Ditemukan 1099 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refol refri reforma refort refor refoza ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Perceraian
Register : 24-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PA RANTAU Nomor 0360/Pdt.G/2016/PA.Rtu
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat vs Tergugat
34 — 4
  • Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam :A Comparative View, IIU law Journal, Vol No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happytemarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan yang
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Perceraian
Register : 07-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PA RANTAU Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rtu
Tanggal 13 Maret 2018 — Pemohon vs Termohon
16 — 2
  • Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AComparative View, IIU law Journal, Vol , No 1, 1989, halaman 126: If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would have beendeprived of happy married state of life (Apabila tujuan perkawinangagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi parapihak, hal ini merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA NEGARA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 20-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA NEGARA BANJARMASIN Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Negr
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 3
  • Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapal, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halini merupakan ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-09-2017 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 28 September 2017 — HELMI ARDIANSYAH Bin MUHAINI (alm.)
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umum batal demihukum, mengingat dakwaan tidak mempertimbangkan secara cermatuntuk apa Pemohon membeli SabuSabu, karena secara logikaseseorang yang akan memakai/mengkonsumsi SabuSabu pastisebelumnya memiliki, menyimpan atau menguasai semua tergantungdari niat untuk apa SabuSabu tersebut dibeli dan dimiliki, hal inidiperkuat dengan adanya pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONO dibawah ini;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 23-10-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BREBES Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bbs
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat:
1.WASJA
2.SOYI
Tergugat:
1.Salim Bin Sarpi an
2.Carmu Bin Kaspi
3.Wastam Bin Sarpi an
4.Tasnuri Bin Tarwa
81 — 12
  • Fotokopi tanda bukti setor penarikan uang sewa ganti rugi tanahredristribusi land reform atas nama B Soyi sesuai dengan aslinya, telahbermaterai cukup, diberi tanda P6;7. Fotokopi kwitansi tanda pembayaran pendaratan tanah yang telahditerima oleh kepala desa Limbangan sekitr tahun 1987 sesuai denganaslinya, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.7;8. Fotokopi dokumentasi pohon sawo yang telah mati sesuai foto asli,telah bermaterai cukup, diberi tanda P.8;9.
    Brebes yangdikeluarkan pada tanggal 11 November 1976 dan P6 berupa tanda buktisetor penarikan uang sewa ganti rugi tanah redristribusi land reform atasHalaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2018/PN Bbsnama B Soyi merupakan bukti permulaan tentang kepemilikan tanah atasnama B.
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama
Register : 03-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA RANTAU Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Rtu
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 2
  • Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman126 : If on the object of the marriage being defeated, separationhas not been allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would have beendeprived of happy married state of life (Apabila tujuan perkawinangagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi parapihak, hal ini merupakan ketentuan
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Perceraian
Register : 01-03-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PA RANTAU Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Rtu
Tanggal 15 Juni 2017 — Penggugat vs Tergugat
14 — 2
  • Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam :A Comparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happytemarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan
Pengadilan PA Pasangkayu Perdata Agama
Register : 02-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA Pasangkayu Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Pky
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 10
  • Jaffer Husssain(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived o f a happymarried state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkanbagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 27-12-2013 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 54/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 3 September 2014 — ADJI MUHAMMAD RIDWAN Bin H. ADJI BAMBANG CHATAB, DKK; melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN; - PT. PANCA SURYA ABADI RAYA (T. II INTERVENSI);
137 — 49
  • guna bangunan No.122/Kel Klandasan Ilir, yang telah terbit sejak tahun 1986, luas 4.833 m2.Bahwa yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dibatalkan adalah sertifik athak guna bangunan No. 467/Kel Klandasan Ilir dengan luas 2.965 m2, sesuaidengan luas tanah yang dimohonkan hak oleh para Penggugat pada KantorPertanahan Kota Balikpapan.Dengan demikian gugatan para Penggugat kabur saling bertentangan satudengan yang lainnya.SETELAH INDONESIA MERDEKA SEMUA TANAH DIKUASAI OLEHNEGARA UNDANGUNDANG LAND REFORM
    Putusan Nomor 54/G/2013/PTUNSMD12.13.14.15.16.Bahwa buktibukti yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimanadidalinkan dalam dalih angka IV.3 adalah dokumen yang tidak dapatdipertanggungjawabkan akan kebenarannya.Bahwa dengan adanya peraturan Land Reform, tidak lagi dibenarkankepemilikan tanah seluas sebagaimana didalihkan oleh para Penggugat.Bahwa andaikata benar (quod non) bukti surat sebagaimana diuraikan oleh paraPenggugat dalam dalihnya angka 4, maka bukti tersebut tidak serta merta paraPenggugat
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama Perceraian
Register : 19-04-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 29-03-2018
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pkj
Tanggal 2 Agustus 2017 — -penggugat -tergugat
9 — 9
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol. , No. 1, 1989,halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived o f a happymarried state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidakdiijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA NEGARA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 02-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA NEGARA BANJARMASIN Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Negr
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
  • Jaffer Hussain Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam : A Comparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989,halaman 126 : If on the object of the marriage being defeated, separationhas not been allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived of happymarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraiantidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuanyang
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama Perceraian
Register : 07-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0074/Pdt.G/2018/PA.Pkj
Tanggal 11 April 2018 — -penggugat -tergugat
7 — 9
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IlIU Law Journal, Vol. , No. 1, 1989,halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived o f a happymarried state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidakdiijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1599 K/PID.SUS/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — SUHUD bin TONO alias OONG
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono,Direktur Eksekutif For Criminal Reform (ICJR) pada pokoknyamenyatakan: Bahwa rumusan unsur memiliki, menyimpan, menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebutoleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pasal"keranjang" karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaanPasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama Perceraian
Register : 09-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pkj
Tanggal 10 April 2018 — -penggugat -tergugat
12 — 9
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. , No. 1, 1989,halaman 126;Hal.16 dari 21 Hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 13-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1259 K/Pid. Sus/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — NIZAM MUL MALIK YUSUF bin IQBAL
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya :Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sempat disebut oleh Hakim MAhkamah Agung RI sebagai pasal"keranjang", karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apaNarkotika tersebut karena secara
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Perceraian
Register : 06-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA RANTAU Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rtu
Tanggal 24 Oktober 2017 — Penggugat vs Tergugat
15 — 2
  • Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman126 : If on the object of the marriage being defeated, separationhas not been allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would have beendeprived of happy married state of life (Apabila tujuanperkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluarbagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA Pasangkayu Perdata Agama
Register : 03-05-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA Pasangkayu Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Pky
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 14
  • Jaffer Husssain(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 25-06-2010 — Putus : 18-08-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1161/Pdt.G/2010/PA.Mr
Tanggal 18 Agustus 2010 — PEMOHON DAN TERMOHON
24 — 0
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — FIFI ANDRIYANI alias JENI binti SUKAMSO
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EDDYONO,Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR): Mengatakan ini bukanlah isu yang baru, sebab sudah ada dalambeberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktik penggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal112 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memilikirumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya di jenis Narkotika,Pasal 111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112 bukan tanaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1305 K/PID.SUS/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — NARKO SAMPURNO alias NARKO bin KASPI;
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WEddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR)dalam tulisannya : Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasaitersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika sempat disebut oleh Hakim Mahkamah Agung RIsebagai pasal "keranjang", karena itulan Hakim menyebutkanbahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harusdilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotikatersebut