Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes keppel
Penelusuran terkait : Keppres nomor 74/p tahun 2006
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 22 September 2016 — HERU PURNOMO, ST Bin H. BUARI ( Terdakwa)
155 — 40
  • Sesuai Keppres No.54 Tahun 2010.Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada ULP padatanggal 3 April 2014;e Bahwa yang berhak menguji HPS adalah haksepenuhnya dari PPK;e Bahwa dasar penyusunan RAB adalah Standar NasionalIndonesia (SND;e Bahwa tanggal 20 Maret 2014 RAB dan Spesifikasiteknis diserahkan kepada PPK; Bahwa pada tangal 03 April 2014 HPS diserahkankepada ULP BP Batam;e Bahwa pelaksanan pengadaan lelang, hingga penetapanpemenang berlangsung tanggal 23 April 2014 s/d 23Mei 2014, yang melakukan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc
73 — 28
  • standing)kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalammelakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di samping Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, dapat berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri atau dengan meminta bahandari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itudari masingmasing instansi pemerintah, bahkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
73 — 22
  • (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010 ;Bahwa saksi adalah ketua tim leader para konsultan (coordinator) danmendapat laporan dari 21 konsultan dari seluruh Indonesia, juga turun kelapangan yaitu 2 kali dalam setahun ;Bahwa dalam laporan konsultan untuk Sumedang, untuk proyek SAFVERtidak ada penyimpangan, laporan dibuat tiap 3 bulan juga dalam bahasaInggris ;Bahwa pada pokoknya/Intinya, sesuai yang diketahui bahwa proyekSAFVER sudah baik ;Bahwa Perihal Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. WARYOTO, M.Si
115 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidaktersedia atau tidak cukup tersedia dan Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 Pasal 54 Ayat (1) yang menyebutkan SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannyadalam APBD;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010,tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres
    Putusan No. 24 K/PID.SUS/2016yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersediaanggarannya dalam APBD;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang souvenir kulit buaya sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, karenapekerjaan tersebut di tunjuk langsung sesuai dengan SPK
    13 Ayat (1) poin b yangberbunyi:"Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukanpengeluaran untuk keperluan pemberian ucapan selamat, hadiah tandamata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa";e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 telah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat(3) yang berbunyi:"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaranatas beban APBN, APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluarantersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";e Keppres
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 20-02-2014 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 7/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 24 Februari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Daster Sitohang, SH
Pembanding/Terdakwa : NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH,S.Sos Alias NANI
55 — 20
  • Atas setiappenyerahan tersebut, tidak ada lembar Nota yang diserahkan oleh pengrajin kepihak Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bukti pemesanan danpenyerahan barang dan hal tersebut berlangsung dari tahun 2006 sampaidengan tahun 2010 dan sebagian besar belum dibayar oleh Pemda Kab.Merauke ;e Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulitbuaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80tahun
    Tahun 2010 sebesar Rp. 20.649.667.500, (duapuluh milyard enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluhtujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan dana yang bersumber dariDPA SKPD Setda Kabupaten Merauke dari pos mata anggaran belanjapenunjang tugas pemerintahan ;e Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barangberupa pengadaan barang souvenir kulit buaya sejak Tahun 2006 sampaidengan Tahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada pasal 20 Keppres
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 27-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 18/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 18 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes, MH
65 — 34
  • JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kabupaten Merauke, pengambilansouvenir kulit buaya tersebut tidak langsung dilakukan pembayaran, namunmenunggu adanya anggaran atau tersedianya anggaran terlebih dahulu barudilakukan pembayaran kepada pengrajin souvenir kulit buaya.e Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atauHal. 4 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2015/PT JAPtahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres
    JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kabupaten Merauke, pengambilansouvenir kulit buaya tersebut tidak langsung dilakukan pembayaran, namunmenunggu adanya anggaran atau tersedianya anggaran terlebih dahulu barudilakukan pembayaran kepada pengerajin souvenir kulit buaya.e Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80Tahun 2003, tentang Pedoman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
361 — 871 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1 PK/Pid.Sus/2016dengan Keppres akan tetapi saksi tidak ingat nomornya denganluasan 30.000 Ha dan meliputi 5 (lima) kKecamatan ; Bahwa setelah PT. BJA ingin memulai kembali rencana BJA,saksi katakan aturannya sudah berubah. Kalau mau diurus harusmemulai lagi dan titik nol. Karena saksi tidak mengetahui apakahKeppres tersebut masih berlaku atau tidak, yang pasti undangundang dan peraturanperaturan lainnya sudah berubah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
124 — 52
  • berikutkelengkapannya.Mempelajari ketentuanketentuan yang berlakuterkait dengankasus tersebut.Menghitung besaran kerugian keuangan Negara/ daerah ataskasus tersebut.e Bahwa dari hasil evaluasi dan analisa terhadap dokumen ataupundatadata yang ada (diterima) dari penyidik, ditemukan adanyadugaan adanya penyimpangan dari ketentuan yang ada, antara lain :1.Pasal 17 ayat (2) dan ayat (8), Pasal 18 ayat (2) PeraturanPemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;Keppres
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
157 — 90
  • Bahwa Ahli akan menerangkan terkait pengadaan tanah Bahwa dalam rangka efektif dan efesiensi tidak perlu ada panitia olehkarena itu untuk efektif dan efesiensi dilakukan secara langsung yaitujual beli Bahwa pengadaan tanah dibawah 1 hektar langsung dialihkan, olehkarena itu tidak perlu ada jasa penilai setelah ada kesepakatan Bahwa bila ada kesepakatan secara langsung tidak perlu ada jasapenilai Bahwa NJOP tidak lagi diggunakan dalam UU No.2 tahun 2012 NJOP hana digunakan dalam keadaan kusus sesuai Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
190 — 99
  • pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agartugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan danpelaku tindak pidana korupsi, misainya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm) SULAIMANSYAH
247 — 179
  • Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres No.80tahun 2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);b. Sertifikat Training of Trainer (ToT) Audit Bantuan Luar negen di PusatPendidikan dan pelatihnan Badan Pengawas Keuangan daPembangunan (BPKP) tahun 2007;c. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tahun 2010;d.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
241 — 161
  • pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agartugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan danpelaku tindak pidana korupsi, misainya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
74 — 48
  • tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa Mahkamah konstitusi mengakui kewenangan BPKPdalam melakukan audit investigasi mengakui kewenangan BPKP dalammelakukan audit investigasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKPuntuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T
213 — 86
  • Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres No.80tahun 2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);b. Sertifikat Training of Trainer (ToT) Audit Bantuan Luar negen di PusatPendidikan dan pelatihnan Badan Pengawas Keuangan daPembangunan (BPKP) tahun 2007;c. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tahun 2010;d.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 19-02-2014 — Putus : 21-02-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 5/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 21 Februari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Fatoni Hatam, SH., MH
Pembanding/Terdakwa : Kaslan
67 — 43
  • Bendahara Umum Daerah tidak mencantumkan nomor rekeningbankataS nama pengrajin dalam SP2D dan BUD juga tidak menolak untukmenerbitkan SP2D meskipun terdapat persyaratan yang tidakdilengkapi berupa surat pernyataan tanggungjawab penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran ;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres Nomor 80 tahun
    tersedia atau tidak cukup tersedia ;Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yangmenyebutkan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaranbelanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD ;e Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan' berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
177 — 66
  • ,Ph.D;Bahwa pekerjaan saksi Kepala BKKBN Pusat;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik;Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang TigaTahunan Plus Inserter T.A 2015, karena terdakwa selaku PenggunaAnggaran (PA) dalam kegiatan tersebut;Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala BKKBN Pusat dengan dasarpengangkatan adalah Keppres RI NO 56/M/2015 Tanggal 06 Mei 2015dan berlaku pada tanggal 26 Mei 2015 dalam
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 14-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 26 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
301 — 434
  • terhadap hibah ataupemberian atau penyerahan terhadap tanah adat/ulayat kepada pihaklain haruslah dilakukan secara terang, seketika dan tunai oleh pemimpinatau tokoh adat yang memiliki kewenangan setelah melalui prosesmusyawarah fungsionaris; sehingga langkah yang dilakukan oleh BupatiGaspar Parang Ehok melakukan musyawarah terlebin dahulu denganpemilik tanah dalam hal ini fungsionaris Haji Ishaka adalah langkahyang bijaksana, hanya saja tidak diikuti dengan langkahlangkahsebagaimana diamanatkan dalam Keppres
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2014 — Drs. JOHANES GLUBA GEBZE alias JOHN
913 — 282
  • atau tidak cukup tersedia dan Peraturan Pemerintah Nomor:58 Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan: SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuanyang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersediaanggarannya dalam APBD. 19Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengantahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres
    atau tidak cukup tersedia danPeraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yangmenyebutkan: SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas bebananggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya,dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengantahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
PITRIA ERWINA, SH
Terdakwa:
HENDRA SATRIAWAN,SE,MM.
135 — 94
  • kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 17 Mei 2016 — SOLEMAN KABU, S.SOS
56 — 31
  • uang tersebut dikelola oleh Sekretariat KPU/terdakwa.Setiap Devisi/Pojka dalam setiap tahapan kegiatan pemilihanumum untuk menentukan rencana belanja dan kegiatan,besaran anggaran dan pelaksanaannya selalu melalui rapatyang dipimpin oleh saksi ;Bahwa untuk Divisi Logistik dan keuangan juga pernahdilakukan rapat pembahasan dengan para Komisioner danSekretariat bersama seluruh Kasubag ;Bahawa mekanisme pengadaan barang dan jasa harusmengikuti prosedur yang diatur dalam Perpres No.54 Tahun2010 dan Keppres