1974 dimana almarhumah Hyj.Noni Alsjahmewasiatkan objek sengketa untuk dua orang anaknya yang bernamaSiti Zulbaejah Noni dan Siti Ainsyah Noni, Majelis Hakimberpendapat disatu sisi almarhumah mengungkan perasaan hatinyatentang prilaku yang tidak baik tiga orang anaknya, satu diantaraadalah Siti Ainsyah Noni dan disisi lain pada tahun tahunberikutnya sebagai penerima wasiat, tentunya hal ini sangatbertolak belakang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapathukum dari Prof.H.Hilman Hadikusuma

bertemusaksi Anggi Syahrial dan langsung membayar biaya game internet yang dipergunakanterdakwa kemudian menjelaskan 2 (dua) unit GPS yang dijaminkan oleh terdakwamerupakan milik saksi Afiandi, kemudian saksi Anggi Syahrial mengembalikan 2 (dua) unit GPS tersebutselanjutnya saksi Afiandi, saksi Indra Hadi Kusuma bersama terdakwa mencari 2 (dua) unitGPS yang terdakwa serahkan kepada JARWO (DPO) dan teman JARWO yang juga masukdalam Daftar Pencarian Orang/DPO namun usaha saksi Afiandi dan saksi Indra HadiKusuma

Hilman Hadikusuma, S.H., Penerbit PT CitraAditya Bakti, Bandung, 1993, Cetakan ke 1, halaman 253);Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Judex Juris di tingkatkasasi S.0.r. sama sekali tidak menegakan hukum waris berdasarkansistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, melainkan hanyamenurut pendapat subjektif Majelis Hakim Judex Juris yang sama sekalitidak dapat menunjukan dasar hukumnya sebagaimana yang disyaratkandalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 jisUndang

Riana Tobing Panggabean yang dikuatkan oleh Lurah Jati pada saat itu telah di jabat oleh Midjaya Kusuma, surat tersebut juga tidak Teregister di kelurahan Jati, sehingga kemudian kedua surat tersebut dilakukan tes lab Forensik Mabes Polri denganNo. lab : 4100/TTS/2007, tanggal 17 Desember 2007. dinyatakan bahwa tandatangan Lurah Jati yang pada saat itu dijabat oleh Midjaya Hadikusuma adalah non identik dari tanda tangan aslinya dan hasil Lab Forensik Mabes Polri untukdijadikan alat bukti Polres Jakarta

No.4534/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November2011, terdaftar/tercatat atas nama Yuliana yang berasal daripemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkan pada tanggal05 Desember 2011 terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,Kecamatan Tambun Utara (dahulu Kecamatan Tambun), Kabupaten Bekasi;SHGB No.4535/Jejalenjaya, Surat Ukur tertanggal 24 November2011, terdaftar/tercatat atas nama Wiryo Hadikusuma yangberasal dari pemisahan SHGB No.2343/Jejalenjaya, diterbitkanpada tanggal 05 Desember

;SHGB No2011, atas nama Wiryo Hadikusuma. ;SHGB No2011, atas nama Elis. ;SHGB No2011, atas nama Antonius Parlaungan Tobing. ;SHGB No2011, atas nama Wawan Setiawan. ;SHGB No2011, atas nama Wiranto. ;SHGB No2011, atas nama Mardame Gultom. ;SHGB No2011, atas nama Dona Wauzrie. ;SHGB No2011, atas nama Sarzan. ;SHGB No2011, atas nama Arip Miharto. ;SHGB No2011, atas nama Krishariyanto. ;SHGB No2011, atas nama Maya Hamdayanii. ;SHGB No2011, atas nama Fitria Ulfah.

;SHGB No. 4533/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal2011, atas nama Bambang Hardiyanto. ;24November SHGB No. 4534/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal2011, atas nama Yuliana. ;24November SHGB No. 4535/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal24November 2011, atas nama Wiryo Hadikusuma. ;SHGB No. 4537/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal2011, atas nama Elis. ;24November SHGB No. 4538/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggalNovember2011, atas nama Antonius Parlaungan Tobing.

SHGB No. 4535/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wiryo Hadikusuma. ;5.2.70. SHGB No. 4537/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Elis. ;5.2.71. SHGB No. 4538/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Antonius Parlaungan Tobing. ;5.2.72. SHGB No. 4540/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wawan Setiawan. ;5.2.74. SHGB No. 4541/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Wiranto. ;5.2.75.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy SHGB No. 4534/Jejalenjaya, luas 602 m2atas nama YULIANA dan Surat Ukur No.548/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.Halaman 357 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUNBDG227.228.229.230.231.232.233.Bukti T 226Bukti T 227Bukti T 228Bukti T 229Bukti T 230Bukti T 231Bukti T 232(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy SHGB No. 4535/Jejalenjaya, luas 60 m2atas nama WIRYO HADIKUSUMA dan Surat UkurNo. 549/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011

Peraturan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MasyarakatHukum Adat.Bahwa sebagaimana Buku Hilman Hadikusuma, dkk, Adat /stiadatLampung, Bandarlampung Tahun 1985/1986, menegaskan bahwaBenar ada susunan margamarga teritorial yang berdasarkan keturunankerabat tersebut pada masa kekuasaan Jepang sampai dengan masakemerdekaan pada tahun 1952 dihapus dan dijadikan bentukPemerintahan Negeri.

Hilman Hadikusuma ini juga dikutip oleh SoerjonoSoekanto dalam bukunya hukum berjudul Adat Indonesia, PenerbitAlumni halaman 105 yang menyatakan:pada tahun 1928 Belanda mengakui Marga di Lampung sebagaiInlanddsegemeente yang kemudian diatur di dalam InlandscheGemeenente Ordonantie Buitengewesten (staasblad 1938 Nomor49 jo.

Hilman Hadikusuma, S.Htersebut selaku Tokoh Adat Lampung dan Guru Besar Hukum Adat sejaktahun 1952 tidak ada lagi marga sehingga pengakuan adanya margaadat dan tanah adat Masyarakat Buay Pemuka Pangeran lIlir dan BuayPemuka Bangsa Raja, hanya rekayasa Masyarakat Buay PemukaPangeran Ilir dan Buay Pemuka Bangsa Raja, Terlawan dan NotarisChairul Anom.Bahwa dengan pendapat tersebut dengan terbitnya UndangUndangPemerintahan Daerah maka Ketentuan Pemerintahan Negeri tidak diakuilagi dan dihubungkan dengan

Hilman Hadikusuma, S.H. dalambukunya Masyarakat dan AdatBudaya Lampung Penerbit Mandar Majutahun 1989 Bandung halaman 171, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P.66;Halaman 194 dari 289 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.Fotokopi dari Fotokopi Daftar Pembagian Bidang Tanah Hak Milik MasyarakatAdat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran llir diKampung Kilingkiling, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut

Hilman Hadikusuma, S.H. dalambukunya Masyarakat dan AdatBudaya Lampung Penerbit Mandar Majutahun 1989 Bandung halaman 171, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda TT.II. 52 atau P.66;Fotokopi dari Fotokopi Daftar Pembagian Bidang Tanah Hak MilikMasyarakat Adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay PemukaPangeran Ilir di Kampung Kilingkiling, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda TT.II. 53.

Atas kesesatan Pembanding(maupun kuasa hukumnya) itulah kiranya menjadi penting bagi beliau untukmembaca terlebin dahulu buku yang pernah ditulis oleh Hilman Hadikusuma,1992, Bahasa Hukum Indonesia, Penerbit Alumni; ataukah buku yang pernahditulis oleh Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, PenerbitGenta Publishing, agar tidak sesat pikir dalam memahami setiap bahasahukum, perundangundangan maupun Putusan Pengadilan.Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam pertimbangan tersebut justrutelah

Hilman Hadikusuma, SH., dalam buku "Hukum PerkawinanIndonesia" Penerbit CV. Mandar Maju, 1990, Bandung, halaman 21menyatakan pendapatnya sebagai berikut :"Sebaliknya perkawinan itu menjadi tidak sah apabiia hanya meiaiuikawin kantor (di hadapan Hakim dan atau Pencatatan Siplii) tanpameiakukan upacara pemberkatan Gereja.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara pinakpihak :SUYADI bin NAMIN , NIK 3507330206700007, tempat/tanggal lahir Malang,02 Juni 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan ,pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.27 RW.03 DesaKademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dalamhal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADIKUSUMA

Bahwa menurut Ter Har, Soepomo dan Hilman Hadikusuma, cara penerusandan peralihan harta kekayaan dapat berlaku sejak pewaris masih hidup ataupunsudah meninggal. Hal ini berbeda dengan hukum waris barat sebagaimana yangdiatur dalam KUHPerdata atau BW yang menekankan pada adanya kematianseseorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris.

MULIA HADIKUSUMA dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Sifat terang pada umumnya dapat dipenuhi, jika pada saat jualbeliitu dilakukan, disaksikan oleh kepala desa ;Menimbang, bahwa jual tunai atau dalam hukum adat disebut jual lepas,merupakan penyerahan ( /evering ) barang dari penjual kepada pembeli, setelah pembeli membayar dengan harga tunai dan barang itu menjadi milik Pembeli untuk selamanya ( vide Prof.H.Hilman Hadikusuma,SH., Hukum Perekonomian Adat Indonesia,halaman 105 ).

Hilman Hadikusuma menjelaskandalam buku Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum AdatHukum Agama (him. 189), akibat hukum yang menyangkut harta bersamaberdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yangbercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak adakesepakatan antara mantan suamiistri, hakim dapat mempertimbangkan menurutrasa keadilan yang sewajarnya;Dengan demikian segala halhal yang dikemukakan oleh TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi

Termasuk bahasa hukum yang dalam pengertianProf Hilman Hadikusuma S.H., dalam bukunya yangberjudul Bahasa Hukum Indonesia, Tahun 2005, penerbitPT Alumni, pada halaman 3 menegaskan bahwa,"Penggunaan bahasahukumharuslahtetap, terang,monosemantik, danmemenuhisyarat etika bahasaIndonesia." Dengan demikian, penggunaan bahasa hukumyang tidak baik telah menciderai keseriusanPENGGUGAT dalam perkara ini.12.

Sayuran, No. 78,RT. 002, RW. 004, kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, yangmenguasakan kepada : DASTA HADIKUSUMA, S.H., JONO SUJONO, S.H. danJAJAT SUDRAJAT, S.H, Ketiganya Advokat & Pengacara di Kantor Hukum DastaHadikusuma & Rekan, beralamat kantor di J. Leuwidahu, No. 25, Kota Tasikmalaya sertaATEP ISMAIL KUSNANDAR, S.H.

Padang 27 Juli 1933, dimuat dalam T. 139: 278, sebagaimana dikutip oleh Hilman Hadikusuma,ho Dokumen Penjelas isit fot43.indd 10 42/13/2010 9:57:32 PHarus diakui, patokan "kedewasaan dalam Hukum Adatyang diukur secarakualitatiimemang lebih adil, namun demikian kurang memenuhi kepastianhukum karena tidak mudah bagi kita untuk mengukur apakah seseorang itu sudahmandiri.

Padang 1951938, sebagaimana disinggung oleh Hilman Hadikusuma, him.12, R.

Padang 27 Juli 1933, dimuat dalam T. 139: 278, sebagai dikutip olehHilman Hadikusuma, Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan,Perkawinan, Pewarisan, Bandung: Citra Aditya Bakti.Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur 1 53 isi8.indd 153 42/13/2010 9:31:16 PSanusi, Achmad. 1977. Pengantar Il mu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Tarsito.Satrio, J. 1993.

Agraria Indonesia, SejarahPembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya,Hukum Tanah Nasional Jilid 1, (Jakarta: Diambatan, 2003), hal.29)Menurut Van Vollenhoven mengatakan bahwa jual beli lepas darisebidang tanah atau perairan ialah penyerahan dari benda itu dihadapanpetugas adat dengan pembayaran sejumlah uang pada saat itu ataukemudian (Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, 1994, Halaman108);Menurut SA.

Lalu sifat percaya yang kuat yaitu saling percaya satu samalain, antara pembeli dan penjual dalam proses jual beli, sehingga didalamproses tersebut mereka tidak membuat bukti tertulis karena mereka sudahsaling percaya;Menurut Hilman Hadikusuma, mengatakan bahwa pada umumnya jualbeli itu berlaku apabila pada saat yang sama penjual menyerahkan barangyang dibeli dan pembeli menyerahkan pembayarannya (HilmanHadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, 1994, Halaman 16);Menurut Effendi Perangin yang mengatakan

Hilman Hadikusuma, S.H., PenerbitPT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, cetakan ke 1, halaman 253);Ketentuan hukum yang menyangkut LEGAL STANDING(LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO) Terbanding (ic.Penggugat/Darwis Tansa) selaku anak dari almh. Murni Tjandra (d/h. TjanLi Fang) yang tidak kawin sah menurut KUHPerdata (BURGERLIJKWETBOEK) dan atau menurut UndangUndang RI No.1 Tahun 1974serta kondisi Murni Tjandra yang terlebih dahulu meninggal dunia daripara pewaris ic. alm. Djaja Djandra (d/h.

,MH. selaku Hakim Ketua Majeliss WIRYAWAN HADIKUSUMA.,SH.,MH. dan MIRRANTHI MAHARANL.,SH. masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dalam sidang yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh HakimHakimAnggota tersebut dibantu oleh TUMIAR NABABAN selaku Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh AKHIRUDDIN.,SH. Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa tersebut.Putusan No.

Hilman Hadikusuma, S.H., PenerbitPT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, cetakan ke 1, halaman 253);Ketentuan hukum yang menyangkut LEGAL STANDING(LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO) Terbanding (ic.Penggugat/Darwis Tansa) selaku anak dari almh. Murni Tjandra (d/h. TjanLi Fang) yang tidak kawin sah menurut KUHPerdata (BURGERLIJKWETBOEK) dan atau menurut UndangUndang RI No.1 Tahun 1974serta kondisi Murni Tjandra yang terlebih dahulu meninggal dunia daripara pewaris ic. alm. Djaja Djandra (d/h.