) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.Halaman. 218 Putusan No.22/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR11131114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.. 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten

Bengkalis Tahun Anggaran 2015.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015,tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.1 (Satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011Tentang Pedoman Penyusunan

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.Halaman. 507 Putusan No.22/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR11131114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.. 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.Halaman. 803 Putusan No.22/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR11131114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.. 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.Atas dasar ketentuan aturan hukum tersebut di atas, sangatberalasan dan berdasarkan hukum apabilaTerdakwa/Pemohon Kasasi menerbitkan SK Nomor299/KPTS/IX/2011 tanggal 7 September 2011 tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, serta SK Nomor429/KPTS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangPenunjukan Pejabat Pengguna Anggaran PPKD, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara PengeluaranPPKD

APBD;b. penyusunan dan pelaksanaankebijakan pengelolaan barang daerah;C. penyusunan rancangan APBDdan rancangan perubahan APBD;d. penyusunan Raperda APBD,perubahan APBD, danpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD;e. tugastugas pejabat perencanadaerah, PPKD, dan pejabat pengawaskeuangan daerah; danf. penyusunan laporan keuangan daerahdalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas:a2 9 Fmemimpin TAPD

No. 2811 K/Pid.Sus/201550.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Serta PengabdianMasyarakat tanggal 11 Oktober 2010;1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Timor Tengah SelatanNomor 2 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah tahun Anggaran 2009 tanggal 04 April 2009;1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor PPKAD/18/2009 tentang Penunjukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Dalam Rangka Penyusunan

Kabupaten TTS Nomor 5488/H15/KL/2010, atau Nomor 16/HK/2010 tentang Peningkatan Kerjasama diBidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Serta PengabdianMasyarakat tanggal 11 Oktober 2010;1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Timor Tengah SelatanNomor 2 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah tahun Anggaran 2009 tanggal 04 April 2009;1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor PPKAD/18/2009 tentang Penunjukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

PP Kabupaten Wakatobi mengusulkan DPA tahunanggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dan dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, DPKAD dan Bappeda, timinilah yang menentukan besaran nilai DPA yang menyesuaikan dengankemampuan ABPD Kabupaten Wakatobi;e Bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol.

PP Kabupaten Wakatobi mengusulkan DPA tahunanggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dan telah dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, DPKAD dan Bappeda, timinilah yang menentukan besaran nilai DPA yang menyesuaikan dengankemampuan ABPD Kabupaten Wakatobi;Bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol.

PP Kabupaten Wakatobi mengusulkanDaftar Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 yangtelah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan terdiri dari Sekda,Halaman ke 104 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid. SusTPK/2018/PN. KdiDPKAD dan Bappeda, Tim inilah yang menentukan besaran nilai DPA Sat. Pol PP yangmenyesuaikan dengan kemampuan ABPD Kabupaten Wakatobi:;Menimbang, bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol.

Banjar TA 2016dengan pagu anggaran sebesar lebih kurang Rp. 9.100.000.000, (sembilan milyar seratus juta Rupiah) dengan perincian 46 (empat puluhenam) paket kegiatan dimana setiap paket kegiatan terdiri atas 60 (enampuluh) Sambungan Rumah (SR) dengan besar biaya per SR sebesarRp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa RKA yang dibuat oleh Dinas Perkim dan ditandatangani olehKepala Dinas/SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian diusulkanke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Banjar untukpembangunan sarana dan prasarana penunjang sarana dan prasarana airbersin perdesaan dari dana DAK reguler dengan dana Rp.9.167.100.00.00 yang memuat 46 lokasi sambungan rumah dimana dalamsetiap lokasi terdiri dari 60 sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SRadalah Rp. 3.250.000,00 sehingga total 60 SR adalah Rp.195.000.000,00,bahwa benar dokumen tersebut yang diterima oleh Tim TAPD, dari TimTAPD memang melakukan evaluasi terkait RKA dari Dinas Perkimtersebut dengan melihat plafon, jumlah

Banjar dimana dalam RKA tersebut telah tercantum dari danaDAK reguler dengan alokasi dana Rp. 9.167.100.00.00 sudah memuat 46lokasi sambungan rumah (paket) dimana dalam setiap lokasi (paket)terdiri dari 60 sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SR adalah Rp.3.250.000,00, bahwa RKA tersebut telah diperiksa dan diverifikasi olehTim TAPD dan selanjutnya diterbitkan DPA yang Saksi tanda tanganiselaku Kepala BPKAD Kab.

Banjar.Halaman 134 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.16.e Bahwa Tim TAPD ( TimAnggaran Pemerintah Daerah) diketuai SekretarisDaerah Kab. Banjar dengan anggota antara Kepala BPKAD Kab. Banjar,Ketua Bappeda Kab. Banjar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banjar dan Asisten Ill Kab.

Rencana Kerja Anggaran) dari DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar untuk PembangunanSarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan dari dana DAKreguler dengan anggaran sebesar Rp. 9.167.100.00.00 yang memuat 46lokasi sambungan rumah dimana dalam setiap lokasi terdiri dari 60sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SR adalah Rp. 3.250.000,00sehingga total 60 SR adalah Rp.195.000.000,00, maka saksi IBRAHIM GINTAN membenarkan kalau dokumen tersebut yang diterima oleh TimTAPD, dan dari Tim TAPD

bahwa untuk sumber dana kegiatan / pengadaantersebut adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah) Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 yang dituangkan dalamDPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD tahun 2013tanggal 21 Nopember 2013;Bahwa apabila terjadi perubahan anggaran peruntukan, terhadapperencanaannya dilaksanakan pada pertengahan tahun dandilaksanakan oleh masing masing bidang sesuai dengan analisakebutuhan untuk diajukan ke Team Anggaran Pemerintah KabupatenTanah Laut (TAPD

menerangkan bahwa Dinas PendidikanKabupaten Tanah Laut menerima Surat edaran Nomor : 0258 /MPK.A/KR/2014 tanggal 09 Januari 2014, namun tidak dimungkinkanuntuk dilaksanakan karena Surat tersebut tanggal 09 Januari 2014,sedangkan tahun anggaran 2014 sudah berjalan dan harusdirencanakan sebelumnya;Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan dana pengadaan BukuTematik / pramuka tersebut dianggarkan pada perubahan APBD tahun2013 bahwa terhadap :Perencanaan anggaran dilaksanakan sekitar bulan Juli 2013 .Asisten TAPD

Bnatelah ditetapbkan harga sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh jutarupiah);Menimbang, bahwa dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahunn Anggaran 2015, Nomor DPPASKPK 1.01 01 01 16 53 5 2, Formulir DPPA SKPK 2.2.1 tersebut ditanda tanganioleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terdiri dari:1. Drs. Thamrin : Ketua2. Drs. M. Hanafiah : Wakil Ketua3. Drs. HM. Nafis, MM : Wakil Ketua4. Amrizal, SSos : Wakil Ketua5. Weri, MA : Wakil Ketua6.

Firmansyah, ST : AnggotaMenimbang, bahwa nomenklatur dan pemaketan proyek pekerjaandilakukan dan disahkan oleh TAPD melalui dokumen DPPA. SelanjutnyaTerdakwa SARJANUDDIN SE., M.Pa. Bin M. JUSUF berdasarkan SK BupatiAceh Barat Daya Nomor 454 Tahun 2015, melakukan penunjukan penyediabarang/jasa sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yangdibebankan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa Il DEDY ASMEILIZA, ST.

Koordinasi di bidang penyusunan Laporan KeteranganPertanggung Jawaban Pemerintah/LKPJHalaman 105 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2014/PN Kpgf.Selain tugas koordinasi, melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh Kepala Daerah antara lain memimpin TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD):Bahwa tupoksi Saksi dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)tahun anggaran 2007 Saksi selaku koordinator/Ketua, dimana tugasSaksi mengkoordinir Tim TAPD untuk penyusunan RAPBD, sertamelakukan verifikasi DPA SKPD

1111. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 337/KPTS/ VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1112. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.

1113. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1114. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

1291. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 299/KTPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.

1296. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Bengkalis Nomor: 427/KPTS/X/2012 tentang Pembentukan Tim kelompok kerja, standar operasional prosedur serta secretariat kelompok kerja verifikasi terhadap rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

) Kabupaten Bengkalis TahunAnggaran 2013.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2015.Halaman 189 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.

PbrBahwa maksud perkataan orang TAPD tidak mengerti adalah TAPD tidakmengerti kalau pembahasan paket multiyears tidak gratis, maksudnyaanggota DPRD meminta uang;Bahwa saksi membawa 3 (tiga) perusahaan untuk ikut tender proyekMultiyears tersebut yaitu PT. Multi Structur, PT. Wasco, pak H. ISMAILsedangkan kontraktor sisanya yang lain saksi tidak mengetahui siapa yangmembawanya;Bahwa yang mewakili PT.

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.Halaman 768 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.

Pbr11131114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015,tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Pbr1112.1113.1114.1115.1116.1117.1118.Lg.1120.1121.1122.1123.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2015.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX

Ketua Dewan Pengawas,Perusda Witeltram pernah mendapatkan dana penyertaan modal pada tahun2015 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah);Bahwa mekanisme dari pemberian dana penyertaan modal Perusda Witeltramadalah pertamatama Perusda Witeltram memberikan proposal permohonanuntuk penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah, selanjutnya permohonantersebut dimasukan kedalam Musrenbang Kabupaten Kutai Barat, setelahdisetujui lalu dibahas ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

), kemudiandi bahas lagi antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kab.

Pada tanggal 16 Oktober 2012, Terdakwa menanda tangani RencanaKerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD)TA 2012 Belanja langsung Nomor RKAP SKPD : 1.02 02 01 26 315 2tanggal 16 Oktober 2012 dicetak di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Tapanuli Tengah, ~ setelahditandatangani, kemudian diajukan kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah untuk ditanda tangani masingmasing : BURHANUDDIN MANIK,S.Eselaku Ketua TAPD, IrHARMI PARASIAN MARPAUNG,M.Eng sebagaianggota

Kesehatan Non Medis, terdiri dari 2 itemkegiatan.Pada tanggal 16 Oktober 2012, Terdakwa menanda tangani RencanaKerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD)TA 2012 Belanja langsung Nomor RKAP SKPD : 1.02 02 01 26 315 2tanggal 16 Oktober 2012 dicetak di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Tapanuli Tengah, ~ setelahditandatangani, kemudian diajukan kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah untuk ditanda tangani masingmasing : BURHANUDDIN MANIK,S.Eselaku Ketua TAPD

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah ;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e. tugastugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat pengawaskeuangan daerah ;f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;Ayat (3) : Selain mempunyai tugas kordinasi sebagaimana dimaksudpada Ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :a. memimpin TAPD

bahwa untuk sumber dana kegiatan / pengadaantersebut adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah) Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 yang dituangkan dalamDPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD tahun 2013tanggal 21 Nopember 2013;Bahwa apabila terjadi perubahan anggaran peruntukan, terhadapperencanaannya dilaksanakan pada pertengahan tahun dandilaksanakan oleh masing masing bidang sesuai dengan analisakebutuhan untuk diajukan ke Team Anggaran Pemerintah KabupatenTanah Laut (TAPD

Asisten TAPD juga sekitar bulan JuliAgustus 2013 .3. Pembahasan di DPR pada sekitar pertengahan September 2013.4. Adanya verifikasi di Biro Keuangan Propinsi sekitar bulan Oktober2013 selesai, barusetelah selesai terbit DPA Perubahan .5. DPA Perubahan diterbitkan tanggal 21 Nopember 2013 .6. Bila tidak ada revisi penyusunan KAK Saksi sendiri lupa kapandibuatnya karena tidakdibuat tanggalnya, secara teknis menjadi tanggungjawab PPTK.7. Penyusunan HPS teknisnya yang mengetahui PPTK .8.

KHAIRI tidak ada complain / keberatan terhadapspesifikasi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan; Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi selaku PPTK pastinya melaporkansecara lisan kepada PPK selaku Kabid / atasan Saksi bahwa anggaran untukpengadaan buku telah disetujui adapun Saksi melaporkan tersebut karena PAKKHAIRI saat itu tidak menghadiri pembahasan anggaran di TAPD maupun diDPR karena sedang acara persiapan menjelang pension di Bandung atau manaSaksi lupa, dan beliau waktu itu mengatakan IYA dan

Asisten TAPD juga sekitar bulan JuliAgustus 2013 .3. Pembahasan di DPR pada sekitar pertengahan September 2013 .4. Adanya verifikasi di Biro Keuangan Propinsi sekitar bulan Oktober 2013selesai, barusetelah selesai terbit DPA Perubahan .5. DPA Perubahan diterbitkan tanggal 21 Nopember 2013 .6. Bila tidak ada revisi penyusunan KAK Saksi sendiri lupa kapan dibuatnyakarena tidakdibuat tanggalnya, secara teknis menjadi tanggungjawab PPTK.7. Penyusunan HPS teknisnya yang mengetahui PPTK .8.

Klabat untuk merubah ABP yang didalamnya memuatperubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkandalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TahunAnggaran 2011 mendapat pengesahan dari Kepala Daerah selanjutnyadiajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untukdibahas, namun pada kenyataanya Direksi PD.

.;11 (satu) berkas Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Saudara Fadil tertanggal18 Mei 2011;1 (satu) berkas Surat Perintah Walikota Tanjungpinang No. 02/SP/2009, tanggal26 Februari 2009;1 (satu) berkas Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2010 tentangTim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang TahunAnggaran 2010 tanggal 6 Januari 20101 (satu) berkas Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 3 Tahun 2009 tentangUraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kalimantan Selatan) tanggal 8 s/d 10 Oktober 2015 atas nama SETIA BUDI;13) 1 (satu) lembar asli perincian penghasilan anggota DPRD Kapuas bulan Agustus 2015 atas nama SETIA BUDI;14) 1 (satu) lembar estimasi rencana biaya perjalanan dinas reses anggota DPRD Kab.Kapuas DAPIL V Kecamatan Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung dan Dadahup bulan Agustus 2015;15) 1 (satu) lembar fotocopy penetapan pagu belanja langsung SKPD nomor: 3/TAPD-KPS/X/2014 atas nama SKPD RSUD dr.

sebagai Ketua Dewan Pengawas, PerusdaWiteltram pernah mendapatkan dana penyertaan modal pada tahun 2015sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;Bahwa mekanisme dari pemberian dana penyertaan modal PerusdaWiteltram adalah pertamatama Perusda Witeltram memberikan proposalpermohonan untuk penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah,selanjutnya permohonan tersebut dimasukan kedalam MusrenbangKabupaten Kutai Barat, setelah disetujui lalu dibahas ke Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

), kemudian di bahas lagi antara TAPD danBadan Anggaran DPRD Kab.

A 2018