Ditemukan 667 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : quo queen quezon quoc quan quin quron quoã quen
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 12-04-2011 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 69/PDT.G/2010/PN.PTK
Tanggal 12 April 2011 — HAPSA A. THALIB Binti TALIBE’, DKK M E L A W A N SALAM, DKK
91 — 29
  • serta 1,600 M2 dan 588M2, sehingga tidak ada persesuaian luas tanah, yangkonsekuensinya luas tanah yang menjadi obyekperkara ini adalah kabur atau tidak jelas ;c Gugatan para Penggugat tidak memenuhi syaratmateriil dan syarat formil "sebagaimana yangditentukan dalam peraturan perundangundangan,karena dalam gugatan para penggugat tidakmenyebutkan secara jelas kedudukan hukum Tergugat)C( dalam gugatannya serta tidak menjelaskanperbuatan hukum apa yang telah dilakukan olehTergugat )(X dalam perkara a quon
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 768/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 6 Februari 2019 — YU JING >< PROSPER CHINA INVESTMENTS LIMITED CS
345 — 229
  • tugaspengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untukkepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan.Dalam Gugatannya, Para Penggugat menuntut pertanggungjawaban pribadidari Tergugat XIIl sebagai Komisaris pada PT Merge Energy SourceDevelopment (in casu Tergugat VIII) dan Tergugat XIX sebagai PT MergeMining Industry (in casu Tergugat XIV) untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian materil dan immaterial yang dialami Para Penggugat quon
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 05-02-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
308 — 156
  • Milik telah dilakukan sesuai ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahjo Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999, sehingga adalahkekeliruan yang sangat besar apabila Para Tergugat Rekonpensi masihberkehendak membatalkan Akta Hibah bahkan secara prinsip hukumpembatalan Akta Hibah ataupun penarikan hibah tidak dapat dilakukanoleh Para Tergugat Rekonpensi kecuali hibah dari orang tua kepadaanaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1688KUHPerdata);Bahwa quon
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 523/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 29 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat : ERYANTO SULISTIAWAN Diwakili Oleh : TRISNA KESUMANJAYA
Terbanding/Tergugat I : SUROSO
Terbanding/Tergugat II : NENENG ARMIYA
Terbanding/Tergugat III : RUDI HARYANTO
Terbanding/Tergugat IV : BUDIARJO
Terbanding/Tergugat V : NORAHAENI
Terbanding/Tergugat VI : LILI TANIAS
Terbanding/Tergugat VII : INDRA
Terbanding/Tergugat VIII : UCHI NAWANGSIH
Terbanding/Tergugat IX : CANDRA
Terbanding/Tergugat X : HAJI SYARIFUDIN
Terbanding/Tergugat XI : Hj. RAMAENI
Terbanding/Tergugat XII : YULI YETI
Terbanding/Tergugat XIII : SUWARNI
Terbanding/Tergugat XIV : ANDI SAPUTRA
Terbanding/Tergugat XV : KOMARIYAH
Terbanding/Tergugat XVI : H. SURYADI
Terbanding/Tergugat XVII : WARLIS
Terbanding/Tergugat XVIII : LIYANTI
Terbanding/Tergugat XIX : ANNA MELANI HALIMAN
Terbanding/Tergugat XX : JONI HENDRAWAN K.
Terbanding/Tergugat XXI : NINA ROHAENI
Terbanding/Tergugat XXII : HAMAMI
Terbanding/Tergugat XXIII : IIN MULYATI
Terbanding/Tergugat XXIV : ANDRI A.S. BIN H. OCEN
Terbanding/Tergugat XXV : Hj. SOLEHA
Terbanding/Tergugat XXVI : SANTAMI TOGATOROP
Terbanding/Tergugat XXVII : ASEP SUMITRA
Terbanding/Tergugat XXVIII : DEWI YANINGSIH
Terbanding/Tergugat XXIX : RIYANTO MATIKA, BA.
Terbanding/Tergugat XXX : DALIMAN
Terbanding/Tergugat XXXI : ADE AHMAD, SPd.
Terbanding/Tergugat XXXII : H. KAKAY KOSWARA
Terbanding/Tergugat XXXIII : SITI YUNINGSIH
Terbanding/Tergugat XXXIV : WAHAB BIN TARUN
Terbanding/Tergugat XXXV : KUJANG BIN MASTA
Terbanding/Tergugat XXXVI : UCUP SUHARTA BIN ACIB
Terbanding/Tergugat XXXVII : LILYANINGSIH LUKMAN
Terbanding/Tergugat XXXVIII : KARNESIH
Terbanding/Tergugat XXXIX : SUSANNA HIOE
Terbanding/Tergugat XL : CHRISTIAN S. YUDISTIRA
Terbanding/Tergugat XLI : H. MADSARI
Terbanding/Tergugat XLII : FERRY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat XLIII : BONIN
Terbanding/Tergugat XLIV : DUDI WAHYUDI
Terbanding/Tergugat XLV : BINTARI
Terbanding/Tergugat XLVI : ENTIN
Terbanding/Tergugat XLVII : HELVI
Terbanding/Tergugat XLVIII : NETI HERAWATI
Terbanding/Tergugat XLIX : H. MUHAMAD YAHYA SUNARYA
Terbanding/Tergugat L : PUPUN KUSWANDI
Terbanding/Tergugat LI : YENI PUSPITA
Terbanding/Tergugat LII : TIOLO SILALAHI
Terbanding/Tergugat LIII : SUGANDA BIN H. MANSUR
Terbanding/Tergugat LIV : EDAH SUHAEDAH
Terbanding/Tergugat LV : SUMINTO
Terbanding/Tergugat LVI : PASARIBU
Terbanding/Tergugat LVII : H. ENGKOM
Terbanding/Tergugat LVIII : LILIS SURYANI
Terbanding/Tergugat LIX : ROSMANIAR
Terbanding/Tergugat LX : DEDI
Terbanding/Tergugat LXI : MAS’AN
Terbanding/Tergugat LXII : KUSNADI
Terbanding/Tergugat LXIII : DEDE SURYANA
Terbanding/Tergugat LXIV : JEJEN
Terbanding/Tergugat LXV : MASDI
Terbanding/Tergugat LXVI : PENI
Terbanding/Tergugat LXVII : H. BAMBANG
Terbanding/Tergugat LXVIII : AGUS
Terbanding/Tergugat LXIX : JAJAT
Terbanding/Tergugat LXX : PRISKA
Terbanding/Intervensi I : ASEP NURPAJRI
Terbanding/Intervensi II : LILIS SETIAWATI
Terbanding/Intervensi III : MAI
Terbanding/Intervensi IV : Drs. AGUS PURNOMO
Terbanding/Intervensi V : H.E. KOMARUDIN
Terbanding/Intervensi VI : BAMBANG PURYANTO
Terbanding/Intervensi VII : INDRA SAEPUDIN
Terbanding/Intervensi VIII : M. TOMI RONI
Terbanding/Intervensi IX : DEDDY SETIAWAN
Terbanding/Intervensi X : SURYANTINY GONI
Terbanding/Intervensi XI : JOKO SANTOSO
Terbanding/Intervensi XII : BERLAN TOGATOROP
Terbanding/Intervensi XIII : HERNAWATI LIVIA
Terbanding/Intervensi XIV : KHIOE TEK BOEN
Terbanding/Intervensi XV : YULIAWATY
Terbanding/Intervensi XVI : MOCH ASMAUN
Terbanding/Intervensi XVII : YUDHI YUDHISTIRA
Terbanding/Turut Tergugat I : H. TAFIELDI NEVAWAN, SH., MH.
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL-KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG
148 — 141
  • bidang obyek sengketa itu kepada Para Tergugat tidak lepasdari kesalahan Penggugat, maka pada tempatnya Majelis Hakim menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya.Bahwa sesuai SEMA No.7/2012 butir IX yang menentukan : 7Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipunkemudian diketahui bahwa penjual orang yang tidak berhak; dan Pemilikasal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual;Halaman 85 dari 204 halaman Putusan Nomor 523/PDT/2021/PT.BDG.dan kalaulah benar quon
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 23-04-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01 / Pdt.Sus/ KPPU / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 8 September 2015 —
145 — 61
  • investigator terjadi persinggungan spot/ penjualanantara Pemohon Keberatan dengan Terlapor lainnya padaputusan nomor 14/KPPUI/2014 sehingga dengan demikian tidakterpenuhi unsur pada pasar bersangkutan yang sama ;e bahwa, Pemohon Keberatan secara sah tidak pernah membuatperjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkahharga LPG karena harga tersebut telah ditetapkan oleh PT.Pertamina dan seandainya terjadi penyempurnaan harga olehAsosiasi dalam hal ini adalah Hiswana Migas DPC BandungSumedang quon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
502 — 584 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Pasal 11 mengatur mengenai pelarangan kartel yang hanyamencakup produksi dan penjualan, dan tidak meliputi pengembanganatau pembelian.Dengan demikian ada perbedaan di antara ketiga pasal di atas, Pasal 4mengatur mengenai oligopoli, Pasal 5 mengatur mengenai kartel harga,dan Pasal 11 mengatur mengenai kartel produksi dan penjualan.Andaikatapun benar quon non apa yang disampaikan Termohon dalamputusannya bahwa UNTUK MEMBUKTIKAN KARTEL dapat dilakukanhanya dengan menggunakan indirect evidence
    Ketentuan Pasal 11 mengatur mengenai pelarangan kartel yanghanya mencakup produksi dan penjualan, dan tidak moeliputipengembangan atau pembelian;Dengan demikian ada perbedaan di antara ketiga pasal di atas, Pasal 4mengatur mengenai oligopoli, Pasal 5 mengatur mengenai kartel harga,dan Pasal 11 mengatur mengenai kartel produksi dan penjualan;Andaikatapun benar quon non apa yang disampaikan Termohon dalamputusannya bahwa UNTUK MEMBUKTIKAN KARTEL dapat dilakukanhanya dengan menggunakan indirect evidence
    Ketentuan Pasal 11 mengatur mengenai pelarangan kartel yang hanyamencakup produksi dan penjualan, dan tidak meliputi pengembanganatau pembelian;Dengan demikian ada perbedaan di antara ketiga pasal di atas, Pasal 4mengatur mengenai oligopoli, Pasal 5 mengatur mengenai kartel harga,dan Pasal 11 mengatur mengenai kartel produksi dan penjualan;Andaikatapun benar quon non apa yang disampaikan Termohon dalamputusannya bahwa UNTUK MEMBUKTIKAN KARTEL dapat dilakukanhanya dengan menggunakan indirect evidence
    Ketentuan Pasal 11 mengatur mengenai pelarangan kartel yanghanya mencakup produksi dan penjualan, dan tidak meliputipengembangan atau pembelian;Dengan demikian ada perbedaan di antara ketiga pasal di atas, Pasal 4mengatur mengenai oligopoli, Pasal 5 mengatur mengenai kartel harga,dan Pasal 11 mengatur mengenai kartel produksi dan penjualan ;Andaikatapun benar quon non apa yang disampaikan Termohon dalamputusannya bahwa UNTUK MEMBUKTIKAN KARTEL dapat dilakukanhanya dengan menggunakan indirect evidence
    Ketentuan Pasal 11 mengatur mengenai pelarangan kartel yanghanya mencakup produksi dan penjualan, dan tidak moeliputipengembangan atau pembelian ;Dengan demikian ada perbedaan di antara ketiga pasal di atas, Pasal 4mengatur mengenai oligopoli, Pasal 5 mengatur mengenai kartel harga,dan Pasal 11 mengatur mengenai kartel produksi dan penjualan ;Andaikatapun benar quon non apa yang disampaikan Termohon dalamputusannya bahwa UNTUK MEMBUKTIKAN KARTEL dapat dilakukanhanya dengan menggunakan indirect evidence
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 524/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
188 — 84
  • UDIK BIN MASIIN QUON NON (dalamKamus Hukum yang disusun oleh J.C.T. Simorangkir, S.H.Dkk, cetakan ketiga, yang diterbitkan oleh Aksara Baru,dijakarta, 1983, halaman 151, diartikan sebagai PADAHALTIDAK);Sehingga sulit dipahami anggapan dari Para PemohonIntervensi tanah, bahwa kalau bukan tanah H. peninggalanAlm. H. UDIK Bin MASTI'IN, lalu tanah siapa ?