DEWI NAVULAN SARI, ST, M.Si sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

DEWI NAVULANSARI, ST, M.Si sebesar Rp. 3.950.000, (tiga juta sembilan ratus lima puluh riburupiah);1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Asli Bulan Desember 2016 (tidak adatanggal), untuk pembayaran biaya honorarium PPTK Kegiatan PeningkatanPengawasan Peredaran Barang dan Jasa bulan NopemberDesember 2015sesuai dengan surat putusan Kepala Dinas Perindag Aceh No:Keu.518/Kpts/4760/2015 tanggal 06 Maret 2015 an.

DEWI NAVULANSARI, ST, M.Si sebesar Rp. 3.950.000, (tiga juta sembilan ratus lima puluh riburupiah);58) 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Asli Bulan Desember 2016 (tidak adatanggal), untuk pembayaran biaya honorarium PPTK Kegiatan PeningkatanPengawasan Peredaran Barang dan Jasa bulan NopemberDesember 2015sesuai dengan surat putusan Kepala Dinas Perindag Aceh No:Keu.518/Kpts/4760/2015 tanggal 06 Maret 2015 an.

DEWINAVULAN SARI, ST, M.Si sebesar Rp. 3.950.000, (tiga juta sembilan ratuslima puluh ribu rupiah);58)1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Asli Bulan Desember 2016 (tidak adatanggal), untuk pembayaran biaya honorarium PPTK Kegiatan PeningkatanPengawasan Peredaran Barang dan Jasa bulan NopemberDesember 2015sesual dengan surat putusan Kepala Dinas Perindag Aceh No:Keu.518/Kpts/4760/2015 tanggal 06 Maret 2015 an.

Pembangunan Pasar Pelita Hilirdi Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat UndanganNomor : 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadirtanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar.Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor :880/51 1.2/PPKUMKM/2010.Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan PengawasanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor : 880.1/511.2/PPKUMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010.Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Perindag

Pembangunan Pasar Pelita Hilir diKabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat UndanganNomor : 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadirtanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar.Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor880/51 1.2/PPKUMKM/2010.Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan PengawasanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor : 880.1/511.2/PPKUMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010.Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahDinas Perindag

Pembangunan Pasar Pelita Hilirdi Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat UndanganNomor : 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadirtanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar.15.Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor880/51 1.2/PPKUMKM/2010.16.Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan PengawasanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor : 880.1/511.2/PPKUMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010.17.Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahDinas Perindag

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 disebutkanPemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut : (a)terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan (b) bergerak dibidangperlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggarandasarnya.Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh kuasaPenggugat berupa P.3 Fotocopi Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor : 01/TDLPKPERINDAK/VIII/13, tanggal 2Agustus 2013, setelah diteliti ternyata telah terdaftar di Dinas Perindag

Edwin Ryan Marlisa Pembina Kepala Dinas NonUtama Muda Perindag Job(IV/c)Steven R. Marlisa, S.E..MMT Pembina Kepala Dinas NonUtama Muda Perikanan & Job(IV/c) KelautanAlexander Laim, SE.,MM Pembina Tk. Kepala Dinas Non(IV/b Pariwisata JobIsak Pinihas Suweni, Pembina Kepala NonS.Sos.,M.Si (IV/a) Pemberdayaan JobMasyarakatKampungGasper Rewapatara Pembina Kepala Dinas Non(IV/a) Pemuda & JobOlahragaBernard S.

Edwin Ryan Marlisa Pembina Kepala Dinas NonUtama Muda Perindag Job(IV/c)Steven R. Marlisa, S.E.,MMT Pembina Kepala Dinas NonUtama Muda Perikanan & Job(IV/c) KelautanAlexander Laim, SE.,MM Pembina Tk.l Kepala Dinas Non(IV/b Pariwisata JobIsak Pinihas Suweni, Pembina (IV/a) Kepala NonS.Sos.,M.Si Pemberdayaa JobHalaman 15 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.nMasyarakatKampung10 Gasper Rewapatara Pembina (IV/a) Kepala Dinas NonPemuda & JobOlahraga11 Bernard S.

Pemerintah mengakui LPKSMHalaman 50 dari 53 Putusan Nomor 24/Pat.G/2017/PN Smryang memenuhi syarat sebagai berikut :(a) terdaftar pada PemerintahKabupaten/Kota, dan (b) bergerak dibidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh kuasaPenggugat berupa P3 Fotocopi Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor : 01/TDLPKPERINDAK/VIII/13, tanggal 2 Agustus2013, setelah diteliti ternyata telah terdaftar di Dinas Perindag

solar bersubsidi denganmenggunakan alat bantu) berupa mobil yang tangkinya telahdimodifikasi, serta hal ini terkait juga terbitnya:SK Walikota Batam Nomor : KPTS.201/HK/X/2011, tentang pembentukantim koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BahanBakar Minyak bersubsidi di Kota Batam.Surat Edaran Walikota Batam : 562/Perindagesdm/X/2011.Surat Edaran Walikota Batam : 061/Perindagesdm/I/2013.Surat Edaran Walikota Batam : 019/Perindagesdm/I/2014.Surat dari kantor saksi kepada Kepala Dinas Perindag

SK Walikota Batam Nomor : KPTS.201/HK/X/2011, tentang pembentukan timkoordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyakbersubsidi di Kota Batam.Surat Edaran Walikota Batam : 562/Perindagesdm/X/2011.Surat Edaran Walikota Batam : 061/Perindagesdm/I/2013.Surat Edaran Walikota Batam : 019/Perindagesdm/I/2014.Surat dari kantor saksi kepada Kepala Dinas Perindag ESDM, dengan nomor : 0025/F114CO/2014S3, terkait rencana pemberlakukan kartu survey pembelian BBMJenis solar bersubsidi.m

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 disebutkanPemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut : (a)terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan (b) bergerak dibidangperlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggarandasarnya.Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh kuasaPenggugat berupa P.3 Fotocopi Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor : 01/TDLPKPERINDAK/VIII/13, tanggal 2Agustus 2013, setelah diteliti ternyata telah terdaftar di Dinas Perindag

Saksi SIT SUPARTINI, SE Binti JUMADIBahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidakmemiliki hubungan pekerjaan dan keluarga denganTerdakwa ;Bahwa, saksi bekerja pada Dinas PerdaganganPropinsi Lampung sejak tahun 1990 s/d sekarangdan sejak bulan April 2011, saksi menjabat sebagaiKepala Seksi Bina Pasar Bidang Perdagangan DalamNegeri Dinas Koperasi UMKM Perindag PropinsiLampung yang mempunyai tugas dan tanggungjawab bersama sama dengan Komisi PengawasanPupuk dan Pestisida melakukan pemantauan danpengawasan

SARAS PERKASA Nomor TDP : 041015402135, tanggal 16 Juli 2003 berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;-7) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 526 / Perindag -BTM /PB/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003 ;------8) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan / Usaha No. 595/DOM/517/ LB/VII/2003, tanggal 02 Juli 2003 ;------------------------------------------------------------------------------------9) Surat Keputusan

SARASPERKASA Nomor TDP : 041015402135, tanggal 16 Juli 2003berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Nomor. 526 / Perindag BTM /PB/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003 ;Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan/ Usaha No. 595/DOM/517/ LB/VII/2003, tanggal O02 Juli10)11)12)13)14)Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI No.C21007 HT.01.01.TH.2003, tanggal 4 September 2003

Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Nomor289/D.18/Perindag/VIII/2019, bermeterai yang cukup dan sesuai dengan asili,diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Keberadaan Ormas Dari BadanKesatuan Bangsa dan Politik Daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi UtaraNomor : 007/15/KESBANGPOLDA/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, bermeteraiyang cukup dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P3;4.

memberikanijin untuk investasi dana hanya melayani SIUP untuk perdagangan saja ;e Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengajukan SIUP karena waktuperijinan dikeluarkan Saksi belum bekerja di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu,Saksi baru masuk di kantor Pelayanan perijinan pada tahun 2010 ;e Bahwa setelah memberikan SIUP, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tidak ikutmengawasi jalannya atau operasional suatu perusahaan dan yang berwenangmengawasi operasional suatu perusahaan adalah Kantor Perindag

tamat tahun 1976, SMAN No.1 Tanjung Pinang tamat tahun1980, Strata 1 Farmasi Unand Padang tamat tahun 1987, ApotekerUnand Padang tamat tahun 1988, Magiter management di STIEAKBP Padang tamat 2013 ;Bahwa Saksi bekerja di dinas Perindustrian dan PerdaganganPadang;Bahwa Saksi dijadikan Ahli dalam perkara ini berdasarkan permintaandari Polres Lima Puluh Kota Polda Sumatera Barat, yang ditujukankepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiSumatera Barat, dengan surat tugas Nomor150/SPT/Perindag

Ataspersetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahlidalam berkas perkara dan diberikan dibawah sumpah pada saat ahli tersebutdiperiksa oleh penyidik yang pada pokoknya pendapatnya adalah sebagaiberikut: Bahwa ahli saat ini bertugas sebagai Penyuluh Perindag Madya DinasPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah dari tahun 1995sampai dengan sekarang.

Takalar tahun 20102014 Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindag dan ESDM tahun 20142017 Kepala Dinas Koperasi UKM dan Nakertrans bulan Januari 2017sampai sekarangDasar Pengangkatan saksi yakni SK Bupati Takalar Nomor dan tanggalyang sudah saksi tidak ingat lagi.Tugas pokok dan fungsinya berdasarkan PERDA tentang OrganisasiSKPD Kab.

Takalar yang nomornya saksi tidak ingat lagi, yaitu:Tugas Pokok:Mempersiapkan data dan kebijakan dalam rangka pemberianpelayanan pada bidang koperasi UKM, perindag dan bidang ESDMFungsi:Melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat pada bidangperkoperasian Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil danmenengah Melaksanakan pelayanan terkait bidang ketenaga kerjaan Dan tugas lain yang diberikan oleh PimpinanTerdapat bidang perindustrian tersendiriYang menjadi bagian kerjanya yakni melaksanakan

Polong Bangkeng Utara hal tersebut saya ketahui berdasarkan SKGubernur Propinsi SulSel tentang Pencadangan lokasi transmigrasiyang saksi dapatkan sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalutepatnya pada saat saya mengikuti rapat di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi SulSel.138Untuk hal tersebut tidak menjadi domain Dinas Koperasi UKM,Perindag dan ESDM disebabkan industri berat harus dibuat dengankajian tersendiri melalui Bappeda dengan menyetarakan antara RIRWdengan lokasi pelaksanaan

industri berat karena industri berat harusdilaksanakan di dalam sebuah kawasan tertentu.Bahwa terkait kajian seharusnya pertamatama dibentuk Tim olehBupati setempat yang melibatkan hampir seluruh SKPD terkait yakniSekda, Bappeda, Pertanian, Perikanan, Perindag, SINTAP, BPN,Camat setempat, Lurah/Kepala Desa dan Masyarakat selanjutnyadikeluarkan rekomendasi bisa atau tidaknya dikeluarkan / diterbitkanizin prinsip.Saksi Tidak pernah membuat atau mengikuti bahkan terlibat dalammembuat kajian terhadap

sesuai Dapilnya masing masing;Program aspirasi yang diajukan Anggota DPRD Kabupaten Jenepontotermasuk yang diusulkan oleh Terdakwa tidak berasal dari hasil Musrembang;Program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 tersebut telahdiakomodir/dimasukkan dalam Rancangan APBD Kabupaten JenepontoTahun 2013 dalam bentuk RKA masingmasing SKPD terkait, termasuk yangberasal dari Terdakwa;Program aspirasi DPRD, masuk ke SKPD SKPD yang berhubungandengan program itu, seperti Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Perindag

TPK/2016/PN.MksProgram aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, masuk ke SKPDSKPD yang berhubungan dengan program itu, antara lain: Dinas PU, DinasPertanian, Dinas Perindag, Dinas Kelautan, Dinas Tata Ruang, DinasPerikanan, Dinas Parawisata, Diknas dan khusus program aspirasi Terdakwamasuk pada Dinas Pelerjaan Umum dan Dinas Pertanian KabupatenJeneponto;Jumlah anggota DPRD Kabuapten Jeneponto Tahun 2013 ada 35 (tiga puluhlima) orang termasuk Terdakwa, semuanya mengusulkan dana aspirasiDPRD, namun

Tanda daftar Lembaga perlindungan Konsumen (YLPKK)Nomor : 01/TDLPK PERINDAG/VIII/13 yang dikeluarkan oleh DinasPerindustrian dan perdagangan Pemerintah Kota Banjarmasin4. Anggaran dasar /Anggaran Rumah tangga Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Kalimantan (Copy dari Copy ) yang diberiTanda P 4;Halaman 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 427/Pat.G/2018/PN Mks5.

CITRA MANDIRI)yang telah terdaftar pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi JawaBarat, tertanggal 13 Februari 1990, nomor 9209/BH/KWK.10/21:Pemerintaha Kota Bandung tertangal 11 Juli 2007 dengan nomor 518/PAD.29DISKOP/2007;:Bahwa benar terdapat Akta Perubahan berupa Akta nomor 17 tanggal 26November 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Irdam Noezar, SH yang telahmendapat pengesahan dari Dinas Koperasi UKM dan PerindutrianPerdagangan Kota Bandung tanggal 15122009 Nomor016/PAD/XI.23/XII/KUKM & PERINDAG

Pekerjaan : Pensiunan PNS Perindag Tana Toraja;Terdakwa Maria Banne Ala ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.2.Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019sampai dengan tanggal 12 September 2019;Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17September 2019;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengantanggal 8 Oktober 2019;Terdakwa Maria Banne Ala ditahan dalam

No. 65/Pdt.SusBPSK/2016/PN Tbttentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yang dimaksud dengansengketa konsumen adalah :sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugiatas kerusakan, pencemarandan/atauyang menderitakerugianakibatmengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa*;Menimbang, bahwa dari definisi Kepmen Perindag Nomor350/MPP/Kep/12/2001 di atas, ternyata, sengketa antara pelaku usaha dengankonsumen dapat diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK)