keberatan terhadap keterangan ahi tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;Hal 34 dari 48 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polri yang bersama Marco danSumanto dalam melakukan transaksi, peredaran dan penyalahgunaannarkotika;Bahwa Terdakwa mengetahui Marco tersebut ditangkap oleh Unit V Subdit 2Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dari Grup WA TAKTIS

AMRU;Asli kuitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp10.000.000,00untuk Taktis Pak Amru ditandatangani oleh Sdr. AJENG;Asli kuitansi bulan Oktober 2013 sebesar Rp10.250.000,00 untukHonor Panitia Bimtek Novotel ditandatangani oleh Sdr. CATUR W;Asli kuitansi tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp203.006.400,00untuk Bon Sementara untuk Rakor Pengawasan tanggal 56Desember 2013 ditandatangani oleh Sdr.

Klaten ;Bahwa Bupati mempunyai anggaran tersendiri untuk kegiatankegiatanantara lain dari Umum sebesar Rp. 2.000.000.000, pertahun dan untukanggaran taktis sebesar Rp. 1.500.000.000, dan terdakwa sama sekalitidak pernah menjanjikan kepada saksi untuk membayar pinjaman ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang jumlah deposito yangditempatkan yang kemudian dijadikan jaminan pinjaman ;Tidak ada kunjungan di BPR Djoko Tingkir Sragen dan tidak adapembicaraan antara terdakwa, saksi, Widodo dan Srimoyo Tamtomo

ke Kushardjono/Sri Wahyuni;Bahwa, setelah saksi menerima uang baik dari Badrus, Narito, Fajar, DwiAgus dan Dwi Cahyono, selanjutnya saksi distribusikan sesuai perintahterdakwa saat itu, terkadang diterima oleh terdakwa sendiri danterkadang diberikan kepada pihak ketiga;Bahwa, saksi tidak tahu berasal darimana sumber dana Kushardjono/SriWahyuni karena saksi hanya diperintah oleh terdakwa untuk mengambiluang di Kushardjono/Sri Wahyuni untuk kebutuhan situasional saat itu;Bahwa, yang mengelola dana taktis

Koesharjono uangnyadari mana, karena keduanya bersikap pasif ;Bahwa saat Agus, Fajar dan Badrus meminta, dana selalu tersedia ;Bahwa yang bisa memerintahkan saksi mengeluarkan uang adalahTerdakwa ;Bahwa ada SPJ diserahkan pada BPKD ;Bahwa wakil bupati tidak pernah minta uang pada saksi ;Bahwa Pagu Bupati masuk dalam APBD, bahwa saksi pernah melihatAPBD ;Bahwa saksi hanya mengurus taktis untuk bupati ;Bahwa saat mengeluarkan SPJ harus tandatangan Bupati ;Bahwa yang menyerahkan bantuan kepada masyarakat

atas perintahTerdakwa adalah saksi ;Bahwa dalam PP dana taktis merupakan operasional penunjang bupati ;Terdakwa tidak pernah tandatangan;Bahwa saksi secara periodik menghadap Wahyu/Yusep untuk laporanbaik secara lisan maupun tertulis, bahwa saksi juga lapor pada BPKD ;Bahwa yang tandatangan penerimaan adalah yang menerima dan19831.atasan langsung ; Bahwa BAP benar, yang menulis kwitansi saksi untuk operasional BupatiSragen (80 juta) ; Bahwa anggaran Bupati selaku Kepala Daerah yang tertuang dalamAPBD

Kabupaten Sragen tiap tahunnya tidak sama, akan tetapi biasanyaterbagi atas 3 jenis kegiatan, yaitu : anggaran Rumah Tangga/Pemeliharaan, Operasional penunjang kegiatan bupati (Taktis), danInbup ; Bahwa sebagai contoh pada tahun 2009 anggaran Bupati selaku KepalaDaerah adalah :1.

RIZKI), hasil rapattersebut kemudian menyepakati teknis penggunaan dan pelaporan ataspenggunaan dana bantuan Partai Politik, termasuk dalam hal ini rapat jugamenyetujui dan menunjuk supaya Sekretaris diberi tugas untuk menyusunlaporan pertanggungjawaban, menyiapkan semua dokumen kwitansi dannotanota pengeluaran dan berkoordinasi dengan Bakesbangpol Kab,Bangkalan, dan atas tugas ini Sekretaris mendapatkan dana taktis sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) untuk setiap tahun anggaran pelaporanpertanggungjawaban

HASYIM mendapatkan dana taktis sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah), sedangkan sisa saldo kas sebesarRp. 380.000, (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk biayakonsumsi rapat, sehingga dengan demkian maka saldo kas DPC PartaiDemokrat Kab.

NYIMAS SUKAESIH, selaku Koordinator bidang keuangan danpelaporan tim raskin, diserahkan oleh EVA RUFAIDA kepada :32Unit Bisnis Jasa dan Angkutan (UJASANG) sebesar Rp. 2,/Kg(dua rupiah perkilogram) dan bulan April 2008 berubah menjadiRp. 4,/Kg (empat rupiah perkilogram) dari jumlah pemotonganperkilogramnyaTitin Sarifah sebesar Rp. 6,/Kg (enam rupiah perkilogram) darijumlah pemotongan perkilogramnya sebagai uang kas dana taktis 33H.

NYIMAS SUKAESIH termasuk bagian yang sebelumnyadiserahkan ke saksi Titin Sarifah sebesar Rp. 6,/Kg (enam rupiah perkilogram) untukkas dana taktis Kasubdivre, yang kemudian terdakwa Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIHmembagikan uang tersebut kepada Wakasub divre dan para Kasie termasuk kepadaKasubdivre Ir. RISKAN NASUTION dan Kasubdivre setelahnya secara proposionalyang disebut sebagai uang kontribusi dari para Satker.Bahwa perbuatan terdakwa Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIH bersamasamadengan Drs. MUCHLIS dan H.

NYIMAS SUKAESIH termasuk bagianyang diserahkan ke saksi Titin Sarifah sebesar Rp. 6,/Kg (enam rupiah perkilogram)untuk kas dana taktis Kasubdivre, yang kemudian terdakwa Dra. Hj. NYIMASSUKAESIH membagikan uang tersebut kepada Wakasub divre dan para Kasietermasuk kepada Kasubdivre Ir. RISKAN NASUTION dan Kasubdivre setelahnyasecara proposional yang disebut sebagai kontribusi dari para Satker,Bahwa terdakwa Dra. Hj.

Pak Muchlis masih dijalankan.Bahwa Sewaktu saksi menjabat KasubDivre Bandung saksi tidak tahu adapemotongan, saksi tahu sewaktu dipanggil kejaksaan sebagai saksi dan setelahsaksi tahu ada pemotongan, uangnya saksi kembalikan.Bahwa SOP operasional raskin yang membuat dari pusat yang di tandatanganioleh direksi Bulog.Bahwa SOP itu tidak boleh disimpangi.Bahwa Pak Muchlis bersama dengan Ibu Nyimas Sukarsih pernah datangmenemui saksi, melaporkan bahwa ada sisa BOP raskin yang bisa digunakanuntuk dana taktis

kerjo)5 1662008 BLM Bapak Aan untuk tim sukses 75.323.000 Tony IHpilkada rina6 1662008 Pinjaman bu Sartono 10.000.000 Tony lwanHaryono7 2562008 Bayar desain baliho Karanganyar 1.000.000 Handoko M8 172008 Tagihan Kaos yang dibeli bupati 1.425.000 Sri soegani9 372008 Biaya desain baliho ulama 250.000 Ardiansyah10 1472008 Biaya Pengurusan berkas pilkada 5.250.000 Ardiansyahbupati (aan)11 1672008 Pinjaman BH 25.000.000 BambangHermawan12 1672008 Pinjaman pihak ketiga (Hartono) 15.000.000 13 2172008 Dana taktis

camatkerjo)5 1662008 BLM Bapak Aan untuk tim 75.323.000 Tony IHsukses pilkada rina6 1662008 Pinjaman bu Sartono 10.000.000 Tony IwanHaryono7 2562008 Bayar desain baliho 1.000.000 Handoko MKaranganyar8 172008 Tagihan Kaos yang dibeli bupati 1.425.000 Sri soegani9 372008 Biaya desain baliho ulama 250.000 Ardiansyah10 1472008 Biaya Pengurusan berkas 5.250.000 Ardiansyahpilkada bupati (aan)11 1672008 Pinjaman BH 25.000.000 BambangHermawan12 1672008 Pinjaman pihak ketiga (Hartono) 15.000.000 13 2172008 Dana taktis

BachrunEffendi bersepakat mengeluarkan dana taktis yangtelah dikumpulkan oleh Terdakwa dari pemberian pararekanan pelaksana proyek sebesar Rp. 350.000,000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikankepada saksi Bagindo Quirinno dengan tujuan agardalam laporan akhir hasil pemeriksaan Tim BPK RIhanya mencantumkan hasil temuan tentang kesalahanProsedural dalam pengadaan tersebut, adapun mengenaiteknis dan waktu penyerahan uang tersebut saksi Drs.Bachrun Effendi menyerahkan sepenuhnya kepadaTerdakwa

;Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2005memerintahkan saksi Monang Tambunan untuk mengambiluang sebesar Rp. 350.000,000, (tiga ratus' limapuluh juta rupiah) dari sebagian dana taktis proyekyang dikumpulkan pada rekening bersama atas namaTerdakwa dan saksi Monang Tambunan Nomor 070 0004383324 pada bank Mandiri Cabang Wisma BajaJakarta dan kemudian Terdakwa menghubungi saksiBagindo Quirinno untuk menyepakati tempat penyerahanuang tersebut, yang mana akhirnya Terdakwa dan saksibagindo Quirinno sepakat untuk

Bachrun Effendi bersepakat mengeluarkandana taktis yang telah dikumpulkan oleh Terdakwadari pemberian para rekanan pelaksana proyek sebesarRp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)untuk diberikan kepada saksi Bagindo Quirinno dengantujuan agar dalam laporan akhir hasil pemeriksaanTim BPK RI. hanya mencantumkan hasil temuan tentangkesalahan Prosedural dalam pengadaan tersebut,adapun teknis dan waktu penyerahan uang tersebutHal. 47 dari 278 hal. Put. No.64 PK/Pid.Sus/2009saksi Drs.

Bachrun Effendi menyerahkan sepenuhnyakepada Terdakwa ;Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2005memerintahkan saksi Monang Tambunan untuk mengambiluang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) dari sebagian dana taktis proyek yangdikumpulkan pada rekening bersama atas nama Terdakwadan saksi Monang Tambunan Nomor 070 00 0438332 4pada bank Mandiri Cabang Wisma Baja Jakarta danselanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BagindoQuirinno untuk menyepakati tempat penyerahan uangtersebut, yang

Serma, yang dinas di Danramil Padang Barat sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitu setiap bulannya selama saksi Drs.Suardi, M.M. mengelola lahan parkir tersebut;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP PerwakilanSumatera Barat Nomor: LHAI276/PW03/5/2012 tanggal 30 Juli 2012perincian terhadap penerimaan pendapatan dari Jasa Parkir sebesarRp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sebesarRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pemegang dana taktis

Penjelasan Pasal 17 KUHAP mengatakan bahwa perintah penangkapantidak dapat dilakukan dengan sewenangwenang, tetapi ditujukan kepadamereka yang betulbetul melakukan tindak pidana.Bahwa Pasal 75 huruf d Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 menegaskanbahwa"...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugaswajid bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan,sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalammelakukan penangkapan, caracara penangkapan terkait dengan kategorikategori

Perintah dari alasannya,b. memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Terduga Pelanggar,c. menyusun dan membacakan nota eksepsi/bantahan dan nota pembelaandalam sidang KKEP, d. membela hakhak Terduga Pelanggar dan e. menyusundan menyampaikan memon Banding;Pasal 76: Pendamping Terduga Pelanggar adalah Pegavai Negeri pada Polriyang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan Sarjana Hukum dan/atauSarjana Ilmu Kepolisian, b. memiliki pengetahuan, ketrerampilan dankemampuan beracara secara teknis dan taktis

dalam realisasinya sebesarRp.202.822.500, (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu limaratus rupiah) telah diterimakan sebagai pengganti PPh yang telah dipotongatas penghasilan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasukpara terdakwa pada tahun 2004 yang berasal dari pos : Biaya Perawatan danPengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya PenunjangOperasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas;Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis

realisasinya sebesarRp.202.822.500, (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu limaratus rupiah) telah diterimakan sebagai pengganti PPh yang telah dipotongatas penghasilan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasukpara terdakwa pada tahun 2004 yang berasal dari pos : Biaya Perawatan dan57Pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya PenunjangOperasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas;Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis

pelatinan staff untuk staffkeuangan;Berpartisipasi dalam Kepanitiaan Acara (Steering Committee) rapat dankeputusan jika dibutuhkan;Menyiapkan aspekaspek keuangan Tergugat untuk operasi pada basisyang berdiri sendiri termasuk pembiayaan alternatif dan opsi kepemilikan;Halaman 3 Putusan No : 335/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PST10.11.12.13.e Memitrai dan mendukung Presiden Direktur (President Director), direkturdirektur lainnya, dan seluruh anggota tim serta menangani danmenyelesaikan permasalahan pada tingkat taktis

Iuran RT Rp. 75.000Rp. 1.595.000 Sejak Juni 2013 TergugatRekonvensi sudah tidak mengkonsumsi makanan di Rumah dan hidup daritunjangan jabatan sebesar Rp. 1.500.000 yang diperoleh sejak bulan tersebut.Tunjangan jabatan merupakan dana taktis karena menduduki jabatan.

Dengan adanya kata dapat dapat menandakan bahwa deliktersebut dikonstruksikan secara formal (delik formal) yang lebihmenitik beratkan pada perbuatan bukan akibat, artinya tidak perluada kerugian Negara secara nyata tetapi cukup adanya potensikerugian Negara, dalam bentuk taktis kerugian Negara harus dapatdihitung secara pasti;2. Tidak ada singkronisasi dan harmonisasi perundangundangan kitaterkait terminologi keungan Negara.

oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuanketentuan dalamPeraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agrariauntuk masingmasing daerah)2 2222 Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut diatur dalam Keputusan Presiden RINomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional khususnya Pada Pasal 30ayat (3) yang menyebutkan bahwa Di setiap lbukota Kabupaten/Kotamadya dibentukKantor Pertanahan yang merupakan perangkat dekosentrasi, yang dalam pelaksanaantugasnya secara taktis

Dan daripenyerahan tersebut saksi menerima uang sejumlah Rp.1.000.000, per set dan semuanya saksi pergunakan untukbiaya taktis dan Operasional dalam pengurusan SKAU.e Bahwa, pengisinya sesuai dengan datadata yang ada padasurat permohonan Kades DARIUS LOHAIT waktu mengajukanpermohonan blangko SKAU., dan saksi maupun KadesDARIUS LOHAI tidak melakukan pengecekan terhadap datayang lahannya /nomor sertipikat yg dicantumkan dalamSKAU.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.2.

) ,(t) dan didugamelanggar kode etik dan profesi Polri peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 yaitutidak menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri, tidak menghormati harkatmartabat manusia melalui penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasimanusia sehubungan dengan pasal 5 huruf (a) pasal 10 ayat (1), diduga melanggarimplementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas,Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Paragraf 3 pasal 21 huruf (d) tidak bersikapprofesional dalam menerapkan taktis

merupakan bagian dari sistemsenjata armada terpadu (SSAT) untuk mendukung operasi Trikoradalam rangka pembebasan lrianBarat.Bahwa sebagai bagian SSAT yang terdiri dari Kapal Perang RepublikIndonesia (KRI) yang berada di Tanjung Perak, Pasukan Marinir yangberada di Sidoarjo, maka dibangunlah Pangkalan udara Juanda(LANUDAL JUANDA) untuk Pangkalan induk skuadron udara 100pesawat Fairey Ganet dan pembom I/lyusin IL28, Skuadron 200pesawat latih, Skuadron 400 pesawat Anti Kapal selam, Skuadron600 Angkut Taktis

AMRU.Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,untuk Taktis Pak Amru ditanda tangani oleh Sdr. AJENG.Halaman 36 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUSTPK/2017/PT SBY33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Asli Kwitansi bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 10.250.000,untuk Honor Panitia Bimtek Novotel ditanda tangani oleh Sdr.CATUR W.Asli Kwitansi tangggal 4 Desember 2013 sebesarRp.203.006.400, untuk Bon Sementara unttuk RakorPengawasn tanggall 5 6 Desember 2013 ditanda tanganioleh Sdr.

AMRU.Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,untuk Taktis Pak Amru ditanda tangani oleh Sdr. AJENG.Asli Kwitansi bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 10.250.000,untuk Honor Panitia Bimtek Novotel ditanda tangani oleh Sdr.CATUR W.Asli Kwitansi tangggal 4 Desember 2013 sebesarRp.203.006.400, untuk Bon Sementara unttuk RakorPengawasn tanggall 5 6 Desember 2013 ditanda tanganioleh Sdr.

penangkapan,setiap petugas wajib :Memahami peraturan perundangundangan,terutama mengenai kewenangan danaoctata cara untuk melakukan penangkapan serta batasanbatasan kewenangantersebut .Pasal 75 huruf cDalam hal melaksanakan tindakan penangkapan,setiap petugas wajib :Menerapkan prosedurprosedur yang harus dipenuhi untuk tindakan persiapan,pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan.Pasal 75 huruf dDalam hal melaksanakan tindakan penangkapan,setiap petugas wajib bersikapprofesional dalam menerapkan taktis