Ditemukan 1099 data
12 — 3
Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol , No 1, 1989, halaman 126: If on the object of the marriage being defeated, separation hasHal. 13 dari 17 hal.
16 — 3
Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol , No 1, 1989, halaman 126: If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would have beendeprived of happy married state of life (Apabila tujuan perkawinangagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi parapihak, hal ini merupakan ketentuan yang
19 — 3
Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman126 : If on the object of the marriage being defeated, separationhas not been allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would have beendeprived of happy married state of life (Apabila tujuanperkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluarbagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang
9 — 0
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.
13 — 3
Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam:A Comparative View, IIU law Journal, Voll, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happyftmarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan
11 — 2
Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam :A Comparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happymarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan
40 — 8
Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IU lawJ ournal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126: If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would have beendeprived of happy married state of life (Apabila tujuan perkawinangagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi parapihak, hal ini merupakan ketentuan yang
9 — 0
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.
12 — 2
Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam :A Comparative View, IIU law Journal, Vol , No 1, 1989, halaman 126 :if on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happytemarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan
14 — 8
Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AHal. 15 dari 19 hal.
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono.Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) : Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktek penggunaan Pasal111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yangsama, perbedaannya hanya dijenis
8 — 1
JAFFER HUSSAIN(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : A Comparative View, TULaw Journal, Vol.
16 — 2
JAFFER HUSSAIN(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eddyono,Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR): Supriyadi W.
57 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengutip dari pernyataan SUPRIYADI W EDDYONO DirekturEksekutif Institute For Criminal Reform (ICJUR) dalam tulisannya : Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNGRI sebagai pasal " KERANJANG", karena itulah Hakim menyebutkanbahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan padaHal. 8 dari 16 hal. Put.
11 — 2
Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman126 : If on the object of the marriage being defeated, separationhas not been allowed to the parties, this would has been a cruelHal 18 dari 22 hal Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.
18 — 2
Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman126 : If on the object of the marriage being defeated, separationhas not been allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would have beendeprived of happy married state of life (Apabila tujuanperkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluarbagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang
10 — 1
JAFFER HUSSAIN(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
66 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
DirekturEksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan bahwaisu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapa putusanMAHKAMAH AGUNG RI yang menyoal praktek penggunaan pasal 111 ayat(1) dan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,memang pasal 111 dan pasal 112 UU RI No. 35 tahun 2009 memilikirumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenis Narkotika, pasal111 ternadap jenis tanaman dan pasal 112 bukan tanaman.
Erka SusantiAls Sela Binti Sutari untuk mencoba memakai / mengkonsumsi sabu.10.Bahwa Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono.Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR),mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah adadalam putusan MAHKAMAH AGUNG RI yang menyoal praktekpenggunaan pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika, memang pasal 111 dan pasal 112 UU RI No. 35tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana
141 — 84
tentang Pedoman PelaksanaanPermohonan Penegasan Tanah Negara menjadi ObjekPengaturan Penguasaan Tanah / Landreform: Tanah negara Erfpracht ; Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangka waktunyadan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telahdicabut/dibatalkan oleh pemerintah ; Tanah kehutanan yang telah digarap / dikerjakan olehrakyat dan telah dilepaskan haknya oleh instansi yangberangkutan ; Tanah bekas gogolan ; Tanah bekas hak adat / ulayat ;4) Butir Vil tahapan kegiatan Landreform (asset reform
Butir Vil tahapan kegiatan Landreform(asset reform) :Untuk tanah objek landreform yang belum pernahdiredistribusSi ;a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekasSWaDPlaja j $2 nnn nnn eee1. Penyuluhan ;2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat(petani penggarap) dan bidang tanah yangdigarap (Subjek dan objek) ;3.