Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori) yang dianut oleh FRANK(Jerman), VON LIZT dan VON HAMEL (Belanda);Bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalamtindak pidana perbankan lebih tepat diterapkan teori pengetahuan,karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuanHalaman 47 dari 57 halaman Putusan nomor 119/Pid.B/2017/PN Dpsyang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindarisesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuantentang akibat sesuatu

Dailami bersalah telahmelakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersamasamasesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;Hal. 11 dari 52 hal. Put. Nomor 248 K/Pid.Sus/2015. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andespen alias lpen bin M. Dailamidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dendaRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;.

Perkara : PDM411/Epp.2 /JKT.SL/08/2013, tanggal 30 Januari 2014 terhadap Terdakwa yangpada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmengadili perkara iniMemutuskan : 2220 n enna nn enna none nn nn nnn s anee Menyatakan terdakwa RAHMAN ARIF tidak terbukti bersalah melakukanperbuatan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalam DakwaanKesatu Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentangPERBANKAN jo Pasal 55

ayat 1 ke 1 KUHP dan membebaskanterdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair.e Menyatakan terdakwa RAHMAN ARIF terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan danpemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiairmelanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentangPerbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP DAN Dakwaan Ketigamelanggar Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.e Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama

Menyatakan terdakwa Rahman Arif telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Perbankan danturut serta pembuatan surat palsu 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Arif tersebut di atasdengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 3(Tiga ) bulan4.

. : PDM 62/JKTSL/Euh.2/01/2016 yang diajukan dalam persidangan tanggal 29 Juni 2016 yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmemeriksa perkara ini memutuskan :Menyatakan Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana perbankan syariah dan turut serta melakukanpencucian uang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat 1UndangUndang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal

pihakpihak lain dan untuk membayarutangnya kepada Nur, Marcel dan NasirMenimbang, bahwa pada saat menerima uang dari saksi Lukman Zainuddin terdakwatahu atau patut menduga bahwa uang yang diterimanya berasal dari kejahatan oleh karenaprosedur, proses, serta cara beralih uang yang merupakan hak nasabah BRIS CabangPembantu Pasar Minggu hingga sampai ke rekening PT.Moutong Prima Sentosa dengandirektur Lukman Zainuddin telah melanggar Pasal 63 ayat 1 UndangUndang RI No. 21 Tahun1632008 yang merupakan tindak pidana

Perbankan Syariah dan Tindak Pidana Perbankanmerupakan salah satu Predicate Crime dari Tindak Pidana Pencucian Uang menurut pasal 2ayat 1 (g) UndangUndang No.8 tahun 2010 yang patut diketetahui oleh terdakwa sebagaiPimpinan Bank Syariah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Yangmenerimaatau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan,penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana

Menyatakan Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan Melakukan Tindak Pidanapencucian uang, ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE oleh karena itu denganpidana penjara selama 8 ( Delapan) Tahun,3. Menjatuhnkan pidana denda sebesar 10 Milyar (sepuluh Miliar rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan4.

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu tindak pidanaasal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UndangUndang No.8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang.Secara normatif dan teori, dugaan tindak pidana pencucian uangdimulai setelah dugaan tindak pidana asal selesai (voltoid).

Demikian pula, saksi Sdr.Radian Nanang Darmokotidak menerima aliran dana atau menikmati harta kekayaanhasiltindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa R.HERUPAMBUDHI.Terhadap para karyawan BSMbaik Cabang Kediri,KCP.Tulungagung dan Kcp.

Para karyawan juga tidak dapatdipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang pasifkarna tidak menerima aliran dana hasil tindak pidana perbankan yangdilakukan oleh tersangka RIHERU PAMBUDHI.Terhadap Sdri.

Sdri LILIS tidak memilikipengetahuan bahwa danadana yang diperolehnya dari terdakwaR.HERU PAMBUDHI berasal dari hasil tindak pidana perbankan yangdilakukan oleh terdakwa R.LHERU PAMBUDHI.j. Terhadap Sdr. LASMIDI selaku Direktur PT. Parisona Alamtidakdapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucianuang baik aktif maupun pasif karena Sdr.

LASMIDI memperoleh danaatau kredit dari BSM yang dipimpin oleh terdakwa R.HERUPAMBUDHI dan ketika mengajukan tambahan dana kepada R.LHERUPAMBUDHI hanya mengetahui bahwa dana yang diterimanya dariR.HERU PAMBUDHI berasal dari pinjaman keluarga R.HERUPAMBUDI dan bukan berasal dari hasil tindak pidana perbankan yangdilakukan oleh terdakwa RLHERU PAMBUDHI.

Menyatakan terdakwa OSVIA ROZALLISKY Bin ABDIAN NOOR terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 49 ayat (1)huruf a Undangundang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undangundang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP2.

Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana

Perbankan;Halaman 131 dari 144 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN SmrKeadaan yang meringankan: Terdakwa tidak pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan,Pasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang RI No 10 Tahun1998 tentang perubahan atas undangundang RI No 7 Tahun 1992 tentangPerbankan Jo Pasal

sejak Januari 2013 tetapi memangditerima sejak 27 Desember 2012, dan saksi TAN DENNY mulai bekerja sejakJanuari 2013;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli bernamaIRVAWAN Bin ICHWAN, setelah bersumpah dipersidangan, berpendapat padapokoknya : Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, ahli tidak ada hubungankeluarga / pekerjaan ; Bahwa keterangan yang ahli berikan di BAP, adalah benar ; Bahwa Ahli dimintai keterangan selaku ahli dari Otoritas Jasa Keuangansehubungan dengan perkara tindak pidana

perbankan;Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor.86/Pid.

BIG Pati melanggarPasal 46 UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992tentang Perbankan;Bahwa tindak pidana perbankan tidak melihat ada tidaknya kerugianmateri yang ditimbulkan, sepanjang PT. BIG Pati telah menghimpun danadari masyarakat tidak sesuai dengan prosedur maka dikenakan tindakpidana Perbankan;Halaman 56 dari 113 Putusan Nomor.86/Pid. Sus/2017/PN. Pti Bahwa seperti sertifikat penyertaan modal yang dikeluarkan oleh PT.

Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga harta kekayaan yangHalaman 37 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDGdidapat oleh II SUHENDAR telah terbukti secara hukum adalah didapatdari hasil tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana yangancaman pidananya diatas 4 tahun;Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17meliputi Penyedia jasa keuangan antaralain adalah bank danperusahaan pembiayaan.

Adapun terkait dengan keberatan yang diajukan Terbanding (dahuluPELAWAN) tidaklan dapat dilepaskan dari tindakanupaya paksapenyitaandalam Perkara Tindak Pidana Perbankan atas namaSUHENDAR. Dkk. Terkait dengan hal tersebut, sepatutnya upayahukum yang dapat dilakukan Terbanding (dahulu PELAWAN) yangmerasa dirugikan atas tindakan hukum tersebut dapatmengajukanpermohonan Praperadilan terhadap tindakan penyidik tersebut sesuaidengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo.

GOUTAM SHAMDEPCHAND padahal persyaratan pemberian fasilitaskredit belum terpenuhi, belum dilakukan pemeriksaan oleh Manajemen Resiko,Divisi Kepatuhan, dan Divisi Legal yang seharusnya dipenuhi terlebih dahuludan dilaksanakan sebelum kredit disetujui sebagaimana SOP yang berlaku diBank Yudha Bahkti serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwatersebut relatif ringan sehingga dikwatirkan tidak memberikan efek jerakepada para pelaku tindak pidana Perbankan yang lain;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalammemori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan amarputusan Judex factie Tingkat Pertama Nomor 762/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel,yang pada pokoknya sebagai berikut :Hal. 91 Putusan No. 23/PID.SUS/2019/PT.DKI.1.

Saksi PRABOWO, SH; Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi sebagai Investigator MadyaSenior pada BI Pusat: Bahwa terhadap kasus ini saksi melakukan investigasi dan saksi sebagaiKetua Tim , dan saksi hanya menerima laporan; Bahwa Ketua Tim Investigasinya adalah saudara Ilham yang membidangimasalah AYDA;: Bahwa saksi pernah melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian sehubungandengan tindak pidana di bidang Perbankan; Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana perbankan yang dilakukanterdakwa dari

ILHAM, SE:Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri sehubungan dengan perkara inidan saksi masih tetap dengan keterangan dan tandatangan saksi ;Bahwa bekerja di Bank Indonesia dan sebagai Investigator Madya diDirekotrat Investigasi dan Media Perbankan;Bahwa tugas Investigator,bila ada indikasi tindak pidana perbankan dari hasilpengawasan dan laporan pihak ketiga, meneliti data awalnya , kalau pimpinansetuju dan kalau ada indikasi kuat saksi baru turun kelapangan;Bahwa saksi pernah melakukan investigasi

Saksi ERVAN KOTO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai saksi pelapor dalam perkaraterdakwa terkait perkara Tindak Pidana Perbankan ; Bahwa dasarnya adalah Surat Kuasa dari GubernurBI Agus D.W.

Keuangan (PPATK) kemudianApril 2011 sampai dengan Desember 2012 menjabat sebagai AnalisaSenior Hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan danAnalisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan sejak Desember 2012sampai dengan sekarang menjabat Ketua Kelompok Advokasi,Direktorat Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan AnalisaTransaksi Keuangan (PPATK);Bahwa ahli mendapatkan data dari Penyidik Polda Maluku Utarabahwa terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindakpidana asalnya dari tindak pidana

Perbankan;Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat 2 (dua) carayaitu secara aktif dan pasifHal. 40 dari 62 hal.

WIDJI SETYAWAN dan Terdakwa Il.HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersamasama,sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa :. Terdakwa .

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk Cabang Pekanbaru secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perbankan, yang dengan sengaja membuatatau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan ataudalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dalam hal perbarenganbeberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yangberdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenisDan bersamasama

Bahwa terhadap dalildalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidakpernah menepati janji untuk melaksanakan pemeriksaan (audit forensik)menyeluruh terhadap tindakan pelanggaran prinsip perbankan yang sehat,perbuatan fraud serta tindak pidana perbankan Tergugat Il (vide halaman 1 1 1 6 surat gugatan), Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:1) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidakpernahmenanggapi/menindaklanjuti permasalahan yang terjadi antaraPenggugat dengan Tergugat

Sanusi dengan cara mendebet tabungan nasabah, jelas perkara ini bukanmerupakan tindak pidana korupsi, tetapi merupakan tindak pidana perbankan yangdiatur dan diancam dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :1 Bahwa bukti PK 1 sampai dengan PK 5 bukan bukti baru sebagaimanadimaksud oleh Pasal 263 ayat (2) a KUHAP karena dalam putusanPengadilan Negeri Bandung pada

S1 Fakultas Hukum tamat tahun 1986 dengan jurusan hukumkepidanaan; S2 tamat tahun 1995 mengambil bidang kekhususan ilmu hukumpidana; Program studi Doktor Undip tamat tahun 2002 bidang ilmu hukumpidana;Dalam perjalanan karir Saksi ada 5 (lima) buku yang sudah Saksi tulis untukliteratur yaitu: Tindak pidana perbankan; Sistim sanksi dalam hukum pidana; Etika dalam peradilan pidana; Kejahatan korupsi dalam persfektif pidana formil dan materiil; Perkembangan hukum pidana formil dari masa ke masa; Bahwa

Menyatakan terdakwa ANITA OKTAVIANI SUSILOWATLS.Kom binti ADISUKMONO bersalah melakukan tingak pidana Perbankan, melanggar Pasal 49 ayat (1)huruf c UndangUndang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndangNo. 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaanprimair, ==== aaa ee ee.

Kedalam Akta Authentik dan/atau tindak pidana Perbankan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP Jo Pasal 264 KUHPdan/atau Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan(vide: bukti PK.II2), sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2011 tersebut harusdinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keIl semula TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat Asal telah menemukan dasar hukum tentangberakhirnya

Sor.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Made Senadipa telah terbuktisecara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 7 tahun 1992tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU.RI.