Ditemukan 6232 data
43 — 2
No.Urut 8 dan 9Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa barang bukti ganja tersebut dimiliki terdakwa membeli dariseseorang bernama Cing Hasan seharga Rp.50.000, 2 (dua) paket ;Menimbang, bahwa walaupun telah terungkap fakta hukum sebagaimanatersebut diatas, Majelis tetap akan mempertimbangkan sampai sejauh mana faktahukum tersebut, memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan, guna mengetahuiapakah terdakwa bersalah atau tidak ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal111
111 — 99
memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undangundang No.8tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undangundang No.2 Tahun 1986, Pasal111
151 — 580
memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undangundang No.8tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undangundang No.2 Tahun 1986, Pasal111
851 — 654
Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104,Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 merupakan tindak pidanamateril, dimana tidak perlu menimbulkan akibat pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hanya dengan selesainya perbuatan yang diuraikansebagaimana dimaksud isi pasal tersebut.
146 — 346
harus dibayar pada tahun berikutnya;Bahwa ahli menerangkan jika uang hasil pemungutan pajak baik PPh danPPn tidak disetor ke kas negara maka akan menghambat perekonomiannegara;Bahwa ahli menerangkan syaratsyarat pembukaan rekening kas daerahadalah dengan ketetapan Kepala daerah guna /untuk menghindari adanyarekeing liar sehingga terkontrol penerimaan daerah dan harus adapersetujuan oleh DPRD setempat sesuai dengan sebagaimana diaturdalam PP no. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah pasal111
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
255 — 159
Bahwa Sebelum lahirnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, ada kewajiban Pemegang IUP OP untukmenyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri, Gubernur, Walikota / Bupatisesuai kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010),Pemegang IUP wajid
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
297 — 205
Bahwa Sebelum lahirnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, ada kewajiban Pemegang IUP OP untukmenyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri, Gubernur, Walikota / Bupatisesuai kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010),Pemegang IUP wajid
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1150 — 1583
Bahwa Sebelum lahirnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, ada kewajiban Pemegang IUP OP untukmenyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri, Gubernur, Walikota / Bupatisesual kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010),Pemegang IUP wajid
- Tentang : Cipta Kerja
&PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 384 Pasal 112Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dalammelaksanakan pemeriksaan tidak menggunakan tenaga yangmemiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan tatacara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal111, dikenai sanksi administratif.Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 2 (dua) pasalyakni Pasal 116A dan Pasal 116B sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 116AAwak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan saranaPerkeretaapian tidak memiliki
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
277 — 195
Bahwa Sebelum lahirnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, ada kewajiban Pemegang IUP OP untukmenyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri, Gubernur, Walikota / Bupatisesuai kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010),Pemegang IUP wajid
149 — 24
Hakim agar dirinya dijatuhi pidana yang seringanringannya.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan NegeriBandung oleh Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tanggal 12 Nopember 2012 No :PDM. 1272/BDG/11/2012, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;244Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal111
145 — 35
2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,Dkk,diperoleh kesimpulan bahwa 1(satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan beratnetto 3,8849 gram tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahidrocannabinol) danterdaftar dalam golongan I No.Urut 8 dan 9 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danatau pengembangan ilmu Pengetahuan ;Perbuatan ia terdakwa SURITNO Bin SUNARYO sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal111