Ditemukan 681 data
116 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
benar Rekapitulasi hasil penghitungansuara (tidak menggelembungkan dan atau mengurangi suara Termohon)karena dalam penetapan pasangan calon terpilih Termohon mengacu padapenetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan UmumGubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2007 (SK KPUPropinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 52 tahun 2007) serta Berita Acarapleno penghitungan suara pada KPU Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12Desember 2007, dimana hasil pleno perhitungan suara pada Kabupaten danKota
89 — 14
(biaya penginapan pendamping danbiaya transportasi pendamping tidak ada).Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA2011 oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Tanggerang dankota Cilegon pada tanggal 0406 Agustus 2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA2011 oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Surabaya padatanggal 1820 Agustus 2011Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA2011 oleh Pansus XI DPRD Kota Cimahi ke Kemenkeu RI danKota Tanggerang pada
DPRD Kota Cimahi ke DKI Jakarta &Kota Bandar Lampung pada tanggal 0507 Juni 2011;Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD KotaCimahi TA 2011 oleh Pansus IX DPRD Kota Cimahi ke LKPP dan Kemenhumpada tanggal 30 Juni 2 Juli 2011;Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD KotaCimahi TA 2011 oleh Pansus XII DPRD Kota Cimahi ke Kemendagri RI dankota
1.PRAJNA PUTRI
2.DHARMANANDA
3.SIDHARTA PRAJNA GAJA
4.RAHULA
5.SUKNAWAN PRAJNA GAJA
6.SUTJITRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.KAMRIL NUR, S.H.
2.NASRI
3.YUSNITA
4.ERLAN
5.RAFLI
6.MAHANI, DKK
199 — 114
Adalah tidak mungkin tanah yang berbeda letak kabupaten dankota saling tumpang tindih;Bahwa oleh karena tanah Penggugat tidak jelas letaknya apakah diKabupaten Kampar atau di Kota pekanbaru, serta tidak jelas pula batasbatasnya, mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkanbahwa sertipikat Para Penggugat merupakan flying percil atau sertipikatyang tidak jelas letaknya, mengawangawang, dan bisa dengan semaunyadiletakkan oleh Penggugat dimana saja.
47 — 8
(anggota)Tugasnya adalah :1 Mengusulkan kepada Dirjen mengenai pengalokasian per Kabupaten dankota,2 Menyusun Pedoman teknis Kegiatan PUMP.Halaman 71 dari 181 halaman Putusan No. 46/Pid.SusTPK/2015/PN.
112 — 26
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjaraselama penjara 3 (tahun) dan 3 (tiga) bulan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :1Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006 DinasPerkebunan Provinsi Riau.1 (satu) buah buku petunjuk teknis Pelaksanaan Peremajaan KebunKaret Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, Kuansing, Kampar, Siak danKota
Dumai seluas 936 Ha Tahun 2006 yang diterbitkan oleh DinasPerkebunan Provinsi1 (satu) buah buku laporan tahunan Kegiatan Peremajaan KebunKaret Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, Kuansing, Kampar, Siak danKota Dumai seluas 936 Ha Tahun1 (satu) bundel surat perjanjian/kontrak pemborongan pekerjaan untukpengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat diKABUPATEN KAMPAR Nomor 510 2/DISBUNPERL/166 dan 07/KTRKBL/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir.SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi
120 — 19
keKabupaten Gorontalo Utara dalam rangka kordinasi dan evaluasi dengan badannarkotika Kab.Kota SeProvinsi Gorontalo untuk melihat pelaksanaan kegiatanjejaring Anti Narkoba di Kalangan Guru BK SMU, SeProvinsi Gorontalo bersamaunsur terkait Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas tersebut dan saksitidak pernah menerima uang dari kegiatan tersebut; Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang diberikan oleh saudara HASAN SIBUEAkepada saksi setelah kegiatan perjalanan dinas ke Kabupaten Gorontalo Utara danKota
120 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
19Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan lampiran Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentangPenetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota ;408 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007 tanggal 18Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Pajak Bumi dan BangunanBagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten danKota
Bahwa bersama dengan para peserta Diklat PIM IV mengadakan OrientasiLapangan selama 6 (enam) hari di Pemda Kota Padang Sumatera Barat danKota Bukit Tinggi. Bahwa Panitia yang ikut dalam Orientasi Lapangan ke Kota Padang dan BukitTinggi adalah :1. Sdri. Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat.2. Sdr. Marhakidinata, S.Pd. MM selaku Sekretaris Diklat.3. Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK.4. Sdr.
105 — 13
Tangerang danKota Surakarta pada tanggal 28 dan 31 Maret 2012 datas namaELVARIANSYAH, ILMI ARIF daN RAHMAN. pengesan bulan April 2012.14 (empat belas) SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab.Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam mengikuti Workshop PenguatanFungsi dan Peran badan Kehormatan (BK) serta Strategi membangun CitraDPRD melalui penegakan Kode Etik, di Bandung Prop. Jawa Barat pada tanggal07 s.d 10 Maret 2012 atas nama Drs. H. SARMANI.
56 — 8
tertulis atau secaraformal.Bahwa terdakwa tidak memberitahu dan tidak menerangkan kepada Saksiuntuk kas tunai pada Bendahara maupun dana kas pada rekening, danpada saat itu setelah Saksi selesai berbicara dengan terdakwa Saksimenanyakan terkait dana BOS kepada Bendahara Pak ASEP ternyata PakASEP menerangkan bahwa dana BOS baik secara tunai maupun padarekening sudah tidak ada.Bahwa pada saat Saksi menerima Jabatan baru sebagai Kepsek SDNKejaksan menggantikan terdakwa untuk dana BOS Pusat, Provinsi danKota
330 — 113
pejabatpembuat komitmen dalam pengadaan alat TIK untuk SMPN diPropinsi Banten ; Bahwa tugas, kewajiban dan kewenangan' sebagai pejabatpembuat komitmen adalah merencanakan kegiatan perluasandan peningkatan mutu SMP, menanda tangani SPPB denganSekolah. mengajukan pencairan dana ke bendahara, melakukanpembinaan Tim, memantau kegiatan dekonsentrasi SMP; Bahwa prosedur penunjukan sekolah untuk mendapat danasubsidi peralatan Lab IPA dan TIK untuk SMP tahun 2008yaitu. pertama diadakan Workshop Tim tehnis Kabupaten danKota
229 — 132
Tapanuli Utara, Tapanuli tengah dan kota Sibolgatanggal 15 Juli 2013.188. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil KunjunganKerja Ke Daerah Pemilihan IX Kabupaten Simalungun danKota Pematang Siantar tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013 olehTim Kunker Dapem IX.189. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Tim KunkerDPRD Propinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VII Kab.Nias, Kab Nias Selatan dan Nias Utara tanggal 15 Juli 2013.190. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil KunjunganKerja
Tapanuli Utara, Tapanuli tengah dan kota Sibolgatanggal 15 Juli 2013.395. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil KunjunganKerja Ke Daerah Pemilihan IX Kabupaten Simalungun danKota Pematang Siantar tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013 olehTim Kunker Dapem IX.396. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Tim KunkerDPRD Propinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VII Kab.Nias, Kab Nias Selatan dan Nias Utara tanggal 15 Juli 2013.397. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil KunjunganKerja
103 — 19
Kegiatan yangsaya pernah masuk sebagai pendamping di kegiatan Rapat Alatalat Kelengkapan DPRD Kota Cimahi adalah : ke Batam, Kab.Badung Bali, Kota Semarang, Kota Mojokerto, Kota Malang danKota Banjar Baru Kalimantan Selatan.Bahwa benar tidak selalu, dengan alasan apabila ada kebijakandari Setwan (Drs.
Sidoarjo, KotaSemarang, Kota Sleman, Kota Gresik, Kota Mataram, KotaTangerang dan Kota Cilegon, Kota Surabaya, Kemenkeu RI danKota Tangerang, Kota Balikpapan dan Kota Batam.e Bahwa benar pada tahun 2011 saksi sebagai Anggota Komisi IVpernah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka KegiatanRapat Alat Kelengkapan Dewan, yaitu Kota Sidoarjo, KotaBatam dan Kota Tangerang.e Bahwa benar pada saat keberangkatan saksi diberitahukan olehPPTK melalui pendamping untuk kota tujuan pelaksanaankegiatan dan setelah
92 — 17
/lembaga danKota Makassar HARTATI, SE, sedangkan chek tidaknama penerimaditemukan tidak ada179 31122008 Forum Pemuda 50.000.000 Alamat tidak adaMandiri Sulsel Penerima yang berttd dalam kwitansi an.ISKANDAR MARDIAN, sedangkan chektidak ditemukan180 31122008 Konsorsium 50.000.000 Alamat tidak adapemberdayaan Penerima yang berttd dalam kwitansi an.potensi masyarakat FERDINANSYAH, SE, sedangkan chektidak ditemukan181 31122008 Lembaga 50.000.000 Alamat tidak adaPemberdayaan Penerima yang berttd dalam
90 — 31
Bahwa pada bulan Februari 2009 saksi masih membayar angsuran kredit kepihak Bank;Bahwa saksi mengerti PIRTRANS ini merupakan program Pemerintah;Bahwa janminan kredit KIK adalah kebun petani seluas 2 (dua) hektar;Bahwa perusahaan berkewajiban memohon penerbitan sertipikat;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme petani menjual TBSnya keperusahaan inti;Bahwa CPO dijual oleh bagian Marketing atas persetujuan Direktur, dan dalampenjualan CPO tidak dilakukan tender, serta dijualnya ke Medan, Jakarta dankota
55 — 11
Musti Bangun yangmemerintahkan PPTK membuat dan menandatangani Surat Pejabat PembuatKomitmen Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan danPertamanan Kabupaten Karo, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita AcaraKemajuan Pekerjaan yang pada pokoknya menerangkan bahwapekerjaanpemasangan KWH meter lampu jalan, lampu taman, lampu hias Kota Kabanjahe danKota Berastagi telah dilaksanakan sesuai kontrak namun pada kenyataannyapekerjaan tidak sesuai kontrak telah mengakibatkan kerugian keuangan
205 — 180
Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan KebunBibit Rakyat (KBR) dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat danKota Tual Menjadi ahli berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Wonrelidalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan PenanamanTanaman Koli pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenMaluku Barat Daya.Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan atas Pekerjaan Pengadaan Reboisasidan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan
70 — 29
Erizal Bin Ibrahim (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa Peserta PORPROV VII yang ditanggung oleh PanitiaPenyelenggara Propinsi Bengkulu yaitu peserta yang dari Kabupaten/Kotayang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara Provinsi Bengkulu hanyaberupa Akomodasi dan Konsumsi sebanyak 50 orang / Kabupaten danKota, apabila setiap Daerah atau Kabupaten mengirimkan Altlit lebih dari 50orang maka selebih dari 50 merupakan tanggungjawab dari Pihak Daerah /Kabupaten itu sendiri
118 — 36
daerah selanjutnya pada ayat ( 2 )tedisebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam systemdan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara republicIndonesia tahun 1945 selanjutnya pasal 18 ayat ( 1 ) UUD 45 setelahamandemen menyebutkan Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atasdaerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dankota
109 — 38
Dinas Keluar Daerah bagi Pimpinan danAnggota DPRD Kota Denpasar (Komisi A dan B)dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugasnya tanggal 18Desember s/d 21Desember 2018 :a.b.C.Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek.Kwitansi tanda terima senilai Rp. 134.680.900, tanggal 18 Desember 2013.Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinan danAnggota DPRD Kota Denpasar (Komisi A) dalam rangka Konsultasi mengenaibidang tugas komisi selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarKabupaten danKota
tanggal 10 Desember 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1316/DPRD tanggal 10Desember 2013.Voucher Hotel dari Bali Daksina Wisata dan tiket pesawat bagi Pimpinan danAnggota DPRD Kota Denpasar (Komisi A).Kwitansi tanda terima senilai Rp. 120.845.200, tanggal 18 Desember 2013.Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinan danAnggota DPRD Kota Denpasar (Komisi B) dalam rangka Konsultasi mengenaibidang tugas komisi selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarKabupaten danKota