Ditemukan 749 data
37 — 10
Bahwa penggugat dalam gugatannya angaka 1, menyebutkan sebagai berikut:Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Il, ada memiliki sebidang tanah yangtelah bersertifikat, berikut dengan sebuah bangunan yang ada diatasnya,dengan sertifikat hak milik no. 3181 tahun 1995, Gambar Situasi no.833,tanggal 30 Juni 2005, luas 200 M2, atas nama PENGGUGATNURAFNI dan serta atas nama TERGUGAT II SUHARDIMAN yang terletak diKelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dengan batasbatas sepadannya sebagai berikut:
1.I Komang Trisnayudha
2.I Dewa G Karyawa
3.I Ketut Mandiksa
4.I Ketut Suala
5.AA Nyoman Sukadarma
6.I Made Sunada
7.Ni Wayan Suladri
8.I Nyoman Suarba
9.I Ketut Wantri Rinata
10.I.Made Cantri
11.I Nengah Wadra
12.I Nyoman Merdana
13.I Made Sutarja, S.Pd
14.I Made Manuh
15.I Gusti M Ngurah Suteja
16.I Ketut Kantra
17.I Made Sukada
18.I Ketut Sujana
Tergugat:
1.Rusli OR
2.I Wayan Mertha
3.Lurah Mamboro
4.Notaris Sartima Thalib, S.H. MBA
Intervensi:
B.Silaban
113 — 23
tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sepanjang alat bukti surattersebut tidak diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapatmenentukan apakah alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikatatau tidak, dengan demikian petitum gugatan ini harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena setelah mencermati perkara ini,ternyata tidak terdapat alasanalasan untuk dijalankan terlebih dahulu,meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset, maka petitumgugatan Penggugat angaka
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
131 — 10
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.Prgmembuktikan bahwa Penetapan Lelang tersebut berarti juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di sebutkan dalampasal 1 angaka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN,yaiutu : Keputusan Usaha Negara adalah suatu penetapan tertuis yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbukan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.3.
150 — 66
aturan yang melarang melakukan pertemuandengan calon Deputy Senior Gubernur BI akantetapi secara etis seharusnya tidak dilakukankarena dapat mempengaruhi kebijakan berkaitandengan tugasnya dengan alasan apapun sertamerupakan suatu kebebasan yang tidak layak atautidak pantas yang bertentangan dengan prinsipimparsiality atau fairness dan tindakantersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji,dengan = demikian Terdakwa telah melakukanperbuatan tercela sebagai penyelenggara Negara,dimana menurut pasal 5 angaka
75 — 11
Sehingga terhadap dalil perlawanan Pelawan posita angaka 23(dua puluh tiga) sudah seharusnya dinyatakan ditolak.Halaman26 dari 90 halaman Putusan No. 87 /Pat.6/2015/FNW sb7. Bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan posita angka 24 (dua puluh empat)sampai angka 27 (dua puluh tujuh), Turut Terlawan Il tidak perlu menanggapidan sudah seharusnya serta sepatutnya untuk dikesampingkan.8.
103 — 13
PenetapanSistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa angka huruf a angka4) huruf b) angaka (2) yang pada pokoknya menyebutkan Penunjukan langsungdapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut .....b) Pengadaanbarang/jasa khusus, yaitu : ...... (2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapatdilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten.Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.
Penetapan Sistem Pengadaan YangDilaksanakan Penyedia Barang/Jasa angka huruf a angka 4) huruf b) angaka (2) yangpada pokoknya menyebutkan Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam halmemenuhi kriteria sebagai berikut .....b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu : ......(2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyediabarang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; akan tetapi Terdakwa Drs.
71 — 54
juga untuk mengurangiresistensi masyarakat tehadap mulai tumbuh kembang lokasi WTS KarangDempel Alak waktu itu, dengan motif terselubung bahwa para WTS jugatelah berpatisipasi untuk mendukung program pemerintah tersebut dan olehkarena memang motifnya hanya untuk Show saja maka tanaman yangditanam sendiri oleh TAROTJI ALNABE (Almh)/THOMAS ALNABE (alm)dan sampai saat int masih berdiri sebagai bukti usaha dari TAROTIIALNABE (Almh)/THOMAS ALNABE (Alm) atas tanah objek sengketa.Dengan demikian dalil angaka
71 — 31
Angaka 1 sampai dengan 5 , dan perbuatan Tergugat 1 ( Aswani ) Tergugat 3 ( Muslihati ) dan Tergugat 4 ( Bahri ) yang menguasai harta peninggalan sebagaimana tersebut pada dictum putusan angka ( 5 ) sub, angka 6 di atas , adalah sebagai perbuatan melawan hukum. 9.
67 — 39
acarasidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwagugatan Penggugat tentang gugatan harta bersama adalah mengandung cacatformil (obscuur libel), yaitu gugatan Penggugat kurang jelas atau kabur, yangdipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angaka
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
Direktur Korporasi dan Syariah pada PT. Bank DKI
Turut Tergugat:
GAMAL WAHIDIN, S.H., Notaris PPAT
292 — 83
Bahwa dalil jawaban Tergugat point angka 10 dan 11 yang pada intinyamenyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugattelah memenuhi unsur unsur Pasal 1320 KUHPerdata adalah tidak benar;karena Pasal 1320 KUHPerdata angaka 4 juga menyebutkan sahnya suatuperjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal ( syarat obyektif ).Hal 33 dari 87 hlm.
187 — 111
beralasanhukum petitum angka 15 dan 19 dikabulkan untuk sebagian denganmemperbaiki redaksi dan menolak petitum angka 20;Menimbang, bahwa untuk petitum angka 24 dan angka 26 Majelis Hakimmenilai karena Penggugat tidak dapat membuktikan jika terhadap putusan dapatdijalankan terlebih dahulu dan membayar uang paksa jika para Tergugat lalaimemenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap sehingga beralasan hukum petitum angka 24 dan 26 untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angaka
H. UYUP
Tergugat:
1.RUSMIATI, Ahli Waris atau stri dari Alm. KHAIRUL
2.JAMURI
3.DASMA
4.DASRIL
5.SARIPAL
6.WINARTI
7.ELFI RAHMI
8.LISTON AGUS EFENDY MANURUNG
9.DODI RIZA PAHLEVI
10.SIWEZ ZALUKHU
11.SUARDI
12.RONALD ALASA ZALUKHU
13.SURA SEMBIRING
14.TEUKU RUSMAIDI
15.MUSLIM
16.KHAIRUMI
17.SAMINI R
18.DARWIS
19.HELMAWATI
20.ALAMSYAH
21.BUNKUI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PELALAWAN
2.CAMAT PANGKALAN KERINCI
3.LURAH KERINCI TIMUR
4.ATAN. P
5.BANI SADER
109 — 35
:Bahwa dalam posita Penggugat poin 1 sampai 21 secara hukumtidakadamenyampaikanpermohonan untuk menyatakanPenggugatpemilik yang sah atasobjekperkaraaquosebagaimana yang dimaksud dlam petitum angaka 2Bahwa dalam Posita Penggugat menyatakan tanahnya seluas 8Ha namun dibagian yang lain menyatakan tanahnya seluas +9.450 M? sehingga tidak jelas berapa luas tanah yang digugatPenggugat.Bahwa secara hukum apabila di hitung luas berdasarkan panjangbatas sempadan maka luas tanah penggugat bukan 9.450 M?
:Bahwa dalam posita Penggugat poin 1 sampai 21 secara hukumtidakada menyampaikanpermohonan untuk menyatakanHalaman 127 dari 185 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2018/PN PlwPenggugatpemilik yang sah atas objekperkaraaquosebagaimana yang dimaksud diam petitum angaka 2.Bahwa dalam Posita Penggugat menyatakan tanahnya seluas 8Ha namun dibagian yang lain menyatakan tanahnya seluas +9.450 M?
24 — 2
bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 4 orangsaksi kemuka sidang, yaitu ; Aramsyah bin Tayib, Saymasiah binti Daud,Nur Ainun, dan Ridwan bin Nurdian, akan dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat Rekonvensi yaituSyamsiah binti Daud dan Nur Ainun, saksi mana merupakan orang yangdilarang sebagai saksi karena memiliki hubungan keluarga denganPenggugat Rekonvensi, masingmasing sebagai kakak kandung dan pamanlangsung Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ayat 1 angaka
119 — 21
Bahwa tanah milik penggugat (vide penggugat pada angaka 1) telahdikuasai oleh Tergugat tanpa seijin dari Penggugat dengan menggusursemua buahbuahan yakni buah durian sebanyak 10 pohon yang masihproduktif menghasilkan buah, dan buah nangka sebanyak 15 pohon yangmasih produktif menghasilkan buah, dan buah rambutan sebanyak 10pohon yang masih produktif menghasilkan buah dari atas tanah a.quo dansekarang tanah a.quo dipergunakan untuk badan jalan Tergugat dalamkegiatan usaha pertambangan;.
45 — 4
TUN / 2012 / P.TUN / MKS tanggal 09 Agustus 2012pada halaman 3 ( tiga ) point angka 1 (satu) s/d point angaka 4 (empat) putusanPengadilan tata usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :1. Adapun pokok perkaranya bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhumSITL AMINAH Binti ABDUL RAHMAN, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli1998, Isteri Lk. M.
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut telahdiakui dan dibenarkan secara diamdiam oleh Termohon Kasasi/Penggugatkarena telah diungkapkan didalam surat gugatan Rekonvensi Nomor 24 dihalaman 32 (atau di salinan Putusan halaman 40 s/d 41) tetapi tidak dibantahsedikitpun didalam repliknya termasuk tidak dibantah oleh para saksi danbuktibuktinya.Rumus perhitungan komisi penjualan berdasarkan SK Direksi No. 013/SKDir/2010 pada halaman 2 angaka romawi (I) dengan sub judul "rumus" untuktransaksitransaksi di Tabel B tersebut adalah
Penggugat mendalilkan bahwa jabatan terakhirTergugat sebagai executive sales ada didalam surat gugatan halaman pertamahuruf (A) angaka (1). Dan Tergugat membantahnya didalam surat jawaban/rekonvensi halaman 2 nomor 3 yang pada pokoknya jabatan terakhirTergugat adalah senior sales Il Karena ada perbedaan tersebut MajelisHakim PHI membebankan pembuktiannya kepada para pihak yangberperkara.
120 — 82
en bindende bewijkracht) serta didasarkan atas putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum, setelah proses pemeriksaan perkara a.quo hingga akhir tahapterhadap semua bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugattidak satupun bukti kepemilikan terhadap obyek yang disengketakan yangberupa Akta Otentik, dan meskipun telah terpenuhi Pasal 191 RBGtersebut bukanlah bersifat kewjiban karena hanya berbunya dapatsehingga bersifat eksepsional, bahkan untuk kehatihatian sebagaimanaSEMA No. 3 tahun 2000 angaka
Terbanding/Penggugat : Rukiah Rosalyna Siahaan
Turut Terbanding/Tergugat I : Abdul Halim
Turut Terbanding/Tergugat II : Fatimah Siregar
Turut Terbanding/Tergugat III : Abdul Razak
Turut Terbanding/Tergugat IV : Masta Damanik
Turut Terbanding/Tergugat V : Nastiti, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Denilah Shofa Nasution, S.H. M.Kn.
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar
41 — 25
tentangperubahan kedua atas undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilanTata usaha Negara, menyatakan bahwa : Badan atau pejabat Tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku .Bahwa selanjutnya, Badan atau pejabat Tata usaha Negara tersebut dapatmengeluarkan suatu produk hukum,yang disebut keputusan Tata usaha NegarHalaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor 601/Pdt/2019/PT MDNjuga telah jelas diatur didalam pasal 1 angaka
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed
166 — 83
Yang bersangkutan adalah termasuk Pegawai Negerisebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angaka 3 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara; dan2.
76 — 176
Hakim berpendapat gugatan ParaPenggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa Harta tidak bergerak 6.1.A sampai dengan 6.1.M dan6.1.P.a sampai dengan 11.e serta 6.1.e sampai dengan 6.1.h dan 6.1.q.a dan 6.1.q.btelah dilaksanakan pemeriksaan ditempat tanggal 12 sampai dengan tanggal 14Oktober 2011 dan tanggal 17 Oktober dan 18 Nopember 2011;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada Posita angka IIIberupa uang hasil kontrakan pertahun dari harta yang tercantum pada angaka