Ditemukan 721 data
45 — 12
Pasal 6 tersebut mensyaratkan adanya janji bahwapemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabiladebitor wanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop)sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT. Begitu debitorwanprestasi, maka kreditor pemegang hak tanggungan diberihak oleh UUHT untuk langsung mohon lelang kepada kantorlelang negara (sekarang permohonan diajukan kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
48 — 11
Pasal 14 ayat (2) UUHT.Hal ini sangat tidak berdasar karena Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangdilaksanakan oleh Terlawan I didasarkan pada Pasal 6 UUHT jo. janji untuk menjual ataskekuasaan sendiri (beding van eigenmdchtig verkoop) yang ada dalam Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) bukan didasarkan pada fiat eksekusi atas titel eksekutorial16yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang dalam pelaksanaan eksekusinyaharus melalui Pengadilan Negeri setempat.10 Bahwa dalil Pelawan yang meminta
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sungguhhal ini menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat memangbenar memiliki itikad yang buruk dan sama sekali tidak menghormatihukum;Sebenarnya hubungan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/Tergugat hanya hubungan hutang piutang, tetapi kemudian statusagunan dirubah menjadi klausula milik beding;Hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum ketertiban umum,karena barang agunan tidak boleh langsung beralih menjadi milikkreditur (investor);Maka jual beli tersebut harus dinyatakan batal, tanpa
Terbanding/Tergugat III : BAMBANG IRAWANTO
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT UNIVERSAL
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang
112 — 93
Pasal 6 UUHT tidaklahberbeda dengan prosedur pelaksanaan eksekusi menurut ketentuan Pasal1178 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya mengatur janji untuk menjualbenda jaminan atas kekuasaan (beding van eigen machtige verkoop) danjanji penjualan lelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diaturHalaman 25 dari 49 Putusan Nomor 151/PDT/2019/PT BTNdalam Pasal 1211 KUH Perdata, sehingga ketentuan Pasal 6 UUHTmenegaskan pelaksanaan executie melalui pelelangan umum.
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Samarinda II
Terbanding/Tergugat II : Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SAMARINDA
46 — 57
Pasal6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang haktanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual ataskekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitorwanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop) sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT. Begitu debitor wanprestasi,maka kreditor pemegang hak tanggungan diberi hak oleh UUHTuntuk langsung mohon lelang kepada kantor lelang negara(sekarang permohonan diajukan kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Terbanding/Jaksa Penuntut : Fransiska SH
143 — 42
Jaya m2 30,00 55.000,00 1.650.000,00 30,00 55.000,00 1.650.000,00BoardList gypsum 7 cm m 86,50 11.000,00 951.500,00 86,50 11,000,00 951.500,00List gypsum /beding m' 37,00 11.000,00 407.000,00 37,00 11.000,00 407.000,00Pasabgall angie platond m2 16,75 40.000,00 670.000,00 16,75 40.000,00 670.000,00Drop CellingPasangan penutup plafond m2 16,75 55.000,00 921.250,00 16,75 55.000,00 921.250,00gypsum Drop Celling53.470.050,00PEKERJAANPENGECATANPEKERJAANPENGECATAN LANTAI 1Plafond sek.
JayaBoard m2 30,00 55.000,00 1.650.000,00 30,00 55.000,00 1.650.000,00List gypsum 7 cm m' 86,50 11.000,00 951.500,00 86,50 11.000,00 951.500,00List gypsum /beding m' 37,00 11.000,00 407.000,00 37,00 11.000,00 407.000,00Pasangan rangka plafondDrop Celling m2 16,75 40.000,00 670.000,00 16,75 40.000,00 670.000,00 Hal 51 dari 95 halaman perkara No.23/Tipikor/2013/PT.Bdg Pasangan penutupplafond gypsum Drop 7 Celling m2 16,75 55.000,00 921.250,00 16,75 55.000,00 921.250,0053.470.050,00PEKERJAANPENGECATANPEKERJAANPENGECATAN
Melawan
1. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.,Dkk
47 — 18
Penjualan dari bendabenda tersebut dapat terjadi melaluipenjualan di muka umum karena adanya janji/beding lebih dahulu (parateexecutie) terhadap bendabenda tertentu yang dipakai sebagai jaminan ;Bahwa sesuai Pasal 9 Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908: 189sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan staatsblaad 1941:3 jo.Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilengkapidengan nilai limit.
125 — 58
Pasal 1317 KUHPerdata ini dinamakan janji untuk pihakketiga (derden beding).Bahwa maksud dan tujuan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli KolektifUnit Condotel The Kalyana, Buah Batu Bandung tertanggal 10 Oktober2013 antara TERGUGAT INTERVENSI dan TERGUGATINTERVENSI Il adalah sebagaimana ternyata pada Bagian Recitalhuruf c yaitu : bahwa PIHAK KEDUA bermaksud membeli secarakolektif 150 (seratus lima puluh) unit tipe Superior THE KALYANACondotel, Buah Batu Bandung, milik PIHAK PERTAMA selakuPengembang
hal terjadinya wanprestasi atau tidakterpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka PembatalanHalaman 56 dari 165 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2014/PN.Bdg.39.40.41.suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal kepengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan parapihak itu sendiri;Bahwa oleh karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kolektif UnitCondotel The Kalyana, Buah Batu Bandung tertanggal 10 Oktober2013 mengandung janji untuk pihak ketiga (derden beding
Pasal 1317 KUHPerdata ini dinamakan janji untuk pihakketiga (derden beding).Bahwa maksud dan tujuan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli KolektifUnit Condotel The Kalyana, Buah Batu Bandung tertanggal 10 Oktober2013 antara TERGUGAT INTERVENS!
66 — 45
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karenaalasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu ;Pasal 1340 KUHPerdata dengan tegas berbunyi:Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihak ketiga,tak dapat pihakpihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalamhal yang diatur dalam Pasal 1817 KUHPerdata ;(Pasal 13817 KUHPerdata ini mengenai janji untuk pihak ketiga atau yangdalam Doktrin Hukum Perdata disebut: Beding
42 — 6
Pasal 20 ayat 1UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBendaBenda Yang berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan),Juncto janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmaticheverkoop) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dari SertipikatHak Tanggungan dari Obyek Sengketa;18.Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor: 4tahun 1996 UU Hak Tanggungan, maka berdasarkan ketentuan UndangUndang (Wet, Tergugat II diberikan hak untuk menjual obyek
86 — 46
Pasal 6UUHT tersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang haktanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual ataskekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitorwanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop) sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT. Begitu debitor wanprestasi,maka kreditor pemegang hak tanggungan diberi hak oleh UUHTuntuk langsung mohon lelang kepada kantor lelang negara(sekarang permohonan diajukan kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
715 — 576
Syarat yang dikenal dengan namamilik beding ini sudah lama tidak diperkenankan.8.
63 — 41
Hak ini adalahberdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai irahirah"Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, demikian puladalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah memuat Jjanjijanjikhususnya janji menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigen matigeverkoop);Bahwa selanjutnya tentang Nilai Limit Lelang dalam PMK 27 padaPasal 1 Angka 28 disebutkan bahwa Nilai Limit adalah harga minimalbarang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual;Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) PMK 27,
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN, TBK KANTOR CABANG TASIKMALAYA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMAD ADISTIANA
Terbanding/Turut Tergugat : H DUDUNG SUDIAN
126 — 122
Dalam rumusanaslinya disebut uitdruklijkke beding (express Stipulation), Oleh karena itu, tidak dapat dikonstruksi berdasarkan anggapanatau persangkaan belaka.Dengan demikian, jika tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan dalambentuk perjanjian di antara TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 danTERGUGAT 3 dan yang secara tegas menyepakati tanggung rentengmaka tidak ada dasar hukum bagi PENGGUGAT untuk menuntut PARATERGUGAT memikul tanggung jawab renteng bersamasama ParaTergugat lain.b.
26 — 17
Bahwa dengan perbuatan/tindakan Terlawan yang telah melakukanpelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiHalaman 4 dari 49 Putusan Nomor 21 1/Pdt/2018/PT MDNTerlawan Il adalah cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjualobjek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop) harusberdasarkan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor : 4tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14,Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunyaUndangundang ini, berlaku
146 — 83
Beli Nomor 07 (vide bukti suratT.Il1) dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 08 (vide bukti surat P.4 dan T.II2)tanpa adanya kehadiran Tergugat II, dan dalam transaksi ini penerimaan hargayang dimaksud Tergugat II dipahami menjadi hutang oleh Para Penggugat,sehingga dalam perkara a quo terdapat dua pemahaman berbeda antara parapelaku transaksi dan walaupun transaksi jual beli sudah terjadi secara tunai, riil,dan terang pada pelaksanaannya hal ini mengarah pada praktek hukum yangdikenal dengan istilah beding
1.ERNI TAHIR
2.KARTINI
Tergugat:
1.NASRI
2.PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Cq. PT. BANK DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT Ps. SENTRAL DAWI DAWI POMALAA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI
75 — 41
.: 106/PMK.06/2013 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang,kewenangan tersebut juga tercantum dalam AktaPemberian Hak Tanggungan (vide APHT No.130/APHTI/II/2013 tertanggal 28Februari 2013) yang telah ditanda tangani oleh Para Pelawan dimana dalamAPHT tersebut terdapat klausula veilingsbeding/beding tot eigenmactingverkoop, dimana Penjamin (in casu para Pelawan) telah berjanji memberikanHalaman 26 dari 56 Putusan Perdata Bantahan, Nomor 44/Pdt.Bth/2018/PN Kkahak kepada Terlawan II untuk menjual Obyek Hak
HERMAWAN AGO DWI ANTORO
Tergugat:
1.ELMI E. RIZAL
2.Kementriaan Keuangan Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Djkn Jawabarat Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Tasikmalaya
3.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ,Kantor Bank Rakyat Indonesia Kota Banjar
Turut Tergugat:
1.KHOIRUL ANWAR ,SH,MK
2.Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ciamis
60 — 18
Hal ini sudah sesuai denganketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juncto janjiuntuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmatiche verkoop)yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah ditandatanganioleh Pembantah/Pelawan/ Pemilik Jaminan, itu artinya Terbantah/TerlawanIll mempunyai kekuasaan penuh sebagai Pemegang Hak Tanggungan untukLelang Eksekusi agunan apabila Pembantah/pelawan wanprestasi.Bahwa Terbantah/Terlawan III menolak dengan tegas dalil Penggugat
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaya Board4 List gypsum 7 cm m 86,50 11.000,00 951.500,00 86,50 11.000,00 951.500,005 List gypsum /beding m 37,00 11.000,00 407.000,00 37,00 11.000,00 407.000,006 Pasangan rangka plafond Drop Celling m2 16,75 40.000,00 670.000,00 16,75 40.000,00 670.000,007 Pasangan penutup plafond gypsum Drop m2 16,75 55.000,00 921.250,00 16,75 55.000,00 921.250,00Celling53.470.050,00PEKERJAAN PENGECATANPEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 11 Plafond sek.
Jaya Board4 List gypsum 7 cm m' 86,50 11.000,00 951.500,00 86,50 11.000,00 951.500,005 List gypsum /beding m' 37,00 11.000,00 407.000,00 37,00 11.000,00 407.000,006 Pasangan rangka plafond Drop m2 16,75 40.000,00 670.000,00 16,75 40.000,00 670.000,00CellingEd Pasangan penutup plafond m2 16,75 55.000,00 921.250,00 16,75 55.000,00 921.250,00gypsum Drop Celling53.470.050,00 Hal. 45 dari 104 hal. Put. No. 1644 K/PID.SUS/2013 PEKERJAAN PENGECATANPEKERJAANPENGECATAN LANTAI 1 Plafond sek.
48 — 39
Yurisprudensi Indonesia MENGAKUIkeberadaan Akta Kuasa Mutlak sebagai syarat yang selalu diperjanjikanmenurut kebiasaan atau menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan(bestendig gebruikelijk beding) atau juga disebut perpetual and usual orcustomary condition. Putusan Mahkamah Agung Nomor 731 K/Sip/1975telah menegaskan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, tidak bersifatlimitatif dan tidak mengikat.