dibuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak 66257yang menyatakan bahwa Faktur Pajak Pemohon merupakan Faktur Pajakyang cacat karena telah diterbitkan kepada Pertamina dan bukan kepada BPMigas, merupakan putusan yang justru bertentangan dengan ketentuanPasal 13 ayat (9) UndangUndang PPN yang justru mensyaratkan bahwaFaktur Pajak seharusnya dibuat sesuai dengan fakta transaksi yang ada;Pemohon juga ingin menegaskan bahwa terkait sengketa ini, terdapat pulaPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB

Sebagai bahan pertimbangan Majelis HakimMahkamah Agung, Pemohon menyampaikan Putusan Pengadilan PajakNomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PT Badak NGL sebagaiBukti Pemohon 5;Dengan demikian, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MahkamahAgung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66257 karena telahmelanggar ketentuan Pasal 13 ayat (9) UndangUndang PPN sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Pengadilan Pajak..

tersebut seharusnya hanya berlaku bagiPertamina dan bukan BP Migas;Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak 66257 yang telah menetapkanbahwa Faktur Pajak Pemohon seharusnya diterbitkan kepada BP Migasjustru telah melanggar ketentuan Pasal 1340 KUHPer tersebut;Tanpa mengurangi bobot penjelasan kami di atas, sebagaimana telah kamisampaikan pula dalam penjelasan Pemohon di bagian Ill huruf B di atas,Pemohon mendapati bahwa Pengadilan Pajak telah menerbitkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB

perjanjian antaraPenggugat (PT Badak NGL) dan PT Pertamina, sehingga putusannya telahsesuai dengan ketentuan Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340 KUHPer.Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Pajak 66257 yangsama sekali tidak mempertimbangkan adanya perjanjian yang sah antaraPemohon dan PT Pertamina, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340 KUHPer;Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB

Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak Juli 2008 sebesar Rp553.582.272,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk unit/kegiatanperkebunan kelapa sawit dalam rangka perolehan TBS, yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65037/PP/M.XIB

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.65037/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21Oktober 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumenmilik Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) danfaktafakta yang nyatanyata terungkap pada persidangan, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangatkeberatan

Oleh karena itu, Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65037/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.65037/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1419/WPJ.19/2013 tanggal21 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang

dibuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak 66254yang menyatakan bahwa Faktur Pajak Pemohon merupakan Faktur Pajakyang cacat karena telah diterbitkan kepada Pertamina dan bukan kepada BPMigas, merupakan putusan yang justru bertentangan dengan ketentuanPasal 13 ayat (9) UndangUndang PPN yang justru mensyaratkan bahwaFaktur Pajak seharusnya dibuat sesuai dengan fakta transaksi yang ada;Pemohon juga ingin menegaskan bahwa terkait sengketa ini, terdapat pulaPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB

Sebagai bahan pertimbangan Majelis HakimMahkamah Agung, Pemohon menyampaikan Putusan Pengadilan PajakNomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PT Badak NGL sebagaiBukti Pemohon 5;Dengan demikian, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MahkamahAgung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66254 karena telahmelanggar ketentuan Pasal 13 ayat (9) UndangUndang PPN sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Pengadilan Pajak..

tersebut seharusnya hanya berlaku bagiPertamina dan bukan BP Migas;Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak 66254 yang telah menetapkanbahwa Faktur Pajak Pemohon seharusnya diterbitkan kepada BP Migasjustru telah melanggar ketentuan Pasal 1340 KUHPer tersebut;Tanpa mengurangi bobot penjelasan kami di atas, sebagaimana telah kamisampaikan pula dalam penjelasan Pemohon di bagian III huruf B di atas,Pemohon mendapati bahwa Pengadilan Pajak telah menerbitkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB

perjanjian antaraPenggugat (PT Badak NGL) dan PT Pertamina, sehingga putusannya telahsesuai dengan ketentuan Pasal 1338, Pasal 13839, dan Pasal 1340 KUHPer.Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Pajak 66254 yangsama sekali tidak mempertimbangkan adanya perjanjian yang sah antaraPemohon dan PT Pertamina, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340 KUHPer;Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB

53834/PP/M.XIB/15/2014

Put-50546/PP/M.XIB/16/2014

Jumlah Seluruh Rp 33.561.170.980PenyerahanPerhitungan PPNKurang BayarDemikian diputus pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, berdasarkan musyawarah Majelis XIBPengadilan Pajak di Jakarta, dengan susunan sebagai berikut:Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim Ketua,Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,I Made Sudana sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.Putusan Nomor Put50546/PP/M.XIB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65034/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.65034/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21Oktober 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumenmilik Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) danfaktafakta yang nyatanyata terungkap pada persidangan, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangatkeberatan

Oleh karena itu, Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65034/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.65034/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1394/WPJ.19/2013 tanggal16 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang

12Juni 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA, beralamat di KawasanIndustri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Cikarang Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51071/PP/M.XIB

Putusan Nomor 1202/B/PK/PJK/2015Put.51071/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 5 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP106/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentangKeberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Oktober sampai dengan November 2008 Nomor 00151/207/08/055/10 tanggal 19Januari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan

Keluaran yang dipungut sendiri Rp 1.353.706.839Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp (2.615.629.219)PPN kurang/lebih bayar Rp (1.261.922.380)Kelebihan yang sudah dikompensasilkan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.269.768.272PPN yang kurang/lebih dibayar Rp 7.845.892Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 7.845.892Jumlah PPN yang harus/lebih dibayar Rp 15.691.784Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51071/PP/M.XIB

Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak Februari 2008 sebesar Rp1.248.282.910,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk unit/kegiatanperkebunan kelapa sawit dalam rangka perolehan TBS, yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65032/PP/M.XIB

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.65032/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21Oktober 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumenmilik Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) danfaktafakta yang nyatanyata terungkap pada persidangan, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangatkeberatan

Oleh karena itu, Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65032/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.65035/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1392/WPJ.19/2013 tanggal16 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang

Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Gondangdia,Menteng, Jakarta 10350;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58507/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 15 Desember 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58507/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 15 Desember 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP198/WPJ.19/2012 tanggal 5Maret 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2009 Nomor

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 108.842.159,00Rp 217.684.318,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58507/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 15 Desember 2014, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 8 Januari 2015, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU1135/PJ./2015, tanggal 16 Maret 2015,diajukan permohonan peninjauan kembali

Oleh karena itu, PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.58507/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15Desember 2014. harus dibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanMengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP198/WPJ.19/2012 tanggai 5 Maret 2012,mengenai keberatan

Put-55971/PP/M.XIB/25/2014

Put-55975/PP/M.XIB/25/2014

Put.51911/PP/M.XIB/15/2014

Putusan PengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaear5 o7 7M FS eK FP e~rereseyronros= 6~ oaPut.51911/PP/M.XIB/15/2014Pajak Penghasilan Badan2007 terya su ts am oF OSnsSSnSaZ~ooma aOMau a Ss INGKETA ATAS OBJEK PA AR PETEYRNACONFX SF Us see 4y Ryewe BEEK DONDE NADCOAHR ONDpate agJAK SAMPAI DENGAN SURAT BANDING NO.JENIS SENGKETA OBJEK PAJAKNILAI SENGKETA(Rp) Harga PoKok Penjualan, terdiri dari: MenurutTerbandingJ.a, Dlayarerjalanan VinasP OF.F715.4))9,0U 1.b.

54329/PP/M.XIB/16/2014

Putusan Nomor 1839/B/PK/PJK/2017Pemohon juga ingin menegaskan bahwa terkait sengketa ini, terdapatpula Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atasnama PT Badak NGL untuk sengketa yang sama, dimana Termohon jugatelah menerbitkan STP atas Faktur Pajak yang telah dibuat kepada PTPertamina berdasarkan asumsi pemahaman Termohon terhadapUndangUndang Migas;Namun kemudian, didalam Putusan tersebut di atas, Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah mengadili sengketa tersebut telahmemutuskan

Sebagai bahan pertimbangan MajelisHakim Mahkamah Agung, Pemohon menyampaikan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PT Badak NGLsebagai Bukti Pemohon 5;Dengan demikian, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MahkamahAgung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66255 karenatelah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (9) UndangUndang PPNsebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangPengadilan Pajak;Ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 1338, Pasal 1339, danPasal

tersebut seharusnya hanya berlaku bagi Pertamina danbukan BP Migas;Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak 66255 yang telahmenetapkan bahwa Faktur Pajak Pemohon seharusnya diterbitkankepada BP Migas justru telah melanggar ketentuan Pasal 1340KUHPer tersebut;Tanpa mengurangi bobot penjelasan kami di atas, sebagaimana telahkami sampaikan pula dalam penjelasan Pemohon di bagian III huruf B diatas, Pemohon mendapati bahwa Pengadilan Pajak telah menerbitkanPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB

Putusan Nomor 1839/B/PK/PJK/2017Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PTBadak NGL telah Pemohon sampaikan sebagai Bukti Pemohon 5;Dengan demikian, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Agung dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66255 karena telah melanggarketentuan Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340 KUHPersebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangPengadilan Pajak;KESIMPULAN;Berdasarkan buktibukti

PUT.51740/PP/M.XIB/16/2014

karenanya, dapat dibuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak 66252yang menyatakan bahwa Faktur Pajak Pemohon merupakan Faktur Pajakyang cacat karena telah diterbitkan kepada Pertamina dan bukan kepadaBP Migas, merupakan putusan yang justru bertentangan dengan ketentuanPasal 13 ayat (9) UU PPN yang justru mensyaratkan bahwa Faktur Pajakseharusnya dibuat sesuai dengan fakta transaksi yang ada.Pemohon juga ingin menegaskan bahwa terkait sengketa ini, terdapat pulaPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB

Putusan Nomor 1924/B/PK/PJK/2017Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PT Badak NGL sebagai BuktiPemohon 5.Dengan demikian, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MahkamahAgung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 66252 karena telahmelanggar ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN sebagaimana dinyatakandalam Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak..

Agreementtersebut seharusnya hanya berlaku bagi Pertamina dan bukan BPMigasDengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak 66252 yang telahmenetapkan bahwa Faktur Pajak Pemohon seharusnya diterbitkankepada BP Migas justru telah melanggar ketentuan Pasal 1340KUHPer tersebut.Tanpa mengurangi bobot penjelasan kami di atas, sebagaimana telah kamisampaikan pula dalam penjelasan Pemohon di bagian III huruf B di atas,Pemohon mendapati bahwa Pengadilan Pajak telah menerbitkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB

Hal ini sangat bertentangan dengan PutusanPengadilan Pajak 66252 yang sama sekali tidak mempertimbangkanadanya perjanjian yang sah antara Pemohon dan PT Pertamina, sehinggatelah melanggar ketentuan Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340KUHPer.Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.68373/PP/M.XIB/99/2016 atas nama PTBadak NGL telah Pemohon sampaikan sebagai Bukti Pemohon 5.Dengan demikian, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Agung dapatmembatalkan

STEELINDO WAHANA PERKASA, beralamat di KompleksRuko Puri Mutiara Blok C Nomor 3, 5, 6, & 7, Sunter Griya, SunterAgung, Jakarta Utara 14350;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54233/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 18 Juli 2014 yang

kembali menjadi sebagai berikut: Kateranaem Jumlah Setelan Keberatan(Rupiah)Jumlah seluruh penyerahan 102.665.139.544PK yang harus dipungut/dibayarkan sendiri (a) 995.826.913Kredit pajak yang dapat diperhitungkan (b) 1.042.519.955PM yang harus dibayar karena penghitungan kembali (c) 104.879.394Jumlah perhitungan PPN KB (LB) (d=abc) 58.186.352Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (e) 0PPN Kurang (Lebih) Dibayar (f=de) 58.186.352 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54233/PP/M.XIB

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54233/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 18 Juli 2014, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada Tanggal 06 Agustus 2014, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2795/PJ./2014 tanggal 17 Oktober 2014,diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak pada Tanggal 21 Oktober 2014, dengan disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Put.51914/PP/M.XIB/15/2014

Jumlah Penghasilan neto 17.820.948.0328 Penghasilan Kena Pajak 17.820.948.0009 PPh terutang 4.989.865.58910 Kredit Pajak: 7.217.946.504 Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim Ketua,I Made Sudana sebagai Hakim Anggota,Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.Putusan Nomor Put.51914/PP/M.XIB

PUT.51736/PP/M.XIB/16/2014

Put-55974/PP/M.XIB/25/2014