Ditemukan 639 data
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
226 — 137
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik.Bahwa kerugian Penggugat adalah tidak mendapatkan kesempatanlagi untuk menang dalam tender tersebut akibat Suatu Keputusan Tata UsahaNegara.V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara1.
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
487 — 352
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2)huruf b UU PTUN Juncto Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU KKN yangkutipannya berbunyi sebagai berikut:Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ;Yang dimaksud dengan asasasas umuMm pemerintahan yang baikadalah meliputi asas:Halaman 90 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUNJKT117.
SOLEMAN BOLLA SH
Terdakwa:
1.YONATHAN LEWU
2.KATARINA KONDA OY
203 — 77
Buku kas umumm harus ditulis dengan tinta hitam dan tidak dibenarkanadanya bekas hapusan atau tindisan tulisan;Halaman 128 dari 172 Putusan Nomor : 05/Pid.SusTPK/2018/PN.Kpg.c. Bila terjadi Kesalanhan dalam penulisan, cukup diberi garis 2 agar tulisansebelumnya masih dapat dibaca dan harus diberi paraf oleh bendahara.d.
139 — 31
Suratsurat tersebut dibuat oleh unitunit dan telah ditandatangani, tinggalmeminta nomor ke bagian umumM ;Bahwa Saksi menyadari adanya keselahan buku agenda dalam pengambilan nomor SKpada saat diperiksa di Kejaksaan ;Bahwa Ke5 SK Konsentrasi tersebut berada pada program studi Pendidikan AgamaBahwa yang dicatat di buku agenda keluar adalah nomor surat, perihal, tanggal surat,tanggal dikeluarkan nomor dan tujuan ;Bahwa dalam ruangan umum pada saat saksi mengambil nomor ada 3 orang yaitu saksi, saksi
46 — 11
Ahmad Rusdi Lubis dengan identitaslengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subjek atau pelaku tindak pidanakorupsi yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ditunjuk kepada setiaporang Ssecara umumM
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2681 — 3527
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik;Dengan berpedoman norma Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, maka Gugatan inidiajukan Penggugat menggunakan dua alasan tersebut, yakni keputusan TataUsaha Negara yang digugat itu : (1) bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan (2) bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik;Adapun kedua alasan pengajuan Gugatan ini selengkapnya diuraikan sebagaiberikut:A.
100 — 25
Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang : Pemberantasan Tindak PidanaKorups;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan UndangUndang Tindak PIdanaKorupsi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Dibawah ini adalah Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana diuraikan dibawahini. disamping untuk menjawab Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta ReplikPenuntut Umumm
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
1.James Voctor Djaha
2.Jansen Jason Crist
3.Ervan Murdiono Tumanger
4.Junaedi
5.Mail Sunarno
6.Muhammad Syaiful Azhar
163 — 64
Selain itu Saksi5 juga merusak fasilitas umumM pos Polisipada saat setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur tepatnya padasaat arah perjalanan pulang di daerah Taman Mini Jakarta Timur,adapun cara melakukan pengerusakannya dengan cara melemparbatu sebanyak 2 (dua) kali.8.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
376 — 743
TURUT TERGUGAT IV : Kepala KPKNL Bandung; Bahwa di dalam melakukan sebuah Eksekusi Lelang Aset HartaPailit maka seorang Kurator wajib melakukan lelangtersebut dengan perantaraan KPKNL, sebagaimana telahdiatur dalam ketentuan hukum Pasal 185 ayat (1) UUKepailitan dan PKPUPasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengaturdemikian :(1) Semua benda harus dijual di muka umuMm sesualdengan tata cara yang ditentukan dalam peraturanperundang undangan.
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
AHYADI Bin TAMRIN
122 — 70
HalamanKeputusan Kepala Desa Gunung Tiga Nomor : 001/KDGK/KPTS/VI/2015tanggal 1 Juni 2015 sekaligus selaku Kaur Keuangan Desa Gunung KayoKecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Kayo Nomor : 02/KDGK/KPTS/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, pada waktu dan tempatsebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu, telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain PegawaiNegeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umumM
77 — 99
Memulihkan hak hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan harkat dan Martabatkepada keadaan semula.3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang milikpribadi Tedakwa yang telah disita sebesar RP. 193.246.000, secara utuh dan tunaikepada terdakwa.4 Membebankan ongkos perkara kepada Negara.Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut umum secara lisan, terhadap pembelaanterdakwa, yag pada pokoknya tetap pada Tuntutan.Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umumm
117 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp142.253.329.000,00 Bahwa dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa TimurTA. 2013 sebesar Rp142.253.329.000,00 (seratus empat puluh duamilyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan riburupiah) tersebut di dalam pengelolaannya masing masing adalah untukdikelola Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timursebesar Rp11.620.933.200,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluhjuta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan untukdikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umumm
76 — 43
(lima ribu rupiah).287Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari iniKamis, 2 Agustus 2012.JAKSA PENUNTUT UMUMM. PURNOMO SATRIYADI, SHJAKSA MUDA NIP. 197210221993121001
128 — 37
AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) oleh karenanya Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak berlaku dalam PengadaanBarang / Jasa di lingkungan PT Bank Sumut oleh karenannya termasuk jugaPengadaan sewa kendaraan mobil Operasional PT.Bank Sumut Tahun 2013tersebut ;Menimbang, bahwa dari faktafakta di persidangan terbukti bahwaTerdakwa Zulkarnan bersama Fahrudin diangkat sebagai pelaksana PimpinanDevisi Umumm
102 — 44
142.253.329.000, Bahwa dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013sebesar Rp. 142.253.329.000, (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut didalampengelolaannya masing masing adalah untuk dikelola Badan PengawasPemilihan Umum Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.620.933.200, (sebelasmilyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratusrupiah) dan untuk dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umumm
69 — 16
Adiminstrasi Ls 1.000 1.241.500, 1.241.500, 211 3 Pengurusan IMB Ls 1.000 15.000.000, 15.000.000, 17.441.500, Bahwa untuk pembongkaran Gedung Wanita sebelum dilakukan pembangunanpada tahun 2007 tidak dilakukan tender atau kontrak tersendiri melainkan includdengan kontrak tahun 2007 pada pekerjaan persiapan pembersihan lokasi dan/bongkaran gedung lama; Bahwa pekerjaan perencanaan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2007 dilakukanpelelangan secara umumM; Bahwa perusahaan yang ikut dalam pelelangan untuk pekerjaan
82 — 29
Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumm Reg. Pkr.PDS02/KJ.NNK/O7/2010 tertanggal 29 Juli 2010 Batal DemiHukum ;3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan ;4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa sebagaiwarga negara yang baik;5.
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
679 — 382
Saksi tahu setelah menelpon HELPANDI saat perkaranyaakan diputus oleh Majelis Hakim ;Bahwa kapan perkara diputus saksi tidak ingat ;Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi dan memutra rekamanpembicaraan tanggal 27 Agustus 2018 jam 11.17 WIB, kirakirasebelum putusan dibacakan yaitu :Terdengar dalam rekaman tersebut Saksi menghubungi HELPANDI.Saksi membenarkan percakapan tersebut diatas ;Bahwa Penuntut Umumm mengkonfirmasi perkataan saksi terkaitpertanyaan saksi : Han ini putusan ya?
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RASYID SAMSUDIN Diwakili Oleh : DHANI PERWIRA, S.H., M.Hum
422 — 62
Dikembalikkan kepada Penuntut Umumm untuk dipergunakan dalam perkara lain;
167. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan luas 629 m2 terletak di desa pamulang kec. Ciputat Kab. Tangerang Prov. Banten berdasarkan sertifikat hak milik nomor 981/ Desa pamulan atas nama M. Ridwan.
168. 1 (satu) bidang tanah bangunan luas 1.427 m2 terletak di kelurahan Pondok Pucung kec. Pndok Aren Kota Tangerang Selatan Prov.