Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol. , No. 1, 1989,halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived o f a happymarried state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidakdiijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IlIU Law Journal, Vol. , No. 1, 1989,halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived o f a happymarried state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidakdiijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya :Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sempat disebut oleh Hakim MAhkamah Agung RI sebagai pasal"keranjang", karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apaNarkotika tersebut karena secara

17 dari 81 halaman Putusan Nomor 3/PID.TPK/2019/PT SMR2)3)menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;" surat keputusan penerima obyek tanah land reform

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;" surat keputusan penerima obyek tanah land reform

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;" surat jin garapan/membuka tanah; atau=" surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti3.

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;" surat Ijin garapan/membuka tanah; atau=" surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti3.

Direktur Eksekutif For Criminal Reform (ICJR) pada pokoknyamenyatakan : Bahwa rumusan unsur memiliki, menyimpan, menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebutoleh Hakim MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia sebagai PasalKERANJANG karena itulan Hakim menyebutkan bahwa penggunaanPasal 111 adan Pasal 112 UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dilekatkan pada niat untuk apaNarkotika

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol , No 1, 1989, halaman 126: If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would have beendeprived of happy married state of life (Apabila tujuan perkawinangagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi parapihak, hal ini merupakan ketentuan yang

Kepala Badan Narkotika Nasional R I.o Telah merumuskan tentang pecandu narkotika dan korbanpenyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR): Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaPutusan Mahkamah Agung R yang menyoal praktek penggunaan Pasal111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika

.,26 Cover dan jilid daftar isian 2,068,000, Jumlah 1,613,970,859, e Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyekLandreform tahun anggaran 2008 tentang pelaksanaan kegiatan bahwa kegiatanlandreform redistribusi tanah sampai dengan acces reform merupakan serangkaiansubsub kegiatan, yang melibatkan semua bidang yang ada di dalam BPN RI baik dipusat, propinsi maupun Kabupaten Kota.

sertifikat 70,500,000,20 Kontrol kualitas 47,000,000,21 pengadministrasian 11,750,000,22, Penjilidan dan pengarsipan 11,750,000,23 Pembuatan laporan akhir 2,500,000,tingkat II24 Pengolahan data tingkat I 36,350,000,25 Cover dan jilid SK 1,184,334,26 Cover dan jilid daftar isian 2,068,000,Jumlah 1,613,970,859, e Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyekLandreform tahun anggaran 2008 tentang pelaksanaan kegiatan bahwa kegiatanlandreformredistribusi tanahsampai dengan acces reform

70,500,000,20 Kontrol kualitas 47,000,000,21 pengadministrasian 11,750,000,22, Penjilidan dan pengarsipan 11,750,000,23 Pembuatan laporan akhir 2,500,000,tingkat II24 Pengolahan data tingkat I 36,350,000,25 Cover dan jilid SK 1,184,334.,26 Cover dan jilid daftar isian 2,068,000,Jumlah 1,613,970,859, e Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyekLandreform tahun anggaran 2008 tentang pelaksanaan kegiatan bahwa kegiatanlandreformredistribusi tanahsampai dengan acces reform

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secarafisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :" sertifikat hak atas tanan yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 17 /PID.TPK/2019/PT SMRsertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;surat Sewamenyewa tanah;=" Surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;= Surat jin garapan/membuka tanah; atau" surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti3.

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;= surat Sewamenyewa tanah;= surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;" surat ijin garapan/membuka tanah; atau=" surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti3.

Bahwa Para Penggugat sejak Tahun 1964 adalah Penerima TanahRedistribusi dari Program Land Reform Pemerintah Dati II Gowaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatandan Tenggara tanggal 05 Nopember 1964, Nomor : 75/XVII/170/4/1964,terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassarseluas kurang lebih 87.066,50 M?

Foto copy Daftar Pemungutan Uang Ganti Rugi yang mendapat Hak MilikDalam Rangka Redistribusi pelaksanaan Land Reform dalam KecamatanPalangga, tertanggal 9 Maret 1965, yang ditandatangani oleh Ketua BadanPekerjaPanitia Landreform Dati II , yang diberi tanda bukti (P1); 2. Foto copy Surat Keterangan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),Nomor: 974/152/UPTD PBB/X/2012, atas nama Bakksara Dg. Bunga,tertanggal 10 September 2012, yang diberi tanda bukti (P2); 3.

Mattola, di bawah sumpah Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dari 1 Juli1962 sampai bulan Maret 1978 dibagian Seksi Urusan Hak dan Land Reform;Bahwa saksi tahu jembatan panjang di Barombong terbentang diatas sungaiJene berang; Bahwa benar lokasi tanah setelah jembatan panjang disebelah kanan adalahtanah obyek Land Reform; Bahwa lokasi Land Reform tahun 1971 baru masuk wilayah hukum KotaMakassar; Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut dulunya lautan jadi sejarahnya tanahtimbul dari

dengan luasPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2020/PTUN.KPG halaman 23 dari 81+ 13 Ha, atas usaha sendiri dengan cara membuat pagar, berkebun,mengolah dan memungut hasilnya dengan batasbatas:Utara : berbatasan dengan Tobias Saeketu ;Selatan : berbatasan dengan Tobias Baitanu ;Timur : berbatasan dengan Soleman Tunas, Tobias Saeketu danSoleman TunasBarat : berbatasan dengan Tobias Baitanu;Bahwa pada tahun 1971 Soleman Tunas mendaftarkan bidang tanahtersebut kepada panitia land reform

Bahwa keabsahan dan kebenaran materiil dari pengakuan Penggugatbahwa Soleman Tunas pada tahun 1971 mendaftarkan bidang tanahtersebut kepada panitia land reform tidak dapat dijadikan suatu alat buktiyang kuat untuk dapat membuktikan alas hak Penggugat, sehingga tidakdapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah, karena bukanmerupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah dan bukan merupakan salah satualat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat

JAFFER HUSSAIN(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Utr.10.11.12.13.14.15.16.Bukti T4:Bukti T5:Bukti T6:Bukti T7:Bukti T8:Bukti T9:Bukti T10:Bukti T11:Bukti T12:Bukti T13:Bukti T14:Bukti T15:Bukti T16:Buku Naskah akademik dan Rancangan Peraturan MahkamahAgung tentang Hukum Acara Praperadilan, Institute for CriminalJustice Reform (ICJR), cetakan Pertama, Jakarta, Tahun 2014halaman 32;Buku Praperadilan, karangan Drs.H.A.K Mochamad Anwar,SH,INDHILLCo, Cetakan Pertama, Jakarta, Tahun 1980 halaman 3132;Relas pemberitahuan isi putusan Peninjaun Kembali

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

EDDYONO DirekturEksekutif /nstitute For Criminal Justice Reform (ICJR): SUPRIYADI W.

keadilan, mengingat PEMOHON memakai /mengkonsumsi shabu hanya untuk diri sendiri ;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat(3) KUHAP seharusnya tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum, dengandemikian Majelis Hakim kedua Pengadilan tersebut di atas seharusnyamenjatuhkan pidana terhadap PEMOHON dengan Pasal 127 ayat (1) huruf aUU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa jika mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONO DirekturEksekutif Institute For Criminal Reform

Bahwa katakata "dianggap"dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform Tahun 1984 sudah tidak bisadipergunakan lagi.

Sabu tersebut;Bahwa Petugas Kepolisian, Jaksa/Penuntut Umum dan juga Majelis Hakimkedua tingkat Peradilan tersebut diatas tidak pernah mempercayai setiappengakuan/perkataan yang Pemohon sampaikan, Hal ini jelas bertentangandengan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP : Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri danalami sendiri;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform

Jaffer Husssain (MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, ITU LawJournal, Vol.