mengenaitenggang waktu mengajukan gugatan haruslah dihitung dari sejak Penggugat menerimaterbitnya objek sengketa yang terakhir, sebab terkait tenggang waktu mengajukan gugatanterhadap objek sengketa 2 telah terhenti sejak diterbitkan objek sengketa yang pertama;Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa 1 pada tanggal 2 Juli2015 yang kemudian mendaftarkan gugatannya pada tanggal 21 September 2015, menurutHalaman 69 dari 96 halaman Putusan No.23/G/2015/PT UNPDGMajelis Hakim masih berada dalam tanggang

dicermati secara saksama, pada dasarnyaperkara dalamGugatan a quo merupakan perkara wanprestasi sebagaimanayang diaturdalam Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek sebagai berikut"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelahdinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atauHalaman 20 Putusan Nomor: 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pstjika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikanatau dibuat dalam tanggang

mengenaitenggang waktu mengajukan gugatan haruslah dihitung dari sejak Penggugat menerimaterbitnya objek sengketa yang terakhir, sebab terkait tenggang waktu mengajukan gugatanterhadap objek sengketa 2 telah terhenti sejak diterbitkan objek sengketa yang pertama;Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa 1 pada tanggal 2 Juli2015 yang kemudian mendaftarkan gugatannya pada tanggal 21 September 2015, menurutHalaman 69 dari 96 halaman Putusan No.23/G/2015/PT UNPDGMajelis Hakim masih berada dalam tanggang

menduga objek sengketa Tergugat dalam satuwaktu yang sama dan diketahui Pengugat dalam waktu yang sama puladengan Tergugat II Intervensi sehinga patut diduga Penggugat menerima objeksengketa bukan tanggal 17 Januari 2019 dan oleh karenanya Tergugat dalampersidangan ini haruslan dapat membuktikan tanda pengiriman dan/ataupenerimaan pemberitahuan objek sengketa yang disampaikan kepadaHalaman 49 dari 114 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUNJKT.Penggugat sebagai dasar Gugatan Penggugat masih dalam tanggang

mengenaitenggang waktu mengajukan gugatan haruslah dihitung dari sejak Penggugat menerimaterbitnya objek sengketa yang terakhir, sebab terkait tenggang waktu mengajukan gugatanterhadap objek sengketa 2 telah terhenti sejak diterbitkan objek sengketa yang pertama;Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa 1 pada tanggal 2 Juli2015 yang kemudian mendaftarkan gugatannya pada tanggal 21 September 2015, menurutHalaman 69 dari 96 halaman Putusan No.23/G/2015/PT UNPDGMajelis Hakim masih berada dalam tanggang

Bahwa menurut informasi yang diterimaTergugat IV, bahwa sampai gugatan inidiajukan Turut Tergugat belum menyesuaikanAnggaran Dasarnya dengan UndangUndangNo. 16 tahun 2004 dan Undang Undang No.28 tahun 2004, yang diundangkan padatanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku setahunkemudian, maka penyesuaian Anggaran DasarTurut Tergugat masih ada tanggang waktusSampai 6 Oktober tahun 2008 ;Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat I, II jelasPREMATUR :Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat

Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidakmenyelesaikannya (vide Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014),berdasarkan Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) maka Keberatan DianggapDikabulkan dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (dalam hal iniTergugat) wajid menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonanpaling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tanggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun2014;Halaman 6 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor

Pembayaran terakhir 40% dari nilai borongan atau Rp.180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah)setelah kapal mau di luncurkan ke laut.Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia Pemeriksa Barangyang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggang 16Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal padaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri

Bahwa tanggal 16 Juli 2011 saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SEmembuat pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang dibentukberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggang 16Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modalpada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikkayang terdiri dari:Ketua : URBANUS, ST.

bendaharakepada PPTK Yuri Destarius, Skm untuk dipergunakan belanja BBM,suku cadang dan jasa servise.Bendahara menyerahkan uang tersebut kepada PPTK Yuri Destarius,Skm diruangan bendahara akan tetapi saksi tidak melihat penyerahanuang tersebut berdasarkan laporan bendahara.Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ belanja BBM, suku cadang danjasa servise tahun 2013 benar tanda tangan saksi, akan tetapi adasebahagian SPJ saksi meragukan tanda tangan tersebut yaitu padakwitansi nomor: 147/01.20/dinkes/2013 tanggang

21 januari 2013 untuktoko berkah tetang pembayaran BBM dan kwitansi nomor:148/01 .20/dinkes/2013 tanggang 21 januari 2013 untuk toko berkahtetang pembayaran BBM serta untuk SPJ GU dalam belanja BBM ketikaPPTK Yuri Destarius, Skm.Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab PPHP adalahe Memeriksa barang yang dibelanjakan lengkap atau tidak lengkapsesual dengan pesanan.e Memastikan barang tersebut berfungsi sesuai dengan peruntukannyae Melakukan uci coba terhadap barang yang dibelanjakan atausetidaknya menghadiri

Pembayaran terakhir 40% dari nilai boronganatau Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluhjuta rupiah) setelah kapal mau di Iuncurkan kelaut.Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, PanitiaPemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenSikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yangterdiri dari

Pembayaran terakhir 40% dari nilai boronganatau Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluhjuta rupiah) setelah kapal mau di luncurkan kelaut.Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, PanitiaPemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenSikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yangterdiri dari

Sikka).Bahwa tanggal 16 Juli 2011 saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SEmembentuk Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggang 16Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang BelanjaModal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Sikka yang terdiri dari : Ketua: URBANUS, ST. MT.

Komisaris BARLIANTA USRAN punya saham 9%Akta ini belum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI karena belumdiajukan proses pengesahannya karena para pihak belum melengkapi persyaratanproses pengesahan akta im, sampai tanggang waktu untuk diajukan prosespengesahan kedaluarsa.Bahwa karena belum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI, sesuaipermintaan Para Pihak dalam Akta maka dibuatkan penegasan tentang PT.

mengenaitenggang waktu mengajukan gugatan haruslah dihitung dari sejak Penggugat menerimaterbitnya objek sengketa yang terakhir, sebab terkait tenggang waktu mengajukan gugatanterhadap objek sengketa 2 telah terhenti sejak diterbitkan objek sengketa yang pertama;Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa 1 pada tanggal 2 Juli2015 yang kemudian mendaftarkan gugatannya pada tanggal 21 September 2015, menurutHalaman 69 dari 96 halaman Putusan No.23/G/2015/PT UNPDGMajelis Hakim masih berada dalam tanggang

kepada PPTK Yuri Destarius, Skm untuk dipergunakanbelanja BBM, suku cadang dan jasa servise.Bendahara menyerahkan uang tersebut kepada PPTK Yuri Destarius,Skm diruangan bendahara akan tetapi Terdakwa tidak melihatpenyerahan uang tersebut berdasarkan laporan bendahara.Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ belanja BBM, suku cadang danjasa servise tahun 2013 benar tanda tangan Terdakwa, akan tetapi adasebahagian SPJ Terdakwa meragukan tanda tangan tersebut yaitu padakwitansi nomor: 147/01.20/dinkes/2013 tanggang

21 januari 2013 untuktoko berkah tetang pembayaran BBM dan kwitansi nomor:148/01 .20/dinkes/2013 tanggang 21 januari 2013 untuk toko berkahtetang pembayaran BBM serta untuk SPJ GU dalam belanja BBM ketikaPPTK Yuri Destarius, Skm.Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab PPHP adalahe Memeriksa barang yang dibelanjakan lengkap atau tidak lengkapsesual dengan pesanan.e Memastikan barang tersebut berfungsi sesuai dengan peruntukannyae Melakukan uci coba terhadap barang yang dibelanjakan atausetidaknya menghadiri

Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri sesama anggota INI, satukesatuan dengan Terdakwabahkan merupakan istri dari lefting Secata Terdakwa sendiri.4, Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak keharmonisan rumah tanggang Saksi1 Kopda IwanSupriyatno dan telah membuat geger dan keresahan bagi prajurit maupun ibuibu persit di satuan Yonif 501Linud /BY.5.

Perkara Perdata Nomor 101/PDT/2020/PT.BNATerbanding I/semula Turut Tergugat , kepada Turut Terbanding II/semula TurutTergugat Il, kepada Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III masingmasingpada tanggal 30 September 2020, kesemuanya untuk diberikan kesempatanmempelajari berkas perkara dalam tanggang waktu 14 (empat belas) harisetelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke PengadilanTinggi;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semulaPenggugat

saksi tidak tahu apakah pada tahun 2012 ada pihak lain yangjuga melakukan land clearing di lahan PT SMG selain perusahaansaksi; Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan PT SMG yang saksi landclearing tersebut setelah itu langsung ditanami sawit ataukah tidak;Saksi SIGIT NORIYADI :Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi bekerja di PT Sumber Mahardhika Graha / Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagaikepala kebun; Bahwa tugas dan tanggang

isiperjanjian tersebut dibacakan dan para petani juga ada yang membacanya;Bahwa kredit KIK dikenakan bunga 1% namun tidak dikenakan denda.Bahwa petani plasma yang akad kredit KIK sebanyak 7.314 KK, dan yangdinyatakan lunas oleh pihak Bank Mandiri sebanyak 4.448 KK dan yang belumlunas sebanyak 2.866 KK.Bahwa petani yang sudah lunas angsurannya bisa mengambil sertipikatnya diBank Mandiri melalui ketua kelompok tani, sedangkan petani yang belum lunassertipikatnya masih ada di Bank Mandiri;Bahwa dalam tanggang

bawah naungan Benua IndahGroup Divisi Perkebunan untuk menjadi debitur Bank Mandiri adalah petaniplasma terlebih dahulu menandatangani perjanjian kredit selanjutnyaberkewajiban mengangsur kewajiban kreditnya berupa bunga dan pokok kreditsetiap bulannya kepada Bank Mandiri;e Bahwa pagu kredit KIK ditentukan BAPENAS tergantung tahun tanamnya, dimana pada tahun tanam 1991 pagu kredit KIK sebesar Rp. 11.000.000, (sebelasjuta rupiah) untuk 2 (dua) hektar dengan bunga sebesar 1 % (satu persen), dandalam tanggang

Penggugat yangmenyertakan Tergugat III sebagai pihak dalamperkara ini. tidak didasarkan kepada alasan dan70argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka petitum gugatan angka 8 dan 9haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakantidak dapat diterima;Bahwa oleh karena bilapun quoad noon benar kemudianPara Penggugat merasa dirugikan atas tindakan yangdilakukan Tergugat Tergugat lainnya, maka kerugiandimaksud adalah resiko yang harus ditanggung olehPenggugat sendiri dan tidak ada tanggang

Tanggang Waktu Gugatan1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Pasal 25 Undangundang Nomor. 15 Tahun 2004 tentangpemeriksaan dan tanggang jawab keuangan Negara dinyatakanbahwa:1) Setiap pemeriksa dengan sengaja mempergunakan dokumen yangdiperolehnya dalam pelaksanaan tugas melampaui batas kewenangan nya,dipidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1milyar;2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangan sehubungandengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan dipidana penjara palingsedikit 1 tahun dan paling banyak 5 tahun dan denda 1 milyar