putusan a quo tidakdipertimbangkan hal ini adalah merupakan pelanggar hukum dan tindakanyang merupakan dugaan pelanggar Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim,yang harus diproses lebih lanjut agar ada efek jerah;Bahwa perlu ditegaskan kembali berdasarkan seluruh uraian dan alasanyuridis diatas, maka sangat jelas dan terang bagi kita bahwa KontruksiHukum yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuat danmenyusun Surat Dakwaan hanya didasari pada unsur subjektifitas yangberangkat dari presumption of guilty

ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintapertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN LmjMenimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty

Meeting ofminds adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya mensrea (guilty mind) dalam kejahatan conspiracy, yang terdapat dalam common lawsystem. Meeting of minds adalah persesuaian kehendak atau persamaan niatdiantara orangorang yang akan mengadakan conspiracy. Dengandemikian, meeting of minds bukan perbuatan, tetapi merupakan sikap batinketika melakukan perbuatan.

Moeljatnomempersamakan perbuatan pidana ini dengan criminal act, yang manajuga dipisahkan dengan criminal liability yang mempersyaratkan untukmempidana seseorang, selain harus ada criminal act dari orangtersebut, juga harus mempunyai kesalahan (guilt) pada perbuatannya,yang dalam bahasa latin disebut dengan actus non facit reum, nisi menssit res, yang lalu diteriemahkan dalam Bahasa Inggris dengan an actdoes not make a person guilty, unless the mind is guilty.

harus selalu dianggap ada, maka karena tidak dicantumkan dalamrumusan delik sehingga tidak perlu dicantumkan juga dalam dakwaan dantidak perlu dibuktikan kecuali menimbulkan keraguraguan hakim.Selain itu, ada juga pembagian unsur delik dalam kriteria unsur objektif(actus reus) dan unsur subjektif (mens rea), yang dalam suatu pembuktianterhadap perkara pidana kedua unsur tersebut harus dibuktikan dan sesuaiteori Actus non facit nissi mens sit rea atau dikatakan sebagai an act doesnot make a person guilty

Sebelum pengadilan menyatakanseseorang bersalah karena tindak pidana yang dilakukannya, maka seluruhproses (pengurangan dan pembatasan kebebasan asasi) dan prosedur(perlindungan kebebasan asasi) dalam hukum acara pidana didedikasikanuntuk mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorangtidak bersalah (presumption of guilty), kKecuali dapat dibuktikan sebaliknya.53" Pelaksanaan acara pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaandi muka sidang pengadilan, berangkat dari upaya

Wiharta Karya Agungsebesar Rp5.350.644.321,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh jutaenam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh saturupiah) ;Bahwa pembayaran ganti rugi tanah HGUsebesarRp5.350.644.321,00 pada Agung Riyoto didasarkan pada prosesyang panjang dan didukung oleh bukti formal dan legal berupasurat kuasa maupun surat pernyataan sebagaimana disebut padaangka 3 di atas agar P2T tidak dipersalahkan secara hukum dantidak dianggap memiliki pikiran jahat (guilty mind), namun langkahhatihati

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintapertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty

Dalam doktrinhukum pidana di kenal istilah actus non est reus, nisi mens sit reaatau dalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson :an act is not criminal in the absence of a guilty mind (Willian Wilson,Criminal Law: Doctrine and Theory, London: Logman, 2003, 67).Pemaknaannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dikatakanbersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya.Pada satu sisi, doktrin mens rea merupakan suatu keharusan dalamtindak pidana, dan pada sisi lain juga menegaskan

Pasal 14 ayat (2)International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)menyatakan, Everyone charged with a criminal offence shall have the right tobe presumed innocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of Human Rights;Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan.

Dalam doktrinhukum pidana di kenal istilah actus non est reus, nisi mens sit reaatau dalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson :an act is not criminal in the absence of a guilty mind (Willian Wilson,Criminal Law: Doctrine and Theory, London: Logman, 2003, 67).Pemaknaannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dikatakanbersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya.Pada satu sisi, doktrin mens rea merupakan suatu keharusan dalamtindak pidana, dan pada sisi lain juga menegaskan

Not tobe complled to testify againts himself or to confess guilty,Pada dasarnya, ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebutbertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPenuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut; Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif; Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty

Pemahaman itu sejalan dengan suatuadigium latin actus non facit reum, nisi mens sit rea, yang berartibahwa suatu perbuatan tidak menjadi tindak pidana, kecuali niatbatinnya patut disalahkan menurut hukum (an act does not make aperson guilty, unless the mind is legally blameworthy). Berdasarkanasas ini ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapatdipidana yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (actus reus) danada sikap batin jahat/tercela mens rea).

Bahwa semua pengetahuan kitahanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan,dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti benar.Jika atas dasar alatalat bukti yang selalu yakin bahwa menurutpengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindakpidana benarbenar telah terjadi dan Terdakwalah dalam hal tersebutyang bersalah (guilty), barulah terdapat bukti yang sempurna, yaitu buktiyang sah dan meyakinkan.Dan dalam hal pembuktian pidana kita mengenal istilah yang

Terjemahandalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of acrime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).Halaman 241 dari 297 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2014./P. Tpkor. Yk.Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act does not make a personlegally guilty unless the mind is legally blameworthy (Jones dan Card, 1998:55).Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu non est reusnisi men sit rea (Jones dan Card, 1998:55).

Unsur kesalahan atau maxim (asas) Actus non facitreum, nisi mens sit rea atau disingkat dengan asas mens reaberarti evil will atau guilty mind. Mens rea merupakan subjectiveguilt melekat pada pelaku. Subjectiveguilt ini berupa intentkesengajaan setidaktidaknya negligence atau kealpaan). Untukdapat dipidanya seseorang selain daripada melakukan criminal act(perbuatan pidana) orang itu harus mempunyai kesalahan (guilt),atau sikap batin yang dapat dicela. Tidak dipidana jika tidak adakesalahan.

Unsur kesalahan atau maxim (asas) Actus non facit reum,nisi mens sit rea atau disingkat dengan asas mens rea berarti evilwill atau guilty mind. Mens rea merupakan subjective guiltmelekat pada pelaku. Subjectiveguilt ini berupa intent kesengajaansetidaktidaknya negligence atau kealpaan.Sidang Pengadilan Yang Terhormat,Pada bagian akhir dari dakwaan Oditur pada halaman 10 hurufd menyebutkan bahwa Saksi 1 Sdr.

Namun dalam perkembangannya, teori ini dikritik karena tidakmempedulikan unsur mens rea (guilty mind) dari mereka yang dibebankanpertanggungjawaban.

Tidak Ada Kehendak Jahat (Mens Rea)Dalam doktrin hukum pidana di kenal istilah "actus non est reus, nisi mens sitrea atau dalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson : an actis not criminal in the absence of a guilty mind (Willian Wilson, Criminal Law:Doctrine and Theory, London: Logman, 2003, 67). Pemaknaannyaadalah "suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidakterdapat kehendak jahat didalamnya.

Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does notmake a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty (Scanlan danChristopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act doesnot make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy (Jones danCard, 1998:55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitunon est reus nisi men sit rea (Jones dan Card, 1998:55).