Ditemukan 692 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-10-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 28 Oktober 2011 —
205
  • diperlukan untuk selanjutnya dibuatkan beritaacara perhitungan barang yang ditanda tangani oleh bendahara barangunit dari atasan langsung bendahara barang unit yang bersangkutan ;Bahwa tugas dan tanggung jawab sudah saksi laksanakan untuk pengadaanbarang dan jasa di Dinas Perhubungan Kota Malang tetapi khusus kuponpembelian Bahan Bakar Minyak / Gas dan kupon pembelian pelumas tidakdilaksanakan sebagaimana mestinya karena saksi tidak pernah melihat kuponpembelian BBM dan bahan bakar minyak /gas dank upon
Register : 29-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Plk
Tanggal 3 Agustus 2015 — YUNIARTI alias DEWI binti H. SOPIANNOOR
16556
  • Due process lawpada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapimerupakan unsure yang Essensial dalam penyelenggaraan peradilan yangintinya adalah bahwa ia merupakan ....A law which hears before it condemns,which proceeds upon inquiry and renders judgment only after trial,"padadasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak azasiIndividu terhadap arbitraly action of the government oleh karena itupraperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangandan
Register : 23-02-2008 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel
Tanggal 6 Agustus 2009 — 1. PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”) 2. PT. CENTRA AKTIVINDO. Lawam (1). CCA Management BV (“CCA l”L (2). CCA International Limited (3). CCA Holdings Limited
15285
  • .61.944.631, (enam puluh satujuta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) (vide bukti P18 halaman 10dan P18 halaman 13 sampai dengan 15);Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 SLA yang berisi (kutipan):1 Subject to the provisions hereof, this Agreement shall commence on the date hereof and shall expire onthe day which is the tenth (1(f) anniversary of such date unless this agreement shall be terminated forwhatever reason prior to such expiry date;2 Upon
Register : 23-02-2017 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN SENGKANG Nomor 264/Pid.B/2016/PN Skg
Tanggal 16 Januari 2017 — Hj. BARLIANG
5516
  • Disebabkanpenuntut umum berpendapat, agak sulit menentukan faktafakta yang tepat untukmembuktikan kesalahan terdakwa (it was difficult to determine upon wich set offacts). Akan halnya dengan Dakwaan Ketiga, yaitu Melanggar Pasal 263 ayat (1)KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang diyakini terbukti oleh Sdr(i). JaksaPenuntut Umum sesuai Analisa Yuridisnya, unsurunsurnya sebagai berikut;1. Barang siapa;Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 264/Pid.B/2016/PN Skg2.
Register : 25-07-2017 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 449/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Agustus 2018 — PT MITRA GUSNITA NANDA lawan YAYASAN PENDIDIKAN ANAKKUKANG, MANAJEMEN TANRI ABENG UNIVERSITY
13542
  • kooperatif menyelesaikanpermasalahan ini yang akan Tergugat uraikan lebih lanjut padarekonvensi Tergugat;16.Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dalil posita angka 21,22dan 23 antara Penggugatdan Tergugat, terikat pada SPPP berdasarkanazas pacta sunt servanda (aggrements must be kept) adalah asashukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yangmengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force isbinding upon
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
795527334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • This attribution principle rests upon a number ofconsiderations, which are mentioned in a decision of the Dutch Supreme Court(Hoge Raad der Nederlanden). n the first place, the debtor profits from the useof the other persons. In the second place, the debtor shall be prompted to acareful choice and organisation.The other person will often be a servant or employee. However he can aswell be someone who is not subordinate to the debtor, like a family member,a friend or a subcontractor.
    Upon the demand of one of theparties, the court may modify the effects of a contract or it may set it aside, inwhole or in part, on the bases of unforeseen circumstances of such a naturethat the other party, according to the standards of reasonableness and fairness,may not expect the contract to be maintained in unmodified form (art. 6:258par. 2 DCC).
Register : 25-07-2011 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Agustus 2012 —
11872
  • If such payment is overdue in whole or in part, the Sellers may(without prejudice to any of itsorther rights) recover or resell the Goods (or any part of them) and mayenter upon Buyers' premise for that purpose as set out above.Yang dalam terjemahan:Terlepas dari pemindahan Barang atau beralihnya resiko atastBarang kepada Pembeli atau setiap aturan, peraturan atau ketentuansebaliknya, bagaimanapun juga hak atas Barang tidak serta merta beralihkepada Pembeli hingga harga Barang sesuai Kontrak, bunga
Putus : 22-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2206 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Mei 2013 — PT SEKAWAN MAKMUR BERSAMA, Dk VS QUADRA COMMODITTIES SA
146107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • If such payment is overdue in whole or inpart, the Sellers may(without prejudice to any of its other right) recover or resell the Goods (or anypart or them) and may enter upon the Buyers premise for that purpose as setout above;Terjemahan oleh penerjemah tersumpah Anang Fahkcrudin:Barang yang dijual sesuai dengan kontrak ini harus tetap menjadi Propertipenjual sampai pembeli telah membayar seluruh jumlah yang harus dibayardarinya kepada penjual atas akun apapun.
Register : 04-03-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2019/PN Niaga Mdn.
Tanggal 22 April 2019 —
419186
  • The Management Fee is dueand payable on the Disbursement Date and shall be withheld from theprincipal amount of the Note upon disbursement.dimana hal tersebut dibuktikan dengan Surat Confirmation of ExecutionReference :CSG180219000258 tanggal 6 November 2018 yang diterbitkan olehCredit Suisse Bank.
Putus : 13-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA
7843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PriceLME PriceLME PriceLME PriceLME PriceLME Price Keterangan:a)b)Cc)d)e)f)9)h)DFDA : Days Following the Date of Arrival;BDADA : Business Dyas After Date of Arrival;DPTLD : Days Prior To the Loading Date;DADA : Days After Date of Arrival;BDPTLD : Business Days Prior To the LoadingDate;PDSI :specified in the LC;NBDABRSD : Next Business Days After BuyersReceipt of the Shipping Documents;CDABRSD : Calendar Day After Buyers Receiptof the Shipping Documents;CDABLD : Calendar Day After Bill of LadingDate;Upon
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
6333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mining & Metals BDADA DFBLD LME Price8 Nittetsu Mining Co Ltd CDADA CDABLD LME Price9 Pasar Corp (Philipine) DPTLD LME Price10 Sempra Metals BDPTLD LME Price11 ( Sterlite PDSI LME Price12 Sumitomo Metal Mining Co BDADA NBDABRSD LME Price13 Yunnan & Hongkong Metal PDSI LME PriceKeterangana) DFDA: Days Following the Date of ArrivalBDADA : Business Dyas After Date of ArrivalDPTLD : Days Prior To the Loading DateDADA : Days After Date of ArrivalBDPTLD : Business Days Prior To the LoadingDatef) PDSI : Upon
Register : 18-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bms
Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON : Ir. TJUTJUN SUNARTI ROCHIDIE, M.Si; Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI PURNOMO, S.H., M.H., SUNARTO, S.H., M.Hum., UNTUNG PRIBOWO, S.H., PARTONO, S.H., DJOKO WIDODO, S.H., DAVID DJOHAN PERMADI, S.H., DIAN HUSNA FADLIA, S.H., M.H. dan BERTI ELZA PELDI, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Office” M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co. Melawan TERMOHON : PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS Dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYU SATRIYO, S.H., AGUS DARMAWIJAYA, S.H., PURNOMOSARI, S.H., masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas
15542
  • Due procesof law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapimerupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinyaHalaman 23 dari 86 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Bms.adalah bahwa ia merupakan ...a law which bears before it condemns, whichproceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial.... Pada dasarnyayang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak asasi individu terhadaparbitrary action of the goverment.
Register : 18-03-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pdt.Sus/Bpsk/2015/PN.Pbr
Tanggal 6 Mei 2015 — PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Vs Mariana
443200
  • Pacta Sunt Servanda(aggrements must be kept) adalah asas hukum yang menyatakanbahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihakyang melakukan perjanjian.Asas ini terserap dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.Asas ini juga menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:44.every treaty in force is binding upon the
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
8772 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 183/B/PK/PJK/2017DPTLD : Days Prior To the Loading Date;DADA : Days After Date of Arrival;BDPTLD : Business Days Prior To the Loading Date;~o 20PDSI : Upon presentation of the documents specifiedin the LC;g. NBDABRSD : Next Business Days After BuyersReceipt of the Shipping Documentsh. CDABRSD : Calendar Day After Buyers Receipt ofthe Shipping Documents;i. CDABLD : Calendar Day After Bill of Lading Date;j. CDADA : Calender Day After the Date of Arrival;k.
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
8860
  • Adapuntujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga PraPeradilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP,yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan padakerangka due process of law.Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law,akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilanyang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before itcondemns, which proceeds upon inquiry, and
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
7353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LME PriceKeterangana) DFDA: Days Following the Date of Arrivalb) BDADA: Business Dyas After Date of Arrivalc) DPTLD: Days Prior To the Loading Dated) DADA: Days After Date of Arrivale) BDPTLD : Business Days Prior To the LoadingDatef) PDSI : Upon presentation of the documentsspecified in the LCg) NBDABRSD : Next Business Days After BuyersReceipt of the Shipping Documentsh) CDABRSD : Calendar Day After Buyers Receiptof the Shipping Documentsi) CDABLD : Calendar Day After Bill of LadingDateHalaman
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
14283
  • Sebab Due process of law pada dasarnya bukansematamata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensialdalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ..alaw which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and rendersjudgement only after trial..". Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalahperlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitrary action of the government(tindakan sewenangwenangan oleh aparat negara).
Register : 23-02-2017 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN SENGKANG Nomor 265/Pid.B/2016/PN Skg
Tanggal 16 Januari 2017 — SUMANG
537
  • Disebabkanpenuntut umum berpendapat, agak sulit menentukan faktafakta yang tepat untukmembuktikan kesalahan terdakwa (it was difficult to determine upon wich set offacts). Akan halnya dengan Dakwaan Ketiga, yaitu Melanggar Pasal 263 ayat (1)KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang diyakini terbukti oleh Sdr(i). JaksaPenuntut Umum sesuai Analisa Yuridisnya, unsurunsurnya sebagai berikut;1. Barang siapa;Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 265/Pid.B/2016/PN Skg2.
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
6335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PDSI : Upon presentation of the documentsspecified in the LC;g. NBDABRSD : Next Business Days After BuyersReceipt of the Shipping Documents;h. CDABRSD : Calendar Day After Buyers Receiptof the Shipping Documents;i. CDABLD : Calendar Day After Bill of LadingDate;j. CDADA : Calender Day After the Date of Arrival;k. CDAPCD : Calender Day After Presentation inaccordance with the L/C of the conformingdocuments;.
Register : 17-11-2015 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 538/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Agustus 2016 — PT. PROFESIONAL MUSIC X SAMUEL HENDRA SIMORANGKIR Dan Atau HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR
19137
  • Asasini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "every treaty in force isbinding upon the parties to it and must be performed by them in good faith"(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikadbaik) Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 538/Padt.G/2015/PN.Jkt.