 25
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Terlawan yang telahmelakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggunganmelalui Terlawan Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sahkarena untuk menjual objek Hak Tanggungan (Beding VanHalaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pat.G/2017/PN TjbEigenmatigeverkoop) harus berdasarkan Pasal 26 Undangundang HakTanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yangada mulai berlakunya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-06-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — EDI SUTRISNO SIMARMATA VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
74 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 507 kK/Pdt.SusBPSK/201710.11.12.Arbitrase BPSK Batubara dalam perkara a quo telah menafsirkan laindari ketentuan yang diatur Undang Undang Hak Tanggungan denganseolaholah wajid mensyaratkan adanya fiat eksekusi dari PengadilanNegeri;Bahwa Konstruksi Pasal 20 ayat (1) huruf a juncto Pasal 6 UUHT tidaklahberbeda dengan prosedur pelaksanaan eksekusi menurut ketentuanPasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya mengatur janji untukmenjual benda jaminan atas kekuasaan (beding van eigen machtigeverkoop
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-06-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 350/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
Tanggal 19 Januari 2015 — 1.GERMANIA MENANG DJUANG 2.DADANG YOGASWARA lawan 1.HABSARI BUDHI UTAMI 2.FENNY SULIFADARTI,SH 3.KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
325 — 218
  • Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudahlama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat (M.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 14-02-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 11/Pdt.Plw/2013/PN.Tsm
Tanggal 12 Juni 2013 — POPI FITRIASARI Lawan 1.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA 2.PT. BANK MEGA, TBK. CABANG TASIKMALAYA
48 — 11
  • Pasal 14 ayat (2) UUHT.Hal ini sangat tidak berdasar karena Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangdilaksanakan oleh Terlawan I didasarkan pada Pasal 6 UUHT jo. janji untuk menjual ataskekuasaan sendiri (beding van eigenmdchtig verkoop) yang ada dalam Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) bukan didasarkan pada fiat eksekusi atas titel eksekutorial16yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang dalam pelaksanaan eksekusinyaharus melalui Pengadilan Negeri setempat.10 Bahwa dalil Pelawan yang meminta
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 12-04-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
MAHRIN SINAGA
Tergugat:
1.KSP Sahabat Mitra Sejati Sahabat UKM Kantor Cabang Medan
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
59 — 19
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggunganmelalui Tergugat Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sahkarena untuk menjual objek Hak Tanggungan (Beding VanEigenmatigeverkoop) harus berdasarkan Pasal 26 UndangundangHak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteekyang ada mulai berlakunya Undangundang ini, berlaku terhadapEksekusi Hak Tanggungan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 162/Pdt.Plw/2014/PN.Sda
Tanggal 28 Mei 2015 — H. USTADI, dkk. M E L A W A N : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.q. KANWIL KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG di Sidoarjo, dkk.
29 — 12
  • Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang haktanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyekhak tanggungan apabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop)sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-08-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 478/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 13 Nopember 2017 — HERRY SABIRIN >< Tn.ALOY RAHMAT CS
75 — 36
  • Pertamamempunyai hak untuk menjual benda jaminan kredit Tergugat melaluipelelangan guna mengambil pelunasan piutangnya, tanoa perlu adanyafiat eksekusi dari pengadilan atau persetujuan dari Pemberi HakTanggungan/Tergugat Hak ini adalah berdasarkan Sertipikat HakHalaman 15 Putusan Nomor 478 /PDT/2017/PT.DKITanggungan yang mempunyai irahirah "Demi Keadilan Berdasarkanketuhanan Yang Maha Esa dimana dalam Akta Pemberian HakTanggungan telah memuat janjijanji kKhususnya janji menjual ataskekuasaan sendiri (beding
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 08-10-2014 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 454/Pdt.G/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 Oktober 2015 — PT GRACIA GRIYA KENCANA, LAWAN PT ROYAL PREMIER INTERNATIONAL
125 — 58
  • Pasal 1317 KUHPerdata ini dinamakan janji untuk pihakketiga (derden beding).Bahwa maksud dan tujuan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli KolektifUnit Condotel The Kalyana, Buah Batu Bandung tertanggal 10 Oktober2013 antara TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGATINTERVENSI Il adalah sebagaimana ternyata pada Bagian Recitalhuruf c yaitu : bahwa PIHAK KEDUA bermaksud membeli secarakolektif 150 (seratus lima puluh) unit tipe Superior THE KALYANACondotel, Buah Batu Bandung, milik PIHAK PERTAMA selakuPengembang
    hal terjadinya wanprestasi atau tidakterpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka PembatalanHalaman 56 dari 165 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2014/PN.Bdg.39.40.41.suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal kepengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan parapihak itu sendiri;Bahwa oleh karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kolektif UnitCondotel The Kalyana, Buah Batu Bandung tertanggal 10 Oktober2013 mengandung janji untuk pihak ketiga (derden beding
    Pasal 1317 KUHPerdata ini dinamakan janji untuk pihakketiga (derden beding).Bahwa maksud dan tujuan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli KolektifUnit Condotel The Kalyana, Buah Batu Bandung tertanggal 10 Oktober2013 antara TERGUGAT INTERVENS!
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Putus : 15-03-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 72/Pdt.Plw/2015/PN Gpr
Tanggal 15 Maret 2016 — PAERAN,Dk
Melawan
1. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.,Dkk
47 — 18
  • Penjualan dari bendabenda tersebut dapat terjadi melaluipenjualan di muka umum karena adanya janji/beding lebih dahulu (parateexecutie) terhadap bendabenda tertentu yang dipakai sebagai jaminan ;Bahwa sesuai Pasal 9 Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908: 189sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan staatsblaad 1941:3 jo.Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilengkapidengan nilai limit.