puluh ribu rupiah);ATK Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah);Biaya panggilan Rp. 925.000; (sembilan ratus dua puluh lima riburupiah);Pemeriksaan setempat Rp. 580.000; (lima ratus delapan puluh riburupiah);Biaya sumpah Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah);Redaksi Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);Materai Rp. 6.000; (enam ribu rupiah);Jumlah Rp.1.656.000; (satu juta enam ratus lima puluh enam riburupiah);Untuk Salinan yang sama bunyinyaOleh :Panitera Pengadilan Negeri BangkalanLS MAI, S.H.NIP.19670701 198703

Menteri Hukum dan hak Asasi manusiaRepublik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa YogyakartaDWI PRASETYO SANTOSO, SH.MH. (19580922 198703 1 001) ;c. Foto kopi Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi :2015083134100086 Pemberi fidusia Nama : Nyonya SITI ASIYAHAlamat : Kalangan Baru RT. 19 RW. 10 Desa / Kelurahan Baturetno,Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta dan Penerima Fidusia Nama : PT.

;NIP : 19650910 198703 1 004;Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a);Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;2. Nama : RD. AGUS TEPRIADI, S.H.;NIP : 19620824 198702 1 001;Pangkat/Gol.: Penata Tk. (III/d);Jabatan : Kepala Sub Seksi PengendalianPertanahan;Halaman 1 dari 93. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN.SRGNama : AMRINIF, S.H.;NIP : 19860601 200903 2 002;Pangkat/Gol.: Penata (IlI/c);Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara;Nama : IWAN SISWANTO, S.T.

.; 222222PANITERATTD DEWA GEDE SUARDANA, SHSALINAN RESMI, DEWA GEDE SUARDANA, SH19660204 198703 1 003Halaman 81 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN GinHalaman 82 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Gin

NIP. 19600712 198703 1 002;Menimbang, bahawa dari pertimbangan hukum tersebut diatas MajelisHakim menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalidalilgugatannya sepanjang mengenai kepemilikan tanah oleh karena itu petitum ke3 (tiga), ke4 (empat), dan ke5 (lima) harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa apakah benar sangkalan para Tergugat tentang tidakmelakukan perbuatan melawan hukum berupa mensertifikatkan tanah tersebut.Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa menurut

NIP. 19650125 198703 1 006 PPK Pembangunan dan PenataanKota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Seluma;Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada paraanggota panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan di LingkunganDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 Nomor 01/Hal. 49 dari 185 hal.

NIP. 19650125 198703 1 006 PPK Pembangunan dan PenataanKota Tais sebagai Ilbukota Kabupaten Seluma Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Seluma;Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada paraanggota panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan di LingkunganDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 Nomor 01/PanLelang/DPUSLM/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 perihalUndangan Rapat Pendahuluan, yang ditandatangani oleh IRSONJUNAIDI, S.T.

bahwa berdasarkan surat permohonan terdakwa dan penasihathukum terdakwa tertanggal 13 Agustus 2009 yang pada pokoknya mengajukanpermohonan pengalihan status tahanan dari tahanan rutan Polres Tamiang Layangmenjadi tahanan kota, dimana terdakwa telah dijamin oleh ;1Junia Hariyanti,S.Pt yang tidak lain dari isteri terdakwa berdasarkan suratpernyataan penjaminan tertanggal 6 Agustus 2009 ;Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Barito Timur atas namaIr.Eskop,MAP Pembina Utama Muda NIP. 19600605 198703

FAJRAH SUNUSI, SH.NIP. 19611110 198703 2 003 Halaman ke 123 dari 123 halaman Putusan Perkara No. :23/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi

duabelas juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).Pada tanggal 23 Oktober 2015, THOMAS DJAMALUDDIN selaku KepalaLAPAN membuat Keputusan Nomor 227 Tahun 2015 tentang TimPelaksana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit OptisResolusi Sangat Tinggi antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIGdengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN TahunAnggaran 2015.a) Susunan Tim Pelaksana Teknis Kerjasama Swakelola diantaranyasebagai berikut: NamaNIPKedudukan dalam Tim Orbita Roswindiarti19620126 198703

juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).Pada tanggal 23 Oktober 2015, THOMAS DJAMALUDDIN selaku Kepala LAPANmembuat Keputusan Nomor 227 Tahun 2015 tentang Tim PelaksanaKerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi SangatTinggi antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusat PemanfaatanTeknologi Dirgantara LAPAN Tahun Anggaran 2015.a) Susunan Tim Pelaksana Teknis Kerjasama Swakelola diantaranya sebagai berikut:No Nama NIP Kedudukan dalam Tim1 Orbita Roswindiarti 19620126 198703

., Nip. 19680919 198703 1 001; Pengendali Teknis : Ahmad Balatif,S.E., Nip. 19590305 198503 1 001; Ketua Tim : Arwani, S.E., Nip.19611018 198503 1 001; Anggota Tim : Ruly Irawan, S.E., Nip.19750709 199803 1 001 dan Roni Nanda Pratama, S.E., MSM., Nip.19860327 201402 1 003Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20

sendiri atau setidaknya dipergunakan untuk menguntungkanorang lain sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor BPKPPerwakilan Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Laporan HasilPemeriksaan Penggunaan Dana Belanja BBM/gas dan pelumas, SukuCadang serta Jasa Servise pada Dinas Kesehatan Kabupaten KepulauanAnambas TA. 2013Nomor : SR 1332 / PW28 / 5 / 2016, tanggal 11April 2016 yang ditandatangani oleh Tim Audit yang terdiri dari WakilPenanggung Jawab : Raplan Lumbanbatu, S.E., M.M., CfrA., Nip.19630919 198703

. : 19650910 198703 1 004;Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian danPenanganan Sengketa;2. Nama : AMRINIF, S.H.;NIP. : 19860601 200903 2 002;Pangkat/Gol. : Penata (IlI/c);Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;os Nama : DAYINTA CITRASINTARESMI, S.H.;NIP. : 19901107 201402 2 004;Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. (IlI/b)Jabatan > Analis Hukum Pertanahan;4. Nama : NOVITA ELISABETHPARDEDE, S.H.

SUDHARSONO, SH.par hichaf1ldbchaf31505lochfl NIP. rtlchfcsl abaflltrchfcsO flcflinsrsid7019838charrsid14308390hichafldbchaf31505lochfl 19590320 198703 1 002.rtlchfcslaflafs24 ltrchfesO f1fs24insrsid7019838charrsid/019838par pard ltrparqj11360ri0widctlpartx1440tx4320tx5040wrapdefaultaspalphaaspnum faautoadjustrightrinoO1in360itap0 pararsid7019838 rtlchfcsl aflafs24ltrchfcsO flfs24insrsid7019838 charrsid5968 908par pard ltrparqj fi414011i4500ri0sa200widctlpartx1 440 tx4320tx5040wrapdefaultaspalphaaspnum

., Nip. 19650322 198703 1 002 dan SertifikatNomor : 04047/Penguatan Perancang PerUndangUndangan/BPSDMHukum dan HAM/2015 tanggal 03 November 2015 yang diterbitkanoleh Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Y.

., Nip. 19650322 198703 1 002Bahwa Tahapan Peraturan Pembentukan PerUndanganUndangan,wajid memulai dari tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan,Penetapan atau Pengesahan dan Pengundangan (yang bersifatakumulatif yang artinya semua tahapan harus dilalui dalam membentukperaturan daerah).

,NIP. 19640603 198703 1 010;Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Bondowoso,Nomor : 188.45/537/430.4.2/2020, tanggal 15 Mei 2020,tentang Pengangkatan Dan Pemindahan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Administrator DanPengawas Di Lingkungan Pemerintah KabupatenBondowoso, atas nama Muhdar, S.Ag., M.M.Pd.

., Nip.19650322 198703 1 002 dan Sertifikat Nomor : 04047/PenguatanPerancang PerUndangUndangan/BPSDM Hukum dan HAM/2015 tanggal03 November 2015 yang diterbitkan olen Kepala Badan PengembanganSDM Hukum dan HAM Y.

., Nip.19650322 198703 1 002Bahwa Tahapan Peraturan Pembentukan PerUndanganUndangan, wajibmemulai dari tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapanatau Pengesahan dan Pengundangan (yang bersifat akumulatif yangartinya semua tahapan harus dilalui dalam membentuk peraturan daerah).Ketika salah satu tahapan tersebut tidak dilalui, maka hal tersebutberimpilkasi terhadap cacat formil pembentukan Perda dan bertentangandengan AsasAsas Pembentukan Peraturan PerUndangUndangan yangBaikBahwa Ahli menerangkan

Nip. 19641006 198703 1 005.Halaman 113 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN. KadiHalaman 114 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN. Kat

FAJRAH SUNUSI, SH.NIP. 19611110 198703 2 003 Halaman ke 139 dari 139 halaman Putusan Perkara No. :22/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi

FAJRAH SUNUSI, SHNip. 19611110 198703 2 003.Halaman ke 108 dari108 halaman PutusanPerkara No.08/Pid.SusTPK/2017/PN.Kdi

., Nip.19650322 198703 1 002 dan Sertifikat Nomor : 04047/PenguatanPerancang PerUndangUndangan/BPSDM Hukum dan HAM/2015 tanggal03 November 2015 yang diterbitkan olen Kepala Badan PengembanganSDM Hukum dan HAM Y.

., Nip.19650322 198703 1 002Bahwa Tahapan Peraturan Pembentukan PerUndanganUndangan, wajibmemulai dari tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapanatau Pengesahan dan Pengundangan (yang bersifat akumulatif yangartinya semua tahapan harus dilalui dalam membentuk peraturan daerah).Halaman 122 dari 229 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021 /PN.MamKetika salah satu tahapan tersebut tidak dilalui, maka hal tersebutberimpilkasi terhadap cacat formil pembentukan Perda dan bertentangandengan AsasAsas

FAJRAH SUNUSI, SH.Nip. 19611110 198703 2 003Halaman ke 161 dari 161 halaman Putusan Perkara No. :07/Pid. Tipikor/2014/PN.Kdi