Ditemukan 677 data
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan surat putusan memuatpertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dankeadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaandisidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;Penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan yangdimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada danapa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain PenuntutUmum, saksi, ahli, terdakwa, panasehat
122 — 18
Menerima Eksepsi Terdakwa/Panasehat Hukum Terdakwa seluruhnya.2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.3. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum danmembebaskan terdakwa dari tahanan.4. Membebankan biaya perkara kepada negara.Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor.19/Pid.SusTPK/2014.
81 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Handoko) dalampenyelenggaraan perkoperasian tentunya mempunyai prosedur yangjelas dan baku, namun demikian prosedur yang jelas dan prosedurbaku tidak dipakai sebagai alat bukti, baik pada tingkat penyidikanmaupun tingkat penuntutan, dan Judex Facti Tingkat Pertama telahdimohonkan oleh Panasehat Hukum Terdakwa / Pemohon Banding /Pemohon Kasasi agar menghadirkan alat bukti tulis prosedur baku(SOP) dalam melaksanakan simpan pinjam, namun demikian JudexFacti Tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum tidak
119 — 47
Tentang tidak terbuktinya unsur ke 3 dari Dakwaanke 2Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan bukantanaman beratnya melebihi 5 Gram.Bahwa menurut Panasehat Hukum Terdakwa barang buktiNarkotika sebanyak 25 Paket yang ditemukan petugasKepolisian yang dari Satuan Narkoba Polrestabes Bandung didalam wadah kacamata berwarna coklat di atas meja kamar tidurmilik Saksi 11 (Sdri.
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat pemberitahuan untuk memeriksa/ mempelajari berkasperkara yang telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umumdan Panasehat Hukum Terdakwa masingmasing tanggal 06 Juli2010, sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan Undangundang ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara serta menenuhi syarat Undang undang, sehingga permintaanbanding tersebut dapat diterima ;Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh
222 — 116
melaksanakan pekerjaan dilapangan juga secara paralel mengurus kelengkapanperijinan sebagaimana mestinya sampai dengan lengkap.Dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa apabila mencaripengembang yang harus memenuhi persyaratan yanglengkap di depan harganya juga tidak mungkin bisaterjangkau denganMajelis hakim berpendapat bahwa tidak terobuktinya unsurke2 dan unsur ke3 menurut kenyakinan PenasihatHukum Terdakwa membuktikan unsurunsur tersebutadalah sahsah saja namun Majelis Hakim akan menjawabkeberatan Panasehat
41 — 9
Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTrenggalek, dihadapan Terdakwa dan Panasehat Hukumnya. HAKIM ANGGOTA MAJELIS, KETUA MAJELIS HAKIM,Ttd. Ttd.1. YUDI EKA PUTRA,S.H. DEDE SURYAMAN,S.H.,M.H.Ttd.2. A.A.AYU DIAH INDRAWATI,S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI,Ttd.ABDI SUGITO. 127
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : farhan zam zam, SH
101 — 56
Bahwa, selanjutnya kami panasehat hukum Terdakwa dengan inimenyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa beserta keluarganya ataskeputusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi Matara berdasarkan"Keadilan yang berketuhanan atau Putusan yang seadiladilnya" bagi diriTerdakwa dengan membatalkan Putusan Pengadilan NegeriRaba Bima No. 397/Pid.Sus/2021/PN.RBI tanggal 22 Maret 2021 danMENGADILI SEND/RI DENGAN PUTUSAN YANG SEADILADILNYA;Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dariPenasihat Hukum
412 — 29
., Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat serta dihadapan Terdakwadengan didampingi oleh Panasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,dto. dto.MINCE SETIAWATY GINTING, S.H. DENI ALBAR, S.H.dto.RINALDI, S.H.,PANITERA PENGGANTIdto.BURHANUDDIN, S.H.
47 — 11
Tapidalam hal ini telah ada pengembalikan sebesar Rp. 24.360.000, sehingga masihterdapat sisa kurangnya sebesar Rp. 94.486.000,; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas menurutmajelis unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ini telahterpenuhi dan terbukti menurut hukum, karenanya pledoi dan Duplik Panasehat Hukumterdakwa yang mengatakan unsur ini tidak terbukti, harulah dinyatakan ditolak; Ad. 4.
DUTA MELLIA, SH
Terdakwa:
HARJONO SUGIANTO BIN SUGENG SUGIANTO
86 — 25
Menerima Eksepsi Panasehat Hukum Terdakwa HARJONOSUGIANTO bin SUGENG SUGIANTO seluruhnya;2. Menyatakan menangguhkan pemeriksaan perkara pidana atas namaterdakwa HARJONO SUGIANTO bin SUGENG SUGIANTO sampaiadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkaraNomor 751 / Pdt.G / 2019/ PN.Sby;3.
485 — 313
melakukan atautidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakanlangkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadapketentuan ketentuan dalam undang undang ini dan peraturan perundanganlainnya yang berlaku bagi Bank, oleh karena itu terdakwa harus dihukum dandihukum pula untuk membayar denda yang besarnya tersebut dalam amarputusan;Menimbang bahwa terhadap pembelaan atau pledoi penasehat hukumterdakwa majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :Terhadap pledoi panasehat
115 — 58
Bahwa ketika terdakwa diperiksa tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwadidampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama PAULUS KOPONG SH,tanggal 8 November 2014 terdakwa didampingi oleh PenasehatHukumnya Ahmad Bumi, SH dan tanggal 27 November 2014 didampingioleh Panasehat Hukum Yohanes Viany K.
77 — 28
tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanasebagai Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, makaterdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secara bersamasama, oleh karena seluruh Pledoi terdakwamaupun Pledoi dan Duplik Panasehat
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
185 — 144
MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Panasehat Hukum Terdakwa.Hakim Ketua,Tajudin, SH.Hakim Angggota,Hakim Anggota,Ajidinnor, S.H.,M.H. Erany Kiswandani, S.H.Panitera Pengganti,Hj. Norida Mariana, SH. MHHalaman 217 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PT.Bjm.
86 — 19
Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagai Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum,maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama, oleh karena seluruh Pledoiterdakwa maupun Pledoi dan Duplik Panasehat Hukum terdakwa, haruslahdinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa berdasakan keadaankeadaan yang telah diuraikan dalamrangkaian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat, tidak terdapat keadaankeadaanyang dapat
183 — 67
Walikota, setelah ituoleh Walikota diarahkan ke saksi Heri Nurhayat ;Bahwa saksi hanya menawarkan Penasehat Hukum kepada Walikota, kemudian feePenasehat Hukum oleh Walikota diarahkan ke saksi Heri Nurhayat;191Bahwa pada waktu itu ada perjanjian dengan Penasehat Hukum tersebut dan yangbertanggungjawab terhadap biaya Penasehat Hukum itu adalah Pemkot Bandung daneksennya Penasehat Hukum yang menangih ;Bahwa pada waktu itu para terdakwa mengetahui dan menandatangani surat kuasa,tapi secara tekhnis wilayah Panasehat