Kedudukan hukum Penggugat.1.1.1.2.Bahwa amar Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/PDT/2018/PT.JAP tanggal 11 Juli 2018 Dalam Rekonpensi menyatakanGugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterimadan terhadap amar a quo, mengandung makna bahwa amar a quotersebut tidak bersifat positif. Amar yang bersifat positif menurut MYahya Harahap dalam bukunya halaman 448 biasanyamenyatakan: Menolak gugatan seluruhnya.

PengadilanNegeri Manokwari selama 60 (enam puluh hari) dengan jenis penahananRumah Tahanan Negara Lapas Manokwari berdasarkan Surat PerintahPenahanan Nomor: 33/PidSusTPK/2018/PN.Mnk sejak tanggal 14Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Papua selama 30 (tiga puluh hari)dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwariberdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 29.1/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2019/PT.JAP

sejak tanggal 12 Februari 2019 sampaidengan tanggal 13 Maret 2019;Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Papua berdasarkan Surat Perintah PenahananNomor: 29.2/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2019/PT.JAP sejak tanggal 14Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;Terdakwa didampingi olen Penasehat Hukum Achmad Junaedy, SH., MH.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal2 Agustus 2018 Nomor: 53/PDT/2019/PT.JAP. tentang penunjukan HakimMajelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkatbanding ;2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal2 Agustus 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untukPutusan Perdata Nomor : 53/PDT/2019/PT JPR Halaman 2 dari 38mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadiliperkara tersebut ;3.

Foto copy Surat Keterangan NomorB.149/Kua.09.4/1/PW.01/03/2019 tanggal 28 Maret 2019,Sesuai dengan aslinya, Tertanda T11a;11.2 Foto copy Surat Nikah Nomor 25/25/1971, Tidak ada aslinya,Tertanda T11b;Foto copy Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Jap, Putus tanggal 13Desember 2016, Sesuai dengan aslinya, Tertanda T12;Foto copy Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.JAP, Putus tanggal 28Agustus 2017, Sesuai dengan aslinya, Tertanda T13;Foto copy Putusan Nomor 298K/PDT/2018, Putus tanggal 27 Maret2018, Sesuai dengan

Ernita, S.E Binti Zuardi mengajukan upayahukum banding ke Pengadilan tinggi Jayapura dan kemudian diputusberdasarkan Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.JAP (bukti surat bertanda T7),kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum kakasi ke Mahkamah AgungRepublik Indonesia dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor7K/PDT/2019 (bukti surat bertanda P31), yang amar putusannya adalah:1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. Ernita, S.EBinti Zuardin tersebut;2.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 1/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP., tanggal 29 Januari 2015yang amar selengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatersebut.= Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 03//Tipikor/2014/PN.JPR tanggal 07Agustus 2014 yang dimintakan

Bukti P5 : PUTUSAN Nomor: 8/Pid.SusTPK/205/PT.JAP (Fotocopy dari foto copy)Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.6. Bukti P6 : Petikan Putusan No.1547K/Pid.Sus/2015. (Foto copydari foto copy)7. Bukti P7 : Surat Rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia tanggal 28 oktober 2019. (Foto copy darifoto copy)8. Bukti P8 : Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas No.820/564/SETDA/VII/2019 (Foto copy sesuai denganaslinya)9.

Perpanjangan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapuraberdasarkan penetapan Nomor 21.1/Pen.penahanan/Pid.SusTPK/2019/PT.JAP tanggal 28 Januari 2019 dari tanggal 29Januari 2019sampai dengan 27Februari 2019;11.

Perpanjangan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapuraberdasarkan penetapan Nomor 21.2/Pen.penahanan/Pid.SusTPK/2019/PT.JAP tanggal 25 Februari 2019 dari tanggal 28 Februari2019 sampai dengan 29 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ACMAD JUNAEDY,SH., MH danJEMI A. MANGGAPROU,SH beralamat di Kantor Advokat/Penasihat HukumACMAD JUNAEDY,SH., MH Jin.

PUTUS ANNomor : 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :Nama lengkap : TOGUAN HUTAPEA, Dipl, EC, SE, M.Si;Tempat lahir : Pematang Tanah Jawa;Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Desember 1963;Jenis Kelamin : Laki laki

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 5/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP tanggal16 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas 1A Jayapura Nomor 35/Pid.SusTPK/2014/

itu tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapbkannya suatu peraturan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang RI No.8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas,Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 5/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

PUTUSUARJANA, S.H., M.H., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wamena tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 5/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP tanggal 16 Februari 2015 yang memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :35/Pid.SusTpk /2014/PN.Jap tanggal 20 November 2014;MENGADILI SENDIRI1.

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memenuhiketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu :Bahwa berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP disebutkanbahwa putusan pemidanaan diantaranya memuat yaitu : pasal peraturanperundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan danpasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dariputusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa.Bahwa pada amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 1/Pid.SusAnak/2015/PT.JAP

(Bukti T16);Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :42/Pdt/2015/PT.JAP, tanggal 20 Agustus 2015. (Bukti T17)Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor :14/Pdt.G/2015/PN.MRK, tanggal 22 Januari 2016. (Bukti T18);Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :577/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Mei 2016. (Bukti T19);Akta Jual Beli Nomor : 225/2006 tanggal 28 Maret 2006 yang dibuatdihadapan Widyatmoko, SH. Notaris di Jakarta Selatan.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Maret 2020Nomor: 17/PDT/2020/PT.JAP. tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;2. Surat Penugasan dari Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantuMajelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oeh peraturanperundangan yang mengancam kelajaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;Sehingga berdasarkan aturan hukum diatas maka patut dan beralasanhukum jika Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 23/PID.SUSTPK/2015/PT.JAP tanggal05 Oktober 2015. karena Majelis Hakim Banding telah salah menerapkanhukum;5.

Nomor:8/Pen Pid.SusTPK/2019/PN Mnk sejak tanggal 9 April 2019 sampaidengan tanggal 8 Mei 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan PenetapanNomor: 9/Pen Pid.SusTPK/2019/PN Mnk sejak tanggal 9 Mei 2019sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Papua selama 30 (tiga puluh)berdasarkan Penetapan Nomor: 7.1/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2019/PT.JAP

Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Papua selama 30 (tiga puluh) berdasarkanPenetapan Nomor: 7.2/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2019/PT.JAP sejaktanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;Terdakwa didampingi olen Penasehat Hukum Iriani, SH., MH., dkk beralamat diKantor Advokad/Penasihat HukumIriani, SH., MH. & Rekan di Jalan MonlewiDepan Ukip RT 002.RW 003 Malanu Kampung, Kota Sorong, Papua Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/Pdt/2017/PT.JAP, tanggal 14Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;3.

LASMEN SINURAT, SH.NIP: 19551129 197703 1001.Hal.49 dari 49 Hal.Putusan No.10/Pdt/2015/PT.JAP50Hal.51 dari 49 Hal.Putusan No.10/Pdt/2015/PT.JAP

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkarasecara tanggurng renteng sebesar Rp3.371.000,00 (tiga juta tiga ratustujuh puluh satu ribu rupiah);Dalam Rekonvensi : Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya; Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkarasebesar NIHIL;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan yangdiajukan oleh Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi dengan putusan Nomor68/PDT/2014/PT.JAP tanggal 24 November 2014

Januari 2021 sampai dengan tanggal26 Februari 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor1/Pen.Pid.SusTPK/2021/PN Mnk tanggal 26 Februari 2021 berlakuselama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2021 sampaidengan tanggal 27 April 2021;Perpanjangan Tahap Kesatu, Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor 14.1/Pen.Pid.SusTPK/2021/PT.JAP

Perpanjangan Tahap Kedua, Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor 14.1/Pen.Pid.SusTPK/2021/PT.JAP tanggal 25 Mei2021 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2021 sampaidengan tanggal 26 Juni 2021;Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR didampingi oleh Penasihat HukumSimaron Auparai,S.H. dkk Kesemuanya Advokat pada PosbakumadinManokwari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.SusTPK/2021tertanggal 28 Januari

QIANZI JAYA ABADI JAMBI ada bekerja sama dengan PT.JAP dan PT. JAP ada pembayaran kepada terdakwa.Bahwa saksi tidak tahu berapa pembayaran yang dilakukan oleh PT. JAPkepada PT. QIANZI JAYA ABADI JAMBI melalaui terdakwa.Bahwa PT. QIANZI JAYA ABADI JAMBI bekerja sama dengan PT. JAPdan PT. JAP + 2 (dua) Minggu.Bahwa saksi ada mengeluarkan surat jalan untuk sopir PT.

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);Adapun putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara nomor91/Pid/2014/PT.Jap berisikan putusan sebagai berikut Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat HukumTerdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor337/Pid.B/2013/PnJpr tanggal 03 Juli 2014 yang dimintakan bandingtersebut; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp