Ditemukan 7986 data
61 — 32
acara pernikahan keluarga disana lbu Resty dengan mamah saksi (EULISIFAH) bercerita tentang masalah pekerjaan dan saksi ditawarkan sama mamahuntuk ikut bekerja di Bali bersama dengan Ibu Resty sebagai wetris, setelahsaksi menyetujui tawaran tersebut saksi bersama dengan Ibu Resty dan Ratnaberangkat dari Bandung ke Bali dengan naik pesawat dan dari Bandara ke kafesinta dengan naik taxi, sesampainya di kafe sinta ke esokan harinya saksimendapat penjelasan dari saksi MADE SADU ARSA tentang tata cara kerjadan
177 — 10
menjadi Rp.673.511.740, (Enam RatusTujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat PuluhRupiah); Sehubungan dengan pertemuan di atas, saksi mengajukan Nota DinasNo.050 / 140 / 556 / 2004 tanggal 23032004, disposisi Bupatimemerintahkan atas Nota Dinas tersebut adalah Kabag EkonomiPembangunan Koordinasikan,ikut aturan segera diproses ( 26 Maret2004 ); Kemudian saksi mendapat telephone dari Bagian Keuangan agar disiapkanS3A yaitu Daftar Rekafitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Kerjadan
84 — 34
.9.531.182.880 dikurangi pembayaran pada MC1 sebesar Rp.4.784.551.200, sehingga tersisa Rp. 4.746.631.680 (Empat miliar tujuhratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratusdelapan puluh rupiah);Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor138 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,menyebutkan bahwa:Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyaitugas:a. menyusun (Rencana Kerjadan
132 — 55
Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2015/PT.BTN9.Nota Kesepakatan antara Pemerintah propinsi Banten dengan DPRDPropinsi Banten Nomor: 913/127Huk/2010 dan Nomor:164/07/DPRD/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan UmumAnggaranAPBD TA 2011;10.1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerjadan Anggaran Pejabat Pengelola1112.13.14.Keuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov.
84 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mitra Busana Apparelindountuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Islam tempo 7 (tujuh) harisetelah menerima Surat Ketetapan dan Surat Kantor Suku Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara Nomor: 1215/1.836 tanggal 5 April2007 Perihal : Upah yang belum dibayarkan kepada 203 orang pekerja PT.Mitra Busana Apparelindo, yang isinya memerintahkan Pimpinan PT.
71 — 6
AgusPrabowo selaku Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia padatanggal 23 November 2012 yang berlaku selama 4 tahun (berakhir pada tanggal 23November 2016)Bahwa saya diangkat menjadi sekretaris Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru berdasarkansurat Keputusan Kepala ULP Nomor 188/04/I/ULP/2014 tentang penetapan kelompok kerjadan pejabat pengadaan unit layanan pengadaan kota Banjarbaru tanggal 21 Januari 2014,yang telah diubah berdasar Keputusan Kepala ULP Kota Banjarbaru Nomor188
Proses Pelaksanaan Lelang Ulang Nomor : 602/279PP/DKP/2014 tanggal 20 Mei 2014Ash Daftar Hadir Klarifikasi Hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014.Fotocopy yang sudah dilegalisirr Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) PekerjaanPerbaikan Lapangan Murjani.Fotocopy yang telah dilegalisr Dokumen Klarifikasi Pekerjaan Konstruksi PaketPekerjaan Perbaikan Lapangan Murjani.Fotocopy yang sudah dilegalisr Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kota Banjarbaru Nomor : 188/04/I/ULP/2014 tentang Penetapan Kelompok KerjaDan
1.Inning Sampelayu
2.Mashur
3.Mangala Panjaitan
4.Armil
5.Isnu Surata
6.RibkaTiropadang
7.Sisilia Sulti
8.Khoirul Insani
9.Maskur Fendika
10.Yohana Tandikiding
11.Suhaimi
12.Blasius Simon
13.Andri Wahyudi
14.Marjuki
15.Markus Piere Mikhael Tjali
16.Setyawan Wardani
17.Hendra Aditya Saputra
18.Agus Nandar Priyo Sudarmo
19.Eko Tri Prasetyo
20.Septika Wulandari
21.Triana Sinaga
22.Alpian
23.Supiansyah
24.Agustinus
25.Jumiati
26.Polina Datu Lumiling
27.Suharti
28.Yohana Tinggi
29.Selpi
30.Munalisa
31.Devi Wulansari
32.Hanani Hani
33.Martina M. Kadang
34.Debora Tiwa
35.Dedi Zepin
36.Bambang Irawan. B
37.Asnadi
38.Hariyudi
39.Andik Eko Wahyono
40.Matius Misi
41.Anwar John
42.Sado
43.Suryatiningsih
44.Rasmiati
45.Syahrir
46.Husna Ninu
47.Mariani Muchtar
48.Ranita
49.Saira
50.
Tergugat:
PT.ISS Jasa Fasilitas dahulu PT.ISS Catering Service
167 — 14
Bersedia mengundurkan diri dengan pembayaran hak berupa uangpisah sebesar 2 (dua) x upah pokok;Bahwa pilihan tersebut jelas membuat para Penggugat terkejutmengingat tempat penerimaan/penugasan menurut perjanjian kerjadan tempat tinggal/domisili para Penggugat adalah di SangattaKutai Timur.
103 — 16
AgusPrabowo selaku Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia padatanggal 23 November 2012 yang berlaku selama 4 tahun (berakhir pada tanggal 23November 2016)Bahwa saya diangkat menjadi sekretaris Pokja VII pada ULP Kota Banjarbaru berdasarkansurat Keputusan Kepala ULP Nomor 188/04/I/ULP/2014 tentang penetapan kelompok kerjadan pejabat pengadaan unit layanan pengadaan kota Banjarbaru tanggal 21 Januari 2014,yang telah diubah berdasar Keputusan Kepala ULP Kota Banjarbaru Nomor188
Proses Pelaksanaan Lelang Ulang Nomor : 602/279PP/DKP/2014 tanggal 20 Mei 2014Ash Daftar Hadir Klarifikasi Hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014.Fotocopy yang sudah dilegalisir Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) PekerjaanPerbaikan Lapangan Murjani.Fotocopy yang telah dilegalisr Dokumen Klarifikasi Pekerjaan Konstruksi PaketPekerjaan Perbaikan Lapangan Murjani.Fotocopy yang sudah dilegalisr Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kota Banjarbaru Nomor : 188/04/I/ULP/2014 tentang Penetapan Kelompok KerjaDan
279 — 32
Sebagaimana himbauan Menetri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE.907/MEN.PHIPPHI/X/2004tanggal 28 Oktober 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan KerjaMassal dan Nomor : SE.907/MEN.PHIPPHI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Halam 94 dari 100 halaman, perkara Nomor 104/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg7.
70 — 20
Melaksanakan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjadan rencana anggaran dan belanja PDAU ;c. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati mengenai manajemenPDAU ;d. Memberikan saran pendapat kepada Direksi dalam menjalankan programPDAU ;e. Melaksanakan pengawasan kinerja PDAU ;f.
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
JANI YOSEFA.MA, MSi selaku Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur telahmembuat Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan BiayaRepresentasi Tamu kepada Terdakwa sendiri selaku Kepala LPP TVRIStasiun NTT sebesar Rp.3.500.000,00 per bulan melalui SuratKeputusan Nomor : 81.B/III.12/KEP/TVRI/2009 tanggal 4 April 2009.Padahal Terdakwa mengetahui atau seharusnya patut mengetahuibahwa dana representatif tamu yang telah diatur dalam Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan LPP TVRI Stasiun NTT, tidak dalam bentuktunjangan
88 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1644 K/PID.SUS/2013seharusnya dikerjakan namun tidak dikerjakan, itemitem pekerjaan yangdikerjakan namun tidak sesuai dengan Gambar, Rencana Anggaran Biaya(RAB), Spesifikasi Teknis maupun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan adaitemitem pekerjaan yang dikerjakan melebihi yang ditentukan dalam Gambar,Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis maupun Rencana Kerjadan Syarat (RKS) dengan rincian sebagai berikut yaitu : No.
74 — 19
mengurus semua suratkelengkapan sampai akhirnya dana itu dapatdicairkan;Bahwa waktu pengawasan internal dariDirjen Perhubungan saksi ada ke lokasipekerjaan, hasil pemeriksaan lapangan itusaksi tidak tahu;Bahwa ada pekerjaan tambahan yaitupanambahan tinggi dinding penahan tanahdengan penambahan kubikasi pasangan batukarena kurang tinggi, makanya Saksi disuruhkerjakan dan saksi kerjakan sampai selesaiselama 10 hari;Bahwa saksi tidak tahu ada pekerjaan ituberlebih;Bahwa tugas saksi mengawasi tukang kerjadan
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
SORMADI BIN HASAN SORI
236 — 35
Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana (DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusulkan pengajuan BOKBKabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes, jumlah kampungKB dan jumlah balai dengan besaran angka dana sesuai dengan petunjukDPPKB Pusat pada bulan Nopember 2017 untuk penyusunan Rencana Kerjadan
311 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat adalah mogokkerja yang sah;Menyatakan pemanggilanpemanggilan yang dilakukan oleh Penggugatadalah pemanggilanpemanggilan yang tidak patut;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugatterhadap Para Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang tidaksah;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugattidak pernah terputus;Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan hubungan kerjadan
164 — 57
Menggunakan ..............006 2828Menggunakan dan merawat serta menjaga alat/sarana kerjadan perlengkapan keselamatan kerja yang telah dipercayakankepada pihak kedua.11.Melihat/mengontrol secara berkala Proyek Peningkatan JalanPondok Rangon Mahogani Depok tersebut selama masapemeliharaan.Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 Rukun Warga (RW) 013Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota depokmengajukan Surat Nomor 027/MR/01300/12 kepada WalikotaDepok perihal Penolakan Rencana Pelebaran Jalan PondokRangon
82 — 15
Perum Bulogmenyediakan danaoperasional pendukunguntuk sarana danprasarana pengadaandalam negeri sesualdengan Rencana Kerjadan AnggaranPerusahaan (RKAP).4. Perum Bulogmenyediakan biayapengadaan untukmenunjang pelaksanaanpengadaan, yang terdiridari biaya opslag gabah/beras, dan biayapemeriksaan kualitasgabah/beras.5.
Apabila Pihak Kedua dengan sengaja melakukankecurangan yang mengakibatkan kerugian kepada PihakPertama dan dapat dibuktikan, maka pihak pertama akanmemberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerjadan tuntutan ganti rugi sesuai penyelesaian perkara secarahukum.Pasal 11 (Domisili)Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan,kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk tidakmenafsirkan paSalpasal dari perjanjian ini secara terpisah dankedua belah pihak akan menyelesaikan dengan caramusyawarah
300 — 74
dengan pembiayaan topengan adalahpemberian pembiayaan kepada pihak ketiga dengan merekayasamenggunakan nama orang lain sebagai nasabah, dimanahasilpencairan pembiayaan tidak digunakan oleh nasabah tersebut akantetapi digunakan oleh pihak ketiga;Bahwa pembiayaan Mark Up adalah penilaian agunan atau jaminanyang lebih tinggi dari nilai sebenarnya, dengan kata lain melakukanpenilaian agunan atau jaminan yang lebih tinggi dari nilai yangsebenarnya;Bahwa program kredit usaha rakyat adalah pembiayaan modal kerjadan
130 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
.), Tergugat II(PT Graha Sarana Duta) dan Tergugat Ill (Koperasi Sarana Sejahtera)telah melanggar ketentuanketentuan hukum dan UndangUndang yangberlaku di Negara RI, yaitu Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pasal 3Ayat (1), (2), (4), (5), (6), (7)dan Pasal 15 ayat (4);Bahwa selain itu, ditemukan faktafakta hukum
97 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Foto copy Surat Keputusan Walikota Nomor : 261Tahun 2009 tentang Pengesahan Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan Perusahaan DaerahWaluya Kota Sukabumi Tahun 2010.113. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari PD.Waluya sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 30Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Sadr. H.Adam Muslikh.114. (satu) lembar surat perintah pencairan dana(SP2D) Nomor SPM : O02/LS/Pembiayaan/DPPKAD/2009 tanggal 10 maret 2009 dari kuasaBUD kepada Direktur PD. WALUYA FARMA Sari.Dr.