Ditemukan 719 data
Terbanding/Tergugat : Wiwi
57 — 31
Untuk butir 3, 4, 5 , 6 dan 7 posita Gugatan Penggugat :Adalah tidak benarLANDASAN HUKUMSebelum Tergugat menanggapi apa yang menjadi dasar hukum Penggugatmaka akan Tergugat kemukakan pendapat dari Purnadi Purbacaraka,SH dan DRSoerjono Soekanto,SH.MH dalam bukunya Perundang undangan dan yurisprudensiPenerbit alumni/1873 Banndung yaitu Azas azas Perundang Undangan yaitu :a.
128 — 91
,LM, SarjanaPutra Purnadi, SH, Katharina Retno Banondari, SH, Oscar Damarjati, SH,Ronald L.
1.SEMIMEIATI
2.YULIASIE
3.AGUSTIWICE
4.HARTONO ARIANTO
Tergugat:
1.WALTER SANDI
2.YAN TANDU
100 — 50
dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PNPpsBahwa setahu saksi pemilik tanah awal adalah ibu Jasi, kemudian kirakira tahun1990 diteruskan oleh anakanaknya;Bahwa saksi tidak tahu persis, tapi sepengetahuan saksi tergugat ada punyatanah disekitar lokasi tersebut, karena dulu awalnya hutan;Bahwa sepengetahuan saksi penggugat masin menguasai tanah karenapenggugat ada SP sejak tahun 1995;Bahwa benar saksi asli tinggal di Buntoi, dan benar saksi pernah jual beli tanah,penjualnya adalah pak Purnadi
ELBAR DIMANG
Tergugat:
1.WALTER SANDI
2.YAN TANDU
115 — 61
tersebut ditanami pohon sengon dan yang menanamipohon sengon adalah tergugat;Bahwa pemilik tanah awal adalah ibu Jasi, kemudian kirakira tahun 1990diteruskan oleh anakanaknya;Bahwa saksi tidak tahu persis, tapi sepengetahuan saksi tergugat ada punyatanah disekitar lokasi tersebut, karena dulu awalnya hutan;Bahwa sepengetahuan saksi penggugat masih menguasai tanah karenapenggugat ada SP sejak tahun 1995;Bahwa saksi asli tinggal di Buntoi;Bahwa benar pernah jual bell tanah, penjualnya adalah pak Purnadi
70 — 18
(lihat Purnadi Purbacaraka & SoerjonoSoekanto, PerundangUndangan dan Yurisprudensi, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 1993, hal. 7). Secara a contrario dapat dipahami bahwa undangundang tidak boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalamundangundang yang terjadi sebelum undangundang tersebut berlaku;Menimbang, bahwa pengertian di atas menunjukkan, bahwa ukuran suatupenerapan hukum adalah retroaktif atau tidak adalah dengan merujuk kepadaperaturan itu sendiri.
33 — 11
Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakilioleh kuasa kuasanya : Yunita Ekawati, Mochamad Nafik, Ibnu Chouldum,Lawni Tenisa, Fajar Purnadi, Sari Yudianti Suwardji, Malik Mardika danIvonne N Sinambela, seluruhnya adalah pekerja PT. Pertamina (Persero),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2014, yang selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini; Hal. 2 dari 50 hal. Put.
Terbanding/Tergugat : Walikota Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat : Gubernur DKI Jakarta Cq. Pemprov DKI
122 — 76
ASN beserta memberikaninformasi tidak benar dan/atau keterangan palsu secara sangat tidakbertanggung jawab melemparkan tanggung jawab tindak pelanggaran hukumke pihak lain yakni Gubernur Pemprov DKI, berwujud pelanggaran subordinansi dan pencemaran berat nama baik, harkat dan martabat atasan yakniGubernur Pemprov DKI ;Bahwa tindak pelanggaran pasalpasal UndangUndang Dasar 1945 danperaturan perundangundangan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, terkategoritindak penyelewengan Perdata sesuai Doktrin Purnadi
148 — 55
Surat Panggilan Polresta Makassar Nomor:S.Pgl/1416.A/X1/2014/Reskrim tanggal6 Nopember 2014untuk Sitti Marwa (Direktur Keuangan PT.Berdikari)dipanggil sebagai saksi dari PT.Berdikari, (sesuai denganaslinya) ;Surat Panggilan Polresta Makassar Nomor: S.Pg1/133.A//2015/Reskrim tanggal 16 Januari 2015 untuk DirekturKeuangan PT.Berdikari dipanggil sebagai saksi dariPT.Berdikari, (sesuai dengan aslinya) ;Surat Panggilan Polresta Makassar Nomor:S.Pgl/99/I/2015/Reskrim tanggal16 Januari 2015 untukAlvin Purnadi
Hidayat, dimana keterangan 2 (dua) orangsaksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P34 berupa perjanjian jual beliKakao no: 001/31/BDK/DIR/II/2013 004/AGIMKT/II/2013, antara:ALVIN PURNADI, Direktur Operasi & Pemasaran PT. Berdikari (persero) yangbertindak dan mewakili atas nama PT. Berdikari (persero) disebutmoscn sn nn nn nnne san cnn nae sen cnn nae cen nnn nan = sebagai Pihak Kesatu ;KHAIRIL HIDAYAT, Direktur Utama PT.
ZULPENEDI
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
82 — 36
syaratsyaratuntuk penerapan ketentuanketentuan dalam peraturan dasar yangbersangkutan harus dipenuhi, dan terhadap hal tersebut peraturan dasarterikat dengan asas undangundang tidak berlaku surut, yaitu undangundang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyaikekuatan yang berlaku surut, Majelis Hakim mengambil alin dan menjadipendapat Majelis Hakim sendiri bahwa surat keputusan juga terikat asasundangundang tidak berlaku surut untuk bidang hukum administrasi daridoktrin yang dikemukan oleh Purnadi
39 — 9
Poltangan Rayatersebut, Ajar Budi Nugroho melakukan perlawanan hingga menabrak kakisalah satu petugas polisi bernama Joko Try Edi Prasetyo, hingga akhirnyaAnjar Budi Nugroho ditembak hingga menyebabkan meninggal;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamengatakan bahwa keterangan saksi benar ;ARIS PURNADI, keterangannya pada BAP Penyidik pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekitar pukul 00.15 WIBbertempat di terminal II D Kedatangan Luar
SAANAH, dkk
Tergugat:
PD DELICO
48 — 14
Purnadi Purbacaraka dan Prof. Dr. SoerjonoSoekanto dalam bukunya PerundangUndangan Dan Yurisprudensibahan PTHI (Bandung, PT.
189 — 122
Haji Nimun, No. 14, Rt.001/Rw. 08, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalamhal ini dihadiri oleh : YAYAT SURYA PURNADI, SH. MH. Dan Advokat INDRAKASYANTO, SH M. Si. Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat YSP& Partners beralamat di Kantor antara lain di Apartement Green Lake Tower IILantai 20 CJ Jalan Danau Sunter Selatan Kel. Sunter Agung, Kec. Tj.
,Purwaningsih, SH, Irwan Effendi, SH, Advokat & Penasehat Hukum yangberkantor pada Kantor Farida Sulistyani & Partners, beralamat di Jalan Sampit IINo. 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 69/FSP.SK/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017 Dan untukTergugat hadir kuasanya YAYAT SURYA PURNADI, SH. MH. Dan AdvokatINDRA KASYANTO, SH M. Si.
102 — 35
: 1069 195089 HIROL eURING PUK SPKEP SPSI PT.Bridgestone Tire IndonesiaTIRE . . .1070 195104 SURANTO CURING PUK SPKEP SPSI PT.Bridgestone Tire Indonesia 55 TIRE 1071 195149 HARIYANTO CURING PUK SPKEP SPSI PT.Bridgestone Tire IndonesiaTIRE . . 1072 195160 EKOSANTOSO CURING PUK SPKEP SPSI PT.Bridgestone Tire IndonesiaTIRE . 5 :1073 196054 HARYANTO CURING PUK SPKEP SPSI PT.Bridgestone Tire IndonesiaTIRE . 5 :1074 196057 SRIYANTO CURING PUK SPKEP SPSI PT.Bridgestone Tire IndonesiaTIRE :1075 196058 PURNADI
61 — 25
rangkaian upaya penerapanhukum berdasarkan: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan (ValiditasYuridis, Filosofis dan Sosiologis), Dalam Varia Peradilan No. 326 Januari2013, Hal. 3233);Judex factie tingkat pertama PN Balige juga secara absolut telah salahmenerapkan hukum adat karena mendasarkan pertimbangannya mengenaiada tidaknya kewenangan Tokoh Bius secara harus legal formal;Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dikalangan para Sarjana Hukummaupun di semua Fakultas Hukum Indonesia, dari segi bentuknya(Purnadi
47 — 6
., Mochammad Nafik, Ibnu Chouldum, LawniTenisa, Fajar Purnadi, S.H., Sari Yudianti Suwardji, S.H., M.H., MalikMardika, S.H., dan Ivonne N.
AMRASUL ABDULLAH, ST
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
137 — 70
syaratsyarat untuk penerapan ketentuanketentuan dalam peraturan dasar yangbersangkutan harus dipenuhi, dan terhadap hal tersebut peraturan dasarterikat dengan asas undangundang tidak berlaku surut, yaitu undangundanghanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yangberlaku surut, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat MajelisHakim sendiri bahwa surat keputusan juga terikat asas undangundang tidakberlaku surut untuk bidang hukum administrasi dari doktrin yang dikemukanoleh Purnadi
1423 — 450 — Berkekuatan Hukum Tetap
PURNADI, 1076. NALIH, 1077. TRIYONO, 1078. ZAMIL, 1079. HEDI HADRIAWAN, 1080. EKO RUSWANTO, 1081. MISRAN, 1082. DENI KURNIAWAN, 1083. BAMBANG SUPRIYANTO. 1084. MAHESA ABDI, 1085. BENY KUSWARA, 1086. YCP. HARI MURTI, 1087. SURATNO, 1088. AKHMAD KHOIR, 1089. RODIYAN, 1090. BADI, 1091. AGUNG FAUZI SYAFAAT, 1092. YULIARTO HADI, 1093. SALIM SAMSUDIN, 1094. SUARNO, 1095. AMIT SUGITO, 1096. SUYATNO, 1097. SURYADI, 1098. KOSWARA, 1099. SANIPA, 1100. RASTA, 1101. BUDI SUDIAR, 1102.
PURNADI;1076. NALIH;1077. TRIYONO;1078. ZAMIL;1079. HEDI HADRIAWAN;1080. EKO RUSWANTO;1081. MISRAN;1082. DENI KURNIAWAN;1083. BAMBANG SUPRIYANTO;1084. MAHESA ABDI;1085. BENY KUSWARA;1086. YCP. HARI MURTI;1087. SURATNO;1088. AKHMAD KHOIR;1089. RODIYAN;1090. BADI;1091. AGUNG FAUZI SYAFAAT;1092. YULIARTO HADI;1093. SALIM SAMSUDIN;1094. SUARNO;1095. AMIT SUGITO;1096. SUYATNO;1097. SURYADI;1098. KOSWARA;1099. SANIPA;1100. RASTA;1101. BUDI SUDIAR;1102. AMIN WINYAMIN;1103.
74 — 50
Purnadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalambukunya Perundang Undangan dan Yurisprudensi menjelaskan bahwaundangundang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yangdisebut dalam undangundang tersebut dan terjadi setelah undangundang itu. dinyatakan berlaku.
499 — 190
., Sarjana Putra Purnadi, S.H.,danYohanes Memory Mangi Sapang, S.H., LL.M., para advokat pada KantorHukum Hendra Soenardi, berkantor di Menara Pertiwi, Lantai 38, Jl. MegaKuningan Barat Ill No. 3, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Maret 2019 untuk selanjutnya disebufTERGUGAT M PT. METROPOLITAN KENTJANA, Tbk, suatu perseroan terbatas yangdidirikan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yangal 1 dari 45 hal Put.No.S/Pdt.Sus.
YUSDI NOORHASNI,S.SOS.,M.A
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
174 — 71
Karena bila diberlakukan surut akandapat menimbulkan bermacam macam akibat yang tidak baikBahwa menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekantosebagaimana dikutip oleh Gde Panjta Astawa & Suprin Naadalam bukunya Dinamika Hukum dan IImu PerundangUndangandi Indonesia, penertbit Alumni, Bandung, 2008 halaman 8485dan juga oleh Yuliandri dalam bukunya Asasasas PembentukanPeraturan PerundangUndangan yang baik, Penerbit RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2009 halaman 117, memperkenalkanbeberapa asas perundangundangan