Ditemukan 639 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melawan melawab melawam melawa mempawah melawai melawat melawahn
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-12-2009 — Putus : 24-03-2010 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 140/Pdt.G/2009/PN.Bpp
Tanggal 24 Maret 2010 — SURYADI sebagai-----------------PENGGUGAT L A W A N : HENDRA HENG (CV.KUTAI JAYA LESTARI) sebagai --TERGUGAT
86 — 38
  • mempunyai kekuatan hukum yangtetap ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, nampaknya telah cukup beralasan hukum untuk memohon yangterhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini untukmemanggil para pihak, memeriksa dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbaunyisebagai berikut :12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan seluruh bukti yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawah
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 04-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 62/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 23 September 2020 — Pembanding/Penggugat : EKO PRASETYO Diwakili Oleh : ARIEF SETIAWAN, SH., MH, dkk
Terbanding/Tergugat I : Ny. Dian Novita Tarigan Diwakili Oleh : Agung Nugroho, S.H., M.Sc
Terbanding/Tergugat II : Jonathan Wiliam Aldrich Tonggoembio Diwakili Oleh : Agung Nugroho, S.H., M.Sc
Terbanding/Turut Tergugat I : Iriyanto, SH Diwakili Oleh : SAFRUN KAFARA,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Agus Pandoman, SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
220 — 337
  • Rekonvensi;7.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 1816K/Pdt/1989 tertanggal 22 Oktober 1992 : Pembeli yang tidaksecara cermat meneliti hakhak serta status penjual tanah,dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilaisebagai pembeli tanah yang beritikad buruk dan tidak pantasuntuk mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi jualbeli tanah Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka cukupterang dan berlandaskan Hukum bahwa Tergugat Rekonvensiberitikad buruk;8.Bahwa Perbuatan Melawah
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Agama Perceraian
Register : 20-11-2013 — Putus : 25-05-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 25/Pdt.G/2013/pn.kTL
Tanggal 25 Mei 2014 — GUNAWAN THAMRIN - BUN HIAN LIE
91 — 16
  • e Apakah benar perbuatan para Tergugat yang telah menguasai dan mendirikanbangunan diatas tanah obyek sengketa sebagai perbuatan melawah hukumsehingga merugikan pihak para Penggugat ?
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 137-K/PM II-08/AD/VI/2015
Tanggal 12 Nopember 2015 — ENDANG SUHENDRA SAPUTRA, SERKA
115 — 34
  • Melawah hukum formil berarti bertentangandengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanyabertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukumtidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua)fungsi ajaran, yaitu :a.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
ELLY RACHMAWATI
94 — 29
  • menyebutkan bahwa Kalimat pertama dariHalaman 139 Putusan No.100/Pid.SusTPK/2018/PN Mkspenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dankarena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian menurutkeputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur secara melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak bolehlagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum material, tetapi harusmempergunakan ajaran atau konsep melawah
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 772 /Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 26 Juli 2017 — Tuan SUSANTO DARMA PUTRA lawan Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, Dkk
153 — 89
  • Oleh karena ternyata apa yangtercantum dalam fakta tertulis jaun beda dengan fakta lapangan makadiduga TergugatTergugat secara sengaja melakukan peralihan peralihanitu dengan menunjuk tanah milik Penggugat secara melawah hukum yangmerugikan Penggugat;Bahwa sesuai fakta hukum di lapangan sebagai dimaksud dalam Akta JualBeli dari Tergugat V (Undin Bin Damin) telah menjual sebagaian tanahnyaseluas 217 M2 yang berasal dari Girik C 1114 Persil 71 Dll kepada TergugatIl sesuai Akta Jual Beli No 1592/Pondok
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
DRS. H. SYARIFUDDIN DAUD, MA
128 — 69
  • MahkamahKonstitusi Nomor : 003/PPUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006menyebutkan bahwa Kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat(1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itutidak memiliki kKekuatan hukum yang mengikat dengan demikianmenurut keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untukmenafsirkan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1)UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak boleh lagimempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum material, tetapiharus mempergunakan ajaran atau konsep melawah
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — JAKSA PENUNTUT UMUM vs IR. AGUS PRAYUDI ADI
149 — 75
  • Konstitusi Nomor: 003/PPUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyebutkan bahwa Kalimat pertama daripenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dankarena itu tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian menurutkeputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur secara melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidakboleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum material, tetapiharus mempergunakan ajaran atau konsep melawah
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — YANTI ARDHYANTY BAWIAS,ST.M.ENG
63 — 15
  • terlaksana atau tidakterlaksanannya dokumen dalam kontrak atau adendum kontrak;Bahwa RAB merupakan bagian dari kontrak bisa dirubah denganketentutan : Tergantung ,situasi hal tersebut jika dikaitkan denganpekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.DonggalaVolume pekerjaan berubah karena kondisi lapangan yang bertbedadengan kondisi perencanaan, dan perubahan konbtira sajh apabila keduabelah pihak sepakat;Bahwa perubahan kontrak yang telah disepaklati oleh kedua belah pihakbukan merupakan tindakan melawah
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — MOHAMMAD SAID ENTEBO
53 — 12
  • terlaksana atau tidakterlaksanannya dokumen dalam kontrak atau adendum kontrak;Bahwa RAB merupakan bagian dari kontrak bisa dirubah dengan ketentutanTergantung ,situasi hal tersebut jika dikaitkan dengan pekerjaanPembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.Donggala Volumepekerjaan berubah karena kondisi lapangan yang bertbeda dengan kondisiperencanaan, dan perubahan konbitra sajh apabila kedua belah pihaksepakat;Bahwa perubahan kontrak yang telah disepaklati oleh kedua belah pihakbukan merupakan tindakan melawah
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — Ir. ANDI SOSE PARAMPASI, M.Si
94 — 23
  • terlaksana atau tidakterlaksanannya dokumen dalam kontrak atau adendum kontrak;Bahwa RAB merupakan bagian dari kontrak bisa dirubah dengan ketentutanTergantung ,situasi hal tersebut jika dikaitkan dengan pekerjaanPembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.Donggala Volumepekerjaan berubah karena kondisi lapangan yang bertbeda dengan kondisiperencanaan, dan perubahan konbira sajh apabila kedua belah pihaksepakat;Bahwa perubahan kontrak yang telah disepaklati oleh kedua belah pihakbukan merupakan tindakan melawah
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 148/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 26 Nopember 2018 — Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal/alamat terakhir di Jl. Mars I No. 4 Villa Cinere Mas, Cinere, Kecamatan Pisangan, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Herlinda, S.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., R. Hasan Fikrie A., S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., Jerri Simarmata, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partner, Jl. Letjen. R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, Indonesia 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut PembandingI/ Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I. MELAWAN: 1. Tuan SUSANTO DARMA PUTRA, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gempol No. 17 Bambu Apus Ceger Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marihotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H., Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara BUNGARAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/BSA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat. 2. HAMZAH,warga Negara Indonesia,pekerjaan swasta, beralamat di Kampung Lio Jl. Nurul Ikhwan No. 18 B RT 005 RW 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H., M.H., Nursal, S.H., Afriyati, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Komplek PerkantoranFatmawati Mas Blok 1 No. 118 Jalan RS. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/WP-R/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II (Turut Terbanding)/Pembanding II semula sebagai Tergugat II. 3. AHLI WARIS H. ABDULLAH A. BONA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pondok Serut RT 003/003 No. 126, Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Sutrisno Wijaya, beralamat di Pondok Serut RT. 003/003 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 5/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, kemudian memberi kuasa kepada Irfan Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irfan Iskandar, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E3 No. 72 RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula sebagai Tergugat III. 4. AHLI WARIS JIMAN bin GARIP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lio RT 001/001 No. 39, Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, beralamat di Kp. Lio RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV. 5. AHLI WARIS UNDIN bin DAMIN, warga negara Indonesia, alamat terakhir di Kampung Lio RT 005/001 No. 13, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunalan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Ikhwan RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 19/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V. 6. M. DJAMIN,warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Serut RT 001/002, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI. 7. H. HAPANI/AHLI WARIS H. HAPANI, warga negara Indonesia, swasta, alamat terakhir di Jl. Falah RT 002/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H. dan Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum”LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI-SABENIH MANONG (LBH ANE-SM), berkantor di Jalan Mandor Husen RT. 008 RW. 010 No. 189, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagaiTergugat VII. 8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Saleh Yahya, S.H., M.Kn., Aris Prasetiantoro, S.H., Junus Nicholas Butar Butar, S.H. dan Amrinif, S.H., Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1930/600.7.36.14/XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Iz.Insidentil/2016/PN.TNG tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I. 9. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) dahulu PT. PERKEBUNAN XI, berkedudukan di Jl. Sindangsima No. 4 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., Roldiman KS, S.H., Giri Sari Ratu Timur, S.H., Helen Rosdiana Siagian, S.H., Ahmad Huda Dayan Nasution, S.H., Haryatama, S.H., Teguh Megantara Saputra, S.H. dan Dadi Wardiman, S.H., karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan hukum di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/III.2/105/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 67/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagaiTurut Tergugat II. 10. KEPALA KECAMATAN PONDOK AREN, berkedudukan di Jl. Graha No. 1 Bintaro 15228, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kunen., Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/545-Pem/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 6/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTurut Tergugat III. 11. KEPALA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pondok Raya No. 1, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbulloh, S.E., Perangkat Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagaiTurut Tergugat IV.
489 — 66
  • Oleh karena ternyata apa yang tercantum dalam faktatertulis jauh beda dengan fakta lapangan maka diduga TergugatTergugatsecara sengaja melakukan peralihan peralihnan itu dengan menunjuk tanahmilik Penggugat secara melawah hukum yang merugikan Penggugat.Bahwa sesuai fakta hukum di lapangan sebagai dimaksud dalam Akta JualBeli dari Tergugat V (Undin Bin Damin) telah menjual sebagaian tanahnyaseluas 217 M2 yang berasal dari Girik C 1114 Persil 71 Dll kepada Tergugat Ilsesuai Akta Jual Beli No 1592/Pondok
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. M. MASYHUDI
101 — 25
  • Konstitusi Nomor :003/PPUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyebutkan bahwa Kalimat pertama daripenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dankarena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian menurutkeputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur secara melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidakboleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum material, tetapiharus mempergunakan ajaran atau konsep melawah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-01-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 29 Januari 2018 — ROSMEN BIN SUFNI
232 — 231
  • Membebankan biaya perkara kepada negara;ATAU,Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yangbaik mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknyamenyatakan bahwa faktafakta hokum dipersidangan telah membuktikan jelasdan tegas berarti Terdakwa (Rosmen bin Sufni) tidak terbukti melakukanperbuatan melawah hokum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Januari 2016 — Drs. H. AHMAD SUDIYONO, SH. Msi
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini yang keempat saja, kesalahan proseduralmerupakan sifat melawan hukum korupsi;Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana, administrasi atau perdata ditentukanoleh sifat pelanggaran (melawah hukumnya perbuatan) dan akibat hukumnya.Bentuk pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana.Pertanggungjawaban administrasi selalu. bersanksi administrasi, danpertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugiankeperdataan, akibat dari wanprestasi atau Onrechtmatigedaad.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
404 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SECARA MELAWAN HUKUMBahwa, perbuatan formil dan materil secara melawah hukum dariTerdakwa sebagai Kepala Dinas dan sebagai PA pengadaan bus buswayTA 2012 dan TA 2013 yang seharusnya diuraikan oleh Judex Facti, danoleh karena dari keseluruhan pembuktian Judex Facite tidak menguraikanperbuatan yang dimaknainya melawan hukum sebagai pribadi atau sebagaiKepala Dinas atau PA perbuatan mana yang dimaksud apakah dapatdilakukan oleh setiap orang atau hanya oleh Terdakwa sebagai KepalaDinas atau PA dengan
    sehinggamenjadikannya Terdakwa dan sebagai PA dan Kepala Dinas yangdijadikan Terdakwa juga, dan tiada ketentuan pidana pada Perpresberkaitan dengan KAK dan didalam KAK juga tidak disebutkan adanyaperbuatan pidana atau sanki pidana, dengan demikian dipatuhi atau tidakdipatuhinya KAK tidak dapat dihukum oleh KAK itu sendiri kecuali adaketentuan yang lebih tinggi menyatakan suatu perbuatan pidana jikamenyimpang dari KAK;Bahwa, Judex Factie telah kabur pada dakwaan kesatu membedakanantara pernbuatan melawah
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN PDG
Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. YANDRIZAL Pgl YAN
57 — 11
  • Untukhal tersebut Majelis hakim menilai perintah yang telah disampaikanoleh Kepala Dinas kepada Terdakwa merupakan perintah yaqng tidak bolehdilakukan dan mempunyai akibat perobuatan Melawah Hukum, yaitu berupaya untukmembuat sebuah berita acara yang sebenarnya tidak benar adanya, yaitu Pekerjaandisaat berita acara dibuat dan ditanda tangani belum selesai 100%, tetaspi BeritaAcara ditanda tangani seolah olah pekerjaan telah selesai 100%, yang mana beritaabvara tersebut dipergunakan untuk merealisasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1406 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Mei 2016 —
161 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini yang keempat saja, kesalahan proseduranmerupakan sifat melawan hukum korupsi;Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana, administrasi atau perdataditentukan oleh sifat pelanggaran (melawah hukumnya perbuatan) dan akibathukumnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana.Pertanggungjawaban administrasi selalu. bersanksi administrasi, danpertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugiankeperdataan, akibat dan wanprestasi atau Onrechtmatigedaad.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
138 — 59
  • Tindak Pidana Korupsibahwa tindakan Pejabat TUN dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsiapabila ketika pejabat tersebut berbuat atau tidak melakukan suatu fungsinya,jabatan atau kewenangannya pejabat tersebut mendapat keuntungan secarapribadi dari perbuatan tersebut;Bahwa mengenai elemen melawan hukum ada 3 (tiga) pendapat yang pertamaadalah pendapat formal yaitu melawan hukum itu merupakan bagian dari delikjika dia secara ekspresif verbis tertuang dalam rumusan delik, jadi jika tidakada kata melawah