Ditemukan 6617 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-01-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN GARUT Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Grt
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
HJ. SITI AI. S SUDARDJO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk BTPN KANTOR CABANG MUR CIAWITALI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TASIKMALAYA
Turut Tergugat:
1.ASEP NUGRAHA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
10443
  • PETITUM:SF ON10.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;Menyatakan Para Tergugat tetah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanahdan bangunan yang terletak di Blok Ciheuleut, Desa Rancabango,Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut dengan Sertifikat Hak MilikNomor: 718/Desa Rancabango, Surat Ukur tanggal 25042001 denganluas
Putus : 12-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1959 K/PID/2009
Tanggal 12 Nopember 2009 — HASIKIN INDRA KUSUMA;
5454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tidakmenerapkan'prinsip Azas Praduga Tidak Bersalah.Sebagaimana tetah dijelaskan dalam memori Banding bahwapemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Negeri PemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa tidak mengajukan eksepsidikarenakan : Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa baru didampingidengan Penasehat Hukum/Pengacara setelah pemeriksaanperkara sudah sampai acara tahap mengajukan penuntutanoleh Jaksa Penuntut Umum; Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa
Putus : 19-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — HERIZA PUTRA HARAHAP VS ABDUL MANAN, DKK
6062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan kwitansi pembayaran (vide bukti P28, P29, P30, dan P90) dinubungkan dengan keterangan saksi Bijaksana Ginting, terbuktisecara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi telah membayarlunas tanah terperkara secara tunai kepada pemiliknya melalui kuasanyaBijaksana Ginting tersebut sehingga secara hukum bukti surat dan buktisaksi tersebut tetah memiliki nilai pembuktian sebagaimana maksuddalam Pasal 164 KUHPerdata;Halaman 50 dari 68 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2017b.
Putus : 23-12-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/PDT/2009
Tanggal 23 Desember 2010 — NY.HJ.ASMANI, DKK VS PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG
5829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIKIRAN RAKYAT Bandug) tanah diKelurahan/Desa Cinunuk tetah dimohonkan perijinan (lokasi) untukpembangunan Komplek Perumahan karyawan PT. PIKIRAN RAKYAT Bandungoleh Bapak ATANG RUSWITA yang saat itu sebagai Direktur Utama PT.PIKIRAN RAKYAT Bandung kepada Bupati Bandung serta instansi yangberkepentingan lainnya ;Hal. 28 dari 58 hal. Put. No. 1100.
Register : 12-02-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Dpk
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. Megapolitan Development Melawan Tn. Zaenal Dkk
176302
  • tersebut saat ini adalah Tergugat II;Bahwa setahu saksi harga tanah dilokasi tersebut saat ini adalah Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter;Bahwa saksi belum pernah melihat atau mengetahui bukti jual beli tanah tersebutseperti kwintasi;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkaannya Tergugat II juga telahmengajukan buktibukti berupa :1.2.3Bukti T.2 1 Akta Jual Beli No.09 Tahun 2007 tertanggal 03 Mei 2007 yangdidalamnya telah diberi catatan bahwa Luas Tanah pada AJBtersebut tetah
Register : 07-05-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2012
Tanggal 28 Februari 2013 — BARNABAS SUEBU, SH VS 1. PRESIDEN RI, 2. PJ. GUBERNUR PAPUA, 3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA;
189144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • fungsiDPRP dalam menyaring dan menetapkan bakal calon Gubernur danWakil Gubernur untuk melakukan verifikasi persyaratan dalam halkeabsahan pendidikan dan persyaratan keaslian orang Papua bagi bakalcalon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga fungsi dan peran dariDPRP sebagai lembaga penunjang lembaga lain dalam hal ini KPUProvinsi dan Panwaslu Provinsi Papuasebagai penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah yang diaturdalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraanPemilu sebagaimana tetah
Register : 10-05-2013 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 297/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Juli 2014 — 1. ABDUL HAMID DEHIR 2. SJECH MUHAMMAD AL HAMID Lawan 1. INDRA 2. WIWIN SURIYATI 3. TUMPAK RENDRA SIAHAAN 4. NOTARIS NYONYA MASNERI, SH. 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL DKI JAKARTA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA.
133286
  • Jakarta Selatan tertanggal 26 November2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) juga tetah mempertimbangkanbarangbarang bukti berupa 42 surat termasuk SHP.No.138 yang telah habis masaberlakunya, SHGB.No.516, SHGB.No.517 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum danMajelis Hakim telah menyatakan barangbarang bukti tersebut tetap terlampir dalamberkas perkara hal ini sesuai dengan Kutipan Amar Putusan tersebut pada halaman 33sampai dengan 36 yang berbunyi :1.
Putus : 26-09-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 11/PDT.G/2012/PN.LBJ.
Tanggal 26 September 2013 — HUTAMA CHANDRA Melawan HENDRIK CHANDRA, dkk
9536
  • Pede Beach Permai;> Eksepsi Pihak TergugatV :1.Bahwa Penggugat tetah keliru menarik Tergugat V dalam hal ini adalah BupatiManggarai, karena sesuai Berita Acara Serah Terma Dokumen Hasil Klarifikasi P3D,Putusan Nomor 11 / PDT.G /2012/ PN.LBJPage 52 of 70antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : PEM.115/30.A/I/2005, tanggal24 Januari 2005, asetaset yang ada hubungannya dengan Pemerintah ManggaraiBarat merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, apalagiaset yang di gugat
Register : 19-06-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
UMARUL FARUQ, SH.
Terdakwa:
1.ARDIANTO RANDA alias ADI
2.WARDANA SELLO PARENTHA
356121
  • AXELLE JAYA MANAJEMENTdan AXAM sebagai berikut:Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN MakSTRUKTUR ORGANISASI PT AXELLE Ae se aARDIANTO RANDA Alias ADIpe reWhARDANA SELLO PARENTHA4 + 4 4PEMASARAN pear gsc Aju eeYOHAN ELVIN YOSUANA RAD VICTOR (tetah PATANDUNGVire PresidentTANDILANGI (lengeunediuarkcain AXLANTdiri v Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alis ADI selakuKomisaris/Owner mempunyai tugas:e Selaku Pendiri Perusahaan PT.
Register : 23-10-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 483/PDT/G/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 April 2014 —
8527
  • Berkas perkara Nomor : 483/PDT/G/2013/PN.Bdg, yang diajukan Penggugattertanggal 22 Oktober 2013;Tetah mendengar:Keterangan dari Para Pihak yang berperkara dipersidangan ;Keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Para Pihak;Telah meneliti surat surat bukti;7TBMTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas.I Bandungtanggal 22 Oktober 2013 dan terdaftar dalam Register perkara Nomor : 483/PDT/
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
11850
  • AULIA ABRAR menyakinkan bahwaSKBDN tersebut telah diproses oleh CMD dan sebagai kelengkapan penerbitan makasaksi harus menandatangani akad tersebut.Bahwa status SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut saatini tetah dicairkan sebelum jatuh tempo (1 tahun) sehingga nasabah hanya mendapat hasilpencairan sebesar Rp.45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) dipotong discontosebesar 10%.Bahwa Deposito atas nama PT.
    SyariahMandiri No. 12/002/DEV, tanggal 31 Maret 2010 perihal : Pembukaan UC, SKBDN atauBANK GARANSI dengan Jaminan Non Fixed Assets.Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga bersedia menandatangani akadwakalah pembukaan SKBDN tersebut, karena TERDAKWA AULIA ABRARmenyakinkan bahwa SKBDN tersebut telah diproses oleh CMD dan sebagai kelengkapanpenerbitan maka saksi harus menandatangani akad tersebut.Bahwa status SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut saatini tetah
    Pos Properti Indonesia.Dalam pertemuan tersebut tetah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulandengan rate 11 %, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan /menyerahkan surat kepada terdakwa, Nomor : 676 / Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli2014, yang ditanda tangani oleh sdr.
Register : 11-06-2012 — Putus : 17-05-2013 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 328/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 17 Mei 2013 — 1. BACHRIUN AJIE, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-I. 2. LELY ROSLINA, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-II. L A W A N 1. L I N A, Selanjutnya disebut TERGUGAT - I. 2. TAN KIM HAI alias A HAI, Sekarang diwakili oleh Ahli Warisnya, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II.
3614
  • Krakatau Gang Ikhlas Medanataupun orangorang / badan yang mendapatkan hak dari padanya untukmenyerahkan Rumah dan Tanah perkara dengan seketika dan sekaligus kepadaPenggugat I dan Penggugat II tanpa dibebani suatu hak apapun juga;e Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksadwangsoom) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) setiap harinya, setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalaimelaksanakan isi putusan perkara ini yang tetah mempunyai
Register : 03-05-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD
Tergugat:
1.PT. Bank Rakya Indonesia (Persero) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Rakya Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dompu
2.KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
3.SANTI PADYANTI
4.ST. RAHMAWATI EKA HANDAYANI
5.RAHAYU LIANA, SH.,MKn
10061
  • Exceptio Plurium Litis Consortium; Bahwaterhadap gugatan A Quo akibat Hukum yang berperan tehadapkegiatan atau aktifitas Hukum terhadap Tanah Objek tersebut danyang tetah terjadi yaitu Eksekusi RHI pada han Selasa Tanggal 13April 2020, patut kiranya Pengadilan Negeri Dompu dijadikan Pihakdalam Perkara A Quo dikarenakan telah menetapbkan PENETAPANPENGADILAN NEGERI DOMPU dengan NOMORHalaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2021/PN Dpu2/Pen.Pdt.Eks.LL/2020/PN Dpu, DITETAPKAN DI DOMPU
Register : 12-05-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 31/Pid.Sus/2011/PN.Tjt
Tanggal 27 September 2011 — MANAN.Spd bin ABDULLAH (alm);
7428
  • Menyatakan Terdakwa ABD MANAN.Spd bin ABDULLAH (alm) tidakterbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana tetah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danmembebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;2.
Putus : 16-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — PT SULAWESI MINI HYDRO POWER (SELANJUTNYA DISEBUT "PT SMHP") CQ. KF FJELLSIKRING AS DK VS PT BANGUN GUNA GRAHA DKK
244285 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti Putusan Banding Tetah Keliru Oalam Pertimbangan HukumnyaMengenai "Penggugat Il, Ill sekarang Terbanding Il, Ill tidak punyakapasitas atau legal standing untuk mewakili PT Sulawesi Mini HydroPower"; Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding pada hal. 15 s/d 16yang menyatakan: (kutipan)"Menimbang, bahwa gugatan a quo didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013, akantetapi berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 Juni 2011 tentang risalahRUPS Tahunan
Register : 16-02-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 11 September 2012 — Dr. Eddy Wirawan, S.H;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Cholid Saleh
11682
  • Dadi Sulaemanyang disebutsebut dalam akta Nomor 13 tanggal 17 November 2011 padakenyataannya adalah bukan para pemegang saham melainkan para mantanpemegang saham yang tetah mengalihkan kepemilikan sahamnya =; Halaman 13 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 30/G/2012/PTUNJKT1413.14Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tesebut di atas maka gugatanPenggugat dalam perkara ini telah berdasarkan hukum, maka objek sengketatelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danbertentangan dengan
Register : 04-07-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN BANGKO Nomor 7/Pdt.G/2013/PN.BK
Tanggal 25 Februari 2014 — WALDINI, dkk sebagai PENGGUGAT ASEP IMAN BUDIMAN sebagai TERGUGAT
11915
  • ini tetah diakujisendiri dengan tegas oleh penggugat VI, dengan mengatakan bahwatanah tersengketa yang digaraf oleh Penggugat V sebelah Timurnvaberbatas dengan lahan garapan Sunarva Danci (Penggugat IV).Oemikian juga dengan yang sebelah Seiatannya, penggugat VImenegaskan, bahwa sebelah selatannva itu berbatas dengan lahangarapan Suhendar (Penggugat VII), dan sebelah Baratnya berbatasdengan lahan Garapan Asep DK.
Register : 15-12-2014 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN BIREUEN Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Bir
Tanggal 2 September 2015 — TEUKU SYAMAUN Bin T. M. YUSUF, DKK LAWAN H. LAHMUDDIN ISMAIL, S.Ag DKK
10423
  • Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatanPara Penggugat dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard);7 Gugatan Para Penggugat atas Tergugat yang tetah meninggal duniaBahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada pihak Tergugatyang telah meninggal dunia adalah tidak tepat dan cacat secara formil,sebagaimana diketahui, gugatan Para Penggugat yang dialamatkankepada Tergugat XV (Rohani Gani) yang diketahui ianya telahmeninggal dunia jauh dari gugatan a quo diajukan
Register : 19-11-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 582/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2016 — LIAUW TJHAI DJUN >< Menteri Keuangan Republik indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak eq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,Cs
17373
  • beriaku di Negara kesatuan RepublikIndonesia khususnya mengenai penanganan tagihan utang pajak terhadapbadan yang dinyatakan Pailit oleh lembaga Peradilan Indonesia sesuaiUndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danBahwa selain itu, tindakan yang patut diapresiasi juga adalah tindakan hukum yangdilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah EMP Jakarta Pusat, karena pada tanggai 22April 2013, Kepala Kantor Wilayah EMP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak,Kementerian Keuangan Republik Indonesia tetah
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2015 — 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN. 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN.
261166
  • Dana yang disetorkan / dibayarkan oleh calon deposantelah tersedia atau tetah efektif pada pembukuanBSM ;.
    Pemberian surat kuasa untuk penetapan limitkewenangan penandatanganan bilyet Deposito diatas limit yang tetah ditetapkan oleh Kepala Cabangkepada pejabat yang berwenang dibawahnya wajibmendapatkan persetujuan terlebin dahutu dari DivisiManajemen Risiko ;3. Sebagai bukti kepemilikan Deposito Mudharabah,BSM akan menerbitkan bilyet Deposito atas namadeposan berdasarkan Aplikasi PembukaanDeposito Mudharabah yang dibuat oleh nasabah ;4.