Ditemukan 824 data
67 — 14
dimasukkan ke dalam daftar Pengukuran Kayu Olahan(DKO);o Berdasarkan DKO dimaksud penerbit FAKO menerbitkan FAKO;o FAKO dibuat rangkap 5 (lima) yang peruntukannya untuk: Lembar 1 dan 2: bersama sama hasil hutan yang diangkut, lembar 1 untukkepala dinas kabupaten 1 kota tujuan, lembar ke 2 untuk arsip penerima;12 Lembar ke 3 untuk kepala dinas kehutanan kabupaten/kota ditempat asal hasilhutan; Lembar ke4 untuk kepala balai asal hasil hutan; Lembar ke5 untuk arsip penerbit;Bahwa sesuai Permenhut No.P
422 — 58
P.33/MenhutI/2010 menyatakan bahwa DirekturJenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat penolakan, tetapiberdasarkan BAB VII Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No.P.44/MenhutH/2010 tentang Pedoman Tata Naskah DinasKementerian Kehutanan diatur kata atas nama (a.n.) digunakan jikapejabat yang menandatangani naskah dinas telah diberi kuasa olehpejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas dantanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal iniPemerintah Kota Langsa ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa KAHAR MUZAKAR Bin ABDUL WAHAB (PegawaiNegeri Sipil) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur JenderalPerhubungan Darat departemen Perhubungan Republik Indonesia No.P
No. 225 K/Pid.Sus/2010LEBIH SUBSIDAIR LAGI ;Bahwa ia Terdakwa KAHAR MUZAKAR Bin ABDUL WAHAB (PegawaiNegeri Sipil) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur JenderalPerhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia No.P.7/23/17 tanggal 31 Mei 1979 tentang pengangkatan sebagai Pegawai NegeriSipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 120090564 dan Pj.
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM
432 — 80
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YUSUF Alias USUP BinMUHARAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulankurungan.3.
328 — 15
Berdasarkan DKO dimaksud penerbit FAKO menerbitkan FAKO;FAKO dibuat rangkap 5 (lima) yang peruntukannya untuk:Lembar 1 dan 2: bersamasama hasil hutan yang diangkut, lembar 1 untuk kepaladinas kabupaten 1 kota tujuan, lembar ke 2 untuk arsip penerima;Lembar ke 3 untuk kepala dinas kehutanan kabupaten/kota ditempat asal hasilhutan;Lembar ke4 untuk kepala balai asal hasil hutan;Lembar ke5 untuk arsip penerbit;6.Bahwa sesuai Permenhut No.P.55/Menhutll/2006 Pasal 25, tata carapengangkatan penerbit FAKO
18 — 8
yang berhak memberikan izin adalah Menteri Kehutanan RI; Bahwa, orang atau perseorangan tidak diperbolehkan melakukan penebanganpohon atau melakukan kegiatan perkebunan di kawasan Hutan berdasarkanPeraturan Menteri Kehutanan RI No.P.62/Menhutll/ 2011; Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat/instansi terkait untuk melakukanpenebangan di kawasan HTIPT.
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
YODI SUKMANA IRAWAN ALIAS YODI.
328 — 240
Desember 2018 1 (satu) set;
- Hand phone Samsung Galaxy Note 10+ sebanyak 1 (satu) buah;
- Mobil Honda Freed warna abu metalik beserta STNK Nomor B1017 KYV a.n KEVIN RIVANDISTIRA sebanyak 1(satu) Unit dan
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-03224493 dengan nama pemilik KEVIN RIVADISTIRA, Honda Freed nomor registrasi B 1017 KYV sebanyak 1 (satu) buah;
Tetap dilampirkan didalam berkas perkara;
Dirampas untuk
411 — 132
Dalam hal surat berupa SPT Hak Milik maka dalam tata cara usahakayu sengon budidaya dalam analisa kami yang sebelumnya berusahakayu sengon terpenuhilah syaratsyarat yang diatur dalam peraturanHalaman 26dari36 HalPutusanNomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLKMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.V11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;Dari uraian ke 5 (lima) point di atas, sehingga dapatlah sayaberusaha mencari nafkah di tempat tersebut
BAYU DANARKO SH MH
Terdakwa:
INDRAJAYA NUR PRABOWO Bin EKO NUR WIJAYADI
138 — 63
pembelaan ini, Majelis menegaskan lagibahwa informan di sini melaksanakan tugas penegakan hukum, bukan untukmelakukan suatu perbuatan yang melanggar undangundang, sehinggainforman bukanlah pelaku, dengan demikian pasal penyertaan tidak perlu dalamsurat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengan demikianmenurut Majelis Hakim anasir memiliki, memelihara, dan memperniagakan telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permen LHK No.P
111 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
&No.P/K 1 lembar101.3370.016, Ket : HSL COLL LC EXP SR (copy)441/001/0084/EXP/05 An Perum Bulog.60. Laporan Realisasi Master Budget (Triwulan) 1 bundelperiode 20042005 (copy)61. Laporan Realisasi RKAP (Triwulan/Semester) 1 bundelperiode 20042005 (copy)Dalam perkara GratifikasiNo. JENIS BARANG YANG DISITA JUMLAH KET.1. 2. 3. 4.1. Copy surat Amandement Incorporated to the 6 lembarContract dated Agust 22, 2001 for the supplay ofLong Grain White Rice on CFR basis2.
&No.P/K : 1 lembar101.3370.016, Ket: HSL COLL LC EXP SR (copy)441/001/0084/EXP/05 An Perum Bulog.121. Laporan Realisasi Master Budget (Triwulan) 1 bundelperiode 20042005. (copy)122. Laporan Realisasi RKAP (Triwulan/Semester) 1 bundelperiode 20042005. (copy)danDALAM DAKWAAN KETIGA : No.JENIS BARANG YANG DISITAJUMLAH KET. 1. 2. 3. 4. Hal. 65 dari 123 hal. Put. No.116 PK/Pid.Sus/2011 No. JENIS BARANG YANG DISITA JUMLAH KET.1. 2. 3. 4.8.
Jurnal : 0602 0120 0000030 tanggal 15Juni 2005.59 Bank Bukopin, Nama B.P/B.B.& No.P/K : 1 lembar101.3370.016, Ket : HSL COLL LC EXP SR (copy)441/001/0084/EXP/05 An Perum Bulog.60 Laporan Realisasi Master Budget (Triwulan) 1 bundelperiode 20042005. (copy)61 Laporan Realisasi RKAP (Triwulan/ 1 bundelSemester) periode 20042005. (copy)danDALAM DAKWAAN KETIGA :No.
39 — 21
P.29/Akta.Pid/2011/PN.Tais tanggal 102011 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor :29/Pid.B/2011/PN.Tais tanggal 25 Oktober 2011 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 29/Akta.Pid/2011/PN.Tais tanggal31102011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tais, pernyataan banding mana telahdiberitahukan kepada terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.P.29/Akta.Pid/2011/PN.Tais tanggal 31102011
26 — 8
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Refertum No.P.01/045/IV/2014, tanggal 24 Juni 2014 atas korban Lily Susilo,yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Evi Untoro, Spf Visum Et Refertum No.04/RSSA/Ver/Dir/IV/2014 tanggal08 Mei 2014 atas nama Tjoan Bie yang dibuat oleh Dr.
327 — 19
pengukuran dimaksud dimasukkan ke dalam daftar Pengukuran Kayu Olahan(DKO);Berdasarkan DKO dimaksud penerbit FAKO menerbitkan FAKO;FAKO dibuat rangkap 5 (lima) yang peruntukannya untuk:Lembar 1 dan 2: bersama sama hasil hutan yang diangkut, lembar 1 untuk kepaladinas kabupaten 1 kota tujuan, lembar ke 2 untuk arsip penerima;Lembar ke 3 untuk kepala dinas kehutanan kabupaten/kota ditempat asal hasilhutan;Lembar ke4 untuk kepala balai asal hasil hutan;Lembar ke5 untuk arsip penerbit;Bahwa sesuai Permenhut No.P
41 — 12
dari perubahanstatus kawasan hutan, sehingga baik Hutan, Kawasan Hutan, dan Hutan APL sudahberadapada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah Kayu, Rotan, Humus hutan, danlainlain yang diperoleh dari Hutan atau Kawasan Hutan, sementara yang disebut denganKegiatan Pengelolaan Hasil Hutan dimaksudkan sebagai pemanenan, penebangan,pengangkutan dan lainnya terhadap Hasil Hutan yang dimaksud.Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P
975 — 361
Ny.SitiAisyah , justru malah dengan lantangnya dalam suratnya ( Lihatbukti No.P.7 ) ;Saudara dinyatakan bukan ahli waris itulah fonis yang di jatunkan kepadaPenggugat.Setelah ada kejadian tersebut akhirnya rumah yang saya bangun ditempati olehanaknya yang tertua yakni : Ny. Gusti lrama Kartini Kasuma (Tergugat ),sehingga suasana menjadi tambah panas layaknya seperti kucing dan anjing.Sering kali penggugat memperingatkan lbunya (Alm.Ny.
37 — 44
saksi angkut tersebut sampai ke Desa Sridadi Kab.Batang Hari dan untuk tujuan pastinya saksi tidak mengetahui karena yangsaksi tahu adalah hanya saksi DEDENBahwa benar terdakwa tidak mengetahui pemilik kayu sedangkan untuk 1(satu) unit truk Mitsubishi No Pol BH 8430 SU yang saksi kendarai adalahsaksi BUDI.Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Surat keterangan sahnya hasilhutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hutan pada segmenkegiatan penata usahaan hasil hutan dan sesuai permenhut No.P
IRNA INDIRA RATIH, SH
Terdakwa:
UMAR AL HADDAD Alias UMAR
421 — 5
Sedangkan menurut Ahli Burhanuddin, S.Hut kegiatanpengangkutan kayu yang dilakukan tanpa disertai dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak dapat dibenarkan karena menurut Pasal 5 ayat(1) huruf b Permenihk No.P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 disebutkan bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi diluar pulau Jawa dan Bali adalah untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai,gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak,
632 — 231
Bahwa hal tersebut sesuai dengan Permen LHK No.P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 penata usahaan hasil hutan yang berasaldari hutan tanaman atau hutan Produksi. Bahwa Apabila melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan rakyatmaka dokumen yang harus dilengkapi adalah Nota angkutan. Hal tersebutberdasarkan Permen LHK No. P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
YANDRI SETIAWAN
Termohon:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. Kepala Seksi Wilayah I Jakarta
64 — 46
dalildalil sangkalannya Termohontelah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Bukti T1 : Salinan Putusan Perkara No. 3/Pid.Pra/2017/Pnn (FotoCopy dari Salinan Asli ) ;Bukti T2 : Salinan Putusan Perkara No. 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr (FotoCopy dari Salinan Asli ) ;Bukti T3 : Foto Copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004,Tentang Perlindungan Hutan ( Copy dari Foto Copy ) ;Bukti T4 : Foto Copy Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P
34 — 13
P.55/menhutIl/tahun 2006, Permenhut no.P.51/Menhutll/Tahun 2006 , jo P.62/MenhutIl/tahun 2006, Jo P.33/Menhutll/Tahun 2007 untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang menguasaikayu yang berasal dari hutan Negara adalah memiliki izin dari pejabat yangberwenang, SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat, nota/ untuk kayuyang berasal dari industry lanjutan, SAL (surat angkutan lelang)/ untuk kayuhasil lelang dan risalah lelang.Bahwa jenis